Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Lengkap, 100 Perusahaan Terbesar di Indonesia versi Fortune – Page 3

    Lengkap, 100 Perusahaan Terbesar di Indonesia versi Fortune – Page 3

    1. Pertamina

    Pendapatan (miliar) Rp 1.217.434,44

     

    2.Perusahaan Listrik Negara

    Pendapatan (miliar): Rp 545.380,99

     

    3. Astra International

    Pendapatan (miliar): Rp 330.920,00

     

    4.Bank Rakyat Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 274.566,55

     

    5.Bank Mandiri

    Pendapatan (miliar): Rp 206.502,31

     

    6.Telkom Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 149.967,00

     

    7. MIND ID

    Pendapatan (miliar): Rp 145.211,53

     

    8. Bank Central Asia

    Pendapatan (miliar): Rp 120.838,83

     

    9. Sumber Alfaria Trijaya

    Pendapatan (miliar): Rp118.227,03

     

    10.HM Sampoerna

    Pendapatan (miliar): Rp117.880,02

     

    11. Indofood Sukses Makmur

    Pendapatan (miliar): Rp115.786,53

     

    12. Gudang Garam

    Pendapatan (miliar): Rp 98.655,48

     

    13. Bank Negara Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 95.635,33

     

    14. Adaro Andalan Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 85.975,08

     

    15. Pupuk Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 81.616,21

     

    16. Sinar Mas Agro Resources and Technology

    Pendapatan (miliar): Rp 78.835,44

     

    17. Charoen Pokphand Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 67.477,99

     

    18. Erajaya Swasembada

    Pendapatan (miliar): Rp 65.279,68

     

    19. Indosat Ooredoo Hutchison

    Pendapatan (miliar): Rp 55.886,87

     

    20. Japfa Comfeed Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp55.800,85

     

    21. Bayan Resources

    Pendapatan (miliar): Rp 55.697,73

     

    22. Garuda Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 55.217,89

     

    23. Indah Kiat Pulp & Paper

    Pendapatan (miliar): Rp 51.649,40

     

    24. Dian Swastatika Sentosa

    Pendapatan (miliar): 48.773,62

     

    25. Amman Mineral Internasional

    Pendapatan (miliar): Rp 43.049,59

     

    26. Indika Energy

    Pendapatan (miliar): Rp 39.543,24

     

    27. Medco Energi Internasional

    Pendapatan (miliar): Rp 38.775,71

     

    28. AKR Corporindo

    Pendapatan (miliar): Rp 38.729,49

     

    29. Barito Pacific

    Pendapatan (miliar): Rp 38.578,61

     

    30. Mitra Adiperkasa

    Pendapatan (miliar): Rp 37.835,89

     

    31. Indo Tambangraya Megah

    Pendapatan (miliar): Rp 37.245,28

     

    32. Merdeka Copper Gold

    Pendapatan (miliar): Rp 36.187,22

     

    33. Semen Indonesia (SIG Group)

    Pendapatan (miliar): Rp 36.186,13

     

    34. Kereta Api Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 36.108,22

     

    35.Mayora Indah

    Pendapatan (miliar): Rp 36.072,95

     

    36. Unilever Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 35.138,64

     

    37.Pelindo

    Pendapatan (miliar): Rp 34.833,87

     

    38. XL Axiata

    Pendapatan (miliar): Rp 34.391,60

     

    39.Bank Tabungan Negara

    Pendapatan (miliar): Rp 34.117,51

     

    40. Alamtri Resources Indonesia/ADRO

    Pendapatan (miliar): Rp 33.595,77

     

    41. Kalbe Farma

    Pendapatan (miliar): Rp 32.627,78

     

    42. Pindo Deli Pulp and Paper Mills

    Pendapatan (miliar): Rp 32.504,71

     

    43. InJourney

    Pendapatan (miliar): Rp 30.539,35

     

    44. Hutama Karya

    Pendapatan (miliar): Rp 30.252,29

     

    45. Indomobil Sukses Internasional

    Pendapatan (miliar): Rp 29.318,22

     

    46. Bank CIMB Niaga

    Pendapatan (miliar): Rp28.926,25

     

    47.Jasa Marga

    Pendapatan (miliar): Rp28.703,21

     

    48. BUMA Internasional Grup

    Pendapatan (miliar): Rp 28.385,50

     

    49. Indonesia Financial Group (IFG)

    Pendapatan (miliar): Rp 28.297,19

     

    50. Bank Danamon Indonesia

    Pendapatan (miliar): Rp 27.415,51

  • Biaya Admin Bank Pelat Merah Naik per Agustus, Netizen: Isap Rakyat Terus

    Biaya Admin Bank Pelat Merah Naik per Agustus, Netizen: Isap Rakyat Terus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Biaya admin bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) naik. Berlaku per 3 Agustus 2025.

    Sejumlah bank BUMN itu diantaranya BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

    Kenaikan biaya tersebut membuat warga resah. Salah satunya Alda,nasabah BRI dan BNI itu menyebut pemerintah tak hentinya memungut rupiah dari warganya.

    “Saya baru tahu, naik lagi (biaya admin). Seakan-akan kita ini (rakyat) diisap terus,” kata Alda kepada fajar.co.id, Jumat (8/8/2025).

    Meski sejumlah kalangan menganggap kenaikannya tak signifikan. Tapi menurutnya itu lumayan.

    “Apalagi kan kita ini punya beberapa rekening (bank BUMN),” ujarnya.

    Di sisi lain, ia mengungkit sejumlah pungutan lain yang dikenakan negara. Misalnya cukai minuman manis hingga pemblokiran rekening nganggur.

    “Kan baru-baru ini ramai yang blokir rekening itu toh,” pungkasnya.

    Adapun biaya admin bank BUMN terbaru sebagai berikut:

    Bank Rakyat Indonesia (BRI)
    Biaya admin: Rp12.000/bulan (Tabungan BritAma)
    Biaya kartu: Rp6.500
    Saldo minimum: Rp50.000
    Penutupan rekening: Rp50.000
    Fitur: e-banking dan sistem real-time online

    Bank Mandiri
    Biaya admin: Rp12.500/bulan (Tabungan Rupiah)
    Saldo minimum: Rp100.000
    Jika saldo kurang dari minimum atau rekening pasif: Rp5.000
    Penutupan rekening: Rp50.000
    Alternatif bebas biaya: TabunganKu

    Bank Negara Indonesia (BNI)
    Biaya admin: Rp11.000/bulan
    Saldo minimum: Rp150.000
    Denda saldo kurang: Rp5.000
    Penutupan rekening: Rp10.000

    Bank Tabungan Negara (BTN)
    Biaya admin bervariasi:
    BTN Batara & eBataraPos: Rp12.500
    BTN Juara: Rp20.000
    (Arya/Fajar)

  • Jampidsus Masuk Google Tren, Ini Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani Febrie Adriansyah

    Jampidsus Masuk Google Tren, Ini Kasus Korupsi yang Pernah Ditangani Febrie Adriansyah

    Bisnis.com, JAKARTA — Nama Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah kini viral di media, karena beredar kabar terjadi penggeledahan rumah dinasnya.

    Siapakah Jampidsus Febrie Adriansyah? Nama Febrie cukup terkenal di dunia hukum, karena dia sering sekali menangani kasus korupsi besar di Indonesia. Antara lain, kasus korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya, PT. Asabri, kasus kredit di PT. Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN), dan kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar hingga Rp271 triliun.

    Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah yang digeledah masuk dalam Google Trend hari ini, Selasa (5/8/2025). Dia dikenal sebagai seorang jaksa muda yang sedang berjuang melawan korupsi di Indonesia. Dia mulai menjabat posisi ini sejak 10 Januari 2022 dan dikenal sangat profesional dan berintegritas dalam memberantas korupsi dan kejahatan ekonomi.

    Ketika dikonfirmasi terkait informasi rumah Jampidsus Febrie digeledah, Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah kabar penggeledahan di kediaman Jampidsus Febrie .

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan bahwa pihaknya sejauh hingga saat ini, ini belum mendapatkan informasi terkait dengan hal penggeledahan rumah Febrie. Sebab, rumah dinas Febrie Adriansyah hanya dijaga ketat oleh aparat TNI.

    “Tidak ada. Sumbernya dari mana? Sumbernya harus jelas! Sampai saat ini, tidak ada,” ujar Anang di Kejagung, Senin (4/8/2025).

    Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, penggeledahan di rumah Febrie Adriansyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (31/7/2025). Penggeledahan itu diduga dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

    Namun, belum diketahui kasus yang tengah diusut tersebut, termasuk kaitannya dengan Jampidsus Kejagung RI. Berdasarkan sumber Bisnis di internal Kejaksaan, Febrie menolak kediamannya digeledah lantaran kasus tersebut dinilai dibuat-buat.

    Pernah Dikuntit oleh Densus 88 dan Dilaporkan ke KPK

    Pada Mei 2024, Febrie Adriansyah juga sempat menjadi perhatian dunia hukum, karena dia diduga dikuntit anggota Detasemen Khusus Anti-teror Polri atau Densus 88.

    Terduga pelaku itu disebut tengah membuntuti Jampidsus ke sebuah restoran makanan Prancis di Cipete, Jakarta Selatan, pada Minggu (19/5/2024) pekan lalu.

    Dalam catatan Bisnis, pimpinan tinggi Kejagung yang menangani sejumlah rasuah di Korps Adhyaksa itu dilaporkan ke KPK oleh Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) terkait dengan lelang aset rampasan negara pada kasus Jiwasraya, berupa saham perusahaan tambang. 

    Saat itu, kuasa hukum pelapor, Deolipa Yumara, mengatakan bahwa laporan tersebut diserahkan dan sudah diterima oleh Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Laporan itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan lelang saham perusahaan tambang bernama PT Gunung Bara Utama (GBU). 

    Selain itu, Jampidsus Febrie Adriansyah juga pernah dilaporkan atas dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Total empat laporan dugaan pencucian uang yang ditudingkan kepada Febrie.

    Adapun laporan-laporan dugaan pencucian uang Febrie Adriansyah datang dari Indonesian Police Watch (IPW), Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki), Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) serta Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) pada Selasa (11/3/2025). 

    Ronald Loblobly, Koordinator KSST, menyebut empat laporan yang disampaikan hari ini bukan seluruhnya laporan baru. Salah satu laporan sebelumnya pernah disampaikan pada Mei 2024 lalu, terkait dengan dugaan korupsi lelang aset rampasan negara pada kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

  • Bank Mulai Pakai Sistem Baru buat Tagih Kredit Macet

    Bank Mulai Pakai Sistem Baru buat Tagih Kredit Macet

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN resmi meluncurkan model baru pembinaan debitur melalui Business Process Improvement (BPI) Monoline Collection yang berada langsung di bawah kantor pusat perseroan. Langkah ini menjadi upaya efisiensi penagihan dan eksekusi kredit bermasalah.

    BTN menetapkan beberapa wilayah sebagai pilot project BPI Monoline Collection, yakni Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Kanwil Jabalnusra). Selain itu, peluncuran BPI ini menjadi bentuk pembenahan tata kelola perusahaan yang baik dan inovasi bisnis berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan masuk dalam poin penting strategi perseroan di tahun 2025, yakni optimalisasi strategi collection and recovery. Dengan adanya langkah penyempurnaan ini, ia berharap dapat mencapai target rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross di level 3,04% pada akhir tahun ini.

    “Masih ada sisa lima bulan, jadi setelah inisiatif ini roll out secara massal, harapannya dapat mendorong pencapaian target,” kata Nixon dalam dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Nixon menjelaskan, risiko kredit bermasalah saat ini dihadapkan dengan sejumlah tantangan, seperti kondisi makro ekonomi global dan domestik. Ia mencontohkan, dinamika perekonomian pasca Covid-19, ketegangan geopolitik serta ketidakpastian berdampak pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan biaya hidup, inflasi, serta perang dagang, memperdalam risiko kredit bermasalah.

    Menurutnya, berbagai tantangan tersebut harus diantisipasi agar tidak berdampak terhadap bisnis bank terutama kenaikan rasio kredit bermasalah. BTN melihat kebutuhan untuk melakukan transformasi proses bisnis secara menyeluruh untuk mengatasi tantangan tersebut.

    “Saat ini biaya collection and recovery masih tinggi karena biaya transportasi dan lain-lain yang semakin mahal, serta tumpang-tindih di kantor cabang untuk proses penagihan. Dengan penyempurnaan sistem collection dan strategi recovery, kita berharap dapat memperkuat risk underwriting dan menjaga cost of credit di bawah 1,2%,” ujarnya.

    Peluncuran BPI ini juga sejalan dengan upaya penguatan holistic banking propositions atau penawaran layanan perbankan yang menyeluruh serta kapabilitas untuk melayani dengan skala yang lebih besar.

    “Kita bukan lagi hanya sekadar bank yang berjualan KPR (kredit pemilikan rumah), tetapi menawarkan package produk yang holistik, sehingga operasional kantor cabang pun kita transformasi menjadi lebih terfokus, baik itu ke portofolio (pembiayaan) maupun ke transaksi. Sebelum mencapai ke sana, kita bereskan dahulu collection-nya,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menilai transformasi penagihan kredit saat ini menjadi momentum yang tepat mengingat kondisi makroekonomi dan kinerja bisnis perseroan yang relatif terjaga dengan baik.

    Tahun ini, terang Setyo, tekanan suku bunga sudah turun dan biaya dana mulai melandai. Tujuan akhir BTN sendiri untuk mengurangi biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).

    “Karena setiap tahun kita keluar biaya cukup besar untuk itu. Kalau itu bisa diperbaiki, kita bisa gunakan biayanya untuk meng-generate revenue dan meningkatkan profitabilitas,” jelas Setiyo.

    Setiyo menambahkan, BTN memiliki 2.000 staf dan tenaga collection di seluruh Indonesia. Ia juga memastikan, perseroan berkomitmen untuk melakukan improvement pada proses bisnis collection dengan benchmarking bank-bank top internasional.

    Salah satu yang menonjol dari best practice di tingkat global adalah penerapan teknologi otomasi untuk berbagai bidang, termasuk collection. Dalam hal ini, perseroan menggunakan chatbot untuk proses penagihan kepada debitur.

    “Hampir semua bank yang sudah maju, collection-nya banyak diotomasi dan menggunakan analytics. Kita juga akan mengubah dari sistem terdistribusi menjadi regionalisasi atau cluster-based,” pungkasnya.

    (kil/kil)

  • Rayakan HUT RI, BTN hadirkan paket kredit perumahan selama Agustus

    Rayakan HUT RI, BTN hadirkan paket kredit perumahan selama Agustus

    Hadirnya program ini diharapkan mampu mempercepat masyarakat untuk memiliki hunian impian baik dengan membeli maupun merenovasi.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Tbk menghadirkan paket lengkap kredit perumahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk memiliki dan merenovasi hunian melalui Program Merdeka yang dapat diakses masyarakat mulai 1 hingga 31 Agustus 2025.

    Program ini diadakan dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia. Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar mengatakan, BTN ingin menjadikan momen kemerdekaan dapat bermakna bagi masyarakat lewat kebebasan dari beban biaya dan bunga tinggi saat ingin memiliki atau memperbaiki tempat tinggal.

    “Kami memahami bahwa kemerdekaan sejati tak hanya ditandai oleh bebasnya sebuah bangsa, tapi juga oleh kemandirian warganya dalam memenuhi kebutuhan dasar, salah satunya memiliki rumah yang layak dan menjadi milik sendiri. Hadirnya program ini diharapkan mampu mempercepat masyarakat untuk memiliki hunian impian baik dengan membeli maupun merenovasi,” kata Hirwandi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Hirwandi menambahkan, BTN juga percaya bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan fondasi masa depan yang layak diperjuangkan, tempat pembentukan karakter dan kecerdasan insan Indonesia.

    Menurutnya, rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi juga aset yang nilainya terus meningkat dan menjadi investasi untuk masa depan.

    “Dengan Program Merdeka, BTN berupaya hadir sebagai solusi konkret dan nyata di tengah kebutuhan masyarakat karena memiliki rumah bukan lagi mimpi yang jauh, tapi langkah nyata yang bisa dimulai hari ini juga,” kata dia.

    “Program Merdeka” juga sekaligus menjadi bentuk dukungan nyata BTN terhadap Program Tiga Juta Rumah yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Adapun Program Merdeka dari BTN menawarkan tiga layanan, yakni Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Merdeka, Kredit Agunan Rumah (KAR) Merdeka, dan KPR Take Over Merdeka.

    Melalui KPR Merdeka, masyarakat bisa menikmati bunga super rendah mulai dari 2,65 persen fixed selama tiga tahun, lengkap dengan diskon biaya provisi dan administrasi hingga 80 persen.

    Promo ini dapat diakses melalui seluruh kantor cabang BTN maupun Call Center BTN 1500286.

    Tidak hanya untuk kepemilikan rumah baru, BTN juga menghadirkan KAR Merdeka. Program ini merupakan solusi pembiayaan agunan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk merenovasi hunian, membiayai pendidikan anak, atau bahkan liburan keluarga.

    Dalam program ini, BTN membebaskan biaya provisi dan administrasi. Kemudian, khusus untuk nasabah eksisting, pengajuannya cukup dengan slip gaji tiga bulan terakhir.

    Selain itu, BTN juga menggelar program spesial bernama KPR Take Over Merdeka yang menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memindahkan cicilan ke BTN untuk menikmati bunga yang jauh lebih ringan.

    Dengan suku bunga mulai dari 3,5 persen fixed tiga tahun atau 4,5 persen fixed lima tahun, bebas biaya provisi dan administrasi, serta cashback biaya appraisal, program ini menjadi daya tarik besar bagi mereka yang ingin mengatur ulang cicilan secara lebih sehat.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Bank juga nilai kemampuan nasabah bayar paylater sebelum beri KPR

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Hirwandi Gafar menuturkan perbankan juga memperhitungkan kemampuan nasabah dalam membayar utang, termasuk layanan paylater, dalam proses pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pembelian rumah bersubsidi.

    Ia mengatakan kelayakan calon penerima KPR subsidi tidak hanya dinilai dari dari sisi administrasi dan penghasilan, tapi juga kemampuan finansial mereka untuk membayar cicilan.

    “Tentu kami harus lihat biaya-biaya yang dikeluarkan (nasabah), kemudian juga kewajiban-kewajiban yang sudah muncul,” ujarnya di Jakarta, Kamis.

    “Terkait ini kan juga ada kredit-kredit sebelumnya, baik itu paylater atau BNPL (Buy Now, Pay Later), maupun utang ke koperasi, nah itu akan dihitung,” lanjutnya.

    Hirwandi menyatakan bahwa berbagai pengeluaran dan kewajiban calon nasabah penerima KPR subsidi tersebut kemudian akan dihitung untuk menentukan apakah mereka masih memiliki sisa penghasilan yang cukup untuk membayar cicilan pembelian rumah nantinya.

    Ia menyampaikan bahwa biasanya nominal angsuran maksimal untuk para nasabah KPR subsidi adalah sepertiga dari total penghasilan.

    Oleh karena itu, terdapat minimal jumlah penghasilan yang harus dipenuhi oleh para calon nasabah yang nominalnya bisa berbeda per wilayah.

    “Misalnya di daerah Sumatera, kalau (minimal) penghasilan pekerja single atau belum nikah itu adalah Rp8,5 juta, kemudian yang sudah menikah itu sekitar Rp10 juta,” tuturnya.

    “Dan Jabodetabek (minimal penghasilan) untuk yang single Rp12 juta, kemudian yang menikah itu sekitar Rp14 juta,” tambahnya.

    Untuk menghindari adanya rekayasa data, Hirwandi mengatakan bahwa perbankan juga melakukan verifikasi ke tempat kerja maupun tempat usaha calon nasabah untuk memastikan jumlah penghasilan yang dilaporkan sesuai.

    Ia menuturkan bahwa calon nasabah juga harus memenuhi syarat belum memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah.

    Calon nasabah juga wajib terdaftar di aplikasi SiKasep milik Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk mengajukan KPR secara online dan memantau status pengajuan secara real-time.

    “Jadi, (upaya-upaya) yang dilakukan bank seperti itu supaya tidak muncul nanti kredit yang bermasalah,” imbuh Hirwandi Gafar.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN Salurkan Pembiayaan Syariah Rumah Subsidi Buat Da’i dan Guru Ngaji – Page 3

    BTN Salurkan Pembiayaan Syariah Rumah Subsidi Buat Da’i dan Guru Ngaji – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan program pembiayaan rumah subsidi dengan skema syariah bagi Da’i, Guru Ngaji, Aktivis Islam, dan Pegawai Ormas Islam di lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, program ini merupakan wujud komitmen perseroan mendukung program Perumahan Nasional milik Presiden Prabowo Subianto.

    “Program ini adalah bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi keagamaan dalam memberikan kemudahan akses hunian yang layak dan terjangkau. Kami berharap para tokoh dan penggerak umat Islam di seluruh Indonesia dapat memiliki hunian layak dengan skema yang nyaman di hati,” ujar Nixon di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (27/7/2025).

    Adapun peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Ketua Umum MUI K.H. M. Anwar Iskandar, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu.

    Melalui kerja sama tersebut, ketiga pihak akan bersinergi dalam menyalurkan program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera) berskema syariah, dengan target awal sebanyak 5.000 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

    Selain penyaluran pembiayaan perumahan subsidi, BTN juga akan memberikan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan MUI.

    “Kami juga secara optimal memberikan berbagai layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah berbagai operasional dan transaksi keuangan di lingkungan MUI,” jelas Nixon.

     

  • Dampak ekonomi BTN JAKIM 2025 tercatat tembus Rp127 miliar

    Dampak ekonomi BTN JAKIM 2025 tercatat tembus Rp127 miliar

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyebutkan berdasarkan perhitungan Indonesia Muda Road Runner (IMRR), gelaran BTN Jakarta International Marathon (BTN JAKIM) 2025, menghasilkan total perputaran ekonomi senilai Rp127,1 miliar.

    Angka ini berasal dari pengeluaran peserta untuk transportasi, akomodasi, konsumsi, belanja perlengkapan olahraga, hingga aktivitas wisata tambahan selama di Jakarta.

    “Dengan total dampak ekonomi mencapai Rp127,1 miliar, BTN JAKIM 2025 bukan hanya membanggakan sebagai ajang lari internasional, tetapi juga berhasil menggerakkan sektor perhotelan, transportasi, kuliner, retail olahraga, hingga UMKM lokal. Ini bukti nyata bagaimana sport tourism dapat memberi nilai tambah besar bagi Kota Jakarta,” kata Race Director BTN JAKIM 2025 Satrio Guardian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    BTN JAKIM 2025 yang digelar pada Minggu, 29 Juni 2025 diikuti 31.000 peserta dari 53 negara atau meningkat hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang melibatkan sekitar 15.000 pelari.

    Gelaran ini bertepatan dengan perayaan HUT ke-498 Jakarta, menghadirkan rute ikonik mulai dari Monas hingga Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

    Kehadiran ribuan pelari mancanegara dan penonton turut mendorong sektor perhotelan, transportasi, kuliner, ritel perlengkapan olahraga, hingga UMKM lokal.

    Selain mendorong ekonomi lokal, BTN JAKIM 2025 juga memberikan kontribusi signifikan terhadap bisnis BTN yang menjadi sponsor utama BTN JAKIM.

    Melalui acara ini, BTN berhasil menambah 2.615 pengguna (user) baru Bale by BTN dari periode aktivasi utama (Race Expo, Race Day, dan program promo).

    BTN merancang berbagai program strategis untuk mendukung transaksi digital dan memperluas ekosistem merchant, mulai dari program carbo loading bagi pelari, promo hotel khusus peserta, hingga aneka diskon dan cashback selama Race Expo, Race Day, dan Medal Day.

    Kolaborasi dengan 211 merchant mitra mencatat total transaksi merchant sebesar Rp5,8 miliar, sementara total transaksi pembayaran oleh nasabah BTN mencapai Rp1,6 miliar. Keseluruhan program ini menunjukkan keseriusan BTN mendukung gaya hidup aktif dan mempercepat transformasi digital.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menegaskan bahwa BTN JAKIM merupakan strategi bisnis yang terintegrasi, bukan sekadar ajang olahraga.

    “BTN JAKIM 2025 bukan sekadar event lari, tetapi momentum strategis untuk memperluas akuisisi nasabah digital, memperkuat ekosistem merchant, dan mempertegas peran BTN sebagai bank modern yang mendukung gaya hidup aktif serta transaksi digital. Berbagai program promo, cashback, hingga kolaborasi merchant adalah bukti nyata keseriusan BTN menghadirkan pengalaman terbaik bagi masyarakat. Ini membuktikan bahwa transformasi BTN bukan hanya tagline, melainkan aksi nyata di lapangan,” ujar Nixon.

    Adapun BTN JAKIM 2025 semakin memperkuat posisi BTN sebagai bank yang inovatif, relevan, dan dekat dengan masyarakat.

    Nixon menambahkan event ini juga menjadi simbol kolaborasi dan kebanggaan, memperlihatkan potensi Jakarta sebagai destinasi sport tourism kelas dunia, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    “Ke depan, diharapkan BTN JAKIM dapat melibatkan lebih banyak partisipasi UMKM, merchant lokal, dan sektor pendukung lainnya, agar dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan penguatan ekosistem bisnis BTN semakin luas dan inklusif,” tambahnya.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    9 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite Nasional

    30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P
    Mufti Anam
    mengkritik penunjukan wakil menteri (wamen) menjadi
    komisaris BUMN
    .
    Pasalnya, saat ini masyarakat sedang kesulitan mencari kerja. Walaupun, Mufti mengakui tidak ada aturan apapun yang dilanggar dari penunjukan wamen sebagai
    komisaris BUMN
    .
    “Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar. Namun jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” ujar Mufti kepada
    Kompas.com
    , Jumat (11/7/2025).
    Mufti menjelaskan, saat ini ada jutaan anak muda dan kepala keluarga yang mengantre lowongan kerja. Dia menyayangkan negara yang malah memberi pekerjaan itu kepada para segelintir elite.
    “Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tukasnya.
    “Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” sambung Mufti.

    Mufti pun meminta kepada para wamen yang menjadi komisaris BUMN untuk tetap mengedepankan percepatan, meski sedang rangkap jabatan.
    Lalu, Mufti menyebut, rakyat berhak melihat apakah kehadiran para pejabat ini benar-benar mampu mengakselerasi transformasi BUMN, atau justru menambah beban birokrasi yang sudah lamban.
    Mufti pun memastikan akan terus mengawasi, apakah kehadiran wamen sebagai komisaris BUMN mampu melahirkan terobosan, efisiensi, dan lompatan kinerja, atau hanya jadi ruang elitis berbagi posisi.
    “Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” tegas Mufti.
    “Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.
     
    Sebelumnya diberitakan, sebanyak 30 wakil menteri (wamen) aktif tercatat merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    Fenomena rangkap jabatan ini menjadi sorotan karena menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kinerja dan potensi konflik kepentingan.
    Apalagi, posisi wakil menteri adalah jabatan struktural di pemerintahan yang menuntut fokus penuh dalam pelaksanaan kebijakan publik.
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gelaran ASIAN Food Market mendorong UMKM naik kelas lewat kuliner khas Asia Tenggara

    Gelaran ASIAN Food Market mendorong UMKM naik kelas lewat kuliner khas Asia Tenggara

    Sumber Foto: Regional Office Head BTN Kantor Wilayah Jakarta I, Tiana Elma Hetty dan Branch Manager KC Jakarta Pluit, Anggara Prabhata di gelaran Asian Food Market di Blok M Square Jakarta (HUB)

    Gelaran ASIAN Food Market mendorong UMKM naik kelas lewat kuliner khas Asia Tenggara
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 09 Juli 2025 – 19:43 WIB

    Elshinta.com – Bank Tabungan Negara (BTN) bekerja sama dengan para mitra menghadirkan ASIAN Food Market, sebuah acara kuliner yang digelar di Blok M Square, Jakarta, mulai tanggal 9 hingga 20 Juli 2025. Acara ini menjadi salah satu upaya BTN dalam mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya di bidang makanan dan minuman bertema Asian.

     

    Terdapat sekitar 60 tenant yang terlibat dalam event ini, seluruhnya merupakan pelaku usaha yang telah lolos seleksi dengan kriteria utama: menyajikan kuliner khas Asia dan telah memiliki bisnis yang sudah berjalan. Dengan begitu, pengunjung tidak hanya menikmati ragam makanan otentik dari Asia Tenggara, tapi juga berkontribusi langsung dalam mendukung UMKM lokal.

     

    Regional Office Head BTN Kantor Wilayah Jakarta Selatan, Tiana Elma Hetty mengatakan bahwa melalui Asian Food Market, BTN ingin menghadirkan ruang bagi UMKM dalam meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar.

     

    “Melalui ASEAN Food Market, kami ingin menghadirkan ruang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar mereka,” ujarnya.

     

    BTN juga memberikan berbagai promo menarik selama acara berlangsung. Salah satunya adalah cashback hingga 30 persen untuk pengunjung yang menggunakan Bale BTN, sebuah platform transaksi digital dari BTN.

     

    Menariknya, pembukaan rekening BTN bisa langsung dilakukan di lokasi acara secara online, hanya dengan sepuluh ribu rupiah dan proses sekitar sepuluh menit.

     

    Tak hanya mendorong transaksi, BTN menargetkan nilai transaksi hingga Rp3,5 miliar selama 12 hari acara berlangsung. Jika animo masyarakat tinggi, tidak menutup kemungkinan acara ini akan menjadi event tahunan, bahkan direplikasi ke daerah-daerah lain di Indonesia.

     

    “Tujuan akhirnya jelas kami ingin UMKM naik kelas dan ekonomi lokal tumbuh bersama,” tutupnya.

     

    Asian Food Market merupakan sebuah acara hasil kolaborasi antara bank BTN dengan para mitra yang bertujuan untuk meningkatkan potensi UMKM, utamanya di sektor makanan dan minuman bertema ASEAN. Event ini juga menjadi sarana promosi sekaligus ruang pertemuan antara pelaku usaha dengan konsumen secara langsung.

     

    Penulis: Hutomo Budi

    Sumber : Radio Elshinta