BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.

    Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

    Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. 

    Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.

    Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

    25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN

    Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono  – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

     

    Sektor Teknologi dan Telekomunikasi 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

     

    Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

     

    Sektor Keuangan dan Perbankan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI

     

    Sektor Kesehatan dan Sosial 

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

     

    Sektor Budaya dan UMKM

    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI

     

    Investasi dan Perdagangan

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

  • Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Program bantuan subsidi upah (BSU) kembali diluncurkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2025 sebagai salah satu program strategis nasional dalam rangka pemulihan ekonomi.

    BSU ditujukan khusus bagi pekerja atau buruh yang berpenghasilan rendah, guna membantu mereka mengatasi tekanan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga menjadi bentuk konkret pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Total bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp 300.000 per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025. Dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima yang telah memenuhi persyaratan, melalui bank-bank milik negara dan Bank Syariah Indonesia.

    Kapan BSU Rp 600.000 Cair di Tahun 2025?

    Berdasarkan informasi dari akun resmi Instagram BPJS Ketenagakerjaan @bpjs.ketenagakerjaan, pencairan BSU tahun 2025 dimulai pada bulan Juni. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan, dibayarkan sekaligus dua bulan, sehingga total yang diterima penerima manfaat adalah Rp 600.000.

    “Perihal pencairan bantuan subsidi upah tahun 2025, sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 penyaluran BSU dimulai bulan Juni tahun 2025, silakan melakukan pengecekan secara berkala,” tulis pihak BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyaluran dana dilakukan melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

    Bank Negara Indonesia (BNI)Bank Rakyat Indonesia (BRI)Bank Tabungan Negara (BTN)Bank MandiriBank Syariah Indonesia (BSI)

    Calon penerima diimbau melakukan pengecekan status secara berkala untuk mengetahui apakah mereka termasuk penerima bantuan atau tidak.

    Bagaimana Cara Cek Status Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan?

    Pengecekan status penerima BSU 2025 dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa saluran resmi berikut:

    1. Lewat situs resmi BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Scroll ke bagian “Cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU?”Masukkan data diri: NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan emailKlik “Lanjutkan” dan ikuti instruksi hingga selesai

    2. Lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

    Unduh dan buka aplikasi JMOScroll ke menu “Cek eligibilitas bantuan subsidi upah”Masukkan data pribadi yang dimintaKlik “Lanjutkan” dan tunggu hasil verifikasi

    3. Lewat website Kemenaker

    Kunjungi https://bsu.kemnaker.go.id/Login menggunakan akun terdaftar, atau daftar jika belum memiliki akunSetelah masuk, sistem akan menampilkan status: Terdaftar, ditetapkan, atau tersalurkan

    4. Lewat aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Google Play Store atau App StoreDaftar akun dan loginCek notifikasi BSU untuk mengetahui status penerimaApa Saja Syarat untuk Mendapatkan BSU Rp 600.000?

    Penerima BSU tahun 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Adapun syarat lengkapnya sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Jika lebih, maka disesuaikan dengan UMP/UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

    Selain pekerja/buruh di sektor umum, BSU juga akan disalurkan kepada guru honorer di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kemenag, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.

    Dengan kemudahan pengecekan status dan informasi resmi yang tersedia, pekerja kini bisa lebih mudah mengetahui apakah mereka termasuk penerima BSU 2025. Pastikan memenuhi syarat dan cek secara berkala agar tidak ketinggalan pencairannya!

  • BTN Akuisisi Penuh Bank Victoria Syariah, Siap Spin Off Unit Syariah

    BTN Akuisisi Penuh Bank Victoria Syariah, Siap Spin Off Unit Syariah

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi mengakuisisi 100% saham Bank Victoria Syariah, sebagai bagian dari rencana pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN untuk mendirikan bank umum syariah sesuai amanat POJK.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, penandatanganan akta jual beli telah dilakukan pada Kamis (5/6/2025) di gedung BTN, Jakarta.

    “Aset UUS BTN saat ini kurang lebih Rp 61 triliun. Setelah transaksi ini, aset tersebut akan dipindahkan. Bank Victoria Syariah kini resmi dimiliki BTN 100%,” kata Nixon.

    Bank hasil spin off  ini ditargetkan menjadi bank umum syariah terbesar kedua di Indonesia setelah Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses pemisahan UUS BTN diperkirakan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

    Meski belum mengungkapkan nama resmi bank syariah baru tersebut, Nixon menyebut nama dan identitas bank akan diumumkan setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

    “Setelah perubahan nama, alamat, dan anggaran dasar, spin off direncanakan pada Oktober. Dengan aset yang diproyeksikan mencapai Rp 65-67 triliun, proses pemisahan akan dilakukan saat itu,” tambahnya.

    Bank syariah hasil akuisisi ini akan berfokus pada KPR syariah, pembiayaan ritel, dan konsumer, serta diarahkan menjadi bank digital yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Nixon menegaskan, kehadiran bank umum syariah baru ini akan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

    “Negara sebesar Indonesia tak mungkin hanya dilayani oleh satu bank syariah. Kehadiran bank ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah,” pungkasnya.

  • Penuhi Aturan OJK, Spin Off BTN Syariah Digeber

    Penuhi Aturan OJK, Spin Off BTN Syariah Digeber

    Jakarta

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan segera merealisasikan proses pemisahan atau spin off BTN Syariah. Hal ini menyusul terpenuhinya izin proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Proses spin off ini tidak terlepas dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 dan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan ini mengatur pemisahan UUS dari bank induk.

    Dalam ketentuan POJK tersebut, disebutkan bank yang aset UUS-nya mencapai 50% atau lebih dari total aset induknya, atau aset UUS-nya minimal Rp 50 triliun, wajib melakukan spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

    Berdasarkan data per akhir Maret 2025, aset UUS BTN telah mencapai Rp 61,19 triliun. Dengan pencapaian tersebut, UUS BTN wajib sudah memisahkan diri dari induknya. Langkah konsolidasi ini diharapkan struktur industri perbankan syariah menjadi semakin baik dan semakin kuat.

    “Diharapkan BTN Syariah dapat menjadi BUS dengan skala usaha yang diproyeksikan dapat tumbuh menjadi BUS besar yang bergerak di segmen pembiayaan perumahan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Menurut Dian, langkah manajemen BTN ini sejalan dengan OJK yang juga mendorong terjadinya konsolidasi lain di perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi berupa spin-off, merger, ataupun akuisisi.

    Sementara itu, pengamat perbankan Piter Abdullah mengatakan, pasar perbankan syariah nasional membutuhkan pemain yang spesifik dan telah berpengalaman. BTN Syariah dinilai memiliki kapabilitas tersebut dan paling berpengalaman.

    “BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.

    (shc/ara)

  • BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    Berbagai akad pembiayaan seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk permudah masyarakat memiliki rumah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) melalui BTN Syariah bersama Pemerintah Indonesia telah berdiskusi dengan Islamic Development Bank (IsDB) guna menjajaki kerja sama mengenai skema pembiayaan inovatif untuk penyediaan perumahan layak dan terjangkau.

    Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian Annual Meeting IsDB 2025 di Aljir, Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Keuangan dan Strategi BTN Nofry Rony Poetra bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Kepala Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Fadlul Irmansyah berdiskusi dengan Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser.

    “BTN Syariah siap untuk bekerja sama dengan IsDB maupun investor global lainnya untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional yang diusung pemerintah,” kata Nofry melalui keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

    Nofry menyampaikan bahwa BTN, sebagai bank dengan keahlian pembiayaan di sektor perumahan, memiliki berbagai skema pembiayaan berbasis syariah yang dapat disinergikan dengan dukungan dari IsDB.

    Tidak menutup kemungkinan, BTN dapat bermitra dengan IsDB untuk pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di beberapa wilayah prioritas.

    “BTN memiliki unit usaha syariah (UUS) yakni BTN Syariah yang turut menjadi akselerator bersama induknya dalam menyediakan pembiayaan untuk rumah bersubsidi,” katanya.

    “Berbagai akad pembiayaan syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan untuk dapat mencapai target pembangunan perumahan nasional dan mengurangi backlog perumahan, terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Wamen PKP, IsDB memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan pembiayaan syariah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

    Sementara itu, Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser menyambut baik terhadap komitmen dan inisiatif pemerintah Indonesia.

    Ia juga menyatakan ketertarikannya untuk mendalami lebih lanjut model pembiayaan perumahan yang sedang dikembangkan Indonesia, khususnya yang melibatkan kolaborasi antar lembaga nasional seperti BTN dan BPKH.

    Dalam pertemuan di Aljir, BTN juga bertemu dengan para delegasi Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) dan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) yang juga merupakan bagian dari IsDB untuk membahas kemungkinan kerja sama terkait kebutuhan likuiditas untuk program pembangunan perumahan nasional.

    Menurut BTN, ketersediaan likuiditas yang mencukupi dan berkelanjutan menjadi hal krusial bagi BTN bersama unit usaha syariahnya untuk dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor perumahan dalam skala besar.

    Dengan adanya potensi dukungan pendanaan dari lembaga internasional berbasis syariah seperti ICD dan ICIEC, menurut perseroan, pintu akan terbuka lebih lebar bagi BTN Syariah untuk menarik pendanaan dari sumber-sumber lainnya seperti penerbitan sukuk global (Islamic bonds) ataupun sekuritisasi aset berbasis syariah (Sharia Asset-Backed Securities).

    Adapun BTN Syariah dalam waktu dekat unit ini akan menjadi bank umum syariah (BUS) setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyapihan (spin-off) dari induknya.

    Dengan menjadi BUS, BTN Syariah akan memiliki kapasitas lebih besar dalam menyerap pendanaan dan menyalurkannya sebagai pembiayaan untuk perumahan dengan skema syariah.

    Selama 20 tahun terakhir, BTN Syariah telah menunjukkan kinerja yang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Indonesia.

    Berdasarkan pertumbuhan rerata per tahun (compound annual growth rate/CAGR), pembiayaan BTN Syariah bertumbuh rata-rata per tahunnya sebesar 21,31 persen.

    Hingga kuartal I 2025, BTN Syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp46,3 triliun atau bertumbuh 18,2 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Total dana kelolaan layanan BTN Prospera capai Rp9,5 triliun

    Total dana kelolaan layanan BTN Prospera capai Rp9,5 triliun

    BTN Prospera kami bangun untuk menjadi ruang yang tidak hanya menyediakan layanan, tapi juga koneksi

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu layanan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BTN Prospera mencatatkan total dana kelolaan mencapai Rp9,5 triliun per April 2025 atau naik 149 persen dibandingkan awal peluncuran pada Maret 2024.

    BTN menargetkan dana kelolaan (asset under management/AUM) ini akan terus tumbuh dengan peningkatan AUM sebesar 15 persen pada akhir 2025.

    “BTN Prospera kami bangun untuk menjadi ruang yang tidak hanya menyediakan layanan, tapi juga koneksi. Loyalitas tumbuh dari interaksi yang bermakna, itulah kenapa strategi kami menekankan pada pengalaman, bukan sekadar produk,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Nixon mengatakan pertumbuhan dana kelolaan BTN Prospera penting sebagai salah satu sumber pendanaan BTN terutama dana murah untuk jangka panjang.

    Sebagai gambaran, BTN Prospera memberikan kontribusi signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK) BTN secara keseluruhan, yaitu sebesar 15 persen, dengan dominasi tabungan sebesar 56 persen dan deposito 44 persen.

    “Segmen nasabah yang digarap BTN Prospera adalah segmen yang saldo rata-rata simpanannya lebih tinggi dari nasabah reguler, sehingga kami selalu memastikan produk dan layanan BTN dapat bersaing di pasar dan menarik ceruk nasabah yang dapat menjadi sumber pendanaan yang stabil secara jangka panjang, sehingga mendukung aspirasi kami menjadi bank transaksional,” tutur Nixon.

    Dengan perpaduan antara pertumbuhan bisnis yang solid dan pendekatan engagement yang konsisten, BTN Prospera diyakini akan terus memperkuat posisinya sebagai layanan perbankan yang relevan, personal, dan terpercaya bagi nasabah emerging affluent di Indonesia.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

    Padahal menurut Mahfud MD, Fahri Hamzah dulu sangat keras untuk menolak rangkap jabatan.

    Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang edisi Selasa (29/4/2025) yang membahas tren rangkap jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Pada siniar itu, terhimpun data yang menunjukkan ada 13 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Terdapat nama Fahri Hamzah dalam daftar Wamen merangkap jabatan komisaris BUMN yang menarik perhatian Mahfud.

    “Padahal dulu dia kencang sekali tuh. Viral lagi yang minta agar pejabat-pejabat jangan ngerangkap. Dia dulu yang paling keras tuh, dia sekarang jadi.”

    “Ya alhamdulillah dapat rezeki baru,” seloroh Mahfud.

    Daftar 13 Wamen yang Merangkap Komisaris BUMN

    Berikut daftar 13 wakil menteri di pemerintahan Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap Wakil Komisaris Utama PLNWakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf merangkap Komisaris PLNWakil Menteri BUMN, Dony Oskaria merangkap Wakil Komisaris Utama PertaminaWakil Menteri ESDM, Yuliot merangkap Komisaris Bank MandiriWakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo merangkap Komisaris Utama BRIWakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza merangkap Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah merangkap Komisaris BTNWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim merangkap Komisaris Telkom IndonesiaWakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC)Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti merangkap Komisaris Utama PT Brantas AbiprayaWakil Menteri Perhubungan, Suntana merangkap Wakil Komisaris Utama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia)Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono merangkap Kepala Dewan Pengawas BulogWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan merangkap Komisaris Utama PT PALRangkap Jabatan Langgar Etik dan Hukum

    Mahfud MD menegaskan, rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN adalah masalah etik dan hukum.

    “Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi yang justru bisa merugikan BUMN,” ungkap Mahfud MD, dikutip dari siniar yang diunggah kanal YouTube-nya, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Mahfud MD, menyebut lebih dari separuh komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN.

    “Akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan dewan pengawas BUMN.”

    “Nah, dari 263 ini 53,9 persen atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga memaparkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan fantastis mereka yang merangkap jabatan.

    “Misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina.”

    “Sekjen Kemenkeu sebagai pejabat eselon 1 gajinya itu Rp 90.505.000. Tapi sebagai komisaris setiap bulan dia kalau dirata-ratakan ya dapatnya setiap bulan itu Rp 2.865.714.286, Rp 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Setiap bulan loh ini, gila kan itu?” ungkapnya.

    Mahfud mengatakan, rata-rata mereka yang merangkap jabatan bisa mendapatkan Rp 30-35 miliar dalam setahun.

    “Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak Rp 200 juta karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain itu mungkin kunjungan dan sebagainya itu kan ada uang jalannya itu paling banyak Rp 200 juta.”

    “Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak Rp 2,4 miliar. Ini setahun Rp 30-35 miliar yang ngerangkap-rangkap begitu.”

    Menurut Mahfud, rangkap jabatan menunjukkan ketidakadilan.

    Semestinya, BUMN dapat mencari profesional untuk bekerja, tidak diambil dari pemerintah.

    “Itu tidak adil sama sekali. Kenapa tidak cari profesional aja lalu bertanggung jawab ke Dirjen melekat pada Dirjen yang memeriksa dalam tugas-tugas rutinnya kan bisa.”

    “Misalnya pajak gitu ya. Ya lapor ke dia karena dia sudah Dirjen sudah dapat gaji gitu kan sudah melekat. Kenapa harus rangkap-rangkap? Nyewa profesional kan bisa gitu, tidak harus dari kementerian,” tegas Mahfud.

    Sudah Ada Gugatan ke MK

    Pada Februari 2025, Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, 26 Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.

  • Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua

    Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua

    Mama Paskalina Kudiai dan putrinya Agustina Magai. ANTARA/Evarianus Supar

    Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Keberadaan Mama Paskalina Kudiai yang berjualan menempati lapak di kawasan depan kompleks Pasar Sentral Timika, Papua Tengah, cukup menyita perhatian.

    Perempuan paruh baya berusia 54 tahun asal Paniai itu merupakan satu-satunya pedagang asli Papua di lokasi itu. Ia tidak pernah merasa minder bersaing dengan puluhan pedagang sayur, bumbu dapur dan bahan kebutuhan pokok lainnya yang merupakan warga non-Papua.

    Mama Paskalina sudah hampir 20 tahun berjualan di lokasi itu.

    “Saya berjualan di sini sejak pasar ini dibuka (sekitar tahun 2008). Dulu saya berjualan di pasar lama (eks Pasar Swadaya Timika),” tutur Mama Paskalina saat ditemui ANTARA di Pasar Sentral, Jalan Hasanuddin Timika baru-baru ini.

    Karena tekadnya yang kuat untuk bisa berjualan demi menghidupi keluarga, sejak awal Pasar Sentral Timika dibuka, Mama Paskalina mendaftar ke Disperindag Mimika untuk mendapatkan los atau lapak jualan.

    Ia menempati dua lapak jualan berukuran sekitar 4 meter x 3 meter.

    Aneka sayur-mayur, rempah-rempah atau bumbu dapur, aneka barang kios dan rambut palsu dijajakan setiap hari di tempat itu kepada para pelanggan atau konsumen setianya.

    Setiap hari ia harus bangun pagi. Pukul 05.00 WIT ia sudah bergegas menuju ke pasar dan baru pulang ke rumahnya di kawasan Jalan Busiri Ujung Timika sekitar pukul 20.00 WIT.

    Selama seharian penuh ia rela berdiri menjaga jualannya sekaligus melayani para pembeli.

    “Harus begitu to, kalau mau cari uang,” tuturnya dengan dialek kental Papua.

    Dulu, los yang disediakan oleh Disperindag Mimika yang kini ditempati berjualan oleh Mama Paskalina, diprioritaskan untuk para pedagang asli Papua.

    Namun sebagian besar dari mereka sudah menjual losnya kepada pedagang lain (pedagang non-Papua).

    Beberapa tahun lalu, Pemkab Mimika membangun sebuah pasar khusus ‘Mama-Mama Papua’ yang berjualan sayur-mayur, sagu dan aneka hasil alam lainnya di bagian tengah Pasar Sentral Timika.

    Namun, Mama Paskalina tidak tertarik berpindah jualan di pasar khusus ‘Mama-Mama Papua’.

    “Saya lebih senang berjualan di sini, pembelinya lebih banyak. Langganan saya juga sudah tahu tempat ini. Di sini kami semua bersaing,” tutur isteri dari David Magai, yang berprofesi sebagai peternak ayam.

     

    Modal sendiri

    Sejak awal merintis usahanya, ibu dari empat orang anak ini mengaku tidak pernah menyandarkan bantuan modal dari orang lain. Ia mengandalkan modalnya sendiri untuk membeli berbagai barang jualan, lalu dijual kembali dengan mendapatkan sedikit keuntungan bersih.

    “Tidak pernah terima bantuan dari mana-mana,” tuturnya.

    Meski hanya bermodal pas-pasan, Mama Paskalina terus bertekun dengan usahanya.

    Keuntungan dari hasil jualan dikelola kembali untuk menambah barang jualannya.

    “Kalau kita belanja dengan modal sekitar Rp3 juta, keuntungan bersih bisa dapat sampai Rp500 ribu. Itu yang kita putar terus untuk belanja barang lagi,” ujar Mama Paskalina yang mengaku tidak pernah bersekolah saat mengisahkan kiat-kiatnya menekuni bisnis jualan sayur-mayur.

    Adapun aneka sayur-mayur dibeli dari petani langganannya. Para petani langganannya langsung mengantarkan sayur ke pasar.
    Sementara bumbu dapur dan rempah-rempah dibeli dari para pedagang besar (distributor).

    Hasil dagangannya cukup laris, terutama pada hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari raya besar keagamaan, semisal Natal-Tahun Baru, Idul Fitri dan lainnya.

    Sehari-hari, Mama Paskalina dibantu oleh empat putrinya untuk melayani para pembeli. Dari keempat putrinya, putri sulungnya, Ance Magai dan yang selalu setia mendampingi Sang Mama berjualan.

    Kerja keras Mama Paskalina berpeluh keringat menahan terik matahari dan terkadang basah kuyup diterpa hujan kini tidak sia-sia.

    Dari usaha yang dirintisnya itu, Mama Paskalina berhasil menyekolahkan tiga putrinya hingga ke jenjang perguruan tinggi.

    Anak keduanya yaitu Agustina Magai beberapa tahun lalu menyelesaikan pendidikan D-III Keperawatan Poltekes Timika. Kini Agiustina tercatat sebagai PNS bekerja di Puskesmas Pasar Sentral Timika.

    Anak ketiganya yaitu Yolanda Magai menyelesaikan pendidikan guru pada Kolose Pendidikan Guru (KPG) Timika dan kini sudah mengajar sebuah SD. Sedangkan si bungsu, Yuli Magai kini tengah menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika.

    Tidak itu saja, sebagian uang hasil dari usahanya digunakan untuk membangun rumah permanen, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari serta membantu keluarganya di kampung di daerah Paniai, Papua Tengah.

    Bagi Mama Paskalina, sekolah merupakan jaminan untuk masa depan putri-putrinya.

    “Mama tidak sekolah, tidak tahu membaca, menulis dan menghitung. Tapi anak-anak harus sekolah, biar mereka bisa hidup mandiri,” kata Mama Paskalina yang kini dikaruniai 9 orang cucu.

    Meski sudah memasuki usia paruh baya, Mama Paskalina belum mau berhenti berjualan.

    “Nanti kita lihat, kalau masih sehat tetap berjualan,” tuturnya.

    Berharap ada perhatian

    Mama Paskalina berharap ada pihak-pihak yang tergerak hati untuk membantu permodalan agar usahanya bisa lebih besar. Bahkan ia memimpikan memiliki sebuah rumah toko (ruko) sendiri untuk berjualan.

    Putrinya, Agustina Magai mengatakan ibundanya tidak bisa terus berbisnis dengan pola tradisional seperti sekarang.

    “Mama tidak bisa berdiri terus setiap hari di pasar untuk menjaga jualan dan melayani pembeli. Kita punya harapan pemerintah atau siapa saja bisa bantu modal usaha, bisa bantu kami buat ruko atau tempat jualan yang layak. Kita juga ingin maju, kenapa orang lain bisa, lalu kita tidak bisa,” tutur Agustina.

    Agustina merasakan betul perjuangan ibundanya mencari uang untuk menghidupi keluarga, membesarkan ia dengan kakak dan adik-adiknya, serta membiayai sekolah hingga berhasil.

    “Mama saya luar biasa hebat. Mama saya berjuang sendiri, tanpa kenal lelah, tanpa malu, tidak ingat makan untuk cari uang buat hidupi dan sekolahkan kami anak-anaknya,” tutur Agustina sembari mengusap air matanya.

    Agustina bersuamikan seorang prajurit TNI yang kini bertugas di Brigade Infanteri XX Ima Jaya Keramo (IJK) Timika.

    Sebagai bukti kasih sayangnya terhadap Mama Paskalina, Agustina menyerahkan semua gajinya sebagai perawat di Puskesmas Pasar Sentral Timika untuk membantu modal usaha.

    “Saya punya harapan mama saya bisa punya ruko sendiri. Kerena mama sudah dikenal banyak orang dan langganannya juga banyak,” ujar Agustina berharap.

    Dukungan YPMAK

    Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Leonardus Tumuka sangat mengapresiasi perjuangan Mama Paskalina.

    Bagi Leonardus, Mama Paskalina Kudiai merupakan contoh atau suri tauladan bagi ‘Mama-mama Papua’ dan generasi muda Papua lainnya soal bagaimana bisa berwirausaha dan bersaing dengan orang lain tanpa merasa takut dan minder.

    “Luar biasa Mama Paskalina itu. Saya benar-benar salut. Beliau menjadi contoh dan panutan yang baik bagi orang Papua bagaimana membangun usaha mulai dari nol, ditekuni terus-menerus, akhirnya bisa menjadi besar,” kata Leonardus.

    YPMAK sebagai pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima kekerabatan suku Papua yaitu Moni, Mee/Ekagi, Damal, Dani dan Nduga juga memiliki komitmen yang besar untuk melahirkan para wirausahawan lokal melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.

    Program pemberdayaan di bidang ekonomi YPMAK direalisasikan melalui bantuan permodalan untuk kelompok kerja (pokja) kampung (desa), pelatihan-pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bekerja sama dengan pihak perbankan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) dan berbagai program riil lainnya.

    “Kami tidak menjanjikan sesuatu, tapi yang pasti kami akan perhatian Mama Paskalina. Orang-orang seperti ini yang memang pantas untuk diberikan dukungan sehingga usaha mereka bisa lebih berkembang dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat Papua lainnya,” tutur Leonardus, Doktor Pertama Suku Kamoro yang menyelesaikan studi strata tiga (S3) pada pada University of the Philipines Los Banos, Filipina, tahun 2015.

    Mulai tahun ini, YPMAK sendiri menargetkan bisa melatih dan mencetak 20 orang pelaku wirausaha dari Suku Amungme dan Kamoro.

    Guna merealisasikan program itu, YPMAK menggandeng BTN untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para wirausahawan baru.

    Diharapkan melalui program itu, pada lima tahun ke depan, YPMAK bisa melahirkan sedikitnya 100 orang wirausahawan baru di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Leonardus menyebut bumi Mimika tidak hanya kaya dengan sumber daya mineralnya, tapi juga kaya akan hasil alam lainnya seperti di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, dan lainnya.

    Berbagai hasil kekayaan alam itu bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi warga asli Papua di Mimika jika pandai mengelolanya, serta tidak takut bersaing dengan orang lain dari beragam suku bangsa.

    “Persaingan itu sebuah keniscayaan dalam era modern saat ini. Kalau mau maju dan berhasil, kita harus bisa bersaing dengan orang lain secara sehat. Niscaya pasti kita akan berhasil,” tutur Leonardus.

    Sumber : Antara

  • Tabel Angsuran KUR BTN 2025, Dapatkan Pinjaman hingga Rp500 Juta, Cek Syarat Cara Agar ACC

    Tabel Angsuran KUR BTN 2025, Dapatkan Pinjaman hingga Rp500 Juta, Cek Syarat Cara Agar ACC

    PIKIRAN RAKYAT – Memasuki tahun 2025, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

    Program ini dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha dengan pembiayaan berbunga ringan dan syarat mudah, tanpa harus memiliki agunan tambahan yang memberatkan.

    Melalui KUR BTN 2025, pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp500 juta, dengan suku bunga kompetitif mulai dari 6% efektif per tahun dan tenor fleksibel hingga 60 bulan. Program ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dengan modal terjangkau dan cicilan ringan.

    Keunggulan KUR BTN 2025

    KUR BTN 2025 menawarkan sejumlah keunggulan menarik, di antaranya:

    Plafon pinjaman tinggi, maksimal Rp500 juta Suku bunga mulai dari 6% per tahun Jangka waktu pinjaman fleksibel, dari 12 hingga 60 bulan Proses pengajuan cepat dan mudah Persyaratan ringan, termasuk untuk pelaku usaha yang belum memiliki agunan tambahan

    Program ini juga sejalan dengan target pemerintah yang menargetkan penyaluran KUR nasional hingga Rp300 triliun pada 2025.

    Syarat Mengajukan KUR BTN 2025

    Untuk mengajukan KUR BTN, beberapa syarat berikut harus dipenuhi:

    Warga Negara Indonesia dengan e-KTP yang sah. Memiliki usaha aktif minimal selama 6 bulan. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Tidak sedang menerima kredit produktif atau kredit program lainnya di luar KUR. NPWP wajib untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta. Tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai debitur macet. Memiliki legalitas usaha, seperti Surat Izin Usaha, legalitas tempat usaha, dan dokumen pendukung lain sesuai ketentuan.

    Dokumen yang Harus Disiapkan

    Calon pemohon perlu menyiapkan kelengkapan dokumen berikut:

    KTP pemohon dan pasangan (jika menikah) Kartu Keluarga (KK) Akta nikah atau surat cerai (jika berlaku) Surat izin usaha NPWP (untuk pengajuan > Rp50 juta) Rekening koran atau salinan tabungan Legalitas agunan (jika diperlukan untuk pinjaman di atas plafon kecil) Cara Mengajukan KUR BTN 2025

    Berikut langkah-langkah mengajukan KUR BTN 2025:

    Datang ke Kantor Cabang BTN Terdekat
    Calon pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi KUR di kantor cabang. Persiapkan dan Serahkan Dokumen
    Semua dokumen kelengkapan harus diserahkan kepada petugas BTN. Verifikasi Berkas
    Petugas BTN akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen. Akad Kredit dan Pencairan
    Setelah lolos verifikasi, proses akad kredit dilakukan dan dana pinjaman dicairkan ke rekening pemohon. Simulasi Angsuran KUR BTN 2025

    Berikut simulasi angsuran pinjaman KUR BTN untuk plafon Rp50 juta hingga Rp200 juta dengan bunga 6% efektif per tahun:

    Plafon Rp50 juta

    12 bulan: Rp4.303.321 per bulan 24 bulan: Rp2.216.031 per bulan 36 bulan: Rp1.521.097 per bulan 48 bulan: Rp1.174.251 per bulan 60 bulan: Rp966.640 per bulan

    Plafon Rp60 juta

    12 bulan: Rp5.163.985 per bulan 24 bulan: Rp2.659.237 per bulan 36 bulan: Rp1.825.316 per bulan 48 bulan: Rp1.409.101 per bulan 60 bulan: Rp1.159.968 per bulan

    Plafon Rp70 juta

    12 bulan: Rp6.024.649 per bulan 24 bulan: Rp3.102.442 per bulan 36 bulan: Rp2.129.536 per bulan 48 bulan: Rp1.643.951 per bulan 60 bulan: Rp1.353.296 per bulan

    Plafon Rp80 juta

    12 bulan: Rp6.885.313 per bulan 24 bulan: Rp3.545.648 per bulan 36 bulan: Rp2.433.755 per bulan 48 bulan: Rp1.878.801 per bulan 60 bulan: Rp1.546.624 per bulan

    Plafon Rp90 juta

    12 bulan: Rp7.745.977 per bulan 24 bulan: Rp3.988.854 per bulan 36 bulan: Rp2.737.974 per bulan 48 bulan: Rp2.113.651 per bulan 60 bulan: Rp1.739.952 per bulan

    Plafon Rp100 juta

    12 bulan: Rp8.606.642 per bulan 24 bulan: Rp4.432.059 per bulan 36 bulan: Rp3.042.194 per bulan 48 bulan: Rp2.348.501 per bulan 60 bulan: Rp1.933.280 per bulan

    Plafon Rp150 juta

    12 bulan: Rp12.909.963 per bulan 24 bulan: Rp6.648.088 per bulan 36 bulan: Rp4.563.291 per bulan 48 bulan: Rp3.522.752 per bulan 60 bulan: Rp2.899.920 per bulan

    Plafon Rp200 juta

    12 bulan: Rp17.213.284 per bulan 24 bulan: Rp8.864.118 per bulan 36 bulan: Rp6.084.388 per bulan 48 bulan: Rp4.697.002 per bulan 60 bulan: Rp3.866.560 per bulan

    Plafon Rp250 juta

    Tenor 12 bulan: Rp21.500.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp11.000.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp7.600.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp5.800.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp4.800.000 per bulan

    Plafon Rp300 juta

    Tenor 12 bulan: Rp25.800.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp13.200.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp9.100.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp7.000.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp5.700.000 per bulan

    Plafon Rp350 juta

    Tenor 12 bulan: Rp30.000.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp15.400.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp10.600.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp8.200.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp6.700.000 per bulan

    Plafon Rp400 juta

    Tenor 12 bulan: Rp34.400.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp17.600.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp12.100.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp9.400.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp7.700.000 per bulan

    Plafon Rp450 juta

    Tenor 12 bulan: Rp38.700.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp19.800.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp13.700.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp10.600.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp8.600.000 per bulan

    Plafon Rp500 juta

    Tenor 12 bulan: Rp43.000.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp22.000.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp15.200.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp11.700.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp9.600.000 per bulan

    Simulasi di atas menggunakan asumsi bunga efektif 6% per tahun dan cicilan tetap hingga akhir tenor.

    KUR BTN 2025, Solusi UMKM Meningkatkan Usaha

    Program KUR BTN 2025 menjadi salah satu pilihan strategis bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan produktif dengan bunga rendah. Dengan proses yang cepat, persyaratan yang sederhana, serta cicilan yang ringan, pinjaman ini memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tanpa tekanan beban angsuran yang berat.

    Mengoptimalkan kesempatan ini dapat menjadi langkah awal membangun usaha yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di era ekonomi 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Ara Bocorkan Cara Ketahui Pengembang Nakal dengan Modus Harga Murah – Page 3

    Menteri Ara Bocorkan Cara Ketahui Pengembang Nakal dengan Modus Harga Murah – Page 3

    Kasus pengembang atau developer nakal turut menjadi perhatian. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 4.000 developer yang menjadi rekanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat sempat ada 120.000 sertifikat rumah yang belum diterbitkan oleh developer-developer nakal tersebut. Angka itu tercatat pada 2019 lalu.

    “Jadi sebenarnya waktu kita ditugaskan Pak Menteri sejak 2019 kita menemukan hal ini yaitu terdapat ada 120 ribu rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN belum memiliki sertifikat. Ada yang developernya raib, ada yang masih ada, sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer,” kata Nixon, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Secara bertahap, BTN mulai memproses sertifikat yang tertahan itu. Pada kurun waktu 2019-2024, sebanyak 80 ribu sertifikat sudah rampung diproses. Sisanya, ditarget bisa rampung hingga penghujung 2027 mendatang.

    Tahapannya, 15.000 sertifikat akan diselesaikan pada 2025 ini. Kemudian, 15.000 sertifikat lainnya juga akan diproses pada 2026, tahun depan. Sementara itu, sisanya akan diproses pada 2027 mendatang.

    “Kenapa ada yang cukup lama? teman-teman pasti nanya, karena memang ada yang sengketa hukum juga. Jadi ada double sertifikat, induknya, kemudian segala macam,” tuturnya.

    “Nah ini case ini terjadi pada umumnya adalah di developer-developer yang tidak bertanggung jawab atau ada kerjasama dengan notaris yang juga bermasalah,” sambung Nixon.