Xcloud.id

BUMN: Berdikari

  • Mewujudkan Ekonomi Konsitusi

    Mewujudkan Ekonomi Konsitusi

    Mewujudkan Ekonomi Konsitusi
    Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Gubernur DKI Jakarta (2017), Wakil Gubernur DKI Jakarta (2014-2017) dan Walikota Blitar (2000-2010). Kini ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Periode 2024-2029.
    PIDATO Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pentingnya kembali kepada amanat konstitusi ekonomi — khususnya Undang-undang Dasar NRI 1945 Pasal 33 — menandai sinyal strategis dalam orientasi pembangunan ekonomi nasional.
    Presiden Prabowo menyampaikan arahan itu pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Oktober 2025.
    Dalam arahan tersebut, ia menyatakan bahwa “perekonomian nasional harus dikembalikan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan semata pertumbuhan atau keuntungan jangka pendek”.
    Ia juga menyinggung bahwa Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit dunia masih mengalami kelangkaan minyak goreng — sebagai indikasi bahwa mekanisme pasar belum mencerminkan keadilan sosial.
    Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami substansi Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum ekonomi negara.
    Pasal 33 ayat (1) menyatakan: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
    Ayat (2): “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”
    Ayat (3): “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
    Penjelasan lebih lanjut (termasuk setelah amandemen) menyebut bahwa ayat (4) menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi… dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”
    Dalam tinjauan sejarah hukumnya, Pasal 33 dimaknai sebagai “ideologi ekonomi Indonesia” — yaitu suatu rumusan yang menegaskan kedaulatan ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagai salah satu tujuan dari Indonesia merdeka.
    Penafsiran yuridis-normatif menunjukkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting ataupun kekayaan alam tidak dapat direduksi hanya sebagai hak regulasi, melainkan mencakup mandat moral untuk kemakmuran rakyat secara kolektif.
    Dengan demikian, ketika Presiden Prabowo kembali menegaskan Pasal 33 sebagai landasan ekonomi konstitusi dan mendorong kedigdayaan ekonomi rakyat, maka pidato tersebut sesungguhnya menegaskan “ekonomi konstitusi” sebagai kembali ke amanat UUD dan nilai-nilai Pancasila: kedaulatan, kemandirian, pemerataan, dan keberpihakan pada seluruh rakyat.
    Namun, penting dicatat bahwa meskipun landasan tersebut kuat secara konstitusional dan historis, implementasi nyata menghadapi tantangan struktural, yakni masih merajalelanya ideologi kapitalisme, seperti mekanisme pasar yang semakin terbuka hampir tanpa batas, globalisasi modal asing, liberalisasi investasi, termasuk isu persaingan modal besar oligarki versus kepentingan rakyat kecil.
    Pidato Presiden dapat dibaca sebagai momentum korektif terhadap bias kapitalisme yang telah lama mendominasi orientasi pembangunan nasional.
    Pemikiran ekonomi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya soal produksi dan konsumsi, tetapi juga soal kemerdekaan, kedaulatan ­dan keadilan sosial.
    Bung Karno dalam Deklarasi Ekonomi tahun 1963 menegaskan bahwa pembangunan harus diarahkan untuk “menyusun perekonomian yang berdikari”, bebas dari ketergantungan modal asing, dan berorientasi kepada kepentingan rakyat.
    Ekonomi Berdikari menjadi sikap ekonomi bagi perwujudan sosialisme Indonesia yang menjadi visi ekonomi dari Pancasila.
    Sementara itu, Mohammad Hatta dalam “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” (1954) memandang koperasi sebagai bentuk organisasi ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan modal.
    Ia menulis bahwa “koperasi adalah alat pendidikan sosial yang mengajarkan rakyat untuk saling tolong-menolong dan membangun kekuatan bersama.”
    Pemikiran tersebut mengusung jalan tengah antara kapitalisme yang menindas dan sosialisme yang mengabaikan kebebasan individu.
    Beberapa dekade kemudian, Mubyarto secara konsisten mengembangkan pemikiran “Ekonomi Pancasila” sebagai kerangka sistem ekonomi alternatif.
    Dalam bukunya “Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan” (1987), Mubyarto menyusun konsep sistem ekonomi Pancasila yang merujuk pada “usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.”
    Ia mengkritik arus dominan ekonomi neoklasik yang terlalu menekankan efisiensi pasar dan mengabaikan dimensi moral pembangunan.
    Bagi Mubyarto, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya pertumbuhan, tetapi sejauh mana kemiskinan berkurang, lapangan kerja terbuka, dan rakyat kecil memperoleh kemandirian ekonomi.
    Ketiga tokoh ini, meskipun berbeda dalam konteks zamannya, menyepakati substansi bahwa ekonomi harus berpihak pada rakyat — bukan hanya tatanan pasar bebas yang tanpa kendali.
    Soekarno dengan kedaulatan ekonomi, Hatta dengan prioritas koperasi dan manusia sebagai subjek ekonomi, serta Mubyarto dengan kerangka sistem ekonomi Pancasila yang menjembatani nilai moral dan struktur ekonomi.
    Warisan pemikiran mereka dapat menjadi fondasi bagi interpretasi “ekonomi konstitusi” masa kini — yaitu, bagaimana melaksanakan ekonomi yang dirancang dalam UUD 1945 dengan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka globalisasi dan persaingan pasar yang semakin terbuka.
    Empat dekade terakhir menunjukkan pergeseran tajam dalam orientasi ekonomi nasional menuju liberalisasi dan dominasi mekanisme pasar.
    Kebijakan deregulasi dan liberalisasi sejak 1980-an, undang-undang dilakukan seperti UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membuka investasi asing dan memperluas ruang swasta tanpa pengaturan kontrol sosial yang memadai.
    Akibatnya, terjadi privatisasi BUMN, pelemahan proteksi sektor rakyat kecil, dan akumulasi modal besar yang semakin kuat.
    Realitas ini membentuk struktur ekonomi yang oleh banyak kritikus sebut sebagai “kapitalistik” dalam arti orientasi kepada akumulasi modal besar yang dikuasai oleh segelintir oligarki yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan.
    Dari segi angka, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan rasio Gini pengeluaran penduduk Indonesia per September 2024 tercatat sebesar 0,381.
    Ini menandakan bahwa meskipun terjadi sedikit penurunan dibanding Maret 2023 (0,388) ke Maret 2024 (0,379) , ketimpangan ekonomi masih relatif tinggi.
    Distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah pada September 2024 tercatat hanya 18,41 persen dari total pengeluaran nasional.
    Secara struktur, Bank Dunia mencatat 20 persen kelompok teratas menguasai hampir separuh total pendapatan nasional — yang mencerminkan pola akumulasi yang sangat timpang.
    Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pasar bebas dan akumulasi modal besar belum menciptakan pemerataan yang signifikan.
    Dari aspek hukum, penafsiran Pasal 33 ayat (2) dan (3) menunjukkan bahwa penguasaan negara atas cabang produksi penting dan kekayaan alam harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.
    Namun, realitas pengelolaan sumber daya alam kerap menunjukkan bahwa nilai tambah lebih banyak dinikmati oleh korporasi besar atau investor asing, sementara manfaat lokal atau rakyat kecil masih terbatas.
    Untuk menghidupkan kembali semangat “ekonomi konstitusi” sebagai yang ditekankan Presiden, setidak-tidaknya dapat ditempuh melalui empat langkah strategis.
    Pertama, memperkuat kembali peran negara dan BUMN di sektor strategis, bukan sekadar sebagai pelaku bisnis, tetapi sebagai pelindung kepentingan publik.
    Kedua, merevitalisasi koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat modern dan profesional yang tumbuh dari bawah berdasarkan kepentingan ekonomi rakyat banyak (sejalan dengan Hatta dan Mubyarto).
    Ketiga, mengarahkan kebijakan investasi dan hilirisasi sumber daya alam agar tercipta nilai tambah di dalam negeri dan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
    Keempat, memperkuat regulasi sosial dan perlindungan rakyat agar pembangunan tidak hanya efisien tetapi juga adil dan manusiawi.
    Langkah-langkah ini tidak menolak mekanisme pasar modern, melainkan menempatkannya dalam bingkai moral pembangunan: bahwa keterbukaan ekonomi dan persaingan global harus tunduk pada nilai nasional dan kepentingan rakyat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag, Cak Imin: Kado Istimewa untuk Santri – Page 3

    Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren di Kemenag, Cak Imin: Kado Istimewa untuk Santri – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan persetujuan pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pondok Pesantren di Kementerian Agama.

    “Terima kasih, Bapak Presiden Prabowo atas pembentukan Ditjen Pondok Pesantren. Sebuah langkah bersejarah dan kado istimewa bagi seluruh santri Indonesia pada momentum Hari Santri Nasional 2025,” ujar Cak Imin kepada awak media, Kamis (23/10/2025).

    Pria yang menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat itu menyebut, keputusan Presiden Prabowo merupakan bentuk nyata kehadiran dan kepedulian negara terhadap dunia pesantren.

    “Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah melihat pesantren sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan sumber kekuatan sosial bangsa,” tegas dia.

    Sebagai Panglima Santri meyakini, Ditjen Pesantren menjadi solusi nyata bagi pengembangan pesantren di Indonesia, termasuk dalam aspek infrastruktur, kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi santri. 

    “Ini momentum penting agar pesantren makin berdaya dan berdikari,” yakin dia.

     

  • Peringati Hari Santri 2025, Bupati Lukman: Santri Harus Jadi Penjaga Kebhinekaan di Era Modern

    Peringati Hari Santri 2025, Bupati Lukman: Santri Harus Jadi Penjaga Kebhinekaan di Era Modern

    Bangkalan (beritajatim.com) – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim menegaskan pentingnya peran santri sebagai penjaga kebhinekaan dan moral bangsa di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.

    Pesan itu disampaikan saat Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di halaman Kantor Bupati Bangkalan, Selasa (22/10/2025).

    Dalam amanatnya, Bupati Lukman mengingatkan bahwa Hari Santri bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali jati diri santri sebagai generasi penerus yang tangguh, cerdas, dan berakhlak.

    “Santri hari ini harus menjadi benteng moral bangsa sekaligus penjaga kebhinekaan di tengah derasnya arus informasi. Perjuangan kalian bukan lagi perang fisik, tetapi perang melawan disinformasi, hoaks, dan degradasi moral,” ujar Bupati Lukman.

    Ia menilai, santri memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Dengan karakter yang kuat dan pemahaman agama yang mendalam, santri dinilai mampu menjadi penyejuk di tengah perbedaan dan perekat sosial di masyarakat.

    “Santri harus menjadi contoh dalam menyebarkan nilai toleransi, memperkuat ukhuwah, dan menjaga keutuhan bangsa. Kita harus membuktikan bahwa pesantren bukan tempat yang tertinggal, tetapi pusat peradaban yang berkontribusi nyata bagi Indonesia,” tambahnya.

    Selain menyampaikan pesan moral, Bupati Lukman juga memberikan apresiasi kepada para pengasuh dan tenaga pendidik keagamaan.

    Dalam kesempatan itu, ia secara simbolis menyerahkan Belanja Hibah untuk lembaga keagamaan, Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), serta insentif guru ngaji sebesar Rp230 ribu per bulan untuk empat bulan, terhitung mulai Juni hingga September 2025.

    Bupati berharap, dukungan pemerintah daerah ini dapat memperkuat lembaga keagamaan di tingkat akar rumput dan meningkatkan kesejahteraan para pengajar yang selama ini berperan besar dalam pembinaan moral generasi muda.

    “Guru ngaji dan pendidik diniyah adalah ujung tombak pendidikan akhlak di masyarakat. Pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan agar semangat dakwah dan pendidikan keagamaan tidak pernah padam,” kata Bupati.

    Dalam penutup sambutannya, Bupati Lukman mengajak para santri untuk meneladani perjuangan para ulama terdahulu yang berjuang bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan ketulusan dan keikhlasan.

    “Jadikan nilai-nilai kesantrian sebagai kekuatan untuk membangun bangsa. Santri harus menjadi generasi berilmu, berakhlak, dan berdikari di era digital,” pungkasnya. [sar/ian]

  • Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Hasto beberkan peran Bung Karno sebagai pendekar bangsa Islam

    Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membeberkan fakta sejarah mengenai dampak global dari Resolusi Jihad 1945 dan peran mendalam Presiden Pertama RI Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, dalam membangun solidaritas dunia Islam.

    Tidak lupa Hasto menjelaskan keputusan Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) 1965 yang mengukuhkan Bung Karno sebagai Pendekar Kemerdekaan dan Pahlawan Islam, sebuah gelar yang kerap terlupakan dalam narasi sejarah.

    “Dalam perjuangannya melawan Belanda, Bung Karno banyak mengutip ayat-ayat Al-Qur’an yang membangkitkan semangat. Inilah yang ingin kita luruskan dari sejarah: Bung Karno dan Islam,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikan Hasto dalam acara peringatan Hari Santri 2025 bertema Santri Berjuang: Ajaran Bung Karno, Warisan Kemerdekaan dan Kontribusi Generasi Muda di Sekolah Partai Lenteng Agung.

    Hasto menceritakan bagaimana konsultasi Bung Karno dengan KH Hasyim Asy’ari tentang hukum membela tanah air yang melahirkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945.

    Resolusi itu menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah kewajiban agama bagi setiap muslim, dan menjadikan penjajah sebagai musuh agama dan bangsa.

    “Hebatnya, Resolusi Jihad ini terdengar juga oleh pendiri Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. Dia pun mengeluarkan resolusi serupa, yang mengakibatkan sekitar 600 tentara muslim membelot dari tentara Inggris untuk membela Indonesia yang baru merdeka. Banyak dari mereka yang gugur sebagai syuhada,” ujar Hasto.

    Untuk menghormati pengorbanan tersebut, lanjut Hasto, Bung Karno kemudian membangun Masjid Syuhada pada saat Ibu Kota berada setelah ibu kota berada di Yogyakarta.

    “Kebetulan sopir Bung Karno pada saat ditangkap Belanda juga bernama Syuhada,” ujarnya.

    Peristiwa ini, tegasnya, menunjukkan bagaimana pertemuan antara agama dan nasionalisme melahirkan kekuatan yang mampu menghadapi pemenang Perang Dunia II.

    Hasto juga menegaskan bahwa pemahaman keIslaman Bung Karno sangatlah lengkap. Proklamator Republik Indonesia itu berguru pada pemikiran tokoh-tokoh Islam dunia seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Arabi Pasha, Mustafa Kamil, dan Muhammad Abduh.

    Pemahaman inilah yang mendasari kebijakan luar negeri Bung Karno yang membela bangsa-bangsa tertindas. Pasca Konferensi Asia Afrika (KAA), Bung Karno aktif mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam.

    “Bung Karno menyewakan rumah di Jalan Serang, Menteng, Jakarta untuk pejuang-pejuang dari Aljazair, Maroko, Tunisia, dan Sudan. Bahkan, untuk membebaskan Aljazair, Bung Karno menyelundupkan senjata yang seharusnya untuk Irian Barat, karena lebih memprioritaskan pembebasan bangsa-bangsa terjajah,” papar Hasto.

    Karena kontribusinya inilah, Bung Karno dianugerahi gelar sebagai “pendekar dan pembebas bangsa Islam”.

    Komitmen ini, kata Hasto, menjadi fondasi ideologis dan historis bagi PDIP hingga kini, termasuk dalam sikap tegas menolak kedatangan Israel dan mendukung penuh Palestina.

    “Dengan spirit Resolusi Jihad dan dukungan negara-negara Asia Afrika, kalau Bung Karno masih hidup, peristiwa seperti Gaza tidak akan pernah terjadi,” tegasnya.

    Hasto juga menyoroti koneksitas spiritual dan politik antara Bung Karno dan putrinya, Megawati Soekarnoputri. Dia mencontohkan, saat menyusun kabinet 2014, Megawati mengingatkan presiden terpilih untuk memahami kesadaran historis ini dan mengembalikan kekuatan ekonomi rakyat, termasuk dari kalangan Muhammadiyah dan NU.

    “Semangat inilah yang diteladankan Bung Karno dan dilanjutkan oleh Ibu Megawati. Semangat inilah yang harus kita hidupkan kembali, terutama dalam memaknai perjuangan membangun Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian,” tutur Hasto.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Program desa energi Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan ESG

    Program desa energi Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan ESG

    DEB Walahar dinilai berhasil menghadirkan inovasi energi terbarukan berbasis masyarakat, serta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga meraih penghargaan ESG Now Awards 2025 kategori Eco Innovator Award lewat program Desa Energi Berdikari (DEB) Walahar, di Karawang, Jawa Barat.

    Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan komunitas, yang telah menjalankan keberlanjutan secara konsisten dan berdampak positif bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

    “DEB Walahar dinilai berhasil menghadirkan inovasi energi terbarukan berbasis masyarakat, serta memberikan dampak ekonomi dan sosial yang berkelanjutan,” ujarnya.

    Penghargaan, yang diselenggarakan Republika ini diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (16/10).

    Roberth mengatakan bahwa program DEB menjadi wujud nyata implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG) yang terus dijalankan perusahaan.

    “Bagi kami, ESG bukan lagi sekadar konsep, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya perusahaan. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus berinovasi dan memperkuat kontribusi dalam mendorong penerapan ESG di Indonesia,” ujar Roberth.

    Roberth menambahkan, melalui kolaborasi dengan masyarakat, Pertamina Patra Niaga berupaya memastikan setiap inisiatif mampu memberi manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan.

    Penerima manfaat atau local hero program DEB Enjang Ramdani (Kang Ubet) juga turut hadir menerima penghargaan tersebut.

    Kang Ubet menuturkan bahwa kehadiran program DEB membawa perubahan besar bagi desanya.

    “Pertama, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga, terutama teman-teman dari Fuel Terminal Cikampek, Jabar. Saya berharap ini bukan akhir, tapi awal semangat baru bagi kami untuk terus berbuat lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.

    Pemimpin Redaksi Republika Andi Muhyiddin mengatakan bahwa ESG Now Awards bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi gerakan untuk memperkuat praktik keberlanjutan di Indonesia.

    Menurutnya, media, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan beriringan dalam menjaga keseimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.

    Program DEB Walahar menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada pilar energi bersih dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Melalui pendekatan kolaboratif, program ini telah membangun ekosistem energi terbarukan yang produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan,” kata Roberth pula.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Serakahnomics Ibarat Penjajahan Gaya Baru yang Harus Dilawan

    Serakahnomics Ibarat Penjajahan Gaya Baru yang Harus Dilawan

    GELORA.CO -Ketua Umum Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA), Agus Jabo Priyono, menyerukan perlawanan terhadap sistem ekonomi rakus yang ia sebut sebagai Serakahnomics.

    Hal itu disampaikan Agus Jabo dalam pidatonya saat peluncuran Kepengurusan Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) di Clay Caffee, Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.

    “Saya tidak menduga anak-anak muda LMND seideologis ini. Melihat kalian, api semangat perjuangan saya menyala kembali,” ujar Agus Jabo disambut tepuk tangan meriah peserta acara.

    Menurutnya, LMND memiliki energi dan ketajaman berpikir untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Ia menegaskan, organisasi mahasiswa itu harus menjadi pilar utama PRIMA dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kemandirian nasional.

    Agus Jabo juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan spiritual dan ideologis dengan leluhur bangsa. Sebab, kata dia, salah satu taktik penjajahan Barat adalah memutus generasi muda dari akar sejarah dan nilai perjuangan pendahulunya.

    “Kita tidak boleh lepas dari leluhur-leluhur kita. Dari merekalah kita mewarisi keberanian, kemandirian, dan martabat bangsa,” tegasnya.

    Ia menilai penjajahan ekonomi saat ini hanyalah bentuk baru dari kolonialisme lama. Dulu penjajah datang membawa senjata, sekarang mereka datang membawa modal dan utang. 

    “Tapi hakikatnya sama, merampas kekayaan bangsa,” ujarnya.

    Agus Jabo menjelaskan, istilah Serakahnomics menggambarkan sistem ekonomi rakus yang menindas rakyat dan berakar sejak masa VOC. 

    “Pelopor Serakahnomics itu adalah VOC. Setelah kemerdekaan, sistem itu berganti rupa, tapi semangat kerakusannya tetap sama,” katanya.

    Kini, lanjutnya, Serakahnomics menjelma dalam tiga kekuatan besar yaitu imperialisme asing, oligarki keluarga kaya, dan birokrasi korup. 

    “Bayangkan, 56 juta hektar tanah bersertifikat hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Itu bukan sekadar ketimpangan, itu kejahatan ekonomi terhadap rakyat!” tegasnya.

    Agus Jabo pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengaudit dan mengambil kembali tanah-tanah yang dikuasai segelintir pihak demi kepentingan negara.

    Menurutnya, cara paling efektif melawan Serakahnomics adalah dengan kembali pada ajaran Trisakti Bung Karno yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

    “Pasal 33 UUD 1945 adalah hantu bagi kaum Serakahnomics. Ia menolak kapitalisme, liberalisme, dan imperialisme,” ujarnya.

    Agus Jabo juga menyerukan agar mahasiswa dan kaum muda berani terlibat dalam perjuangan politik. Baginya, perjuangan tertinggi adalah perjuangan politik. 

    “Jika kita ingin mengubah sistem, maka harus menggunakan partai politik sebagai wadah perjuangan rakyat,” katanya.

    Menutup pidatonya, Agus Jabo menyerukan semangat juang kepada generasi muda. Anak muda harus berani, karena kita dilahirkan untuk berbakti kepada ibu pertiwi.

    “Mari kita bersatu, mari kita berjuang, usir Serakahnomics dari bumi pertiwi ini. Menangkan Pancasila, bangun Indonesia yang berdikari, adil, dan makmur!” pungkasnya. 

  • Pertamina dorong penerima beasiswa Sobat Bumi jadi agen perubahan

    Pertamina dorong penerima beasiswa Sobat Bumi jadi agen perubahan

    Jakarta (ANTARA) – PT Pertamina (Persero) mendorong sebanyak 540 mahasiswa dari 42 perguruan tinggi yang menerima beasiswa Sobat Bumi untuk menjadi generasi muda yang berkarakter, peduli lingkungan, serta siap menjadi agen perubahan untuk masyarakat.

    “Manfaatkanlah beasiswa ini sebagai kesempatan emas untuk terus berprestasi, sambil tetap memegang teguh integritas diri serta membawa manfaat positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujar Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) Condro Kirono dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

    Pengukuhan penerima beasiswa Sobat Bumi angkatan ke-12 dilakukan melalui acara Welcoming Awardee Penerima Beasiswa Sobat Bumi dengan tema “Energi Sobat Bumi untuk Masa Depan Lestari” yang diselenggarakan secara hibrida di Pertamina Arena Jakarta.

    Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina (Persero), Andy Arvianto meminta para penerima beasiswa agar tidak berfokus pada pencapaian pribadi, namun terus berupaya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara.

    Acara Welcoming Awardee pada Kamis (2/10) juga dimeriahkan oleh kreator konten di bidang pelestarian lingkungan, Jerhemy Owen Wijaya (Owen) dan Muchamad Ikhsan Destian anggota Pandawara Group. Dengan gaya komunikasinya yang dekat dengan generasi muda, Owen berbagi pandangan mengenai pentingnya berhenti pasif dan mulai bertindak untuk permasalahan lingkungan.

    “Sekarang kita semua sudah merasakan sendiri banyak masalah lingkungan. Masalah itu ada di sekitar kita, jadi berhenti diam, dan lakukan sesuatu sekecil apa pun. Langkah kecil sekalipun bisa berdampak besar,” ujar Owen.

    Begitu juga dengan Ikhsan yang mengingatkan bahwa kepedulian dan konsistensi adalah kunci bagi perubahan.

    “Lingkungan negeri ini, baik atau buruk, ada di tangan kita semua. Maka dari itu, buang gengsi, gali potensi, perbanyak aksi, serta konsistensi,” kata Ikhsan.

    Pertamina sebagai perusahaan energi, memiliki komitmen kuat untuk mengusung keberlanjutan yang diterapkan juga dalam program Beasiswa Sobat Bumi. Untuk itu, para penerima beasiswa diwajibkan untuk melakukan inisiatif hijau berupa kegiatan Aksi Sobat Bumi (Aksi SoBI) dan Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI).

    Tahun ini, Aksi Sobat Bumi membawa kebaruan dengan mengusung semangat ketahanan pangan. Selain menanam 6460 bibit pohon mangrove dan daratan serta aksi pungut sampah 921 kilogram, para penerima beasiswa juga mewujudkan kemandirian pangan melalui instalasi 204 budi daya ikan dalam ember dengan 12.035 bibit ikan lele dan 5.123 benih sayur.

    Mendorong upaya transisi energi, para penerima beasiswa juga terlibat dalam Desa Energi Berdikari Sobat Bumi (DEB SoBI), bekerja sama dengan perguruan tinggi.

    Hingga tahun 2025, terdapat 40 DEB SoBI di seluruh Indonesia untuk tujuan beragam mulai dari pertanian, wisata, UMKM, peternakan hingga sanitasi, dengan total energi yang dihasilkan 100524 kwh/tahun (panel surya) dan 7344 meter kubik (biogas).

    DEB SoBI berdampak positif kepada 2.678 penerima manfaat.Program ini juga telah memberikan multiplier effect melalui peningkatan ekonomi masyarakat mencapai Rp437 juta per tahun.

    “Pendaftar Beasiswa Sobat Bumi 2025 mencapai lebih dari 20.000 pendaftar, artinya banyak generasi muda yang sudah sadar akan tujuan dari ekosistem Sobat Bumi, yakni bukan hanya dituntut untuk berprestasi, tetapi juga menjadi agen pembangunan berkelanjutan melalui green initiative,” kata President Director Pertamina Foundation Agus Mashud S. Asngari.

    Apresiasi disampaikan oleh jajaran rektorat mitra perguruan tinggi beasiswa terhadap penyelenggaraan Beasiswa Sobat Bumi.

    “Beasiswa ini berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan dan pengembangan SDM, dengan mendorong mahasiswa untuk berprestasi, memiliki empati sosial dan menerapkan nilai-nilai keberlanjutan demi kemajuan bangsa ini. Terima kasih Pertamina dan Pertamina Foundation,” ujar Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof. Dr. Muhammad Madyan.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harusnya Minimal Punya 1,5 Hektare

    Harusnya Minimal Punya 1,5 Hektare

    JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti petani Indonesia yang tak memiliki lahan. Dia menekankan pentingnya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

    Hal ini disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional “Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 24 September. Ia memotret kondisi para petani yang tak punya lahan saat melakukan dialog di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

    “Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi tak satu pun memiliki lahan. Padahal agar sejahtera minimal petani harus memiliki 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp7,5 hingga Rp10 juta per bulan,” kata Hasto dalam kegiatan itu.

    Selain itu, Hasto bilang, banyak masalah klasik yang dihadapi petani seperti akses solar untuk pompa air hingga perebutan sumber air saat kemarau. “Hari Tani adalah momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak,” ucapnya.

    Lebih lanjut, PDIP meyakini kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan bila seluruh elemen bangsa, terutama kepala daerah dan struktur partai turun langsung menyelesaikan persoalan rakyat.

    Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang konsisten memperjuangkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir. Semangat ini disebutnya sama seperti keinginan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ibu Megawati sebagai Presiden Kelima RI adalah pemimpin yang paling konsisten bicara soal benih dan pangan. Beliau menegaskan pentingnya Indonesia berdaulat di bidang pangan,” tegas dia.

    “Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” pungkas Hasto.

  • Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan

    Hari Tani, PDIP tekankan inovasi untuk kedaulatan pangan

    Jakarta (ANTARA) – DPP PDI Perjuangan menegaskan pentingnya inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan kedaulatan pangan dalam Seminar Nasional Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan di Jakarta, Rabu.

    Penggagas Sekolah Pertanian Terpadu Mangontang Simanjuntak sebagai salah satu narasumber acara menyoroti sempitnya lahan garapan petani yang rata-rata hanya 3.000 meter persegi. Menurutnya inovasi teknologi dari industri pertanian menjadi kunci di tengah permasalahan pangan yang ada saat ini.

    “Dengan lahan terbatas, inovasi adalah kunci. Indeks tanam harus ditingkatkan agar petani bisa sejahtera,” katanya.

    Mangontang menyebut potensi swasembada bahkan ekspor beras sangat besar jika inovasi diterapkan serius. Ia menyebut apabila 7,4 juta hektare sawah ditanam tiga kali saja, maka Indonesia bisa mengekspor hasil penanaman.

    Pemulia benih padi lokal Surono Danu juga menekankan pentingnya kembali pada kearifan lokal. Menurut dia, ribuan varietas padi lokal yang dimiliki Indonesia bisa menjadi modal besar untuk memperkuat pangan nasional.

    “Petani adalah pemulia benih sejak sebelum NKRI berdiri,” katanya.

    Surono mengkritik dominasi benih dan pupuk kimia yang dinilainya merusak ketahanan pangan. Ia menegaskan penguatan benih lokal dapat meningkatkan hasil panen sekaligus mendukung program kedaulatan pangan nasional.

    Sementara itu, Ketua KTNA Jawa Timur Sumrambah menambahkan tantangan regenerasi petani perlu segera dijawab. Menurut dia, mayoritas petani berusia di atas 40 tahun dan hanya sedikit generasi muda yang bercita-cita menjadi petani.

    Ia menekankan perlunya dukungan kelembagaan, teknologi, dan kebijakan harga agar petani percaya diri melanjutkan usaha tani.

    Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono serta perwakilan BRIN juga hadir dengan pandangan tentang peran daerah dan riset ilmiah dalam memperkuat pertanian. Seminar ini dijadwalkan ditutup oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960 yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1963.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar 190 Perusahaan Tambang yang Dibekukan Izin Operasinya

    Daftar 190 Perusahaan Tambang yang Dibekukan Izin Operasinya

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membekukan sementara operasional 190 perusahaan tambang mineral dan batu bara (minerba). Hal ini lantaran perusahaan terkait belum memberikan jaminan reklamasi pascatambang.

    Pemberian sanksi tersebut berdasarkan pada surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Nomor T-1533/MB.07/DJB.T/2025. Perusahaan terkait dinilai belum memenuhi Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.

    “Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kepada Pemegang IUP sebagaimana terlampir diberikan Sanksi Penghentian Sementara Kegiatan Penambangan,” bunyi surat tersebut, dikutip Rabu (24/9/2025).

    Selama sanksi tersebut dikenakan, pemegang IUP diminta tetap melaksanakan kewajiban pengelolaan, pemeliharaan, perawatan, dan pemantauan pertambangan termasuk juga lingkungan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan

    Berdasarkan surat tersebut, sanksi penghentian sementara kegiatan pertambangan secara otomatis batal jika perusahaan telah mendapat surat penetapan dan menempatkan jaminan reklamasi sampai dengan 2025. Lebih lanjut, 190 perusahaan yang dibekukan izinnya itu tersebar di sejumlah wilayah, seperti di Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, hingga Maluku Utara.

    Daftar 190 Perusahaan Tambang

    1. PT Sato Mining – Bengkulu (Batu Bara)
    2. PT Anugrah Mining Persada – Jambi (Batu Bara)
    3. PT Bangun Energi Perkasa – Jambi (Batu Bara)
    4. PT Batanghari Energi Prima – Jambi (Batu Bara)
    5. PT Batu Hitam Sukses – Jambi (Batu Bara)
    6. PT Duta Energy Indonesia – Jambi (Batu Bara)
    7. PT Indocomjaya Mulia Perkasa – Jambi (Batu Bara)
    8. PT Mahakarya Abadi Prima – Jambi (Batu Bara)
    9. PT Marga Bara Tambang – Jambi (Batu Bara)
    10. PT Subaru Duta Makmur – Jambi (Batu Bara)
    11. PT Tebo Agung Internasional – Jambi (Batu Bara)
    12. CV Cakra Persada Mandiri – Kalimantan Selatan (Batu Bara)
    13. CV Latanza – Kalimantan Selatan (Batu Bara)
    14. PT Dutadharma Utama – Kalimantan Selatan (Batu Bara)
    15. PT Suryaraya Pusaka – Kalimantan Selatan (Batu Bara)
    16. CV Arjuna – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    17. PT Abe Jaya Perkasa – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    18. PT Ardipo Global Perdana – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    19. PT Bara Barito Perkasa 1 – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    20. PT Bara Prima Mandiri – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    21. PT Berkah Kerja Bersama – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    22. PT Borneo Bara Prima – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    23. PT Cakra Andatu Sukses – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    24. PT Cen Amin Mining – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    25. PT Central Mandiri Sukses – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    26. PT Duhup Lestari – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    27. PT Haka Coal – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    28. PT Jatus Inti Persada – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    29. PT Joloi Jaya Energi – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    30. PT Kurnia Aneka Tambang – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    31. PT Kurnia Hasil – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    32. PT Laung Tuhup Coal – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    33. PT Mitra Tala – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    34. PT Multi Perkasa Lestari – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    35. PT Naan Bara Abadi – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    36. PT Pelita Jaya Prima – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    37. PT Pinang Bara Adipratama – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    38. PT Satriati Jaya Sukses – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    39. PT Sinar Tambang Utama – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    40. PT Sumber Energi Alam Lestari – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    41. PT Tambang Benua Alam Raya – Kalimantan Tengah (Batu Bara)
    42. CV Ayu Wulan Lestari – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    43. CV Gudang Hitam Prima – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    44. CV Karya Putra Bersama – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    45. CV Mangkura – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    46. CV Muhammad Haikal – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    47. CV Rahmat – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    48. CV Rahmat Nikmat – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    49. Koperasi Banua Bersama – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    50. Koperasi Pertambangan Mupakat Taka – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    51. Koperasi Pertanian Amanah Bersama – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    52. KSU Cipta Karya Tani – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    53. KSU Gelinggang Mandiri – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    54. KSU Karya Desa – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    55. KSU Putra Mahakam Mandiri – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    56. KSU Tana Danum Taka – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    57. KUD Padat Karya – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    58. PT Alam Surya – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    59. PT Ayus Putra Perkasa – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    60. PT Borneo Indo Mineral – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    61. PT Bramudana – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    62. PT Dian Jaya Artha – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    63. PT Energi Cahaya Industritama – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    64. PT Jaya Mineral – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    65. PT Kevindo Ratu Mineral – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    66. PT Lunto Bioenergi Prima – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    67. PT Megatama Power Engineering – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    68. PT Mitra Energi Agung – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    69. PT Mitra Handayani Sejahtera – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    70. PT Mitramega Ocean Global Indonesia – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    71. PT Multi Sarana Perkasa – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    72. PT Pelita Makmur Sejahtera – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    73. PT Sela Bara – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    74. PT Sentosa Bara Jaya Utama – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    75. PT Surya Cipta Mahakam – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    76. PT Tambang Mulia – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    77. PT Zefina Bara Energi – Kalimantan Timur (Batu Bara)
    78. PT Amarta Teknik Indonesia – Kalimantan Utara (Batu Bara)
    79. PT Anugrah Riau Coal – Riau (Batu Bara)
    80. PT Aspal Buton Nasional – Sulawesi Tenggara (Aspal)
    81. PT Expertindo Solusi Pratama – Sulawesi Tenggara (Aspal)
    82. PT Summitama Intinusa – Sulawesi Tenggara (Aspal)
    83. KUD Kunangan – Sumatra Barat (Batu Bara)
    84. PT Astrindo Gita Mandiri – Sumatra Barat (Batu Bara)
    85. PT Kelola Sumber Daya Nagari – Sumatra Barat (Batu Bara)
    86. PT Thomas Jaya Trecimplant Abadi – Sumatra Barat (Batu Bara)
    87. PT Adi Coal Resources – Sumatra Selatan (Batu Bara)
    88. PT Energi Inti Bara Pratama – Sumatra Selatan (Batu Bara)
    89. PT Karya Perintis Sejati – Sumatra Selatan (Batu Bara)
    90. PT Lion Power Energy – Sumatra Selatan (Batu Bara)
    91. PT Mura Reksa CBM – Sumatra Selatan (Batu Bara)
    92. PT Primaraya Energi – Sumatra Selatan (Batu Bara)
    93. PT Sumber Daya Persada – Sumatra Selatan (Batu Bara)
    94. PT Faminglevto Baktiabadi – Bengkulu (Mineral)
    95. Kelompok Sinar Tambang – Gorontalo (Mineral)
    96. PT Jihua Biotech Industry – Gorontalo (Mineral)
    97. PT Sitasa Energi – Jambi (Mineral)
    98. PT Barata Guna Perkasa – Kalimantan Barat (Mineral)
    99. PT Kendawangan Putra Lestari – Kalimantan Barat (Mineral)
    100. PT Kurnia Jaya Raya – Kalimantan Barat (Mineral)
    101. PT Mekko Metal Mining – Kalimantan Barat (Mineral)
    102. PT Pelangi Anugrah Jaya – Kalimantan Barat (Mineral)
    103. PT Redland Mitra Digdaya – Kalimantan Barat (Mineral)
    104. PT Sinar Karya Mandiri Lestari – Kalimantan Barat (Mineral)
    105. PT Sumber Bumi Marau – Kalimantan Barat (Mineral)
    106. PT Alam Sutera – Kalimantan Tengah (Mineral)
    107. PT Feron Tambang Kalimantan – Kalimantan Tengah (Mineral)
    108. PT Kotabesi Iron Mining – Kalimantan Tengah (Mineral)
    109. PT Kuba Prima Mining – Kalimantan Tengah (Mineral)
    110. PT Mulia Jaya Mobillindo – Kalimantan Tengah (Mineral)
    111. CV Harapan Muda Perkasa – Bangka Belitung (Mineral)
    112. CV HPM Beltim – Bangka Belitung (Mineral)
    113. PT Babel Sumber Pratama Mineral – Bangka Belitung (Mineral)
    114. PT Belitung Industri Sejahtera – Bangka Belitung (Mineral)
    115. PT Bukit Timah – Bangka Belitung (Mineral)
    116. PT Cahaya Surya Timah Indotama – Bangka Belitung (Mineral)
    117. PT Indo Timah Cahaya Mulia – Bangka Belitung (Mineral)
    118. PT Indo Timah Sukses Sampoerna – Bangka Belitung (Mineral)
    119. PT Karunia Anugerah Alam – Bangka Belitung (Mineral)
    120. PT Sampoerna Timah Nusantara – Bangka Belitung (Mineral)
    121. PT Sinar Indah Selaras – Bangka Belitung (Mineral)
    122. PT Sinar Timah Belitung – Bangka Belitung (Mineral)
    123. PT Stanindo Inti Perkasa – Bangka Belitung (Mineral)
    124. PT Tin Industri Nasional – Bangka Belitung (Mineral)
    125. PT Wahana Indah Karya – Kepulauan Riau (Mineral)
    126. PT Asia Buana Metalindo – Lampung (Mineral)
    127. KSU Beringin Jaya – Maluku Utara (Mineral)
    128. PT Adhita Nikel Indonesia – Maluku Utara (Mineral)
    129. PT Mineral Elok Sejahtera – Maluku Utara (Mineral)
    130. PT Mineral Jaya Molagina – Maluku Utara (Mineral)
    131. PT Oro Kni – Maluku Utara (Mineral)
    132. PT Wasile Jaya Lestari – Maluku Utara (Mineral)
    133. PT Anugrah Mitra Graha – NTB (Mineral)
    134. PT Bintang Bulaeng Perkasa – NTB (Mineral)
    135. PT Indotan Lombok Barat Bangkit – NTB (Mineral)
    136. PT Sumbawa Jutaraya – NTB (Mineral)
    137. PT Tambang Sukses Sakti – NTB (Mineral)
    138. CV Kasih Mulia – NTT (Mineral)
    139. Koperasi Pah Meto Berdikari – NTT (Mineral)
    140. PT Batavia Cyclindo Industry – NTT (Mineral)
    141. PT Istindo Mitra Perdana – NTT (Mineral)
    142. PT Kuringgi Jaya Mining – NTT (Mineral)
    143. PT Putra Timor Mining – NTT (Mineral)
    144. PT Royal Bumi Utama – NTT (Mineral)
    145. PT Batu Mulia Sulawesi – Sulsel (Mineral)
    146. PT Christina Explo Mining – Sulsel (Mineral)
    147. PT Jatropha Bangkit Perkasa – Sulsel (Mineral)
    148. PT Maduma Asih Pratama – Sulsel (Mineral)
    149. PT Panca Digital Solution – Sulsel (Mineral)
    150. PT Tiga Samudra Perkasa – Sulsel (Mineral)
    151. CV Tiga Dara – Sulteng (Mineral)
    152. CV Warsita Karya – Sulteng (Mineral)
    153. PT Anugerah Arga Pratama – Sulteng (Mineral)
    154. PT Anugerah Tompira Nikel – Sulteng (Mineral)
    155. PT Berlian Hitam Sejahtera – Sulteng (Mineral)
    156. PT Citra Anggun Baratama – Sulteng (Mineral)
    157. PT Citra Molamahu – Sulteng (Mineral)
    158. PT Dotata Utama – Sulteng (Mineral)
    159. PT Luwuk Gas Sejati – Sulteng (Mineral)
    160. PT Macro Puri Indah Perkasa – Sulteng (Mineral)
    161. PT Mulai Dari Indonesia – Sulteng (Mineral)
    162. PT Multi Dinar Karya – Sulteng (Mineral)
    163. PT Pantas Indomining – Sulteng (Mineral)
    164. PT Trio Kencana – Sulteng (Mineral)
    165. PT Vio Resources – Sulteng (Mineral)
    166. PT Bumi Raya Makmur Mandiri – Sultra (Mineral)
    167. PT Cipta Djaya Selaras Mining – Sultra (Mineral)
    168. PT Dharma Bumi Kendari – Sultra (Mineral)
    169. PT Duta Tambang Gunung Perkasa – Sultra (Mineral)
    170. PT Era Utama Perkasa – Sultra (Mineral)
    171. PT Geomineral Inti Perkasa – Sultra (Mineral)
    172. PT Hikari Jeindo – Sultra (Mineral)
    173. PT Indra Bumi Mulia – Sultra (Mineral)
    174. PT Karunia Sejahtera Mandiri – Sultra (Mineral)
    175. PT Maesa Optimalah Mineral – Sultra (Mineral)
    176. PT Meta Mineral Pradana – Sultra (Mineral)
    177. PT Multi Bumi Sejahtera – Sultra (Mineral)
    178. PT Pandu Urane Perkasa – Sultra (Mineral)
    179. PT Panji Nugraha Sakti – Sultra (Mineral)
    180. PT Putra Kendari Sejahtera – Sultra (Mineral)
    181. PT Rizqi Biokas Pratama – Sultra (Mineral)
    182. PT Suria Lintas Gemilang – Sultra (Mineral)
    183. PT Trised Mega Cemerlang – Sultra (Mineral)
    184. PT Wijaya Nikel Nusantara – Sultra (Mineral)
    185. CV Indah Sari – Sultra (Mineral)
    186. PT Ratok Mining – Sultra (Mineral)
    187. PT Bumi Indonesia Bersinar – Sultra (Mineral)
    188. PT Karya Usaha Aneka Tambang Solok Selatan Indonesia – Sultra (Mineral)
    189. PT Mineral Sukses Makmur – Sultra (Mineral)
    190. PT Tambang Sungai Suir – Sultra (Mineral)

    Tonton juga video “Sopir Truk Tambang Blokade Jalan: Lalin Legok-Parung Panjang Lumpuh” di sini:

    (shc/ara)