BUMN: BUMD

  • MPP Bontang di Jantung Pasar, Inovasi Unik di Kaltim

    MPP Bontang di Jantung Pasar, Inovasi Unik di Kaltim

    Liputan6.com, Bontang – Kota Bontang menghadirkan gebrakan baru dalam dunia pelayanan publik melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) yang tak biasa. Berbeda dari kebanyakan MPP yang berdiri di gedung-gedung formal pemerintahan, MPP Bontang justru hadir di tengah hiruk-pikuk Pasar Rawa Indah, menjadikannya satu-satunya di Kaltim yang berlokasi di pasar.

    Inisiatif cerdas ini digagas oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kota Bontang untuk membawa kemudahan langsung ke masyarakat. Kepala DPMTSP Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, menuturkan bahwa keunikan MPP ini terletak pada lokasinya yang strategis.

    “Kami sengaja memilih pasar sebagai pusat layanan karena di sinilah masyarakat beraktivitas sehari-hari. Ini memudahkan mereka mengurus berbagai keperluan tanpa harus jauh-jauh ke kantor pemerintahan,” ujarnya pada Rabu (12/3/2025).

    Berlokasi di lantai 4 Pasar Rawa Indah, Jalan Ir. H. Juanda, Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, MPP ini resmi memulai langkahnya dengan soft launching pada 11 Oktober 2022, diresmikan oleh Wakil Gubernur Kaltim.

    MPP Bontang bukan sekadar inovasi lokasi, tetapi juga menjadi pusat layanan terpadu yang menawarkan lebih dari 274 jenis pelayanan dari berbagai instansi. Mulai dari urusan kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, ketenagakerjaan, hingga layanan kepolisian. Termasuk pajak, PDAM, Baznas, dan BUMD BPD Kaltimtara.

    Dengan 38 gerai layanan yang tersedia, masyarakat tak perlu lagi pontang-panting ke berbagai kantor. Benar-benar semua jadi satu dalam satu tempat.

    “Dengan konsep satu pintu, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan efisien,” tambah Aspiannur.

    Di Kaltim sendiri, MPP Bontang adalah yang ketiga beroperasi setelah Samarinda dan Balikpapan, diikuti Kutai Kartanegara yang baru memulai pada Desember 2022.

    Keberadaan MPP ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 92 Tahun 2021, pemerintah daerah didorong untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Komitmen ini diperkuat dengan penandatanganan kesepakatan antara Pemkot Bontang dan Kementerian PAN RB pada 2 Maret 2021, menegaskan tekad untuk menghadirkan transformasi birokrasi yang nyata.

    Tak hanya soal lokasi, MPP Bontang juga mengintegrasikan teknologi digital untuk mempercepat pelayanan. Sistem antrian online memungkinkan masyarakat mengatur jadwal kunjungan, mengurangi waktu tunggu, dan menjadikan proses lebih terorganisir.

    “Kami ingin warga merasakan pelayanan yang tidak hanya dekat, tetapi juga modern dan efisien,” jelas Aspiannur.

    Sebagai pelopor MPP di pasar di Kaltim, kehadiran MPP Bontang di Pasar Rawa Indah menjadi simbol komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan kepada rakyat.

    “Kami berharap ini menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tidak hanya di Bontang tetapi juga di Kaltim secara keseluruhan,” tuturnya penuh optimisme.

    Dengan lebih dari 270 layanan dalam satu atap, MPP Bontang membuktikan bahwa inovasi sederhana seperti memanfaatkan pasar sebagai pusat layanan bisa memberikan dampak besar. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah, cepat, dan terjangkau untuk mengurus segala kebutuhan administrasi.

    Inilah wajah baru pelayanan publik: praktis, inklusif, dan berbasis kebutuhan rakyat.

  • Daftar 5 Tersangka Korupsi Dana Iklan Bank BUMD Jabar, Dilarang Bepergian ke Luar Negeri – Halaman all

    Daftar 5 Tersangka Korupsi Dana Iklan Bank BUMD Jabar, Dilarang Bepergian ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan Bank Daerah di Jawa Barat (Jabar), Kamis (13/3/2025). 

    Lima tersangka tersebut, termasuk Direktur Utama nonaktif bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat, Yuddy Renaldi (YR).

    Demikian disampaikan Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    “Pada tanggal 27 Februari 2025 KPK menerbitkan lima surat perintah penyidikan untuk lima tersangka,” katanya, Kamis.

    Selanjutnya, KPK mencegah Yuddy Renaldi (YR) dan empat tersangka lainnya bepergian ke luar negeri. 

    Pada 28 Februari 2025, KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 373 Tahun 2025.

    “Bahwa pada 28 Februari 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 373 Tahun 2025 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 5 orang berinisial YR, WH, IAD, SUH, dan RSJK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis, dilansir Kompas.com.

    Tessa menjelaskan, alasan pencegahan Yuddy Renaldi cs di Indonesia ini untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. 

    “Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan,” lanjutnya.

    Daftar Tersangka Kasus Bank BUMD Jabar, Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

    Yuddy Renaldi (YR) Eks Dirut Bank Daerah
    Widi Hartono (WH), pimpinan Divisi Corporate Secretary bank
    Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM)
    Suhendrik (SUH), pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE)
    R Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Sebelumnya, KPK menetapkan Yuddy Renaldi (YR) sebagai tersangka terkait kasus korupsi di lingkungan Bank Daerah atau BUMD, pada Kamis (13/3/2025). 

    “Lima orang tersangka, dua orang adalah saudara YR Dirut Bank (daerah), WH selaku Pimpinan Divisi corsec Bank (Daerah)” ujar Budi Sokmo, Kamis.

    Sementara itu, tiga orang swasta adalah pemilik agensi iklan.

    Konstruksi Perkara

    Pada periode 2021–2023, bank BUMD Jabar Banten merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Corsec sebesar Rp409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online via kerja sama dengan enam agensi.

    Masing-masing agensi mendapatkan anggaran yang berbeda-beda.

    Untuk PT CKMB Rp41 miliar; PT CKSB Rp105 miliar; PT AM Rp99 miliar; PT CKM Rp81 miliar; PT BSCA Rp33 miliar; dan PT WSBE Rp49 miliar.

    Namun, KPK menduga, lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan bank serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    “Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media [selisih antara yang dibayarkan dari bank ke agensi dengan agensi ke media], yaitu sebesar Rp 222 miliar,” Plh Direktur Penyidikan, Budi Sokmo, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Budi menjelaskan, Rp222 miliar tersebut, digunakan sebagai dana non-budgeter oleh bank.

    Di mana peruntukan dana non-budgeter itu, sejak awal disetujui oleh Yuddy Renaldi selaku dirut dan Widi Hartono untuk bekerja sama dengan enam agensi.

    Perbuatan Melawan Hukum

    Budi juga mengungkapkan, Yuddy Renaldi bersama-sama Widi Hartono sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), mengetahui dan/atau menyiapkan pengadaan jasa agensi tahun 2021–2023 sebagai sarana kick back.

    Yuddy bersama Widi mengetahui dan/atau memerintahkan pengguna barang untuk bersepakat dengan rekanan jasa agensi dalam penggunaan kick back.

    Dirut bersama PPK mengetahui dan/atau memerintahkan Panitia Pengadaan untuk mengatur pemilihan agar memenangkan rekanan yang disepakati.

    PPK melaksanakan pengadaan jasa agensi tahun 2021–2023 dengan melanggar ketentuan, sebagai berikut:

    1. Menyusun dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) bukan berupa nilai pekerjaan melainkan fee agensi, guna menghindari lelang;

    2. Memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia sesuai standar operasional prosedur (SOP);

    3. Membuat penilaian tambahan setelah pemasukan penawaran, sehingga terjadi post bidding.

    Selanjutnya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

    Adapun ancaman hukuman untuk Pasal 2 dan 3 UU Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun untuk Pasal 2, dan minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun untuk Pasal 3.

    Atas perbuatan rasuah para tersangka, KPK menduga, kerugian keuangan negara sebesar Rp222 miliar.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Ilham Rian Pratama, Kompas.com)

  • Dongkrak Potensi Komersial, Dharma Jaya Buka Hub Channel di Jakbar

    Dongkrak Potensi Komersial, Dharma Jaya Buka Hub Channel di Jakbar

    Jakarta: Perumda Dharma Jaya membuka hub channel di Jakarta Barat. BUMD DKI Jakarta itu menggandeng Trust Mart untuk melayani kebutuhan penjualan daging dalam jumlah besar.

    Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, hub channel ini untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, serta melayani kebutuhan penjualan dalam jumlah besar seperti hotel, restoran, katering, dan reseller di berbagai daerah.

    “Di sini tidak hanya jual retail, tapi juga wholesale. Freezer-nya ada yang dari kita, sehingga memudahkan. Kapasitasnya satu ton, bisa jual satu ton, tidak harus beli per kilo. Kalau ada kebutuhan besar dari masyarakat, bisa langsung ambil dari hub ini,” kata Raditya usai meresmikan hub channel di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Raditya mengatakan, produk yang dijual di Trust Mart sama dengan di outlet Dharma Jaya Cakung dan Warung Buncit. Namun, hub channel Duri Kosambi mampu menjual dalam skala besar dengan kapasitas hingga satu ton. Untuk mendukung kelancaran operasional, Trust Mart dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan yang memadai.

    Raditya menyebut Trust Mart menjadi bagian dari strategi ekspansi Dharma Jaya secara komersial melalui kemitraan. Bahkan, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga dapat melakukan pembelian di Trust Mart.

    “Ini hub kami, warga Jakarta Barat beli di sini lebih hemat, karena tidak perlu mengeluarkan ongkos ke Cakung,” katanya.

    Raditya memastikan harga di Trust Mart lebih terjangkau dibanding pasar umum, namun standar kualitas tetap tinggi. Selain itu, Dharma Jaya berencana memperluas jaringan hub channel ke berbagai wilayah.

    “Kebutuhan masyarakat berubah sesuai musim. Lebaran kita siapkan lebih banyak daging dan hati sapi, Iduladha kita stok daging paha sapi lebih banyak, atau Natal dengan produk-produk premium,” ucap Raditya.

    Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menilai hub channel ini untuk mendekatkan usaha retail di sektor protein hewani kepada masyarakat yang ingin menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor ini. 

    Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas mengatakan hub Channel dapat memperluas pemasaran, mendekatkan jangkauan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan daging dan peningkatan gizi sebagai upaya pencegahan stunting.

    Jakarta: Perumda Dharma Jaya membuka hub channel di Jakarta Barat. BUMD DKI Jakarta itu menggandeng Trust Mart untuk melayani kebutuhan penjualan daging dalam jumlah besar.
     
    Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, hub channel ini untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, serta melayani kebutuhan penjualan dalam jumlah besar seperti hotel, restoran, katering, dan reseller di berbagai daerah.
     
    “Di sini tidak hanya jual retail, tapi juga wholesale. Freezer-nya ada yang dari kita, sehingga memudahkan. Kapasitasnya satu ton, bisa jual satu ton, tidak harus beli per kilo. Kalau ada kebutuhan besar dari masyarakat, bisa langsung ambil dari hub ini,” kata Raditya usai meresmikan hub channel di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Raditya mengatakan, produk yang dijual di Trust Mart sama dengan di outlet Dharma Jaya Cakung dan Warung Buncit. Namun, hub channel Duri Kosambi mampu menjual dalam skala besar dengan kapasitas hingga satu ton. Untuk mendukung kelancaran operasional, Trust Mart dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan yang memadai.
     
    Raditya menyebut Trust Mart menjadi bagian dari strategi ekspansi Dharma Jaya secara komersial melalui kemitraan. Bahkan, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga dapat melakukan pembelian di Trust Mart.
     
    “Ini hub kami, warga Jakarta Barat beli di sini lebih hemat, karena tidak perlu mengeluarkan ongkos ke Cakung,” katanya.
     
    Raditya memastikan harga di Trust Mart lebih terjangkau dibanding pasar umum, namun standar kualitas tetap tinggi. Selain itu, Dharma Jaya berencana memperluas jaringan hub channel ke berbagai wilayah.
     
    “Kebutuhan masyarakat berubah sesuai musim. Lebaran kita siapkan lebih banyak daging dan hati sapi, Iduladha kita stok daging paha sapi lebih banyak, atau Natal dengan produk-produk premium,” ucap Raditya.
     
    Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menilai hub channel ini untuk mendekatkan usaha retail di sektor protein hewani kepada masyarakat yang ingin menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor ini. 
     
    Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas mengatakan hub Channel dapat memperluas pemasaran, mendekatkan jangkauan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan daging dan peningkatan gizi sebagai upaya pencegahan stunting.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Hormati Proses Hukum, bank bjb Beri Tanggapan Terkait Pemberitaan Saat Ini

    Hormati Proses Hukum, bank bjb Beri Tanggapan Terkait Pemberitaan Saat Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) memberikan tanggapan terkait situasi yang berkembang saat ini. BUMD Jawa Barat itu menegaskan komitmennya terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

    “bank bjb senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian keterangan bank bjb dalam rilis yang diterima Pikiran-rakyat.com, Kamis, 13 Maret 2025,

    Dalam menjalankan operasionalnya, bank bjb memastikan bahwa seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal. Keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham.

    bank bjb terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan.

    “Kami juga mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, dan masyarakat luas,” bunyi keterangan tersebut.

    bank bjb berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya. Dengan semangat ini, bank bjb akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Video: Bupati Trenggalek Blak-blakan Strategi Tingkatkan PAD

    Video: Bupati Trenggalek Blak-blakan Strategi Tingkatkan PAD

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengungkapkan strategi meningkatkan penghasilan daerah. Salah satunya Kerjasama BUMD dengan pihak swasta.

    Saksikan dialog Andi Shalini bersama Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Kamis (12/03/2025).

  • Modus Kasus BJB: Anggaran Pengadaan Iklan Rp409 Miliar, Rp222 Miliar Dibuat Fiktif

    Modus Kasus BJB: Anggaran Pengadaan Iklan Rp409 Miliar, Rp222 Miliar Dibuat Fiktif

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR). 

    Penyidik lembaga antikorupsi mendunga terjadi praktik belanja fiktif dalam kasus tersebut. Akibatnya, BJB yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah alias BUMD Provinsi Jabar mengalami kerugian hingga ratusan miliar.

    Adapun, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka per 27 Februari 2025. Dua orang di antaranya berasal dari internal BJB yakni mantan Direktur Utama BJB Yuddy Renaldi (YR) serta Pimpinan Divisi Corporate Secretary (Corsec) BJB Widi Hartono (WH). 

    Tiga tersangka lainnya adalah pengendali agensi yang mendapatkan proyek penempatan iklan BJB di media massa. Ketiga orang itu yakni Ikin Asikin Dulmanan (ID), pengendali agensi Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM); Suhendrik (S), pengendali agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress; serta Sophan Jaya Kusuma (SJK), pengendali agensi Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB) dan Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB).

    Dalam konferensi pers, Kamis (13/3/2025), Plh. Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo menjelaskan bahwa BJB merealisasikan belanja pada periode 2021-2023 untuk belanja bebas promosi umum dan produk bank di bawah Divisi Corsec. Nilainya mencapai Rp409 miliar.

    Penempatan iklan dilakukan oleh total enam agensi untuk penayangan iklan di media televisi, cetak maupun elektronik. Tiga orang tersangka pengendali agensi itu masing-masing merupakan pemilik dua agensi yang memenangkan pengadaan penempatan iklan di BJB. 

    “Enam agensi tadi secara rinci masing-masing menerima PT CKMB Rp41 miliar, kemudian CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar,” jelas Budi, Kamis (13/3/2025). 

    Langgar Ketentuan

    Pada proses penyelidikan, KPK menemukan bahwa lingkup pekerjaan enam agensi itu hanya menempatkan iklan di media massa sesuai permintaan BJB. Penunjukan agensi itu juga diduga melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa.

    Di sisi lain, penggunaan uang Rp409 miliar untuk penempatan iklan itu tidak dilakukan dengan sesuai. Dari total anggaran yang disediakan, hanya sekitar Rp100 juta yang secara riil digunakan untuk penempatan iklan. 

    “Itu pun kami belum melakukan tracing secara detail ya terhadap Rp100 miliar tersebut, namun yang tidak real ataupun fiktif kurang lebih jelas sudah nyata sebesar Rp222 miliar selama kurun waktu 2,5 tahun tersebut,” terang Budi. 

    Adapun pada tahap penyidikan, KPK menemukan bahwa Rp222 miliar itu untuk kebutuhan-kebutuhan di luar penganggaran resmi atau non-budgeter. Tersangka Yuddy dan Widi diduga bekerja sama dengan enam agensi tersebut untuk memenuhi dana non-budgeter itu.

    “Akhirnya dibuatlah tadi suatu penempatan iklan yang sebenarnya PT BJB itu bisa langsung menempatkan ke media, namun digunakan pihak agensi guna mengambil sejumlah uang tadi di 2,5 tahun kurang lebih Rp222 miliar,” terang Budi. 

    Beberapa perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi oleh KPK adalah penunjukkan yang menyalahi aturan internal BJB hingga pengaturan agensi yang memenangkan proyek. 

    Kini, KPK telah melakukan sejumlah upaya paksa meliputi penggeledahan serta pencegahan ke luar negeri terhadap kelima tersangka. “Kemudian tentunya kami melakukan penyitaan barang bukti dalam rangkaian proses pengelidahan yang telah kami laksanakan,” pungkas Budi. 

    Adapun beberapa lokasi yang digeledah tim penyidik KPK adalah rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan kantor BJB. 

  • DKI tambah bus mudik gratis

    DKI tambah bus mudik gratis

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat menambah jumlah bus dalam program “Mudik Gratis 2025” gelombang kedua.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan BUMD untuk menambah jumlah bus,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan kerja sama dengan BUMD dilakukan mengingat animo warga Jakarta yang tinggi untuk mengikuti mudik gratis. Hal ini berkaca pada kuota mudik gratis yang terpenuhi pada hari pertama pendaftaran.

    Jumlah bus mudik dan kuota peserta akan diumumkan pada gelombang kedua program mudik gratis.

    “Waktunya menunggu hasil verifikasi (pendaftaran gelombang pertama) selesai, menunggu hasil verifikasi tahap satu,” kata Syafrin.

    Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih melakukan verifikasi pendaftaran peserta gelombang pertama. “Nanti saya cek. Tim bekerja siang dan malam untuk itu,” ujar Syafrin.

    Dia mengatakan, calon peserta yang sudah mendaftar lalu ditemukan datanya tak valid atau yang bersangkutan tidak hadir saat verifikasi maka akan dianggap mengundurkan diri.

    “Jika ada yang mendaftar kemudian datanya tidak valid atau tidak hadir pada saat verifikasi, itu kita anggap mengundurkan diri. Dan ‘seat’ (kursi) tersebut yang akan diumumkan kembali pada gelombang kedua,” ujar dia.

    Pemprov DKI Jakarta menyiapkan sebanyak 521 unit bus dengan 22.403 tempat duduk (kursi) serta 20 truk untuk mengangkut motor peserta dalam program Mudik Gratis 2025.

    Sebanyak 293 bus disiapkan saat arus mudik dengan kuota 12.599 orang, sedangkan saat arus balik sebanyak 228 bus disiapkan untuk mengangkut 9.804 orang.

    Kemudian, untuk truk, baik saat arus mudik maupun balik, masing-masing sebanyak 10 unit disiapkan untuk mengangkut 300 unit motor.

    Waktu keberangkatan bus mudik yakni pada 26-27 Maret 2025 dari Monumen Nasional (Monas). Sedangkan truk akan diberangkatkan dari Terminal Pulogadung pada 26 Maret 2025.

    Saat arus balik, bus diberangkatkan pada 5-6 April 2025. Untuk pemberangkatan truk dari enam terminal tujuan mudik akan dilaksanakan pada 5 April 2025.

    Adapun rincian lokasi tujuan Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2025 yakni Palembang (Sumatera Selatan), Bandar Lampung (Lampung), Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat).

    Kota Tegal, Kota Pekalongan, Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap, Kota Purwokerto, Kota Solo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah).

    Selain itu, Yogyakarta, Kota Madiun, Kota Kediri, Kabupaten Jombang, Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur).

    Untuk tujuan truk pengangkut motor pemudik, yaitu Terminal Mangkang (Semarang), Terminal Kebumen, Terminal Tirtonadi (Solo), Terminal Giwangan (Yogyakarta), Terminal Giri Adipura, (Wonogiri) dan Terminal Purabaya (Sidoarjo).

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • IHSG melaju di zona hijau usai Prabowo pastikan THR

    IHSG melaju di zona hijau usai Prabowo pastikan THR

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    IHSG melaju di zona hijau usai Prabowo pastikan THR
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melaju kencang pada perdagangan hari ini, Rabu (12/3). IHSG hingga jeda sesi I atau pukul 12.00 WIB, naik 1,55% ke level 6.647,45. 

    Nilai transaksi siang ini mencapai Rp 4,56 triliun. Sebanyak 280 saham naik, 310 turun, dan 367 stagnan. 

    Sebelumnya, indeks lesu dalam dua hari beruntun. Namun, Mengacu data RTI pada Rabu pukul 09.15 WIB sesaat setelah dibuka perdagangan, IHSG langsung menguat ke level 6.597,17.

    Sebelumnya pada Selasa sore,Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa komponen tunjangan kinerja pada Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PNS, PPPK, TNI dan Polri akan diberikan penuh 100%.

    “Tukin itu 100%, pemberiannya diingatkan Menteri Keuangan 100%,” ujar Prabowo di Istana Negara, Selasa.

    Prabowo menyampaikan THR yang diberikan kepada ASN pusat, anggota TNI/polri, dan hakim adalah sebesar gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.

    Sementara untuk ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan Pemda masing-masing. Adapun untuk pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan.

    Kebijakan THR dan gaji ke-13 tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.11 tahun 2025 yang telah ditandatanganinya.

    “THR dibayarkan dua minggu sebelum Idulfitri, dicairkan mulai 17 Maret 2025. Gaji ke 13 akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru sekolah yaitu Juni 2025,” ujar Prabowo.

    Adapun THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI dan Polri, para hakim serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima.

    “Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu masyarakat dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran,” ujar Prabowo.

    Ia mengatakan pemerintah menyadari mobilitas masyarakat akan sangat tinggi dalam momentum libur ini. Oleh karena itu pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, seperti:

    – Penurunan harga tiket pesawat. Setidaknya sebesar 13-14% selama dua minggu masa liburan Idulfitri.

    – ⁠Diskon harga tarif tol dan transportasi selama mudik lebaran

    – ⁠Pemberian THR bagi karyawan swasta, BUMN, BUMD dan,

    – ⁠Bonus Hari Raya untuk pengemudi dan kurir online.

    Sumber : Elshinta.Com

  • TPID Kota Magelang perkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah

    TPID Kota Magelang perkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    TPID Kota Magelang perkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Maret 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang menggelar High Level Meeting (HLM) tahun 2025 untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, pasokan dan distribusi pangan, di ruang sidang lantai 2 kantor Setda Kota Magelang, Selasa (11/3/2025).

    Hadir pada HLM diantaranya Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Wakil Wali Kota Magelang dr. Sri Harso, Sekda Kota Magelang Hamzah Kholifi, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Jateng Andy Reina Sari, pejabat Forkopimda, instansi vertikal dan OPD di lingkungan Kota Magelang.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang selaku Sekretaris TPID, Chrisatria Yonas Nusantrawan Bolla menjelaskan,  HLM digelar untuk merumuskan langkah-langkah dalam menjaga stabilitas harga di Kota Magelang.

    Lebih lanjut, kebijakan TPID Kota Magelang tahun ini adalah melaksanakan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Kota Magelang periode Tahun 2025 – 2027 dengan strategi 4 K.

    “Strategi 4 K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Komoditas, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” sebut Yonas.

    Yonas memaparkan, pengendalian inflasi di Kota Magelang dihadapkan pada masalah antara lain lahan pertanian yang sempit, karakter kota dan kebutuhan pahan yang ditopang oleh daerah sekitar.

    Pemicu inflasi pangan (volatile food) dimana komoditas yang paling sering menjadi pemicu inflasi antara lain cabai, pisang, udang basah, daging ayam ras, minyak goreng.

    “Untuk mengatasi permasalahan itu, Kota Magelang fokus pada pengendalian di sisi hulu dan hilir,” katanya.

    Dia menyebutkan, solusi di hulu, diantaranya adanya gerakan menanam cabai melalui urban farming, demplot 400 batang tanaman pisang di lahan Kantor Walikota, hingga kerja sama dengan BULOG untuk mendatangkan minyakita ke Toko Kendali dan upaya lainnya.

    Adapun untuk solusi di hilir, meliputi edukasi petani cilik (Etnik), edukasi diversifikasi pangan, gerakan pasar murah, pemantauan harga melalui early warning system, kerja sama antardaerah dan Toko Kendali di pasar tradisional.

    Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengutarakan apresiasinya kepada seluruh anggota TPID Kota Magelang atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di wilayahnya.

    Berkat kerja sama dan sinergi yang kuat, Kota Magelang berhasil meraih penghargaan Inspiring Economic Effort Award (IEFA) Provinsi Jateng 2024 sebagai salah satu dari lima besar pemerintah daerah dengan kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi.

    “Ini adalah pencapaian luar biasa, yang membuktikan bahwa kerja keras kita tidaklah sia-sia,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Rabu (12/3). 

    Namun demikian, dia mengingatkan agar tidak boleh berpuas diri. Inflasi yang tidak terkendali dapat berimbas langsung pada daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

    Oleh karena itu, pada kesempatan itu Damar menegaskan beberapa langkah strategis yang harus diperkuat diantaranya anggaran yang memadai, pemantauan harga secara harian, memastikan volume dan timbangan komoditas sesuai standar, serta periksa masa kadaluwarsanya untuk menjaga kualitas barang yang beredar di pasaran.

    Kemudian dorong peran BUMD dalam menjaga stabilitas harga, serta bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang dapat menjadi off taker dalam mengatur distribusi hasil pertanian.

    “Perkuat kerja sama antar pemerintah dan kerja sama antar pelaku usaha, dan laksanakan program dana talangan pangan serta berikan subsidi untuk komoditas pangan strategis, guna menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat,” paparnya.

    Serta langkah strategis lainnya sebagai langkah nyata untuk memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketahanan pangan dan menciptakan rasa nyaman dan damai di Kota Magelang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang 2025 di Maluku Utara, Catat Transaksi Lebih dari Rp 568 Miliar

    Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang 2025 di Maluku Utara, Catat Transaksi Lebih dari Rp 568 Miliar

    TRIBUNJATIM.COM, TERNATE – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sukses memimpin gelaran misi dagang dan investasi perdana antara Provinsi Jawa Timur dengan Maluku Utara di Hotel Sahid Bella, Kota Ternate, Maluku Utara, Rabu (12/3/2025). 

    Kegiatan misi dagang dan investasi antara Jatim dan Maluku Utara yang melibatkan pembeli dan penjual dari kedua provinsi mencatatkan total transaksi final senilai Rp 568,042 miliar. 

    “Alhamdulillah, hingga pukul 17.00 WIT transaksi mencapai Rp 568,042 miliar dengan rincian Jatim membeli Rp 296,368 miliar dan Jatim menjual Rp 271,674 miliar. Semoga hasil ini terus menumbuhkan perekonomian bagi kedua provinsi,” ujarnya. 

    Misi Dagang di Maluku Utara dihadiri 155 pelaku usaha dari kedua provinsi, yang terdiri dari 55 pelaku usaha Provinsi Jawa Timur dan 100 pelaku usaha Provinsi Maluku Utara. 

    Beberapa komoditi dari Jawa Timur yang ditransaksikan berupa produk hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan aneka IKM/UMKM. Sedangkan komoditi dari Maluku Utara yang ditransaksikan, yakni produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan aneka IKM/UMKM. 

    “Dari hasil transaksi Jatim menjual Produk Hasil Perikanan, Rokok, Bahan Material, Ayam Frozen, Minyak Goreng, Tepung, Kedelai, Benih Tanaman Holtikultura, Beras, dan Telur. Sebaliknya Jatim membeli Ikan Tenggiri dan Ikan Layur Beku, Buah Pala, Rumput Laut, Arang Tempurung Kelapa, Cumi-Cumi, dan Udang Vaname,” jelasnya.

    Khofifah mengatakan, selama ini, Maluku Utara menyuplai beberapa komoditas utama antara lain buah-buahan, Ikan Beku, Rempah-Rempah, Tanaman Obat, Kendaraan Air, Kerajinan Besi, Udang, Rumput Laut, dan Kakao ke Jatim. 

    Sebaliknya, Jawa Timur menyuplai Minyak Gas, Semen, Sepeda Motor, Daging Ayam, Filter Bahan Bakar, Mobil, Beras, Ayam, Susu Sapi Segar, Gula Tebu dan komoditas lainnya ke Maluku Utara.

    “Semoga misi dagang mampu berdampak signifikan bagi hubungan kerjasama di berbagai bidang ekonomi dan budaya antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara,” ungkap Khofifah. 

    Disampaikan Khofifah, pelaksanaan misi dagang Provinsi Jawa Timur merupakan upaya fasilitasi untuk mempertemukan para pelaku usaha dari Jawa Timur dan Provinsi Malut. 

    Khususnya, menyebarluaskan potensi produk industri, perdagangan, perikanan, agribisnis dan peluang investasi lainnya secara terintegrasi dalam rangka memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya yang diharapkan mampu meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri.

    “Misi dagang tahun ini, kerja sama yang terjalin semakin diperkuat, meningkatkan volume perdagangan dan memperkuat jaringan bisnis sehingga membuka peluang baru yang lebih luas bagi dunia usaha serta investasi di Jawa Timur dan Maluku Utara,” ungkapnya. 

    Berdasarkan data Perdagangan Antar Wilayah Jatim dengan seluruh Provinsi 2023, total nilai Perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 1,8 Triliun yang terdiri dari nilai bongkar (beli dari Maluku Utara) sebesar Rp 484,8 Miliar. Sedangkan dan nilai muat (jual ke Maluku Utara) sebesar 1,3 Triliun. 

    “Neraca perdagangan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Maluku Utara Surplus Rp 805,9 Miliar,” ujarnya.

    Upaya strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperluas pasar, Khofifah mengatakan, optimalisasi muatan berangkat dan muatan balik untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya, diperlukan suatu upaya, yakni kegiatan kerja sama mewujudkan integrasi pasar dalam negeri sehingga meningkatkan perdagangan antar pulau.

    “Kami ingin mendorong semangat yang sama dalam memperkuat perdagangan antar daerah, termasuk dengan Maluku Utara,” kata Khofifah. 

    Lebih lanjut, nilai perdagangan kedua provinsi bisa ditingkatkan karena masih banyak potensi di beberapa sektor yang bisa dipelajari kemudian dipraktekkan Provinsi Maluku Utara di Jawa Timur. 

    Khofifah menyebut sektor agro, yakni budidaya beragam buah secara organik sehingga dimungkinkan budidaya dilakukan secara masif oleh masyarakat Maluku Utara. 

    “Rasanya Jatim akan bersukacita memberikan preferensi budidaya beragama buah,” ungkapnya. 

    Kemudian sapi potong dan sapi perah Jatim tinggi sekali dan nomor satu karena di Jatim terdapat Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) milik Kementerian Pertanian yang bisa menjadi referensi bagi peternak tentang pengawasan kebuntingan dan inseminator. 

    Apalagi kebutuhan daging, ayam, telor sangat tinggi, maka peluang bagi masyarakat Maluku Utara yang ingin beternak sangat besar untuk dipelajari. 

    “Jadi kalau nanti Bu Sherly dan tim ke Jatim agak banyak bukan berarti boros, tetapi satu paket untuk berbagi tugas yang mana ada proses akseleratif karena ada kebutuhan market yang besar sekali di Provinsi Maluku Utara,” tutur Khofifah. 

    Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kolaborasi antar daerah yang dibuktikan dengan kerjasama salah satunya misi dagang antara Jatim dan Malut. 

    Nantinya, setelah misi dagang dan investasi, Sherly berencana membawa beberapa OPD / lembaga di Malut agar belajar ke Jawa Timur. “Ini dampak nyata kerjasama dan sinergi ekonomi yang menguntungkan rakyat,” tuturnya. 

    Turut dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) masing-masing 1 OPD, 1 BUMD dan 3 Asosiasi dari kedua provinsi.  

    Hadir dalam kegiatan Misi Dagang dan Investasi, Sekdaprov Malut Abubakar Abdullah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jatim, Erwin Hutapea, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malut, Dwi Putra Indrawan, Kepala OJK Jatim Yunita Linda Sari, Walikota Ternate Tauhid Soleman, para Kepala OPD Jatim dan Malut, Para Direktur BUMD Jatim serta Para Asosiasi Pedagang.