Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    BTN telah menurunkan bunga KPR non-subsidi menjadi 2,65 persen untuk periode 3-5 tahun awal, dari sebelumnya 3 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menurunkan bunga kreditnya, mengikuti suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang berada di level 5,00 persen pada Agustus 2025.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan BTN telah menurunkan bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) non-subsidi menjadi 2,65 persen untuk periode 3-5 tahun awal, dari sebelumnya 3 persen.

    “Kalau KPR non-subsidi, ya lima tahun pertama, tiga tahun pertama, memang bunganya kan rendah. Bahkan kita ada program hari ini 2,65 persen setelah pake bunga baru, fixed rate tiga tahun,” ujar Nixon dalam Public Expose Live di Jakarta, Rabu.

    Sementara untuk KPR subsidi, Ia mengatakan bunga kreditnya tidak dapat diturunkan, karena mengikuti ketetapan pemerintah sebesar 5 persen.

    “Kalau KPR subsidi kan tidak bisa dipangkas, sudah 5 persen ketentuannya. Dan BTN paling besar di sana (kreditnya),” ujar Nixon.

    Dalam kesempatan ini, Ia mengatakan perseroan telah menurunkan bunga dana (cost of fund) sebanyak dua kali sepanjang tahun ini, yang mana bunga kredit komersial dan korporasi saat ini telah berada di level single digit.

    “Yang pasti sudah mulai turun, terus kita dorong turun sampai akhir tahun. Kami sudah memutuskan dua kali ALCO (Assets and Liabilities Committee), memutuskan penurunan bunga dana rate,” ujar Nixon.

    Direktur Finance & Strategy BTN Nofry Rony mengatakan perseroan telah melakukan penyesuaian bunga kredit, seiring dengan BI-Rate yang telah diturunkan oleh BI hingga berada di level 5,00 persen pada Agustus 2025.

    “Bunga-bunga promote sudah kita adjust. Sekarang 2,65 persen dari sebelumnya masih di atas 3 persen,” ujar Nofry.

    Selain BI-Rate, Ia menjelaskan hal yang diperhatikan oleh perseroan dalam menurunkan bunga kredit, di antaranya strategi perseroan untuk mendorong pertumbuhan kredit, strategi menghadapi persaingan, serta struktur biaya dana perseroan.

    “Karena suku bunga acuan turun, tentu harapan kita bunga DPK (Dana Pihak Ketiga) juga turun, sehingga kita bisa menurunkan suku bunga kredit,” ujar Nofry.

    Pada semester I-2025, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh 6,8 persen (yoy) menjadi Rp376,11 triliun, dari sebesar Rp352,06 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan kredit ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan, yang naik 6,2 persen (yoy) menjadi Rp317,77 triliun pada semester I-2025, dan sektor non-perumahan yang naik 10,5 persen (yoy) menjadi Rp58,34 triliun.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen (yoy) menjadi Rp182,17 triliun, sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan tumbuh 8,8 persen (yoy) menjadi Rp110,72 triliun pada semester I-2025.

    Pada semester I-2025, pertumbuhan kredit BTN menghasilkan pendapatan bunga kredit yang naik 23,5 persen (yoy) menjadi Rp18,50 triliun, atau melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar persen 2,3 (yoy) berkat upaya mengatur ulang struktur pendanaan.

    Seiring dengan itu, perseroan membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen (yoy) pada semester I-2025. Sedangkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025.

    Atas capaian tersebut, BTN membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025, atau tumbuh double digit 13,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,5 triliun.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN target kredit tumbuh capai 9 persen seiring tambahan KPR Subsidi

    BTN target kredit tumbuh capai 9 persen seiring tambahan KPR Subsidi

    Realisasi KPR Subsidi nasional masih di angka 121.000 unit rumah, sedangkan BTN sudah menyalurkan hampir 100.000 atau 78 persen dari total nasional.

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menargetkan kredit dapat tumbuh mencapai kisaran 7-9 persen year on year (yoy) pada tahun 2025, atau meningkat dari target sebelumnya sekitar 7-8 persen (yoy).

    Kenaikan target itu seiring adanya penambahan kuota Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta dukungan kebijakan pemerintah di sektor perumahan.

    “Pertumbuhan kredit pada 2025 kami harapkan berada di kisaran 7-9 persen (yoy), sejalan dengan adanya tambahan kuota KPR FLPP menjadi 350.000 unit pada akhir Juni yang lalu,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam Public Expose Live, di Jakarta, Rabu.

    Nixon meyakini penambahan kuota KPR FLPP akan memberikan ruang tambahan bagi perseroan untuk menyalurkan KPR Subsidi, tercatat kuota KPR FLPP ditambah menjadi 350.000 unit pada tahun 2025, dari sebelumnya sebanyak 220.000 unit.

    “Realisasi KPR Subsidi nasional masih di angka 121.000 unit rumah, sedangkan BTN sudah menyalurkan hampir 100.000 atau 78 persen dari total nasional. Kami berharap ada dorongan positif dari kuota yang lebih banyak tahun ini,” ujar Nixon.

    Selain itu, BTN berharap dukungan kebijakan pemerintah berupa aturan baru terkait maksimal penghasilan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima program FLPP dapat membantu mendongkrak permintaan KPR Subsidi, sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit BTN secara keseluruhan.

    “Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

    Hingga semester I-2025, BTN membukukan penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp376,11 triliun, atau tumbuh 6,8 persen (yoy) dari sebesar Rp352,06 triliun pada periode sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan kredit ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan yang naik 6,2 persen (yoy) menjadi Rp317,77 triliun, dan sektor non-perumahan (non-housing loan) yang naik 10,5 persen (yoy) menjadi Rp58,34 triliun pada semester I-2025.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen (yoy) menjadi Rp182,17 triliun, sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan bertumbuh 8,8 persen (yoy) menjadi Rp110,72 triliun pada semester I-2025.

    Hingga semester I-2025, pertumbuhan kredit BTN menghasilkan pendapatan bunga kredit (interest income) yang naik 23,5 persen (yoy) menjadi Rp18,50 triliun, atau melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar 2,3 persen (yoy) berkat upaya BTN mengatur ulang struktur pendanaannya.

    Seiring dengan itu, perseroan mampu membukukan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen (yoy) pada semester I-2025. Sedangkan margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) tercatat naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025.

    “Atas pencapaian tersebut, BTN berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025, bertumbuh double digit sebesar 13,6 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun,” ujar Nixon.

    Di sisi perolehan dana pihak ketiga (DPK), BTN mencatat pertumbuhan DPK sebesar 11,2 persen (yoy) menjadi Rp406,38 triliun pada semester I-2025, dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp365,38 triliun.

    Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK sejalan dengan upaya perseroan untuk terus memperkuat mesin pendanaan, terutama dana murah atau Current Accout Saving Account (CASA) yang berasal dari segmen ritel dan institusi.

    Pertumbuhan dana murah tidak terlepas dari upaya perseroan menggencarkan akuisisi pengguna baru dan transaksi aplikasi Bale by BTN, yang mencatat peningkatan jumlah user mencapai 2,7 juta pada akhir semester I-2025, atau naik 68,8 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 1,6 juta user.

    Sedangkan jumlah transaksi Bale by BTN telah menembus 931,5 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp43,1 triliun selama paruh pertama tahun 2025.

    Pewarta: Muhammad Heriyanto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ikuti BI-Rate, BTN turunkan bunga kredit KPR jadi 2,65 persen

    BTN luncurkan Digital Store di Bursa Efek Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka BTN Digital Store di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta.

    Direktur Network & Retail Funding BTN Rully Setiawan mengatakan Digital Store tersebut bukan sekadar pengganti kantor cabang konvensional, melainkan wajah baru transformasi BTN dalam menghadirkan layanan perbankan yang lebih efisien.

    Kehadiran Digital Store merupakan jawaban BTN atas perubahan perilaku nasabah karena nasabah masa kini tidak hanya menginginkan layanan keuangan yang cepat dan praktis, tetapi juga pengalaman digital yang seamless.

    “Melalui BTN Digital Store, nasabah bisa merasakan masa depan perbankan. Kalau kita pernah mendengar Banking 4.0, inilah bentuknya. Digital Store adalah experience center, bukan sekadar kantor cabang. Di sini, layanan perbankan berpadu dengan kebutuhan sehari-hari dalam satu ekosistem,” ujar Rully dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Rully menuturkan BTN Digital Store menghadirkan konsep layanan mandiri (self-service) dan superstaff.

    Nasabah dapat membuka rekening hanya dalam 3-5 menit melalui mesin digital, mengganti kartu debit dalam 2 menit, mengurus transaksi perbankan dengan autentikasi biometrik, hingga mengakses fasilitas KPR dengan sistem paperless.

    Kemudian, kehadiran superstaff memastikan pengalaman digital nasabah tetap nyaman dengan adanya pendampingan bila diperlukan.

    “Superstaff di BTN Digital Store membantu menghadirkan pengalaman yang seamless, lebih efisien dan lebih cepat karena petugas ini sekaligus meng-handle fungsi teller, customer service, dan sales dengan pelayanan yang lebih dipersonalisasikan,” terangnya.

    Berbeda dengan cabang konvensional yang fokus pada transaksi, Digital Store BTN berfungsi sebagai pusat interaksi digital.

    BTN menghadirkan ekosistem gaya hidup dengan menggandeng mitra strategis, seperti MyGrapari Telkomsel menjadi Grapari pertama di luar premises Telkomsel, Rejuve penyedia minuman sehat premium, serta Recharge untuk layanan penyewaan powerbank.

    “Dengan kolaborasi ini, Digital Store bukan hanya tempat bertransaksi, tapi juga ruang engagement BTN dengan komunitas modern,” tambah Rully.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) Iding Pardi mengatakan, pihaknya selaku mitra kerja BTN menyambut baik kehadiran BTN Digital Store di Gedung BEI.

    Menurutnya, inovasi digital ini mengutamakan experience dan pelayanan yang baik untuk nasabah agar semakin aware dan familiar dengan layanan digital.

    “Kehadiran BTN Digital Store di BEI yang merupakan jantung finansial Indonesia melengkapi mitra perbankan lainnya yang juga telah membuka kantor di sini. Mudah-mudahan kerja sama ini dapat membawa kemajuan bersama,” ujar Iding dalam sambutannya.

    Dengan menghadirkan experience baru bagi nasabah, BTN berharap Digital Store dapat mendukung penguatan mesin pendanaan, terutama yang berasal dari segmen ritel.

    Hingga semester I 2025, BTN membukukan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp406,38 triliun, bertumbuh 11,2 persen secara tahunan (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp365,38 triliun.

    BTN Digital Store di BEI menyusul dua Digital Store lainnya yang telah muncul lebih awal, yaitu Kantor Cabang Jakarta Kuningan serta Kantor Cabang Pembantu di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

    Selain itu, BTN juga telah mendirikan sembilan Digital Store non-permanen, di antaranya terletak di Surabaya, Yogyakarta, PIK Jakarta, dan Solo.

    Hingga akhir 2025, BTN menargetkan pembukaan 24 Digital Store di berbagai lokasi strategis, mulai dari pusat bisnis, kampus, hingga kawasan publik yang digital savvy.

    Tujuannya jelas, mempercepat akuisisi nasabah baru, meningkatkan transaksi digital melalui aplikasi Bale by BTN, serta memperkuat citra BTN sebagai bank yang adaptif dan dekat dengan gaya hidup digital.

    “Dalam tiga tahun ke depan, kita berharap dapat membuka 100 BTN Digital Store, karena ini adalah masa depan layanan BTN. Cabang konvensional tetap ada, tetapi Digital Store hadir untuk menjawab kebutuhan generasi baru nasabah yang ingin semua serba digital, cepat, dan efisien. Ini adalah langkah nyata BTN memperkuat transformasi menuju bank yang lebih modern dan relevan,” tutup dia.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aset BTN Syariah tumbuh 18 persen jelang proses akhir “spin-off”

    Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat, UUS BTN membukukan kinerja positif menjelang proses akhir spin-off menjadi BUS dengan aset tumbuh 18,0 persen year on year (yoy) menjadi Rp65,56 triliun hingga akhir Juni 2025.

    “Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun peningkatan aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah ditopang oleh ekspansi pembiayaan yang konsisten.

    Nilai penyaluran pembiayaan BTN Syariah mencapai Rp48,46 triliun atau meningkat sebesar 17,0 persen yoy dibandingkan semester I 2024 yang mencapai Rp41,41 triliun.

    Menurut perseroan, kepercayaan masyarakat juga terus meningkat, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

    Penghimpunan DPK BTN Syariah mencapai Rp55,23 triliun pada akhir paruh pertama 2025, tumbuh 19,8 persen yoy dibandingkan Rp46,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Dengan kinerja positif ini, total laba bersih yang dibukukan BTN Syariah mencapai Rp401 miliar pada akhir Juni 2025 atau naik 8,3 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp370 miliar.

    Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana BTN untuk melakukan spin off melalui akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai cangkang bank umum syariah (BUS).

    Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin off ini juga telah memperoleh persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.

    BTN Syariah segera memasuki babak baru seiring proses akhir spin-off yang mendekati tahap akhir, dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) setelah penggabungan dengan BVIS sebagai perusahaan cangkang.

    Sebelumnya, BTN resmi mengakuisisi 99,99 persen saham BVIS pada Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, BVIS menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025.

    RUPSLB tersebut menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN). Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    Selain itu, RUPSLB BVIS juga telah menyetujui susunan direksi baru di mana Alex Sofjan Noor ditunjuk untuk mengisi jabatan Direktur Utama.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN membukukan laba bersih Rp1,7 triliun akhir semester I-2025

    BTN membukukan laba bersih Rp1,7 triliun akhir semester I-2025

    Di tengah berbagai tantangan makroekonomi dan persaingan yang ketat di industri perbankan, BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik….

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp1,7 triliun pada akhir semester I-2025 atau tumbuh 13,6 persen secara year on year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun.

    “Di tengah berbagai tantangan makroekonomi dan persaingan yang ketat di industri perbankan, BTN berhasil mencatatkan profitabilitas yang membaik berkat strategi yang dijalankan secara konsisten dan terus melaksanakan fungsi intermediasinya untuk menggerakkan perekonomian rakyat, terutama dari sektor perumahan,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Adapun pertumbuhan laba bersih BTN ditopang oleh pendapatan bunga kredit yang naik 23,5 persen yoy menjadi Rp18,50 triliun hingga Juni 2025, melampaui pertumbuhan biaya bunga yang sebesar 2,3 persen yoy.

    Pertumbuhan tersebut menghasilkan pendapatan bunga bersih sebesar Rp9,34 triliun atau naik 55,1 persen yoy hingga semester I-2025.

    Selanjutnya, margin bunga bersih (net interest margin/NIM) naik 139 basis poin (bps) menjadi 4,4 persen per akhir Juni 2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,0 persen.

    Adapun cost to income ratio (CIR) membaik ke level 43,8 persen dari sebelumnya 58,8 persen. Hal ini menunjukkan proses bisnis yang semakin efisien.

    Dari sisi perolehan dana masyarakat, dana pihak ketiga (DPK) BTN tumbuh 11,2 persen yoy menjadi Rp406,38 triliun hingga semester I-2025 dari sebelumnya Rp365,38 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

    Perseroan mencatat, laju DPK BTN tersebut berada di atas pertumbuhan DPK industri perbankan yang sebesar 6,6 persen yoy per akhir Juni 2025.

    Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK BTN sejalan dengan upaya perseroan untuk terus memperkuat mesin pendanaan, terutama dana murah (current account saving account/CASA) yang berasal dari segmen ritel dan institusi.

    Pertumbuhan dana murah BTN juga tidak terlepas dari upaya perseroan menggencarkan akuisisi pengguna baru dan transaksi aplikasi Bale by BTN.

    Secara keseluruhan, jumlah pengguna (user) Bale by BTN telah mencapai 2,7 juta hingga akhir semester I-2025 atau naik 68,8 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 1,6 juta.

    Sedangkan jumlah transaksi Bale by BTN telah menembus 931,5 juta dengan nilai transaksi sebesar Rp43,1 triliun selama semester I-2025.

    Menurut Nixon, lonjakan pengguna Bale by BTN merefleksikan kepercayaan dan kenyamanan masyarakat terhadap super app yang didesain untuk melayani ekosistem perumahan dan gaya hidup masa kini yang dinamis.

    Sementara itu dari sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tercatat tumbuh 6,8 persen yoy menjadi Rp376,11 triliun hingga semester I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp352,06 triliun.

    Penyaluran kredit hingga Juni 2025 ditopang pertumbuhan kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan yang meningkat 6,2 persen yoy menjadi Rp317,77 triliun, serta sektor non-perumahan (non-housing loan) yang naik 10,5 persen yoy menjadi Rp58,34 triliun.

    Di sektor perumahan, KPR subsidi naik 6,5 persen menjadi Rp182,17 triliun. Sedangkan KPR non-subsidi secara keseluruhan bertumbuh 8,8 persen menjadi Rp110,72 triliun.

    “BTN berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan perumahan nasional dengan menyediakan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah, termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan turut menggerakkan perekonomian dari sektor perumahan,” kata Nixon.

    Seiring dengan pertumbuhan kredit/pembiayaan serta dana masyarakat, BTN pun membukukan total aset sebesar Rp484,96 triliun hingga semester I-2025. Jumlah aset ini tumbuh 6,4 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp455,60 triliun.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Video: RUPSLB Restui “Kelahiran” Bank Syariah Nasional

    Video: RUPSLB Restui “Kelahiran” Bank Syariah Nasional

    Jakarta, CNBC Indonesia –PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN mengumunkan kalau hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah di menara BTN pada Senin, 20 Agustus 2025 menyetujui perubahan nama PT Bank Victoria Syariah menjadi PT Bank Syariah Nasional. Persetujuan ini merupakan kelanjutan dari pemisahan atau spin off unit usaha syariah, BTN yang kini portofolionya melebur di Bank Syariah Nasional.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia (Jumat, 22/08/2025) berikut ini.

  • Sah! Bank Victoria Syariah Berubah Nama Jadi Bank Syariah Nasional

    Sah! Bank Victoria Syariah Berubah Nama Jadi Bank Syariah Nasional

    Jakarta –

    Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Nixon LP Napitupulu buka suara soal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Victoria Syariah (BVIS). Menurut Nixon, telah disepakati bahwa Bank Victoria Syariah berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN).

    RUPSLB merupakan kelanjutan dari proses spin off BTN Syariah menjadi Bank Umum Syariah dengan menggunakan BVIS sebagai perusahaan cangkang. Ke depan nama BSN akan dipakai oleh BTN Syariah setelah melalui proses perizinan penggunaan oleh regulator.

    “(Hasil RUPSLB) satu, perubahan nama dari Bank Victoria Syariah menjadi Bank Syariah Nasional. Kedua, ada beberapa perubahan anggaran dasar di dalamnya. Karena anggaran dasar BVIS tuh agak berbeda dengan anggaran dasar Bank-Bank BUMN,” ujar Nixon di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).

    Menurutnya perlu ada penyesuaian anggaran dasar karena pada akhirnya BSN merupakan milik negara. “Jadi kita sesuaikan, karena ini ujungnya milik negara kan. Bukan milik keluarga gitu. Jadi pasti anggaran dasarnya banyak yang di-adjust,” tambah Nixon.

    Jajaran direksi dan komisaris BSN juga telah ditetapkan. Jabatan Direktur Utama diisi oleh Alex Sofjan Noor yang sebelumnya menjabat Project Director Tim Strategi Pengembangan Syariah Bank Tabungan Negara (BTN). Sementara Komisaris Utama diisi oleh Bahrullah Akbar eks anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

    “Direksinya juga udah ditetapkan. Dirutnya Pak Alex Sofjan Noor, orang BTN. Kemudian komutnya Bahrullah Akbar, bekas BPK dulunya,” sebut dia.

    Nixon membenarkan nama BSN sudah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Danantara Indonesia pernah mengkomunikasikan perubahan ini kepada Prabowo.

    “Iya iya, Danantara pernah komunikasi ke Pak Presiden, jadi Bank Syariah Nasional. Kita harapannya menjadi Bank Syariah nomor dua terbesar lah,” tutup Nixon.

    Tonton juga video “Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN” di sini:

    (kil/kil)

  • Bos Bank BUMN Buka Suara soal Penghapusan Tantiem

    Bos Bank BUMN Buka Suara soal Penghapusan Tantiem

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto memastikan tantiem untuk komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihapus. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan, di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Dalam pidatonya, ia tak segan meminta jajaran komisaris BUMN mundur jika tidak sepaham tentang penghapusan tantiem. Karena menurutnya, tantiem hanya akal-akalan semata komisaris BUMN untuk meraup keuntungan.

    Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Hery Gunardi, hanya menjawab singkat. Menurutnya, tantiem menjadi tugas para pemegang saham.

    “Tantiem tugasnya pemegang saham, bukan kita,” kata Hery kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    Adapun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR RI bersama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Komisi VI turut menyoroti isu tantiem tersebut.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, menekankan kebijakan tantiem tidak menurunkan kinerja Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Pasalnya, Himbara menyumbang dividen yang besar terhadap negara.

    “Dengan kemarin ada statement ada tantiem, ini kan cukup membikin wadidaw-wadidaw baik di seluruh insan BUMN. Nah saya mencoba melihat data capaian dividen yang diberikan oleh Himbara kepada negara, baik dari BRI di Rp 25,7 triliun, kemudian Mandiri Rp 17,1 triliun, BNI Rp 6,2 triliun, BTN Rp 420 miliar,” jelasnya dalam RPD bersama Himbara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Yang kami khawatirkan itu, dengan adanya gejolak atau statement yang seperti itu, ini jangan kemudian ini menurunkan performa daripada performa Himbara. Karena target capaian dividen yang diharapkan di tahun 2025 ini untuk kemudian bisa direalisasikan di 2026 itu kami harapkan tetap bisa meningkat. Jangan kemudian ini menurunkan motivasi daripada seluruh teman-teman di Himbara,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Roeslani, memastikan komisaris BUMN tidak lagi mendapat tantiem. Rosan menyebut, Danantara juga sudah memangkas jajaran komisaris. Untuk struktur komisaris di perbankan BUMN misalnya, ia menyebut telah melakukan pemangkasan menjadi 5-6 dari sebelumnya berjumlah belasan.

    “Tantiem untuk komisaris sudah kita hilangkan dan juga untuk direksi-komisaris, perhitungan tantiemnya hanya didasarkan, hanya dari operasional atau pendapatan perusahaan tersebut,” ujar Rosan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memastikan tantiem komisaris dan direksi BUMN dihapus. Ia menegaskan, direksi dan komisaris yang tidak setuju bisa mengundurkan diri jika tidak setuju dengan keputusannya.

    Pasalnya, Prabowo menyebut ada komisaris yang hanya mengikuti rapat sebulan sekali, tetapi menerima tantiem puluhan miliar. Ia juga menilai, tantiem hanya akal-akalan semata. Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato Rancangan Undang-undang APBN 2026 dan Nota Keuangan, di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    “Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia tidak menerima Tantiem, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka,” tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Tonton juga video “Dasco Benarkan Tantiem BUMN Dihapus Bisa Hemat hingga Rp 18 T” di sini:

    (kil/kil)

  • Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

    Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

    Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyampaikan QRIS resmi dapat digunakan di Jepang mulai 17 Agustus 2025, atau bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan ke-80 RI. Hal ini menandai perluasan QRIS ke luar Asean, setelah sebelumnya dengan Thailand, Malaysia, dan Singapura.

    Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, sejak diluncurkan enam tahun lalu, QRIS telah menjadi game changer bagi ekosistem pembayaran digital dan memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia, yang kini telah mencapai 57 juta pengguna.

    “Pengembangan inovasi fitur QRIS secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memperluas akseptasi dan mendukung inklusi ekonomi dan keuangan digital. Salah satu inovasi dimaksud adalah QRIS Antarnegara,” kata Perry dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).

    Menurutnya, inisiasi ini menjadi bukti komitmen BI dan industri sistem pembayaran Indonesia untuk terus memperluas jaringan pembayaran digital di kancah internasional. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan mudah bertransaksi lintas negara.

    Pada tahap awal, Perry menyebut masyarakat Indonesia dapat menggunakan QRIS di 35 merchants di Jepang dengan memindai JPQR Global menggunakan aplikasi pembayaran domestik.

    Aplikasi pembayaran domestik yang dimaksud yakni PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank CIMB Niaga Tbk., PT Bank Mega Tbk., PT Bank Sinarmas Tbk., PT Espay Debit Indonesia Koe, PT Dompet Anak Bangsa, dan PT Netzme Kreasi Indonesia.

    Kemudian, PT Bank Permata Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Pembangunan Daerah Bali, PT Bank Syariah Indonesia Tbk., PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank Tabungan Negara Tbk., dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

    Selanjutnya, PT Finnet Indonesia, PT Airpay International Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk., dan PT MNC Teknologi Nusantara.

    Adapun, perluasan QRIS ini merupakan sinergi BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Harapannya, perluasan layanan ini dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi transaksi bagi masyarakat, serta meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang.

    Perry mengatakan, jangkauan merchant di Jepang ke depannya akan terus diperluas. Dengan begitu, masyarakat Indonesia semakin mudah bertransaksi di Jepang menggunakan QRIS.

    Selanjutnya, implementasi juga akan akan diperluas kepada merchant di Indonesia sehingga masyarakat dari Jepang dapat bertransaksi di Indonesia dengan memindai QRIS menggunakan aplikasi pembayaran dari negaranya.

    BI mencatat hingga Juni 2025, implementasi QRIS Antarnegara menunjukkan hasil positif. Kerja sama QRIS Antarnegara dengan Thailand tercatat mencapai 994.890 transaksi dengan nominal sebesar Rp437,54 miliar sejak diluncurkan Agustus 2022.

    Volume transaksi QRIS Antarnegara Indonesia-Malaysia mencapai 4,31 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp1,15 triliun sejak diluncurkan Mei 2023.

    QRIS Antarnegara dengan Singapura yang diluncurkan pada tanggal 17 November 2023 pun telah mencatatkan 238.216 transaksi dengan nominal sebesar Rp77,06 miliar.

  • Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV Nasional 16 Agustus 2025

    Galaknya Prabowo pada BUMN: Hapus Tantiem Boros, Wamen Jadi CCTV
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Di mimbar pidato perdananya sebagai Presiden RI di MPR, Prabowo Subianto tampil galak terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut terus merugi tapi memanjakan para dewan direksi.
    Prabowo menyampaikan pidato kenegaraannya di sidang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025), sore kemarin.
    Prabowo mengupas habis masalah BUMN yang terus-menerus merugi.
    Tapi di sisi lain, Prabowo heran dewan direksi dan komisaris BUMN mendapatkan tantiem, atau duit penghargaan yang nilainya bisa menyentuh Rp 40 miliar per tahun.
    Dikutip dari Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2009, tantiem memiliki pengertian penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba, atau diberikan kepada direksi dan dewan komisaris persero apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian.
    “Saudara-saudara, masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” ujar Prabowo.
    Atas dasar ini juga, Prabowo menghapus klausul tantiem ini.
    “Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget! Saya potong, setengah komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.
    Prabowo mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada Danantara untuk tidak memberikan tantiem kepada direksi yang perusahaannya merugi.
    Selain itu, kata Prabowo, kalaupun suatu perusahaan BUMN mengalami keuntungan, untungnya harus nyata.
    “Untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu, keberatan, segera berhenti saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
     
    Atas penghapusan tantiem ini dari BUMN yang merugi, Prabowo menantang para direksi dan komisaris yang tidak menerima sistem baru tersebut.
    Karena menurut Prabowo, hal yang tidak masuk akal adalah perusahan merugi tetapi foya-foya membayar kinerja direksi yang tak mampu membuat perusahaan untung.
    Sebab itu, Prabowo menantang bagi direksi dan komisaris yang keberatan tak ada tantiem untuk mundur dari jabatan.
    “Tapi, ini serius, tidak masuk akal. Jadi, direksi dan komisaris, kalau keberatan tidak bersedia tidak menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” ujar Prabowo.
    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad turut mengaminkan kebijakan Prabowo atas penghilangan tantiem bagi BUMN yang merugi.
    Dia mengatakan, kebijakan itu bisa menghemat pengeluaran negara hingga Rp 18 triliun.
    Dasco yang merupakan Ketua Harian Partai Gerindra ini menyebut, tidak hanya tantiem yang dihilangkan, Prabowo juga memangkas jumlah komisaris perusahaan BUMN.
    “Ya, “Ya, memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu setengah bulan yang lalu. Bahwa pertama, pengurangan jumlah komisaris, itu lebih dari separuh komisaris di satu BUMN jumlahnya dikurangi,” ujar Dasco.
    “Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan. Dan itu, kalau saya tidak salah, ada penghematan sekitar Rp 17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada,” sambung dia.
    Selain itu, Dasco juga mengungkapkan strategi Prabowo menempatkan 30 wakil menteri menjadi komisaris BUMN.
    Dia mengatakan, para wamen tersebut tak hanya untuk gaya-gayaan dan mendapat penghasilan lebih dari jabatan komisaris.
    Tetapi juga untuk menjadi “CCTV” Prabowo mengawasi kinerja BUMN yang selama ini terus merugi.
    Para wamen ini juga disebutkan tidak mendapatkan tantiem sebagai komisaris.
    “Justru memang wamen-wamen itu ditaruh oleh Presiden untuk perpanjangan tangan pemerintah,” imbuh dia.
    Berikut ini daftar 30 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di BUMN:
    1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).
    2. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    3. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero).
    4. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk.
    5. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).
    6. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan – Komisaris Utama PT Dahana (Persero).
    7. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
    8. Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – Komisaris PT Citilink Indonesia.
    9. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    10. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel).
    11. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero).
    12. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
    13. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    14. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    15. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
    16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan – Komisaris PT Pertamina Bina Medika.
    17. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
    18. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).
    19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero).
    20. Komjen Pol (Purn) Suntana – Wakil Menteri Perhubungan – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
    21. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    22. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    23. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
    24. Christina Aryani – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
    25. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
    26. Eko Suhariyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
    27. Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia.
    28. Ferry Juliantono – Wakil Menteri Koperasi – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga.
    29. Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi.
    30. Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri – Komisaris PT Pertamina International Shipping.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.