Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Bos BTN Buka Suara soal Penyerapan Duit Pemerintah Rp 25 Triliun

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya disebut akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” terang Nixon usai menghadiri investor meeting dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025.

    Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” ujar Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelas Nixon.

    Dalam kesempatan yang sama, Purbaya mengatakan akan menarik sisa dana jika BTN tidak bisa menyerap 100% penempatan dari pemerintah.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya.

    (aid/hns)

  • Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Kucuran Rp200 Triliun ke Himbara Beri Angin Segar ke Industri Waralaba

    Bisnis.com, TANGERANG — Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) menyebut likuiditas senilai Rp200 triliun yang dikucurkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke bank pelat merah menjadi angin segar bagi industri waralaba (franchise).

    Ketua Umum Perhimpunan WALI Levita Ginting Supit menyebut, dana jumbo yang ditempatkan di himpunan bank milik negara (Himbara) itu dapat mendukung industri waralaba pada tahun depan.

    Levita menilai kucuran dana tersebut membuka peluang besar bagi pelaku waralaba untuk memperluas bisnis dan meningkatkan daya saing. 

    “Kalau kami sih optimis [bisnis franchise] tahun depan lebih besar daripada tahun ini, ya,” kata Levita saat ditemui Bisnis seusai acara Franchise & License Expo Indonesia (FLEI) Business Show di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) PIK 2, Tangerang, Banten, Jumat (10/10/2025).

    Sebab, menurut Levita, kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara memberikan harapan baru di tengah tantangan ekonomi global dan domestik yang selama ini membayangi perkembangan bisnis, termasuk waralaba.

    “Karena kan kita lihat nih dengan ada menteri yang baru [Menkeu Purbaya], dia kan menggelontarkan dana Rp200 triliun untuk men-support bisnis-bisnis yang ada di Indonesia supaya bisa lebih bergerak lagi,” tuturnya.

    WALI optimistis pertumbuhan ekonomi ke depan akan semakin membaik, seiring adanya kebijakan penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara.

    “Dan itu buat kami optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan lebih baik lagi. Ada secercahlah dengan hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah baru pada saat ini,” tuturnya.

    Di sisi lain, pengetatan belanja pemerintah menjadi salah satu tantangan bagi industri waralaba pada tahun ini. Kendati begitu, Levita menuturkan bahwa pentingnya inovasi dan efisiensi agar industri ini tetap bertahan.

    “Itu tentu tantangan ya karena pemerintah lagi mengerem budget-nya. Memang itu menjadi satu kendala buat kita, tapi kan kita cari solusinya seperti apa, dengan keterbatasan dana yang digelontorkan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Seiring adanya efisiensi belanja pemerintah, Levita menyampaikan bahwa industri waralaba tetap bisa bertahan karena tingkat kreativitas pelaku usahanya tinggi, dan mereka mampu mencari solusi alternatif.

    Dia menuturkan, salah satu caranya adalah dengan tidak menaikkan harga jual, meski harga bahan baku naik. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli konsumen.

    Selain itu, pelaku waralaba juga bisa menjual paket hemat dengan harga yang terjangkau, agar produk tetap diminati di tengah kondisi ekonomi lesu.

    “Jadi bisnis franchise itu adalah kreativitasnya tinggi. Jadi banyak cara yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menginjeksi likuiditas ke lima himbara dengan dana pemerintah total Rp200 triliun yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI).

    Perinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mendapatkan kucuran Rp55 triliun, sebagaimana juga masing-masing PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI (BBRI).

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mendapatkan kucuran senilai Rp25 triliun dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) senilai Rp10 triliun. 

  • Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Serapan Dana BTN Rendah, Purbaya Bakal Geser Rp 15 T ke Bank Lain

    Bogor –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun yang gagal disalurkan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu bank yang serapannya masih rendah adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

    Purbaya mengatakan BTN mendapatkan jatah Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Melihat kondisi terkini, serapannya kemungkinan hanya Rp 10 triliun dan Rp 15 triliun sisanya akan didistribusikan ke bank lain.

    “Kita perkirakan dengan keadaan sekarang, dari angka yang terakhir sih bisa Rp 10 (triliun). Mungkin Rp 15 (triliun) saya akan distribusi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa setiap juga,” kata Purbaya secara online dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

    Padahal, kata Purbaya, BTN menjadi bank yang paling optimistis untuk menyerap penempatan dana, namun kenyataannya berbeda.

    “Seingat saya mereka yang paling optimis tadinya bahwa dari Rp 25 triliun itu kurang, sebentar lagi akan habis. Dari data terakhir ternyata seperti itu,” ucapnya.

    Kendati demikian, Purbaya masih menanti hasil pertemuan dengan pimpinan BTN untuk menentukan langkah yang akan diambil terkait penempatan dana pemerintah di bank tersebut.

    “Saya akan tanya ke mereka, bisa nggak mereka menyerap yang sisanya itu. Kalau cuma Rp 10 (triliun) kan terlalu kecil. Tunggu pertemuan saya dengan BTN nanti ya seperti apa kondisinya,” jelas Purbaya.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan rapor sementara terkait penempatan dana pemerintah di lima bank yang dilakukan sejak 12 September 2025. Per 9 Oktober 2025, BTN memiliki serapan paling rendah yakni 19% dari penempatan dana Rp 25 triliun atau sekitar Rp 4,75 triliun.

    Kemudian realisasi BNI 50% dari dana Rp 55 triliun, BSI 55% dari dana Rp 10 triliun, BRI 62% dari Rp 55 triliun, serta Bank Mandiri 74% dari Rp 55 triliun.

    Simak juga Video ‘Purbaya Pamer Sebulan Jadi Menteri: IHSG Naik Kencang’:

    (aid/ara)

  • Ini Siasat Purbaya Jika Dana Rp200 Triliun Tak Terserap

    Ini Siasat Purbaya Jika Dana Rp200 Triliun Tak Terserap

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengalihkan sisa dana Rp 200 triliun yang ada di lima bank milik negara, jika dana tersebut tidak terserap. Rencananya, dana itu akan dialihkan ke beberapa bank daerah.

    “Kalau saya datang ke satu bank, ada berapa kasih Rp 25 triliun nggak bisa abisin kan. Saya akan pindah ke bank yang lain aja,” ujar Purbaya saat ditemui wartawan di Jakarta Convention Centre, Kamis (9/10/2025).

    Purbaya mengungkapkan dua bank yang disasar yakni Bank Jatim, Bank BPD DKI dan Bank Jakarta. Alasannya, kedua bank tersebut memiliki dukungan yang kuat. “Mungkin itu realitas saya utama, kenapa? Karena backing mereka kuat, jadi nggak akan ada apa-apa,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Purbaya mengaku belum akan menyalurkan likuiditas ke perbankan swasta. Saat ini perbankan milik pemerintah akan menjadi fokus utama.

    Menurutnya, dana pemerintah yang ditempatkan di bank pemerintah nantinya akan otomatis menyebar secara tidak langsung ke bank swasta dan sistem perekonomian.

    “Kan saya lihat sekarang di kursus sistem perekonomian bertambah dan bunga pasar secara keseluruhan menurun kan. Itulah dampak kebijakan yang saya lakukan. Menurunkan, menambah liquid di pasaran, menurunkan bunga, dan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan dana Rp 200 triliun itu ke lima bank milik negara sejak 12 September 2025. Bank Mandiri mendapat jatah Rp 55 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Rp 55 triliun, Bank Negara Indonesia (BNI) Rp 55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    BTN akselerasi kredit perumahan usai PMK subsidi bunga terbit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap mempercepat penyaluran kredit perumahan seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN menyambut baik kebijakan tersebut karena memberikan insentif yang signifikan bagi perbankan, khususnya BTN. Selain itu kebijakan tersebut juga menjadi peluang bagi BTN untuk memperkuat penetrasi di perumahan subsidi.

    “Subsidi bunga yang diatur dalam PMK 65/2025 memberi momentum bagi perbankan untuk lebih agresif dalam menyalurkan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Subsidi. BTN siap bekerja sama dengan pemerintah agar manfaat program ini cepat dirasakan masyarakat,” kata Nixon dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

    Nixon menjelaskan bahwa Kredit Program Perumahan (KPP) dapat membantu bertambahnya suplai atau pasokan perumahan.

    Menurut dia, para wirausahawan skala mikro, kecil, dan menengah yang bergerak di bisnis developer, kontraktor perumahan, dan toko bangunan bisa mendapatkan kredit modal kerja maupun investasi dengan biaya yang lebih murah karena bank penyalur mendapatkan subsidi bunga di level 5 persen per tahun.

    Dengan kebijakan ini, lanjutnya, ketersediaan rumah untuk dapat dibiayai oleh BTN menjadi lebih terjamin sekaligus dapat menciptakan multiplier effect bagi perekonomian.

    Ia mengatakan, aktivitas bisnis para developer dapat menggerakkan berbagai subsektor di sekitar sektor perumahan dan menciptakan lapangan kerja, mulai dari supplier bahan bangunan, furnitur, hingga jasa konstruksi, transportasi, dan makanan.

    “Kebijakan ini menjadi angin segar bagi para developer, terutama di segmen UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk dapat mempercepat pembangunan proyek perumahan secara bertahap dengan biaya lebih murah. Menurut kami, langkah ini salah satu solusi yang baik untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian,” ujar Nixon.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    BTN catat penyaluran KPR subsidi capai 129.687 unit

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mencatat penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hingga 26 September 2025 mencapai 93.098 unit dan ditambah 36.589 unit dari BTN Syariah atau totalnya 129.687 unit.

    Dengan 129.687 unit berarti BTN menguasai 37 persen dari total kuota nasional sebanyak 350.000 unit yang ditetapkan pemerintah tahun ini.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan optimisme bahwa target penyaluran 220.000 unit rumah melalui KPR FLPP sesuai alokasi pemerintah bagi BTN dapat tercapai pada 2025.

    Terlebih, pemerintah telah menyediakan berbagai kebijakan yang mempermudah masyarakat untuk memiliki rumah subsidi.

    Sebagai contoh, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen untuk MBR dan aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima program FLPP.

    “Di aturan yang baru, maksimal penghasilan MBR terbagi dalam beberapa zona. Untuk Jabodetabek ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income bersama pasangan. Mudah-mudahan kebijakan ini dapat memperbaiki kemampuan bayar para pembeli rumah,” ujar Nixon.

    Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai capaian BTN jauh melampaui bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya, yakni BRI (17.515 unit), BNI (8.440 unit), dan Bank Mandiri (7.963 unit).

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi BTN karena menjadi yang paling besar dari semua bank penyalur KPR FLPP yang ada,” kata Menteri Ara.

    Capaian ini semakin menegaskan posisi BTN sebagai bank penyalur utama KPR subsidi FLPP di Indonesia.

    Dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari sepertiga kuota nasional, BTN terbukti masih menjadi pemain unggul yang konsisten mendukung pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Ara sebelumnya menyebutkan sebagai bank dengan kontribusi terbesar dalam penyaluran KPR FLPP, BTN diharapkan terus mendukung program 3 juta rumah melalui pembiayaan pembangunan maupun renovasi rumah rakyat.

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cara Daftar, Jadwal, dan Perusahaan Program Magang Fresh Graduate

    Cara Daftar, Jadwal, dan Perusahaan Program Magang Fresh Graduate

    Bisnis.com, JAKARTA — Ratusan perusahaan BUMN dan swasta terdaftar menjadi penyelenggara Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi yang diinisiasikan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan.  

    Merujuk informasi dari situs maganghub.kemnaker.go.id, Minggu (5/10/2025) pukul 10.50 WIB, setidaknya terdapat 544 perusahaan BUMN dan swasta yang telah masuk dalam daftar penyelenggara program magang tersebut. 

    Sejumlah BUMN yang membuka lowongan magang bagi fresh graduate pada program tersebut yaitu PT Bank Negara Indonesia (BNI), PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Patra Niaga, PT INKA, PT KAI, Jasamarga dan lainnya. 

    Sementara itu, perusahaan swasta yang ikut menyelenggarakan lowongan magang ini yaitu BTPN, Toyota, Sanken, Mustika Ratu, Garuda Food, Amaris Hotel, Nadesico Nickel Industry, PT Homeware International Tbk., PT Nutrifood dan lainnya. 

    Untuk diketahui, program ini merupakan bagian dari delapan paket akselerasi ekonomi yang dirilis pemerintah pada kuartal III/2025 ini. Adapun, program ini ditargetkan untuk fresh graduate diploma dan sarjana guna memiliki pengalaman kerja hingga menciptakan lapangan pekerjaan. 

    Jadwal Pendaftaran Magang Fresh Graduate

    Dalam situs tersebut diumumkan bahwa pendaftaran perusahaan dan usulan program pemagangan akan berakhir pada 7 Oktober 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran peserta pemagangan fresh graduate mulai 7-12 Oktober 2025. 

    Selanjutnya, seleksi hingga pengumuman peserta pemagangan akan dimulai pada 13 Oktober-14 Oktober 2025. Adapun, pelaksanaan magang akan dimulai pada 15 Oktober 2025 hingga 15 April 2026. 

    Cara Daftar Program Magang

    Untuk mengikuti program tersebut, peserta harus mendaftarkan diri lewat platform SIAPkerja. Calon pelamar diminta membuka akun dengan memberikan informasi berupa NIK dan nama lengkap, serta kelengkapan informasi data diri. 

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah melakukan rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas program magang fresh graduate tersebut pada Senin (30/9/2025) lalu. 

    “Program magang itu disiapkan di [platform] SIAPkerja, dan SIAPkerja itu tadi features-nya sudah kami lihat, kemudian dibahas technical detail, dan program ini diharapkan nanti bisa launching tanggal 15 Oktober,” ungkap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (30/9/2025). 

    Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah akan melakukan sosialisasi dengan perusahaan-perusahaan. Diharapkan, masing-masing perusahaan bisa memaparkan jumlah lowongan kerja yang diperlukan untuk diisi oleh para fresh graduate.

    Pemerintah akan terus menambah kuota peserta program magang fresh graduate hingga 100.000 orang. Jumlah itu jauh lebih tinggi dari yang angka awal yang diumumkan pemerintah. 

    Dalam pengumuman awal pada 15 September lalu, Airlangga mengungkapkan penerima manfaat program magang fresh graduate itu hanya 20.000 orang. 

    Hanya saja, pemerintah menyiapkan opsi perluasan jumlah peserta apabila minat dari lulusan maupun kebutuhan dunia usaha meningkat. 

    “Ini per batch 20.000 [penerima manfaat] sampai dengan Maret [2026]. Namun apabila demand-nya meningkat, pemerintah akan terus dorong lagi sampai dengan 100.000,” kata Airlangga ketika memberi sambutan di Kagama Leaders Forum #3 di Kantor RRI, Jakarta, Rabu (25/9/2025).

  • Menaker Apresiasi Sinergi BTN-Serikat Pekerja Percepat Transformasi SDM

    Menaker Apresiasi Sinergi BTN-Serikat Pekerja Percepat Transformasi SDM

    Jakarta –

    Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa dunia kerja Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dengan masuknya jutaan angkatan kerja baru setiap tahun di tengah pemulihan industri global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, sehingga penguatan pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi perlu terus diperluas.

    “Ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan hanya bisa terwujud bila dibangun atas dasar saling percaya dan kolaborasi,” ucap Yassierli dalam keterangannya, Jumat (3/10/2025).

    Hal itu disampaikan pada saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Serikat Pekerja BTN di Jakarta, Kamis (2/10).

    Ia juga menekankan pentingnya dunia kerja yang inklusif. Baginya, penyandang disabilitas harus diberi kesempatan yang sama untuk berkontribusi nyata dan memberi nilai tambah bagi perusahaan.

    Selain kompetensi dan inklusi, dinamika hubungan industrial juga menjadi isu penting. Yassierli menilai persoalan upah minimum, PHK, hingga diskriminasi di tempat kerja hanya bisa diselesaikan melalui hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan transformatif.

    Ia mengingatkan, strategi menghadapi masa depan tidak cukup meniru praktik negara lain. Indonesia harus membangun future practice berbasis kearifan lokal seperti gotong royong dan hubungan industrial Pancasila.

    Dalam kesempatan itu, Yassierli juga mengapresiasi langkah BTN yang berhasil merampungkan PKB bersama serikat pekerja.

    “Serikat pekerja jangan hanya dikenal karena aksi demonstrasi, tapi juga harus menjadi champion produktivitas dan K3. Sinergi semacam ini akan mempercepat pergerakan roda ketenagakerjaan nasional,” ungkapnya.

    “BTN tidak hanya bicara pembiayaan rumah, tetapi juga keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Itu yang menjadi nilai tambah perusahaan di masa depan,” ujar Nixon.

    Adapun Ketua Umum Serikat Pekerja BTN, Rizky Novriady, menyampaikan bahwa perundingan PKB berlangsung harmonis dan penuh kekeluargaan.

    “Transformasi BTN dalam lima tahun terakhir telah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Transformasi Human Capital kini juga menyentuh aspek sosial demi terciptanya dunia kerja yang adil dan produktif,” tutur Rizky.

    (ega/ega)

  • Usai Pembangunan Pusri IIIB, Pupuk Indonesia Canangkan Revitalisasi Pabrik Tua

    Usai Pembangunan Pusri IIIB, Pupuk Indonesia Canangkan Revitalisasi Pabrik Tua

    Bisnis.com, SURABAYA – PT Pupuk Indonesia (Persero) memulai pembangunan Pabrik Pusri IIIB melalui anak usahanya PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (Pusri). Proyek pabrik pupuk ini disebut sebagai bagian dari strategi revitalisasi industri pupuk nasional.

    Proyek ini diperkirakan membutuhkan investasi mencapai lebih dari Rp10 triliun. Pada 2023 lalu, 8 Bank telah menyatakan komitmennya berupa kredit sindikasi senilai Rp9,32 triliun. Delapan bank yang terlibat saat itu antara lain BNI, Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Jabar Banten (BJB), dan Bank Sumsel Babel (BSB). 

    Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan Pusri IIIB akan menggantikan pabrik lama sekaligus menghadirkan infrastruktur modern yang mampu meningkatkan efisiensi konsumsi gas dari 32 MMBTU per ton menjadi 21,7 MMBTU per ton urea. Efisiensi tersebut setara dengan penghematan biaya produksi sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    “Kami sedang membangun satu pabrik bernama Pusri IIIB yang akan menggantikan pabrik yang sudah tua. Keberadaan pabrik ini akan menjadikan Pusri sebagai perusahaan pupuk tertua, tetapi dengan rata-rata umur pabrik yang paling muda dan paling efisien,” katanya dalam keterangan resminya, Jumat (26/9/2025).

    Rahmad menjelaskan, pembangunan Pusri IIIB merupakan bagian dari komitmen Pupuk Indonesia dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pupuk bagi petani. Strategi revitalisasi dilakukan melalui modernisasi fasilitas produksi yang sudah beroperasi sejak 1970-an dan pembangunan pabrik baru untuk meningkatkan efisiensi energi dan menekan biaya produksi.

    Dengan kapasitas produksi dirancang sekitar 907.000 ton urea dan 660.000 ton amonia per tahun, Pusri IIIB diharapkan dapat menggantikan kontribusi pabrik lama yang sudah menurun kinerjanya akibat faktor usia. Modernisasi ini juga penting untuk mendukung target pemerintah mencapai swasembada pangan dan mengamankan pasokan pupuk nasional dalam jangka panjang.

    “Ke depan kami akan melakukan revitalisasi, karena pabrik-pabrik kami sudah tua. Kami sudah lama tidak melakukan pembangunan pabrik sejak tahun 2003,” ujarnya.

    Menurut Rahmad, dari total 15 pabrik urea yang dimiliki Pupuk Indonesia, delapan di antaranya telah beroperasi lebih dari 30 tahun. Kondisi ini menyebabkan rata-rata konsumsi gas untuk memproduksi 1 ton urea mencapai 28 MMBTU, lebih tinggi dibandingkan standar global yang berkisar 24–25 MMBTU. Bahkan, pada delapan pabrik tertua, konsumsi gas bisa mencapai 32,2 MMBTU per ton urea.

    “Untuk urea saat ini rasio konsumsi energi kami tinggi sekali, rata-rata rasio konsumsi gas itu adalah 28 MMBTU per ton urea,” ujarnya.

    Karena itu, revitalisasi menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan pabrik tua yang tidak efisien. Melalui proyek Pusri IIIB dan modernisasi lainnya, konsumsi gas di seluruh grup Pupuk Indonesia ditargetkan dapat ditekan menjadi 25 MMBTU per ton urea pada 2035. Penurunan ini akan menghemat biaya produksi secara signifikan, memperbaiki margin keuntungan, sekaligus menjaga keterjangkauan harga pupuk bagi petani.

    “Pak Prabowo menempatkan bahwa ketahanan pangan sebagai sebuah fundamental utama dan kami sangat bersemangat untuk bisa terus mendukung ketahanan pangan nasional,” ucap Rahmad.

    Pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai prioritas dalam agenda pembangunan nasional. Dengan permintaan pupuk yang terus meningkat—mencapai lebih dari 9 juta ton per tahun untuk kebutuhan pertanian dalam negeri. Kehadiran Pusri IIIB diyakini dapat menjadi salah satu penopang utama kebijakan tersebut.

    Pupuk Indonesia sendiri saat ini menguasai sekitar 90% pangsa pasar pupuk nasional dengan total kapasitas produksi urea mencapai lebih dari 8 juta ton per tahun.

  • Kementerian PKP Klaim Juknis KUR Perumahan Rampung, Ini Bocorannya

    Kementerian PKP Klaim Juknis KUR Perumahan Rampung, Ini Bocorannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), memastikan dokumen petunjuk teknis (Juknis) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan telah rampung dibentuk.

    Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menuturkan dokumen tersebut baru saja selesai dibuat dan siap untuk disosialisasikan kepada seluruh bank penyalur KUR perumahan nantinya.

    “Ada juknis-juknis yang juga kita sudah jadi. Kita juga bersama dari Kementerian Keuangan sudah konsinyering untuk SIKP-nya [Sistem Informasi Kredit Program],” jelasnya saat ditemui di Universitas Indonesia, Senin (21/9/2025).

    Sri menjelaskan, Juknis penyaluran KUR Rp130 triliun itu mengatur mengenai sejumlah regulasi yang belum termuat dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan KUR.

    Salah satunya, mengatur secara lebih rigid mengenai kategori penerima manfaat yang akan menerima kucuran Kredit. Hal itu dilakukan guna memastikan kredit yang disalurkan tetap dalam kondisi sehat.

    “Jadi ada lah, mulai dari masalah pengajuannya, terus yang disebut dengan mendukung usaha itu apa aja, gitu kan diatur dalam juknis,” tambahnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN (BBTN), Nixon L.P. Napitupulu mengungkap pihaknya belum menerima petunjuk teknis (Juknis) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor Perumahan. 

    Padahal, pemerintah sebelumnya menyebut hendak menyalurkan KUR perumahan pada akhir bulan September 2025. Di mana, dokumen petunjuk teknis itu semestinya diterbitkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    “Yang namanya penyaluran KUR ada dua yang perlu jadi perhatian. Pertama, kementerian teknis bikin juknis dalam hal ini PKP, nah itu kita tunggu. Jangan sampe saya biayain tapi dengan juknisnya nggak cocok,” kata Nixon saat ditemui di Kampung Bandan, Rabu (17/9/2025). 

    Selain itu, Nixon juga menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapat instruksi kapan KUR tersebut perlu dilakukan. Terlebih, hingga saat ini Peratuan Menteri Keuangan (PMK) terkait penyaluran KUR Perumahan juga belum resmi diundangkan.

    “Kedua [masih menunggu] Permen Keuangan penggunaan anggarannya, tata cara subsidi. Ya memang sudah ada KUR, tapi kan ini apakah sama dengan KUR yang lain, itu kan kita nunggu itu ya. Jadi Permenko-nya sudah ada, tapi dua instrumennya itu kita. Mudah-mudahan dalam waktu segera keluar,” jelasnya.