Xcloud.id

BUMN: PT Taspen

  • Kenapa Gaji Pensiunan PNS Januari 2025 Belum Cair? Berikut Informasinya

    Kenapa Gaji Pensiunan PNS Januari 2025 Belum Cair? Berikut Informasinya

    JABAR EKSPRES – Penasaran kenapa gaji pensiunan PNS bulan Januari 2025 ini belum cair? Kami juga merasakan kekhawatiran yang sama. Tapi tenang, ada kabar baik yang bisa memberikan kejelasan soal ini. Yuk, kita bahas bersama!

    Awalnya, gaji pensiunan PNS biasanya mulai dicairkan sejak tanggal 1 Januari setiap bulannya. PT Taspen, lembaga yang bertanggung jawab penuh atas pencairan dana pensiun ini, biasanya sangat disiplin dalam penyalurannya.

    Tapi kali ini ada sedikit keterlambatan, dan kami berhasil mendapatkan penjelasan langsung dari pihak terkait.

    BACA JUGA: Nonton 3-5 Menit Dibayar Rp 220.000/Hari di Aplikasi Penghasil Uang 2025

    Apa Penyebab Keterlambatan?

    Ternyata, penyebab utamanya adalah perubahan sistem otentikasi untuk pencairan gaji. Kalau sebelumnya kamu familiar dengan aplikasi Taspen Otentikasi, sekarang proses tersebut sudah beralih ke aplikasi baru bernama Andal by Taspen. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan proses otentikasi.

    Namun, seperti halnya perubahan teknologi, pasti ada masa transisi. Hal inilah yang membuat sebagian pensiunan mungkin belum familiar dengan cara menggunakan aplikasi Andal.

    BACA JUGA: Gak Ada Tugas! Cuma “Daftar” Cair Saldo DANA Rp680.725 Gratis

    Tapi nggak perlu khawatir, kami akan pandu kamu supaya bisa segera melakukan otentikasi dan mendapatkan gaji bulan Januari ini.

    Cara Mudah Otentikasi di Aplikasi Andal by Taspen

    Buat kamu atau orang terdekat yang membutuhkan informasi, berikut langkah-langkah melakukan otentikasi melalui aplikasi Andal:

    Unduh aplikasi Andal by Taspen dari PlayStore atau AppStore.Pada halaman awal, pilih menu Otentikasi.Masukkan data identitas seperti NIK, Nomor Taspen, atau Kartu PNS Elektronik (KPE).Lakukan swafoto untuk perekaman biometrik.Jika semua proses berhasil, kamu akan menerima konfirmasi langsung dari aplikasi.Mudah, kan? Dengan langkah-langkah ini, kamu bisa memastikan gaji segera cair ke rekening.

    Menurut kami, aplikasi ini jauh lebih praktis dibandingkan sistem sebelumnya. Desainnya user-friendly, dan proses otentikasi jadi lebih cepat karena menggunakan teknologi biometrik.

    Kalau ada kendala, kamu juga bisa menghubungi layanan pelanggan PT Taspen yang selalu siap membantu.

  • Pemerintah Kelola Saldo Dana Haji Rp170 T Sampai Akhir 2024

    Pemerintah Kelola Saldo Dana Haji Rp170 T Sampai Akhir 2024

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyebut saldo dana haji yang dikelola pemerintah hingga saat ini mencapai Rp170 triliun.

    Anggota Badan Pelaksana Bidang Akuntansi dan Keuangan BPKH Amri Yusuf mengatakan angka itu melebihi target. Pemerintah menargetkan saldo dana haji per akhir 2024 Rp169,95 triliun.

    “Sampai dengan posisi November 2024, angkanya itu sudah mencapai Rp170,23 triliun. Kalau dibandingkan dengan posisi Desember 2023 yang angkanya Rp166,7 triliun, itu ada pertumbuhan sekitar 2,09 persen,” kata Amri dalam rapat bersama Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (3/1).

    Dia menerangkan sebagian saldo itu berasal dari setoran awal calon jemaah haji. Saat ini, ada 5,6 juta orang yang sudah mendaftar untuk pergi haji.

    Saldo dana haji juga meliputi dana manfaat atau hasil investasi yang dilakukan BPKH menggunakan dana haji. Nilai manfaat hingga November 2024 mencapai Rp10,49 triliun.

    Amri mengatakan BPKH terus berupaya memanfaatkan setoran dana haji sebaik-baiknya. Mereka menginvestasikan 76,87 persen dari seluruh saldo haji agar terus menghasilkan dana manfaat.

    Dana manfaat itu akan dipakai untuk menyubsidi biaya perjalanan ibadah haji (BiPIH). Dengan demikian, uang yang harus dibayarkan jemaah haji tak terlalu besar.

    “Rata-rata hasil investasi yang dikreasi BPKH dengan dana haji yang jumlahnya Rp166-170 triliun, itu selama periode 2018-2024 rata-rata 6,28 persen,” ucapnya.

    Amri menambahkan, “Angka ini adalah angka yang biasanya akan dicermati orang yang investasi. Yield of investmenr kita 6,28 persen, ini cukup kompetitif dibandingkan dengan BPJS, dana pensiun, Taspen, dan industri asuransi.”

    Sebelumnya, saldo dana haji disoroti publik di tengah pembahasan BPIH 2025. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan BPIH 2025 Rp93,4 juta.

    Nasaruddin juga mengusulkan pengurangan porsi dana manfaat di BPIH. Jemaah diminta membayar Rp65,4 juta atau 70 persen. Sementara itu, subsidi dari dana manfaat BPKH hanya 30 persen sisanya. DPR membentuk panja untuk menekan biaya tersebut.

    (dhf/agt)

  • Daftar Berita Ekonomi Terpopuler 2024 dari Isu Mundur Sri Mulyani-PPN

    Daftar Berita Ekonomi Terpopuler 2024 dari Isu Mundur Sri Mulyani-PPN

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah berita ekonomi menarik perhatian publik sepanjang 2023 kemarin.

    Dari daftar berita menarik itu ada yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, ada juga yang berkaitan dengan dinamika politik jelang Pilpres 2024.

    Berikut daftarnya;

    1. Isu mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan dan Basuki Hadimuljono sebagai Menteri PUPR dari kabinet Jokowi

    Isu mundurnya dua menteri andalan Jokowi itu dihembuskan oleh almarhum Faisal Basri. 

    Faisal mengungkapkan para menteri teknokrat ini sudah tak nyaman lagi berada di Kabinet Indonesia Maju. Alasannya karena Jokowi  sudah melanggar aturan dengan menggunakan kekuasaan demi kepentingan politik.

    Salah satu pelanggaran dituduhkan terhadap Jokowi terkait keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    “Saya ngobrol kan dengan petinggi-petinggi partai. Nah muncul lah katanya yang paling siap itu Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki juga. Dalam kaitannya dalam Gibran ini ya, karena ini sudah beyond akal sehat gitu,” ungkap Faisal awal tahun lalu.

    Namun, sampai dengan masa pemerintahan Jokowi berakhir, baik Sri Mulyani dan Basuki tak juga mengundurkan diri dari kabinet.

    2. Budi Karya Sumadi menjadi Menteri PUPR Ad Interim di tengah kabar Basuki Hadimuljono Mundur dari kabinet

    Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi ditunjuk menjadi menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) ad interim menggantikan Basuki Hadimuljono.

    Penunjukan dilakukan di tengah kabar Basuki mundur dari kabinet.  Tapi, Penunjukan rupanya tak dilakukan karena masalah itu. 

    Penunjukkan dilakukan lantaran Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

    Sebagai menteri PUPR ad interim, Budi hari ini mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jalan Tol Seksi Tebing Tinggi – Indrapura dan Indrapura – Lima Puluh yang merupakan akses baru kawasan Danau Toba di Sumatera Utara.

    3. Profil Elaine Low

    Profil Elaine Low juga menjadi berita populer pada 2024. Elaine diketahui merupakan anak raja batu bara Low Tuck Kwong.

    Nama dan profilnya dicari setelah ia menerima pengalihan 22 persen kepemilikan saham dari Low Tuck Kwong di PT Bayan Resources Tbk (BYAN).

    “Dato’ Low Tuck Kwong sebagai ayah berkeinginan untuk mengalihkan (menghibahkan) sebagian saham-sahamnya kepada anaknya yang bernama Elaine Low dengan tujuan perencanaan suksesi jangka panjang keluarga,” kata Sekretaris Perusahaan Bayan Resources Jenny Quantero dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/8)

    Elaine kini menggenggam 7,33 miliar saham BYAN dengan nilai Rp123,75 triliun.

    Elaine Low merupakan putri bungsu dari Low Tuck Kwong.

    Mengutip website The Farrer Park Company, bisnis penyumbang harta kekayaan terbesar keluarga Low Tuck Kwong yang bergerak di sektor kesehatan dan gaya hidup, Elaine merupakan jebolan magister The Lee Kuan Yew School of Public Policy.

    Ia pernah tergabung dalam afiliasi asosiasi akuntan profesional dan anggota dari Institute of Singapore Chartered Accountants. Dirinya juga lulus dengan gelar master di bidang kebijakan publik pada 2014 dari National University of Singapore.

    Perusahaan Farrer Park mengendalikan Farrer Park Hospital dan One Farrer Hotel berstandar bintang lima di Singapura.

    Selain bertanggung jawab di perusahaan Farrer Park, Elaine menjadi investor utama di Seax Group, penyedia infrastruktur dan konektivitas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berbasis di Singapura.

    Ia duduk di dewan direksi di berbagai perusahaan Seax dan mengawasi kepentingan keluarga di perusahaan tersebut. Elaine memegang beberapa jabatan direktur di industri medis, pendidikan, dan energi.

    Meski telah mencopot jabatannya, Elaine juga sempat menjabat Direktur Eksekutif Metis Energy yang dulunya perusahaan bernama Manhattan Resources, perusahaan sektor energi terbarukan.

    Kendati demikian, dia bersama kakaknya Low Yi Ngo dan ayahnya masih berstatus pengendali dan penerima manfaat terbesar dengan porsi kepemilikan 34 persenatas Kaiyi Investment Pte Ltd dan Energy Resource Investment Pte Ltd.

    Kedua perusahaan tersebut saat ini merupakan investor terbesar Metis Energy dengan total kepemilikan 61,63 persen saham.

    Dia juga tercatat mengisi berbagai posisi di anak perusahaan BYAN seperti PT Kariangau Power, PT Dermaga Perkasapratama, dan entitas BYAN di Singapura seperti Seax Global Pte Ltd, Singxin Resources Pte Ltd, dan Onward Capital Pte Ltd.

    Elaine pada 2011 silam, pernah menyumbang uang Rp6,8 miliar untuk Jepang. Kala itu Jepang tengah dilanda gempa dan tsunami.

    Elaine memberikan cek Rp6,8 miliar itu kepada Duta Besar Jepang. Ia berharap bantuannya bisa meringankan beban para korban.

    “Keluarga saya dan saya merasa itu merupakan bencana yang dan kami ingin mengulurkan bantuan,” ucap Elaine kala itu seperti dikutip dari china.org.

    4. Penyerahan uang pensiun Jokowi

    PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) alias TASPEN menyerahkan manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Penyerahan manfaat diberikan langsung oleh Direktur Operasional TASPEN Ariyandi, Direktur Keuangan Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora kepada Jokowi di Surakarta, Jawa Tengah, pada Rabu (6/11).

    Jokowi pun mengapresiasi atas pelayanan TASPEN tersebut.

    Adapun besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) yang diberikan ke Jokowi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

    Mengutip Pasal 6 ayat 2 Jokowi berhak menerima uang pensiun setara 100 persen gaji pokok terakhir.

    Sebagai informasi gaji Jokowi saat lengser adalah Rp30,2 juta. Dengan begitu, nominal tersebut yang akan didapatkan Jokowi sebagai uang pensiun seumur hidup.

    Jumlah tersebut enam kali lebih besar dari gaji tertinggi pegawai negeri sipil (PNS), yakni sekitar Rp5 juta.

    5. Rencana kenaikan tarif PPN jadi 12 persen

    Berita soal kenaikan tarif PPN juga menjadi salah satu yang terpopuler di kanal ekonomi sepanjang 2024. Pemerintah bersikukuh menaikkan tarif PPN jadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan PPN 12 persen mulai 2025 dikenakan hanya untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas atas.

    “Desil paling kaya, desil 9-10 kita akan berlakukan pengenaan PPN-nya,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi pada Senin (16/12).

    Ia mencontohkan salah satunya yang dikenakan PPN adalah jasa mewah yang biasanya digunakan dan dikonsumsi orang kaya, seperti sekolah berstandar internasional hingga rumah sakit kelas VIP.

    “Maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium tersebut seperti rumah sakit kelas VIP, pendidikan yang standar internasional yang berbayar mahal,” jelasnya.

    Barang lain yang dikenakan PPN 12 persen adalah daging wagyu yang memang diimpor dan harganya per kilogramnya tembus puluhan juta. Sedangkan, daging yang dikonsumsi masyarakat luas tidak dikenakan.

    Sejumlah barang mewah yang awalnya disebut pemerintah menjadi PPN 12 persen di antaranya beras premium; buah-buahan premium; daging premium (wagyu, daging kobe); ikan mahal (salmon premium, tuna premium); udang dan crustacea premium (king crab); jasa pendidikan premium; jasa pelayanan kesehatan medis premium; dan listrik pelanggan rumah tangga 3500-6600 VA.

    Namun, kenyataannya PPN 12 persen tak hanya menyasar barang-barang mewah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif PPN 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12).

    Artinya, kenaikan PPN menjadi 12 persen akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.

    Dwi menegaskan hanya ada 3 barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025 yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen.

    Kendati demikian, ada sejumlah kebutuhan pokok lain yang mendapatkan fasilitas bebas PPN. Artinya, barang dan jasa tersebut tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya nol persen, sama seperti yang berlaku saat ini.

    Barang dan jasa yang mendapatkan fasilitas bebas PPN di 2025 terbagi ke dalam tiga kelompok, yakni sebagai berikut:

    1. Kebutuhan pokok
    Ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran.

    2. Sejumlah jasa
    Jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan. Kemudian, jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, serta jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum.

    3. Barang lain
    Ini mencakup buku, kitab suci, vaksin polio, rumah sederhana, rumah susun sederhana milik (rusunami), listrik, dan air minum.

    (agt/agt)

  • Kaleidoskop 2024: Kasus Korupsi Jumbo Diusut KPK, Mayoritas BUMN

    Kaleidoskop 2024: Kasus Korupsi Jumbo Diusut KPK, Mayoritas BUMN

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut sejumlah kasus dengan kerugian negara berukuran jumbo selama 2024. Simak kaleidoskop 2024 terkait penegakan hukum yang dilakukan KPK, mayoritas merupakan kasus-kasus di lingkungan BUMN.

    Dalam catatan Bisnis, nilai kerugian negara yang dialami sebab kasus-kasus rasuah dimaksud mulai dari ratusan miliar hingga di atas Rp1 triliun. Kasus-kasus dimaksud meliputi pengadaan, akuisisi, hingga dugaan kecurangan (fraud).

    Seluruh kasus tersebut kini masih dalam tahap penyidikan. Perkaranya diumumkan pada 2024 dan sudah memiliki tersangka. Namun, identitas para tersangka bakal diumumkan setelah upaya paksa penahanan dilakukan.

    Di antara perkara rasuah jumbo yang ditangani lembaganya kini yaitu perkara dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Taspen (Persero), PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. atau PGN (PGAS), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) serta PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

    “Sebetulnya banyak perkara-perkara besar yang sedang dilakukan penyidikan di KPK. Hanya saja kebiasaan KPK saat ini, status tersangka baru kita umumkan ketika dilakukan upaya paksa penahanan,” ujar Wakil Ketua KPK periode 2019-2024 Alexander Marwata pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Akhir Masa Jabatan, Selasa (17/12/2024).

    Berikut perkara-perkara yang ditangani KPK dengan kerugian keuangan negara jumbo sepanjang 2024

    1. LPEI

    KPK mengumumkan penyidikan perkara tersebut pada 19 Maret 2024, sehari setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan laporan dugaan fraud di Eximbank itu ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Pada konferensi pers, KPK menyebut telah lebih dulu memulai penyelidikan terhadap dugaan fraud di LPEI sejak Februari 2024. Beberapa debitur LPEI yang diduga melakukan fraud juga sama dengan yang diserahkan Sri Mulyani ke Kejagung.

    Pada Agustus 2024, Kejagung resmi melimpahkan perkara yang diusut olehnya ke KPK. Korps Adhyaksa menyebut empat debitur LPEI yang didalami ternyata sama dengan yang diusut oleh KPK.

    KPK pun telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka perseorangan. Sementara itu, ada sekitar 11 debitur LPEI yang diduga melakukan fraud penyaluran kredit pembiayaan ekspor itu. Pada kasus tersebut, KPK menduga nilai kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp1 triliun.

    Perbesar

    2. Taspen

    KPK menduga sebagian investasi Rp1 triliun yang dilakukan pada dana kelolaan Taspen fiktif. Atas dugaan tersebut, KPK menetapkan dua orang tersangka yaitu mantan Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri.

    Surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Kosasih dan Ekiawan diteken pada Maret 2024.

    Pada Juni 2024, Direktur Keuangan Taspen Oktober 2018-Januari 2020 Helmi Imam Satriyono mengonfirmasi bahwa ada kegiatan investasi senilai Rp1 triliun ketika dia menjabat. Namun, dia tak memerinci lebih lanjut soal dugaan pidana yang diusut KPK.

    KPK lalu menelusuri aliran dana investasi dana kelolaan Taspen itu. Penyidik menemukan bahwa dana kelolaan Taspen itu diputar ke berbagai instrumen investasi seperti reksadana, saham hingga obligasi syariah (sukuk). Beberapa sekuritas pun diperiksa, salah satunya adalah PT Sinarmas Sekuritas.

    3. PGN

    Pada kasus PGN, KPK mengusut dugaan korupsi pada jual beli gas antara perusahaan pelat merah itu dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

    Dua tersangka yang telah ditetapkan yakni mantan Direktur Komersial PGN Danny Praditya serta mantan Komisaris PT IAE sekaligus Direktur Utama PT Isar Gas Iswan Ibrahim. KPK menerbitkan sprindik untuk keduanya pada 17 Mei 2024.

    KPK belum merilis angka pasti dugaan kerugian keuangan negara pada kasus PGN. Penghitungan kerugian keuangan negara itu masih dihitung oleh auditor negara. Namun, nilainya ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

    Pada proses penyidikan, KPK telah memanggil saksi-saksi dari lingkungan PGN, IAE dan Isar Gas serta lain-lain terkait dengan perjanjian jual beli gas antara kedua perusahaan.

    4. Telkom

    Lembaga antirasuah mengungkap terdapat sejumlah perkara yang ditangani di lingkungan Telkom. Apabila ditotal, nilai kerugian keuangan negaranya bisa mencapai ratusan miliar.

    KPK menyebut sebagian dari kasus Telkom yang ditangani merupakan pelimpahan dari Kejagung. Sementara itu, dari deretan kasus Telkom yang ditangani, ada yang berkaitan dengan pengadaan alat IT hingga pembiayaan suatu proyek.

    “Karena ini kerugiannya cukup besar, masing-masing ini, di atas Rp100 miliar bahkan lebih dari Rp200 miliar, seperti itu, untuk satu perkara. Jadi ini hal yang besar” ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Juni 2024.

    Pada Mei 2024, KPK bahkan menggeledah Kawasan Telkom Hub di kawasan Gatot Subroto, Jakarta.

    Perbesar

    5. ASDP

    Pada perkara ASDP, KPK menduga terjadi kerugian keuangan negara sekitar Rp1,27 triliun. Namun, nilai itu masih bisa berubah seiring dengan proses audit penghitungan kerugian keuangan negara.

    Kasus ASDP berkaitan dengan proses akuisisi perusahaan feri swasta pada 2022 lalu, yakni PT Jembatan Nusantara. Nilai kerugian keuangan negara pada kasus itu diduga sama dengan nilai biaya yang dikeluarkan perseroan untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara.

    Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan empat orang tersangka. Adapun, para tersangka di kasus tersebut bahkan telah mengajukan praperadilan melawan status tersangka dari KPK. Namun, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memenangkan KPK pada putusannya.

    Mengacu pada catatan KPK, terdapat total 142 perkara dugaan korupsi yang naik ke tahap penyidikan selama 2024. Adapun, penyelidikan sebanyak 68 perkara, 79 perkara penuntutan, 83 perkara berkekuatan hukum tetap dan 99 perkara sudah dieksekusi oleh jaksa.

    KPK pun telah mengembalikan hasil rampasan dari tindak pidana korupsi senilai Rp677,5 miliar pada 2024. Total selama lima tahun KPK jilid V menjabat yakni Rp2,49 triliun.

    Meski demikian, Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2019-2024 dalam Laporan Capaian Kinerja 5 Tahun menyebut kinerja penindakan komisi antirasuah perlu diperbaiki. Khususnya, untuk perkara-perkara korupsi yang besar (big fish).

    “Memperbaiki kinerja penindakan dengan lebih mengutamakan penanganan kasus korupsi besar (big fish) untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat,” bunyi laporan capaian kinerja Dewas KPK 2019-2024.

  • BNPT serahkan bantuan Rp2,3 miliar ke mitra deradikalisasi di Bekasi

    BNPT serahkan bantuan Rp2,3 miliar ke mitra deradikalisasi di Bekasi

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi menyerahkan bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara senilai Rp2,3 miliar kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi melalui program Sinergisitas.

    Dalam kegiatan penyerahan bantuan secara simbolis di Jakarta, Rabu (18/12), Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigadir Jenderal Polisi Tejo Wijanarko mengatakan bentuk bantuan yang diberikan berupa dukungan elektrifikasi, alat kerja, dan beasiswa.

    “Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kementerian BUMN yang sudah memberikan bantuan,” ujar Tejo seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bekasi yang bersedia bersama-sama untuk menyerahkan bantuan kepada mitra deradikalisasi di wilayah Bekasi.

    Tejo menuturkan dalam melaksanakan tugasnya, BNPT tidak bisa bergerak sendiri dan harus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), BUMN, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam menyampaikan apresiasinya atas bantuan yang diberikan serta komitmen untuk berkontribusi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

    “Terima kasih atas kepercayaan BNPT menunjuk Kabupaten Bekasi sebagai tempat serah terima dukungan dari Kementerian BUMN,” ucap Jaoharul pada kesempatan sama.

    Ia pun menegaskan bahwa Pemkab Bekasi akan mendukung program penanggulangan terorisme.

    Nominal dan rincian bantuan BUMN yang diserahkan pada acara tersebut terdiri atas kegiatan dukungan elektrifikasi dari PT PLN senilai Rp1,16 miliar, bantuan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Telkom Indonesia senilai Rp618,5 juta, serta dukungan kegiatan alat kerja dan bantuan pendidikan dari PT Bank Tabungan Negara senilai Rp275 juta.

    Kemudian, bantuan alat kerja dan beasiswa dari Perum Jasa Tirta II Rp97,25 juta, dukungan alat kerja dan beasiswa dari PT Taspen senilai Rp102,9 juta, serta dukungan alat kerja dari PT Pegadaian senilai Rp50 juta.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Telusuri Aliran Uang Kasus Taspen, KPK Periksa Mantan Istri Antonius Kosasih

    Telusuri Aliran Uang Kasus Taspen, KPK Periksa Mantan Istri Antonius Kosasih

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang kasus dugaan korupsi terkait dengan investasi fiktif di PT Taspen (Persero). 

    Aliran uang itu didalami dari kesaksian mantan istri bekas Direktur Utama Taspen Antonius Kosasih, yakni Rina Lauwy Kosasih, Selasa (17/12/2024). Selain Rina, penyidik KPK turut memeriksa seorang karyawan BUMN yakni Tuti Nurbati. 

    Keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik kemarin dan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. “Saksi hadir didalami terkait dengan aliran uang,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Rabu (18/12/2024).

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Rina sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK sejak kasus tersebut masih di tahap penyelidikan. Pada tahap penyidikan, dia juga pernah dimintai keterangan soal transaksi keuangan tersangka Antonius Kosasih.

    Sebelum dipanggil KPK, rekaman cekcok seorang pria dan wanita mengemuka di media sosial. Dalam percakapan itu, sang pria menyebut terdapat uang yang harus dikeluarkan seseorang dan diterima oleh seseorang. Menurut pria tersebut, uang itu bukan atas namanya karena bisa masuk penjara. 

    Rina lalu mengaku bahwa percakapan tersebut merupakan percakapan dia dengan Kosasih yang direkam olehnya. Rina menyebut telah menolak uang tersebut sejak pertama kali dibicarakan oleh mantan suaminya. 

    “Itu memang rekaman sebenarnya saya yang merekam. Waktu itu ada kejadian saya diminta tanda tangan kesepakatan ya seperti yang didengar itu, ada mau dititipkan uang tetapi saya menolak,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, September 2023 lalu. 

    Pada kesempatan yang sama, penasihat hukum Rina, Fredrik Pinakunary turut menyampaikan bahwa kliennya itu turut menyerahkan sebanyak 39 rekening koran ke KPK. Dari puluhan rekening koran tersebut, sebagian di antaranya milik Kosasih.

    Adapun KPK telah menetapkan dua orang tersangka pada kasus investasi fiktif Taspen yakni Antonius Kosasih yang sebelumnya menjabat dirut, dan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto. 

    KPK menduga adanya investasi fiktif pada dana kelolaan Taspen sebesar Rp1 triliun yang diinvestasikan. Lembaga itu tidak menutup kemungkinan apabila keseluruhan Rp1 triliun itu merupakan investasi fiktif. 

    Penyidik mengendus bahwa uang kelolaan Taspen itu dialihkan ke berbagai bentuk instrumen investasi seperti saham, sukuk dan reksadana.

  • Sidang Gugatan di MK, Ahli Sebut UU Tapera Berpotensi Picu PHK dan Bertentangan dengan Hak Asasi – Halaman all

    Sidang Gugatan di MK, Ahli Sebut UU Tapera Berpotensi Picu PHK dan Bertentangan dengan Hak Asasi – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews, Mario Christian Sumampow 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Akademisi dari Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Indra Budi Sumantoro, mengungkapkan sejumlah potensi dampak negatif dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera).

    Hal tersebut diunkap Indra saat dihadirkan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (11/12/2024).

    Indra menyebut, kewajiban iuran Tapera dan pengenaan sanksi dapat menurunkan gairah investasi serta meningkatkan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Pekerja yang ter-PHK dan/atau Pemberi Kerja yang dibekukan atau dicabut izin usahanya berpotensi jatuh miskin, namun masih dipaksa membayar seluruh simpanan yang diwajibkan beserta denda administratifnya,” ujar Indra.

    Indra menyoroti UU Tapera mewajibkan pekerja dengan penghasilan minimal upah minimum dan pekerja mandiri untuk menjadi peserta program Tapera.

    Pemberi kerja juga diwajibkan mendaftarkan pekerjanya. 

    Namun, pelanggaran atas kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha.

    Ia juga menilai manfaat Tapera yang baru bisa diambil saat pensiun tumpang tindih dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri, atau Tabungan Hari Tua dari PT Taspen. 

    Selain itu, kewajiban iuran yang memotong 2,5 persen gaji pekerja dinilai memberatkan dibandingkan dengan kontribusi pemberi kerja yang hanya 0,5 persen.

    “Hal ini tentunya tidak sejalan dengan langkah pemerintah yang justru ingin meningkatkan gairah investasi guna menyerap kembali tenaga kerja yang banyak di-PHK belakangan ini akibat perlambatan ekonomi global,” tuturnya.

    UU Tapera Dinilai Cacat Hukum

    Managing Director Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan, yang juga hadir sebagai ahli, menyebut UU Tapera melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. 

    Ia menjelaskan bahwa Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak masyarakat untuk memiliki tempat tinggal, tetapi tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memaksa pekerja menabung.

    “Tidak ada satu pun di dalam UUD yang bisa dijadikan dasar hukum bagi pemerintah untuk memaksa pekerja menabung. Sehingga UU Tapera, khususnya Pasal 7 ayat 1, Pasal 9 ayat 1, dan Pasal 18 ayat 1, terbukti cacat hukum dan melanggar hak asasi manusia,” jelas Anthony.

    Ia juga menilai kebijakan Tapera bertentangan dengan prinsip ekonomi, seperti teori preferensi likuiditas dan teori utilitas, yang menghormati kebebasan manusia menentukan pilihannya.

    “Pemaksaan menabung bagi pekerja membatasi kebebasan mereka untuk menentukan pilihan konsumsi antara saat ini atau nanti, sehingga melanggar hak asasi seseorang,” tambahnya.

  • Pj Wali Kota Kediri Serahkan SK Pensiun PNS TMT Februari Sampai Mei 2025

    Pj Wali Kota Kediri Serahkan SK Pensiun PNS TMT Februari Sampai Mei 2025

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah menyerahkan SK Pensiun PNS Pemkot Kediri TMT Februari sampai dengan Mei 2025. Penyerahan dilakukan dalam acara Pengarahan Peserta Pembekalan Pra Purna Tugas PNS tahun 2024. Acara dilaksanakan pada hari Senin (2/12/2024) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.

    Zanariah mengungkapkan gerbang purna tugas telah semakin dekat. Mungkin hal ini menghadirkan rasa bahagia maupun sedih. Namun perlu diingat semua PNS pasti akan mengalami pensiun. Hal tersebut merupakan keniscayaan setelah banyak kontribusi yang telah diberikan kepada Kota Kediri. Telah banyak penghargaan yang diraih Kota Kediri.

    Berbagai capaian ini merupakan hasil yang diupayakan bersama. Dari tahun ke tahun pelayanan Pemkot Kediri kepada masyarakat semakin baik. Hal ini terbukti Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 mencapai angka 3,54 yang masuk dalam kategori baik.

    Begitupun dengan kondisi masyarakat yang semakin berdaya dan berkualitas. Hal ini bisa dilihat dari IPM yang selalu meningkat hingga mencapai nilai 80,97 di tahun.

    “Mewakili Pemkot Kediri saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian serta dedikasi Bapak Ibu semua. Selama ini Bapak Ibu sudah disibukkan bekerja mengabdi untuk masyarakat. Telah banyak kontribusi yang Bapak Ibu berikan untuk memberdayakan dan melayani masyarakat,” ungkapnya.

    Pj Wali Kota Kediri berharap para PNS yang akan purna tugas memiliki pandangan dan rencana kegiatan apa saja yang dilakukan setelah pensiun. Persiapkan juga aspek pendukung menuju pensiun, seperti, aspek ekonomi, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek fisik. Banyak pensiunan PNS yang meraih sukses menjadi wirausaha. Walaupun start di masa purna, namun tetap dapat mencapai titik sukses tersebut.

    “Maka untuk memberi inspirasi dan motivasi Bapak Ibu memulai berwirausaha apapun dalam waktu dekat BKPSDM juga akan menyediakan pelatihan keterampilan. Saya harap dari pelatihan yang akan diberikan Bapak Ibu semakin semangat untuk tetap produktif. Jangan lupa tetap jaga silaturahmi Bapak Ibu,” pungkasnya.

    Dalam kegiatan ini, terdapat 145 PNS yang memasuki purna tugas. Dengan rincian PNS golongan I 1 orang, PNS gologan II 19 orang, PNS golongan III 40 orang, dan PNS golongan IV 85 orang. PNS yang memasuki purna tugas mendapat pembekalan dari PT. Taspen dan Bank BTPN, serta bingkisan dari BKPSDM.

    Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten Administrasi Umum Tanto Wijohari, Kepala BKPSDM Un Ahmad Nurdin, Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Masfu Hanik, Branch Leader Area Kediri Bank BTPN Supriyatna dan tamu undangan. [nm/kun]

  • Tata Kelola Unggul, TASPEN Dianugerahi ‘The Most Trusted Company’ di Ajang GCG Award 2024 – Page 3

    Tata Kelola Unggul, TASPEN Dianugerahi ‘The Most Trusted Company’ di Ajang GCG Award 2024 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Inisiatif strategis PT TASPEN (Persero) dalam membangun sistem manajemen yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan, guna menciptakan nilai dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan secara etikal dan bermartabat mendapatkan apresiasi dan pengakuan. 

    TASPEN berhasil meraih penghargaan “The Most Trusted Company” dalam ajang Good Corporate Governance Award 2024 yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan SWA Media Group. 

    Pada penilaian tahun buku 2023 hingga semester I tahun 2024, TASPEN mencatat skor 85,84, meningkat dibandingkan 4 tahun terakhir. Capaian tersebut membuat TASPEN konsisten menyandang predikat “Trusted” berturut-turut sejak 2019 hingga 2022.

    Penghargaan diserahkan oleh Chief Editor SWA Media Group, Kemal E Gani kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati, dalam acara yang berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta (25/11/2024).

    Corporate Secretary TASPEN Henra, menyatakan penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen TASPEN dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

    “TASPEN terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek operasional untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh peserta. Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi TASPEN untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan ekonomi bangsa,” kata Henra.  di Hotel Shangri-La, Jakarta (25/11/2024).

    Ajang Good Corporate Governance Award 2024 mengangkat tema “Membangun Kematangan Perusahaan dalam Kerangka GCG”, dengan penilaian yang mencakup struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan. Dalam hal ini, TASPEN berhasil memperkuat eksistensi sebagai BUMN yang memiliki Risk Maturity Index, yaitu skor atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko meliputi aspek/faktor, indikator dan parameter yang diuji dengan hasil mendekati atau mencapai praktik terbaik (best practice).

    Untuk menjaga konsistensi kualitas dan kinerja, TASPEN diperkuat dengan sertifikasi ISO. Salah satunya ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan ISO 27001: 2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

     

  • TASPEN Raih Penghargaan Good Corporate Governance Award 2024

    TASPEN Raih Penghargaan Good Corporate Governance Award 2024

    Jakarta –

    PT TASPEN (Persero) meraih penghargaan “The Most Trusted Company” dalam ajang Good Corporate Governance Award 2024 yang diselenggarakan The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) dan SWA Media Group.

    Penghargaan ini diberikan atas inisiatif TASPEN dalam membangun sistem manajemen yang optimal di perusahaan sesuai prinsip, tata nilai, dan kepatuhan. Pada penilaian tahun buku 2023 hingga semester I tahun 2024, TASPEN juga mencatat skor 85,84, meningkat dibandingkan 4 tahun terakhir, dan menyandang predikat “Trusted” berturut-turut sejak 2019 hingga 2022.

    “Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen TASPEN dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. TASPEN terus berupaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek operasional untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh peserta. Pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi TASPEN untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan ekonomi bangsa,” ujar Corporate Secretary TASPEN Henra dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).

    Adapun penghargaan diserahkan oleh Chief Editor SWA Media Group, Kemal E Gani kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati di Hotel Shangri-La, Jakarta (25/11).

    Henra mengungkapkan penghargaan ini memperkuat eksistensi TASPEN sebagai BUMN yang memiliki Risk Maturity Index, yaitu skor atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko meliputi aspek/faktor, indikator dan parameter yang diuji dengan hasil mendekati atau mencapai praktik terbaik (best practice).

    Untuk menjaga konsistensi kualitas dan kinerja, TASPEN memiliki sertifikasi ISO. Salah satunya ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan, ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, dan ISO 27001: 2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

    TASPEN juga membangun kematangan perusahaan dalam kerangka GCG melalui empat pilar utama, yaitu Talenta dan Budaya, Komitmen Berkelanjutan, Recovery Ability, dan Tata Kelola yang Baik.

    Melalui Pilar Talenta dan Budaya, TASPEN meningkatkan representasi talenta wanita dan talenta muda hingga mencapai 30% dari total karyawan. TASPEN juga menginisiasi pemerataan karyawan melalui rekrutmen wilayah indonesia timur sebesar 2,13% dari jumlah karyawan dan rekrutmen khusus penyandang disabilitas sebesar 0,71% dari jumlah karyawan.

    Sementara pada Pilar Komitmen Berkelanjutan, TASPEN melakukan transformasi layanan dari manual ke digital, dengan inovasi seperti TASPEN Customer Digital Services, klaim tanpa kertas, dan sentralisasi klaim.

    TASPEN juga menyempurnakan tata kelola teknologi informasi, menerapkan strategi investasi berbasis ESG, mengintegrasikan proses bisnis secara digital, dan bersinergi dengan anak perusahaan melalui layanan keuangan terpadu.

    Selanjutnya, Pilar Recovery Ability diperkuat dengan implementasi Business Continuity Management System (BCMS) dan contingency plan di setiap lini bisnis.

    Sementara itu, pilar Tata Kelola yang Baik ditunjukkan melalui pengelolaan investasi yang mengutamakan prinsip kehati-hatian sesuai GCG, serta audit internal berbasis risiko untuk memastikan kepatuhan dan efisiensi.

    Pada tahun 2022, TASPEN berhasil meraih skor Quality Assurance and Improvement Program (QAIP) sebesar 4,75 yang masuk dalam kategori sangat baik.

    Dalam lima tahun terakhir, TASPEN juga proaktif terhadap penerapan tata kelola yang baik dan berintegritas melalui keterlibatannya dalam penilaian kinerja GCG.

    Upaya ini sejalan amanah Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan pentingnya perbaikan tata kelola perusahaan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan BUMN.

    (ega/ega)