Xcloud.id

BUMN: Berdikari

  • 30 Duta Besar Hadiri Peluncuran ‘Asia Africa Spirit’ Jelang Peringatan ke-70 KAA – Halaman all

    30 Duta Besar Hadiri Peluncuran ‘Asia Africa Spirit’ Jelang Peringatan ke-70 KAA – Halaman all

    30 Duta Besar Hadiri Peluncuran ‘Asia Africa Spirit’ Jelang Peringatan ke-70 KAA

    TRIBUNNEWS.COM – komunitas yang mendukung program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Teman Parekraf Nasional (Tepanas) bersama komunitas Kedutaan Besar, Sektor Swasta, Ambassador & CEO Club meluncurkan gerakan ‘Asia Africa Spirit’, pada belum lama ini di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

    Panca R Sarungu, Chief Community Officer Tepanas, gerakan ini diluncurkan untuk memperingati ulang tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) yang pada bulan April 2025 akan genap berusia 70 tahun.

    Pada peringatan itu, kata dia, akan diadakan berbagai kegiatan di Jakarta, dan -tentu saja- di Bandung tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.

    “Dengan keterbatasan dana pemerintah, peringatan ulang tahun ke-70 Konferensi Asia
    Afrika ini tidak diadakan oleh pemerintah secara besar-besaran seperti saat kita
    memperingati ulang tahun ke 60 yang lalu. Oleh karena itu kami sangat menyambut baik
    dan mendukung penuh Asia Africa Spirit yang diluncurkan oleh Ambassador & CEO Club
    dan komunitas TePaNas,” ujar Wisnu Shindutrisno yang hadir mewakili Kementerian
    Pariwisata, dikutip Rabu (12/2/2025).

    Grace Sabandar, Pendiri Ambassador & CEO Club menyatakan peluncuran Asia Africa Spirit
    ini dihadiri sebanyak 30 Duta Besar dan perwakilan negara sahabat.

    Dirinya mengharapkan para Duta Besar bisa mendukung berbagai acara yang akan dilakukan pada bulan April mendatang.

    Sejumlah kegiatan itu di antaranya pameran digital destinasi, pariwisata negara-negara Asia dan Afrika, fashion show oleh istri/suami para Duta Besar, fun run, film festival, dan berbagai kegiatan lainnya.

    Selain para Duta Besar, peluncuran Asia Africa Spirit juga dihadiri oleh para kolaborator, di
    antaranya adalah Sekuya, W3GG, CET Network, Perkumpulan Berdikari & Setara, LA
    LIGA, Fjall Solutions, Badan Perfilman Indonesia, dan IADERN, yang akan mengadakan
    berbagai kegiatan di bidang Pariwista, Ekonomi Kreatif, Teknologi Blockchain & AI,
    Lingkungan Hidup, Olahraga, Gaming, dan lainnya.

    Atas inisiasi ini, Duta Besar Maroko untuk Indonesia yang juga Ketua Korps Diplomatik, YM Ouadia Benabdellah, menyerukan untuk terus meningkatkan hubungan antara 2 benua besar yaitu Asia dan Afrika, di sektor ekonomi, pemerintahan, sosial budaya, pariwisata, dan lainnya.

    Dia juga mengapresiasi adanya gerakan Asia Africa Spirit yang didukung oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah
    Daerah Jawa Barat, yang kegiatan utamanya akan diselenggarakan oleh GlobalExhibit dan
    RajaMICE.

  • PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    PDIP Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menuturkan bahwa partainya mendukung kebijakan efisiensi anggaran. 

    Hasto menjelaskan bahwa partai PDIP dibangun dengan disertai sebuah ide soal demokrasi dan juga tentang rakyat. Sebab demikian, pihaknya mendukung atas kebijakan yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami membangun partai ini disertai dengan suatu ide tentang demokrasi, ide tentang kedaulatan rakyat, tentang suara arus bawah sehingga terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu,” jelas Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). 

    Terlebih, Hasto menyebut bahwa kondisi geopolitik saat ini situasinya juga tak mudah. Terdapat pertarungan geopolitik di tengah ekspektasi dunia untuk tumbuh dan juga berkembang. 

    “Maka lebih baik kita mengencangkan ikat pinggang, dan kemudian mendorong kemampuan kita untuk berdikari,” ucap Hasto. 

    Meski demikian, Hasto menekankan bahwa skala prioritas perlu tetap dikedepankan, terutama di sektor-sektor yang produktif. 

    “Kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” terangnya.

    Bahkan, Hasto mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah sedang mengkaji efisiensi anggaran tersebut. 

    “Jadi kita percayakan dulu DPR melalui fungsi anggaran, legislasi, itu juga akan melakukan kajian-kajian, itu yang saya dapatkan laporan dari Said Abdullah, agar terkait efisiensi anggaran, itu kepentingan rakyat yang justru dikedepankan. Maka kemudian muncul larangan pemborosan anggaran, itu yang kami lihat dalam perspektif positif,” pungkas Hasto. 

  • Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • Soal Efisiensi Anggaran, Hasto PDIP: Kencangkan Ikat Pinggang dan Dorong Kemampuan Berdikari – Page 3

    Soal Efisiensi Anggaran, Hasto PDIP: Kencangkan Ikat Pinggang dan Dorong Kemampuan Berdikari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • Bondowoso Hadapi Tantangan Berat Jelang Revalidasi UNESCO Global Geopark 2026

    Bondowoso Hadapi Tantangan Berat Jelang Revalidasi UNESCO Global Geopark 2026

    Bondowoso (beritajatim.com) – Kabupaten Bondowoso resmi menyandang status UNESCO Global Ijen Geopark (UGG) sejak September 2023. Namun, status ini harus dipertahankan melalui revalidasi yang akan berlangsung pada tahun 2026. Berbagai tantangan pun menghadang, terutama pada tahun 2025, ketika muncul potensi hambatan seperti efisiensi anggaran dan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola.

    Dalam TalkShow yang digelar di Kedai Bee, Kelurahan Nangkaan, Kecamatan/Kabupaten Bondowoso, Senin (10/2/2025) malam, sejumlah saran perbaikan mengemuka. Acara ini menghadirkan Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Sudrajat, Praktisi dan Konsultan Pariwisata Hendro Wahyudi, serta Masiyan Coffe Farmers Supriyanto. Hadirin berasal dari berbagai kalangan, termasuk pegiat pariwisata, mahasiswa, pelaku usaha kopi, komunitas, dan kepala desa.

    Kritik konstruktif disampaikan dalam forum ini, terlebih dalam periode 2025-2030 mendatang, Bondowoso akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati baru, KH. Abdul Hamid Wahid dan KH. As’ad Yahya Syafi’i (Ra Hamid – Ra As’ad), yang akan dilantik pada 20 Februari 2025. Pasangan ini langsung dihadapkan pada tantangan berat dalam menjaga status UGG Bondowoso agar tidak tergelincir akibat tidak memenuhi standar UNESCO.

    Pemkab Bondowoso mengklaim telah siap menghadapi revalidasi, namun sejumlah pihak masih meragukan efektivitasnya. Hendro Wahyudi mengkritik kurangnya ketepatan dalam penetapan kalender event Ijen Geopark yang dinilai tidak mempertimbangkan pola kunjungan wisatawan.

    “Kalender Event Ijen Geopark yang dibuat itu hanya sekedar dibuat saja. Tidak mempertimbangkan low and high season,” kata Hendro. Ia menambahkan bahwa event di saat low season bisa menjadi sia-sia, sementara di high season, event seharusnya dirancang untuk memukau wisatawan agar ingin kembali ke Bondowoso.

    Kritik juga datang dari Kepala Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Muhamad Faozi, yang mempertanyakan struktur kepengurusan Pengurus Harian Ijen Geopark (PHIG) Bondowoso. “Pusat geosite Ijen Geopark itu kan di Kecamatan Ijen. Tapi kok tidak ada anggota PHIG yang dari Ijen. Padahal yang lebih tahu Ijen, tentu masyarakat Ijen, bukan orang luar,” katanya.

    Selain sektor wisata, kopi menjadi komoditas unggulan Bondowoso, namun tidak semua pelaku usaha kopi memahami ilmu kopi dengan baik. Mukhlis, seorang pedagang kopi dari Desa Pejaten, Kecamatan Tegalampel, mengaku kurang mendapatkan literasi mengenai kopi.

    “Jujur saja. Saya butuh ilmu dan literasi tentang kopi. Karena bertahun-tahun saya berjualan kopi, saya belum tahu ilmu kopi. Mohon ke depan ada pembinaan kepada pelaku usaha kopi seperti saya ini,” katanya. Masiyan Coffe Farmers, Supriyanto, menambahkan bahwa pelatihan baru belakangan ini dilakukan dan perlu diperluas secara masif.

    Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Sinung Sudrajat, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam mempertahankan status UGG. “Sudah tidak ada lagi 01 dan 02 (nomor urut Pilbup Bondowoso 2024), semua harus bersatu padu memajukan Bondowoso. Kita punya warisan nenek moyang yaitu gotong royong. Mari kita songsong masa depan Bondowoso yang lebih baik,” katanya.

    Menurutnya, efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat harus disiasati dengan inovasi. “Masih ada harapan besar jika kita semua mau berkolaborasi dan terus berinovasi. Jika itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan Bondowoso bisa Berdikari (Berdiri di Kaki Sendiri),” tegasnya.

    Acara TalkShow terkait Ijen Geopark Bondowoso akan terus diadakan secara rutin guna memperkuat strategi dan inovasi dalam mempertahankan status UGG. Forum ini bukan sekadar kritik, tetapi juga berisi harapan dan strategi untuk masa depan Bondowoso yang lebih maju. [awi/beq]

  • Panen Raya Kelompok Tani Itikurih, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi di Garut

    Panen Raya Kelompok Tani Itikurih, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi di Garut

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Panen Raya Kelompok Tani Itikurih, BAZNAS RI dorong kemandirian ekonomi di Garut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 15:21 WIB

    Elshinta.com – Kelompok Tani Itikurih yang merupakan binaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI di Desa Pasirkiamis, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut, merayakan panen raya hortikultura dengan komoditas utama berupa tomat, baru-baru ini. 

    Panen raya ini menjadi bukti nyata program pemberdayaan dari BAZNAS tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di Desa Pasirkiamis.

    Turut Hadir Pimpinan BAZNAS RI Rizaludin Kurniawan, M.Si CFRM, Sekda Kab. Garut, Nurdin Yana; Ketua Pelaksana Tim Sinergisitas BNPT, Eddi Purwanto; Ketua Tim Leader Sinergisitas BNPT, Andi Muhamad Jufri; Ketua BAZNAS Kab. Garut, Abdullah Efendi, S.Pd.I., M.E.; Danramil; Kapolsek; Camat Pasir Wangi; dan Lurah Pasir Kiamis.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, M.Si CFRM, menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang berprinsip pada tiga aspek utama, yaitu Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI yang selama ini telah menjadi pedoman BAZNAS RI.

    “Zakat memiliki makna penting dalam mensucikan, menumbuhkan, dan menyuburkan. Dana zakat adalah dana suci yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,” ujar Rizaludin dalam keterangannya, Selasa (4/2/2025).  

    Menurut Rizaludin, zakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi besar seperti Garut, sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

    “Kami juga mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Daerah Garut dan semua pihak yang telah bekerja sama dalam mewujudkan program ini. Sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS Kabupaten Garut, Abdullah Effendi, menegaskan, pendampingan yang dilakukan BAZNAS telah memberikan hasil yang positif, sehingga menghasilkan perubahan yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

    “Alhamdulillah, pertanian hortikultura yang dijalankan oleh para mustahik ini telah menghasilkan keuntungan, bahkan salah satu mustahik sudah mulai berinfak dari hasil panennya sebesar Rp300.000 kepada BAZNAS,” ujar Abdullah.  

    Dukungan terhadap kelompok Itikurih juga datang dari pemerintah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ketua Pelaksana Tim Sinergisitas BNPT, Edi Purwanto, S.Pd, menyebutkan, program pemberdayaan mustahik ini sejalan dengan harapan pemerintah dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya. 

    “Program ini adalah langkah nyata untuk mencegah penyebaran paham radikal di sekitar kita. Alhamdulillah, saudara-saudara kita telah berhasil melaksanakan panen perdana,” ungkapnya.  

    Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Itikurih, Asep menyampaikan terima kasih atas dukungan BAZNAS yang selalu hadir dalam mendampingi kelompoknya menjalankan program pertanian ini. 

    “Semakin banyak petani di desa yang tertarik untuk bergabung dengan kelompok Itikurih. Ke depan, kami berharap kelompok tani Itikurih dapat memperluas budidaya ke komoditas lain seperti kentang, yang memang memiliki potensi besar di wilayah ini,” jelasnya.  

    Camat Pasirwangi, Bambang, menyampaikan apresiasinya terhadap BAZNAS yang telah memberikan bantuan kepada kelompok Itikurih. “Bantuan ini adalah langkah awal menuju kemandirian, sehingga para petani tidak lagi bergantung pada bantuan, tetapi mampu berdikari,” katanya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

    Ramadan, Pemerintah Diminta Jamin Ketersediaan Daging Bebas PMK – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional di tengah wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang masih berlangsung di Indonesia. 

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu juga menekankan pentingnya seleksi ketat terhadap negara asal impor daging agar tidak memperburuk situasi PMK di Indonesia.  

    “Kita sedang memerangi PMK di dalam negeri, tetapi di sisi lain kita mengimpor dari negara yang belum bebas PMK. Hal ini harus menjadi perhatian agar tidak memperburuk kondisi yang ada,” katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (3/2/2025).  

    Hal yang sama juga diungkapkan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyatakan bahwa masalah PMK menjadi perhatian utama Komisi IV.

    Ia mengingatkan agar impor daging tidak malah memperluas penyebaran wabah di dalam negeri.  

    “Masalah ini juga kami bahas karena ada Perum Bulog dan PT Berdikari sebagai mitra kerja kami. Kami berharap pemerintah benar-benar memperhatikan dampak PMK agar tidak semakin meluas dan merugikan peternak lokal,” ujar Abdul Kharis.  

    Ia menekankan bahwa jika impor tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, maka daging harus dipastikan berasal dari negara yang sudah bebas dari PMK.

    “Kita memahami kebutuhan daging nasional, tetapi impor harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan aspek kesehatan ternak dari negara asal,” pungkasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengimpor daging sapi menjelang Idulfitri 2025. 

    Arief menjelaskan bahwa impor ini bersifat reguler, seperti impor daging kerbau yang dilakukan setiap tahun untuk stabilisasi harga dan pasokan.  

    Dalam RDP yang juga melibatkan Perum Bulog, Bapanas, Pupuk Indonesia, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Komisi IV DPR RI meminta pemerintah memastikan ketersediaan komoditas pangan utama agar tidak terjadi lonjakan harga menjelang bulan suci Ramadan.  

    “Kami mempertanyakan kesiapan Badan Pangan Nasional dan Bulog dalam menghadapi bulan suci Ramadan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan,” ujar Titiek Soeharto.  

    Ia menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut, Bapanas dan Bulog menjamin stok bahan pokok cukup tersedia sehingga tidak akan terjadi gejolak harga di masyarakat.  

    “Mereka menjamin bahwa pangan sudah tersedia, dan saya juga meminta agar tidak ada lonjakan harga. Semoga pemerintah dapat memenuhi harapan ini,” ungkapnya.  

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menambahkan bahwa RDP ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok selama Ramadan. 

     
    “Menjelang bulan suci Ramadan, kebutuhan pangan biasanya meningkat, dan harga menjadi cukup dinamis. Melalui rapat ini, kami ingin memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan dipersiapkan dengan baik agar harga tetap stabil dan tidak berfluktuasi tajam,” jelasnya.  

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, memastikan bahwa stok 12 komoditas pangan strategis akan aman dan cukup selama bulan Ramadan. 

    Namun, ia mengakui bahwa saat ini terdapat beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di atas harga yang ditetapkan pemerintah, seperti Minyakita, cabai rawit merah, cabai keriting, serta beras medium.  

    Dengan adanya koordinasi antara DPR dan pemerintah, diharapkan kebijakan pangan nasional dapat berjalan efektif, sehingga masyarakat dapat menjalani Ramadan dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau.

     

    Foto: TITIEK SOEHARTO – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2025). Titiek meminta pemerintah lebih cermat dalam memenuhi kebutuhan daging nasional jelang Ramadan. (ISTIMEWA)

  • Bagaimana Kebijakan Trump Pengaruhi Penanggulangan HIV di Indonesia?

    Bagaimana Kebijakan Trump Pengaruhi Penanggulangan HIV di Indonesia?

    Jakarta –

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencemaskan dampak penangguhan bantuan dana Amerika Serikat bagi ketersediaan obat HIV di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Apa dampaknya bagi penanggulangan HIV di Indonesia?

    Dilansir Reuters, berbagai mitra kerja dan penerima hibah Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) di seluruh dunia mendapatkan memo untuk segera menghentikan aktivitas mereka pada Selasa (27/01).

    Ini adalah bagian dari sikap Presiden AS Donald Trump yang membekukan hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan luar negeri selama tiga bulan ke depan.

    Trump juga mengisyaratkan akan menarik AS keluar dari WHO.

    AS adalah penyumbang terbesar WHO yaitu sekitar seperlima dari anggaran tahunannya sebesar US$6,8 miliar.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan keluarnya AS dari WHO tidak akan berdampak banyak bagi Indonesia.

    Namun, organisasi-organisasi nonpemerintah di lapangan mengatakan dampak dari kebijakan AS sudah terasa.

    Pada Rabu (28/01), WHO menghimbau pemerintah AS untuk melakukan “pengecualian” untuk program-program yang menyediakan obat-obatan antiretroviral atau ARV.

    WHO khususnya mengamati program Rencana Darurat Presiden AS untuk Penanggulangan AIDS (PEPFAR) di 50 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

    Obat ARV harus diminum orang yang hidup dengan HIV setiap harinya untuk menekan perkembangan virus.

    Data WHO per akhir 2023 menyatakan 39,9 juta orang dengan HIV di dunia yang membutuhkan obat.

    Berbeda dengan beberapa negara di Afrika, misalnya, Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara yang bergantung kepada bantuan AS untuk persediaan obat ARV.

    Meskipun demikian, direktur eksekutif dari LSM Indonesia AIDS Coalition (IAC), Aditya Wardhana memperingatkan komponen-komponen program HIV di Indonesia, terkecuali persediaan obat HIV, mayoritas donor asing termasuk AS.

    Baca juga:

    Aditya juga memperingatkan nuansa kebijakan Trump tetap akan mempengaruhi penanggulangan HIV di Indonesia, misalnya kebijakan soal gender.

    “Dalam pidato inagurasi Trump, dia secara eksplisit mengatakan kebijakan AS hanya mengakui dua gender: laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, program penanggulangan HIV berhubungan erat dengan teman-teman transgender. Prevalensi HIV di Indonesia di transgender cukup tinggi,” ujar Aditya.

    Berdasarkan wawancara dengan pegiat, LSM, dan pengamat kesehatan, BBC News Indonesia berupaya merangkum bagaimana kebijakan Trump mempengaruhi penanggulangan HIV di Indonesia.

    Dari mana saja sumber dana untuk program HIV di Indonesia?

    Getty ImagesData terakhir pada tahun 2020 memperlihatkan sebanyak 40,8% dari program-program HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Laporan tahunan Kementerian Kesehatan menunjukkan proporsi terbesar untuk penanganan HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Data terakhir pada 2020 memperlihatkan sebanyak 40,8% dari program-program HIV di Indonesia berasal dari Global Fund.

    Global Fund adalah organisasi internasional yang berfokus pada pengentasan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

    AS adalah donor terbesar untuk Global Fund yang mencakup sekitar sepertiga dari total pendanaan.

    Untuk periode 2023-2025, AS telah mengumumkan komitmen hingga US$ 6 miliar untuk organisasi itu.

    Data 2020 memperlihatkan proporsi dana dari PEPFAR-USAID untuk program HIV di Indonesia mencapai 4,8%.

    Jumlah ini menjadikan PEPFAR-USAID, yang merupakan bentuk bantuan bilateral AS, sebagai donor asing kedua terbesar setelah Global Fund.

    Dari dalam negeri, APBN mencakup 37,2% dari pengeluaran program HIV pada tahun 2020, diikuti BPJS sebesar 11,2% sementara sisanya dana daerah.

    Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan dalam APBN diproyeksikan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN. Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun dibandingkan anggaran tahun 2023.

    Aditya Wardhana dari IAC mengestimasi skenario kebutuhan program-program penanggulangan HIV di seluruh Indonesia setiap tahunnya adalah sekitar Rp 4,8 triliun.

    “Idealnya Rp 4,8 triliun. Angkanya tidak besar sebetulnya,” ujar Aditya yang mendorong agar Indonesia berdikari dalam pendanaan program HIV.

    Apa imbas dari sikap Trump terhadap pengobatan HIV di Indonesia?

    Getty ImagesPresiden terpilih AS Donald Trump untuk sementara menghentikan bantuan luar negeri, termasuk untuk program-program terkait HIV.

    Daniel Marguari, yang mengetuai Yayasan Spiritia, LSM di Indonesia yang berfokus pada edukasi masyarakat, menyebut obat-obatan HIV di Indonesia didanai APBN.

    “Penyediaan obat HIV itu ditanggung APBN, termasuk biaya tes HIV itu juga ditanggung oleh biaya pemerintah,” ujar Daniel ketika dihubungi BBC News Indonesia pada Rabu (29/01).

    Di sisi lain, Daniel mengungkapkan USAID mendanai beberapa organisasi di Indonesia yang berfokus pada program-program pendukung HIV lainnya.

    Organisasi-organisasi ini, menurut Daniel, saat ini mengalami penghentian sementara menyusul kebijakan Trump yang menangguhkan bantuan luar negeri.

    Baca juga:

    Direktur Eksekutif Indonesia AIDS Coalition (IAC) Aditya Wardhana mengatakan program penanggulangan HIV selama ini tetap bergantung kepada LSM-LSM sekalipun persediaan obat-obatnya ditanggung APBN.

    Ini termasuk LSM-LSM yang mendapat pendanaan PEPFAR-USAID dan melakukan pendampingan kepada penyintas HIV.

    “[Pemerintah] tidak tahu susahnya mendorong teman-teman komunitas untuk melakukan tes [HIV] dan melakukan pengobatan di pelayanan kesehatan,” ujar Aditya kepada kepada BBC News Indonesia pada Rabu (29/1).

    “Pemerintah Indonesia keenakan karena sudah sekian belas tahun LSM-LSM ini dikasih terus dananya dari bantuan luar negeri.

    “[Pemerintah seolah berkata]: ‘Sudahlah, kalian [LSM-LSM] minta saja terus dana bantuan luar negeri. Yang penting obatnya sudah kita sediakan.”

    Aditya Wardhana dari IAC mengatakan anggaran untuk program HIV tahun diperkirakan sekitar Rp 400 miliar, itu pun masih bergantung pada donor.

    Padahal, menurut dia, skenario IAC untuk kebutuhan program-program HIV di seluruh Indonesia setiap tahunnya adalah sekitar Rp 4,8 triliun.

    “Idealnya Rp 4,8 triliun. Angkanya tidak besar sebetulnya,” ujar Aditya.

    Data Kementerian Kesehatan memperkirakan ada 503.261 orang yang hidup dengan HIV di Indonesia per akhir tahun 2024 . Dari jumlah itu, diperkirakan hanya 351.378 orang yang mengetahui status mereka.

    Ini berarti masih ada sekitar 30,18% orang yang hidup dengan HIV tetapi tidak mengetahuinya.

    Data Kementerian Kesehatan juga menyebut per 2024, hanya 217.482 orang yang sudah menjalani pengobatan.

    Ini menunjukkan bahwa ada lebih dari setengah orang yang hidup dengan HIV belum mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan.

    Salah satu LSM di Indonesia yang mendapat pendanaan dari USAID adalah Jaringan Indonesia Positif, organisasi nirlaba yang berfokus pada dukungan dan advokasi untuk orang dengan HIV di Indonesia.

    BBC News Indonesia sudah menghubungi Jaringan Indonesia Positif untuk artikel ini, tetapi tidak mendapatkan tanggapan.

    Aditya dari IAC menyebut organisasi-organisasi yang didanai USAID otomatis tidak melakukan aktivitas setelah mendapat memo itu.

    “Kita juga tidak tahu apakah pemberhentian sementara ini juga berpengaruh ke pembayaran gaji. Proyek PEPFAR ini juga mendanai petugas lapangan yang cukup banyak. Di Jakarta, ada ratusan mungkin,” ujarnya.

    Apa dampaknya bagi pengentasan HIV di Indonesia apabila kebijakan Trump terus berlangsung?

    Aditya dari Indonesia AIDS Coalition memperingatkan komponen-komponen program HIV di Indonesia, terkecuali persediaan obat HIV, mayoritas berasal dari Global Fund.

    “Global Fund memang bukan dibiayai pemerintah AS semata, tetapi sepertiganya uangnya berasal dari PEPFAR tadi,” ujar Aditya.

    Menurut Aditya, apabila penghentian bantuan luar negeri AS berlanjut, maka ini otomatis mempengaruhi Global Fund. Dia mengingatkan periode pendanaan Global Fund saat ini adalah 2023-2025.

    Artinya, siklus pembiayaan organisasi itu akan berakhir pada akhir tahun ini.

    “Sederhananya, ada dampak tidak langsung dari jeda ini,” ujar Aditya.

    Terpisah, Daniel dari Spiritia mengatakan sejauh ini dirinya tidak mendengar adanya penundaan dana bantuan AS untuk Global Fund.

    Program-program yang dikelola Spiritia, ujar Daniel, didanai Global Fund sehingga masih dapat berlangsung sampai saat ini.

    Baca juga:

    Meskipun demikian, Daniel tidak menutup kemungkinan bahwa Presiden Trump suatu saat akan mengurangi pendanaan kepada Global Fund.

    “Mungkin saja itu terjadi, sampai hari ini saya belum dengar, dan semoga tidak terjadi,” ujarnya.

    Ditanya soal kekhawatiran, Daniel mengaku tidak mau berasumsi.

    “Tetapi dengan melihat kurang dari sebulan kepemimpinan beliau sudah mengambil keputusan-keputusan yang mengejutkan, menurut saya risiko akan mendapatkan kejutan-kejutan yang lain tentu terbuka,” ujarnya.

    Daniel menyebut salah satu program yang disokong Global Fund di Indonesia adalah program Pre-Exposure Prophylaxis atau PrEP, yakni pemberian obat ARV bagi orang yang berisiko tinggi terinfeksi virus HIV agar tercegah dari virus.

    Apa yang mesti dilakukan pemerintah Indonesia?

    Kepala Riset dan Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Olivia Herlinda, mengatakan penahanan dana yang dilakukan Presiden Trump menunjukkan “besarnya ketergantungan pendanaan kesehatan global, termasuk HIV, terhadap AS”.

    “Perubahan kebijakan luar negeri AS akan sangat bergantung dengan kepemimpinan yang sangat dinamis berganti,” ujar Olivia kepada BBC News Indonesia.

    Olivia mengatakan pemerintah Indonesia harus mulai berinvestasi lebih banyak dan mengalokasikan sumber daya domestik untuk menurunkan ketergantungan hibah untuk program kesehatan.

    Senada, Tjandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, menekankan pemerintah Indonesia perlu mengedepankan komitmen anggaran kesehatan untuk semua warga negara Indonesia terlepas dari bantuan negara lain termasuk Amerika Serikat.

    “Pemerintah kita sendiri tentu yang paling bertanggung jawab untuk kesehatan rakyat kita” ujarnya.

    Untuk tahun 2024, anggaran kesehatan dalam APBN diproyeksikan sebesar Rp 186,4 triliun atau sebesar 5,6% dari APBN.

    Jumlah ini meningkat 8,1% atau Rp 13,9 triliun dibandingkan anggaran tahun 2023.

    Getty ImagesMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia tidak terlalu terkena dampak dari keluarnya AS dari WHO.

    Aditya Wardhana dari IAC mendesak agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam pendanaan program HIV. Menurut Aditya, anggaran program HIV saat ini adalah sekitar Rp 400 miliar.

    “HIV ini, kan, penyakit negara dunia ketiga. Harusnya kalau memang pemerintahan ingin dipandang setara sebagai negara maju, kita berdikari dalam pendanaan,” ujarnya.

    Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) Albert Wirya menilai bantuan luar negeri, termasuk dari AS, masih signifikan untuk program-program HIV di Indonesia.

    “Pemberhentian sementara [hibah AS] bisa menjadi wake up call bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kemandiriannya dalam program-program HIV di Indonesia,” ujarnya.

    BBC News Indonesia sudah menghubungi pihak Kementerian Kesehatan dan USAID untuk kebutuhan artikel ini, tetapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

    Dilansir kantor berita Antara pada 22 Januari, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat dikutip mengatakan Indonesia tidak terlalu terkena dampak apabila AS keluar dari WHO.

    “Kita enggak terlalu banyak dapat dari WHO,” ujar Menkes Budi.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Berdikari Suplai Bahan Baku Pangan ke Indonesia Timur – Halaman all

    Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Berdikari Suplai Bahan Baku Pangan ke Indonesia Timur – Halaman all

    Berdikari bekerja sama dengan Pelni menyuplai bahan baku pangan ke Indonesia Timur untuk mendukung program makan siang bergizi gratis.

    Tayang: Selasa, 28 Januari 2025 11:28 WIB

    handout

    PT Berdikari bekerja sama dengan Pelni mulai menyuplai bahan baku pangan ke Indonesia Timur untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BUMN sektor peternakan PT Berdikari bekerja sama dengan Pelni mulai menyuplai bahan baku pangan ke Indonesia Bagian Timur untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

    General Manager Corporate Secretary & Social Responsibility PT Berdikari AS Hasbi Al-Islahi, Selasa (28/1/2025) mengatakan, pihakny menjalin kemitraannya dengan koperasi dan peternak rakyat, termasuk FGD sapi perah yang melibatkan berbagai pihak.

    General Manager Corporate Strategy & Digital Transformation PT Berdikari Teddy Margamulia optimistis dapat terus mendukung ketahanan pangan nasional. 

    “Keberhasilan kami dalam mencatatkan laba positif selama lima tahun berturut-turut sekaligus mengoptimalkan aset perusahaan bukti nyata dedikasi perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya yang bersumber dari protein hewani,” terangnya. 

    Di 2024, PT Berdikari berhasil mencatat laba terbesar mencapai ratusan miliar dan capaian ini membuat pihaknya optimistis akan kembali mencatatkan laba secara konsisten ke depannya.

    “Keberhasilan mencatatkan laba terbesar di 2024 adalah bukti nyata dari kerja keras seluruh Manajemen dan Pegawai PT Berdikari. Capaian ini langkah awal menuju kontribusi yang lebih besar bagi ketahanan pangan nasional,” ujar AS Hasbi.

    Melalui anak perusahaan PT Berdikari Meubel Nusantara (BMN), Berdikari berhasil menembus pasar ekspor Eropa dan menjadi pelopor di industri peternakan dan pangan nasional.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kaum Disabilitas Dilibatkan dalam Advokasi Energi dan Lingkungan di Aceh Tamiang

    Kaum Disabilitas Dilibatkan dalam Advokasi Energi dan Lingkungan di Aceh Tamiang

    Aceh Tamiang: Untuk pertama kalinya di Indonesia, kaum disabilitas dilibatkan secara langsung dalam advokasi isu energi dan lingkungan. Inisiatif ini diwujudkan melalui program Sekolah Energi Berdikari yang diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina, Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 

    Acara tersebut dihadiri oleh Pertamina dan Billy Mambrasar, Duta Energi Pertamina sekaligus Sekjen Youth Energy and Environment Council.

    Billy Mambrasar menekankan pentingnya inklusivitas dalam menjaga lingkungan, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). 

    “Melihat green warrior tadi adalah teman-teman dari kelompok disabilitas, saya terharu. Pertamina mengamanahkan nilai inklusivitas, merangkul semua kelompok masyarakat. Bumi adalah milik semua orang. Kalau rusak, semua orang akan rugi, dan kalau lestari, semua orang ikut menikmati, termasuk mereka dari kaum rentan dan termarjinalkan. Untuk itu, secara inklusif, semua orang wajib terlibat dan dilibatkan untuk menjaga alam dan lingkungan,” ujarnya.
    Komitmen Inklusivitas dalam Program Energi
    Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan penting, termasuk PJ Bupati yang diwakili oleh dr. Catur Hariati MARS, PJ CSR Pertamina Reno Fri Daryanto, PJS Manager Rantau Field Rasanudin, serta Kepala Sekolah SLB Pembina Aceh Tamiang, Supranata, S.Ag.

    PJS Manager Rantau Field, Rasanudin, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi energi di kalangan masyarakat. “Pertamina ingin terus turut terlibat dalam meningkatkan literasi energi melalui program Sekolah Energi Berdikari bersama Billy Mambrasar,” ujarnya.

    Komitmen ini juga ditegaskan oleh Reno Fri Daryanto, yang menyebutkan bahwa Pertamina akan mendampingi SLB Aceh Tamiang selama setahun ke depan. Program ini mencakup pemasangan panel surya dan pelatihan para “green warrior” dari kalangan siswa SLB tersebut.
    Dukungan dari Pemerintah Daerah
    Dr. Catur Hariati MARS, mewakili PJ Bupati Aceh Tamiang, menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan Billy Mambrasar atas program edukasi energi yang inklusif ini. “Kami berharap program seperti ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam,” ujarnya.

    Dengan terlibatnya kaum disabilitas dalam upaya advokasi energi dan lingkungan, program ini menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif seperti ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi kelompok rentan untuk berkontribusi dalam pembangunan yang lebih hijau.

    Aceh Tamiang: Untuk pertama kalinya di Indonesia, kaum disabilitas dilibatkan secara langsung dalam advokasi isu energi dan lingkungan. Inisiatif ini diwujudkan melalui program Sekolah Energi Berdikari yang diselenggarakan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina, Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
     
    Acara tersebut dihadiri oleh Pertamina dan Billy Mambrasar, Duta Energi Pertamina sekaligus Sekjen Youth Energy and Environment Council.
     
    Billy Mambrasar menekankan pentingnya inklusivitas dalam menjaga lingkungan, sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs). 

    “Melihat green warrior tadi adalah teman-teman dari kelompok disabilitas, saya terharu. Pertamina mengamanahkan nilai inklusivitas, merangkul semua kelompok masyarakat. Bumi adalah milik semua orang. Kalau rusak, semua orang akan rugi, dan kalau lestari, semua orang ikut menikmati, termasuk mereka dari kaum rentan dan termarjinalkan. Untuk itu, secara inklusif, semua orang wajib terlibat dan dilibatkan untuk menjaga alam dan lingkungan,” ujarnya.

    Komitmen Inklusivitas dalam Program Energi
    Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan penting, termasuk PJ Bupati yang diwakili oleh dr. Catur Hariati MARS, PJ CSR Pertamina Reno Fri Daryanto, PJS Manager Rantau Field Rasanudin, serta Kepala Sekolah SLB Pembina Aceh Tamiang, Supranata, S.Ag.
     
    PJS Manager Rantau Field, Rasanudin, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi energi di kalangan masyarakat. “Pertamina ingin terus turut terlibat dalam meningkatkan literasi energi melalui program Sekolah Energi Berdikari bersama Billy Mambrasar,” ujarnya.
     
    Komitmen ini juga ditegaskan oleh Reno Fri Daryanto, yang menyebutkan bahwa Pertamina akan mendampingi SLB Aceh Tamiang selama setahun ke depan. Program ini mencakup pemasangan panel surya dan pelatihan para “green warrior” dari kalangan siswa SLB tersebut.
    Dukungan dari Pemerintah Daerah
    Dr. Catur Hariati MARS, mewakili PJ Bupati Aceh Tamiang, menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan Billy Mambrasar atas program edukasi energi yang inklusif ini. “Kami berharap program seperti ini dapat diterapkan di sekolah-sekolah lain di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam,” ujarnya.
     
    Dengan terlibatnya kaum disabilitas dalam upaya advokasi energi dan lingkungan, program ini menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Inisiatif seperti ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi kelompok rentan untuk berkontribusi dalam pembangunan yang lebih hijau.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ALB)