Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    Menko Airlangga Yakin Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2025 jadi yang Tertinggi Tahun Ini

    JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 atau periode Oktober-Desember menjadi yang tertinggi di tahun ini.

    “Kalau berbagai program pemerintah dijalankan secara optimal maka kami yakin kuartal IV akan menjadi yang tertinggi selama tahun ini,” kata Airlangga di Jakarta, dikutip Antara, Selasa, 4 November.

    Program yang dimaksud oleh Menko Airlangga yakni program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21, Bantuan Pangan Oktober-November, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja, tambahan manfaat perumahan BPJS Ketenagakerjaan, padat karya tunai, deregulasi perizinan dan peningkatan kualitas permukiman.

    Selain itu, program berupa penguatan hilirisasi dan investasi juga menjadi faktor penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal IV 2025.

    Sementara untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2025, akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/11) pukul 11.00 WIB.

    “Pertumbuhan ekonomi di kuartal II sebesar 5,12 persen, kuartal III tunggu pengumuman besok jam 11, di kuartal IV saya yakin lebih tinggi dari 5,12 persen,” ucap dia.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yakin konsumsi rumah tangga bakal mencetak pertumbuhan 5,5 persen pada kuartal IV-2025.

    “(Pertumbuhan konsumsi rumah tangga) Sekitar 5,5 persen atau lebih sedikit,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

    Purbaya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2025 dapat mencapai 5,67 persen, seiring menguatnya konsumsi masyarakat dan dampak stimulus pemerintah yang mulai berdampak di akhir tahun.

    Ia menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level 4,8 persen tahun ini tidak sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang sedang terjadi.

    Salah satu indikator perbaikan ekonomi ia soroti, terlihat dari peningkatan konsumsi rumah tangga. Proporsi belanja masyarakat untuk konsumsi mencapai 75,1 persen pada September 2025, naik dari 74,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

    Menurut Bendahara Negara itu, kenaikan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan dana Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan sejak 13 September 2025.

    Sebagaimana diketahui, rincian penempatan dana dilakukan di Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing sebesar Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

  • BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    BTN Sebar Dana Murah, Sasar Masyarakat Kelompok Ini

    Liputan6.com, Jakarta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi meluncurkan Tabungan BTN Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), di Auditorium HKBP Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara (Taput). Peluncuran tabungan ini selain untuk mendukung kegiataan keagamaan, diharapkan bisa meningkatkan perolehan dana murah perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, menjelaskan peluncuran Tabungan BTN–HKBP merupakan sebuah produk yang kami rancang dengan semangat transaksi, pelayanan dan kasih.

    “Tabungan BTN–HKBP bukan hanya sarana menabung, tetapi juga bentuk iman yang bekerja melalui kasih, karena setiap dana yang ditabung akan memberikan manfaat tambahan sebesar 1% untuk disalurkan ke Gereja HKBP, di luar bunga yang diterima oleh nasabah,” katanya, Kamis (30/10/2025).

    Lebih lanjut dikatakan Nixon, kerja sama ini bukan sekadar bentuk kemitraan antara lembaga keuangan dan organisasi keagamaan, tetapi merupakan wujud nyata dari komitmen kita untuk membawa kebaikan dan manfaat bagi masyarakat, khususnya jemaat HKBP di seluruh Indonesia.

    “Sebagai bank yang berfokus pada pelayanan bagi masyarakat dan keluarga Indonesia, BTN ingin hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang turut mendukung penguatan peran gereja dan dunia pendidikan. Kami memahami betapa pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif dan transparan di lingkungan gereja, serta kebutuhan akan kemudahan bagi para pendeta, pengurus, dan jemaat dalam mengatur keuangan serta mewujudkan kepemilikan rumah,” ujarnya.

    Nixon mengatakan melalui kerja sama ini BTN berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan gereja yang lebih efisien dan profesional, serta memberikan kemudahan bagi jemaat dalam mengakses layanan keuangan dan jugamembantu para pendeta, pengurus, serta jemaat dalam memiliki hunian yang layak melalui berbagai program pembiayaan BTN.

     

  • Mau Kerja di Bank BUMN? BTN Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi di Sini

    Mau Kerja di Bank BUMN? BTN Buka Lowongan Kerja, Cek Posisi di Sini

    Liputan6.com, Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali membuka peluang karier bagi yang ingin bergabung di sektor perbankan nasional. Melalui posisi Governance, Risk & Compliance, bank pelat merah ini memberi kesempatan untuk para profesional yang tertarik pada bidang tata kelola dan pengelolaan risiko. Pendaftaran dibuka hingga 2 November 2025 melalui kanal rekrutmen resmi Bank BTN.

    Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pembiayaan perumahan, BTN telah memainkan peran penting dalam mendukung program perumahan rakyat di Indonesia.

    Sejak 1974, pemerintah menunjuk BTN sebagai penyalur utama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat. Seiring perkembangannya, bank ini bertransformasi menjadi bank umum milik negara pada 1989 dan memperoleh status sebagai bank devisa pada 2002. Kini, BTN melayani nasabah individu, bisnis, hingga sektor syariah melalui berbagai produk dan layanan perbankan. 

    BTN juga menjadi bank BUMN pertama yang mengadopsi Principles for Responsible Banking (PRB), sebuah langkah yang menegaskan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan. Bank ini juga terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat daya saing di industri perbankan nasional. 

    Sepanjang 2025, BTN berhasil mencatat sejumlah prestasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Bank ini meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025, HR Asia Sustainable Workplace 2025, dan The Best Human Capital 2025 untuk kategori bank konvensional. Penghargaan tersebut menjadi bukti pengelolaan SDM yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan.

    Dalam menjalankan visinya sebagai “Home of Indonesia’s Best Talent”, Bank BTN berkomitmen membangun lingkungan kerja yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

    Komitmen tersebut diwujudkan melalui program pengembangan karier, dukungan kesehatan mental, serta kerja sama dengan berbagai organisasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan karyawan. BTN menempatkan kesejahteraan dan kompetensi karyawan sebagai fondasi utama untuk mencapai kinerja dan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan.

  • Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Purbaya Ancam Alihkan Dana di BTN Jika Serapan Rendah, Ini Bank yang Dipilih

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya. Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah.

    Bendahara Negara mengatakan, dana tersebut bisa dialihkan ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jakarta atau BPD Jawa Timur. Purbaya menilai hanya kedua bank itu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan dana pemerintah.

    “Kalau nggak terserap pokoknya akan dilemparkan ke BPD Bank Jakarta maupun Bank Jawa Timur, yang backingnya kuat cuma itu aja kelihatannya. Yang lain belum saya lihat. Artinya kalau ada apa-apa kemudian cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya belum mempertimbangkan BPD Jawa Barat sebagai salah satu kandidat. Hal itu disebabkan karena adanya persoalan yang menimpa BPD Jabar, meskipun Purbaya tidak memberikan penjelasan rinci.

    “Bank Jabar kan ada masalah yang kemarin-kemarin, saya nggak mau nyentuh dulu, nanti saya bahaya,” imbuhnya.

    Purbaya menambahkan, berdasarkan laporan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, angka serapan saat ini sudah lebih tinggi dari laporan terakhir. Bahkan Nixon meminta tambahan jika serapannya sesuai harapan.

    Dalam pemberitaan detikcom tanggal 13 Oktober lalu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    (ily/rrd)

  • Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Purbaya buka peluang alihkan injeksi dana BTN ke BPD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang mengalihkan injeksi dana pemerintah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) bila serapannya tetap rendah.

    “Saya akan lihat nanti. Kalau nggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

    Purbaya mengaku belum mendapatkan kesempatan untuk bertemu Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu untuk membahas progres serapan dana. Namun, berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh Purbaya, Nixon berjanji untuk mengakselerasi penyaluran injeksi dana, bahkan meminta tambahan.

    Sebagai catatan, BTN tercatat merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun, atau setara dengan 42 persen.

    Nilai itu, menurut BTN, merupakan realisasi serapan hingga September 2025. Sementara nilai kredit yang direimburse baru sekitar Rp4,5 triliun.

    Dirut BTN Nixon menyatakan tetap optimistis dana Rp25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    Adapun bila dana tak terserap penuh, Purbaya menargetkan Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai BPD yang bakal menerima peralihan dana.

    Keduanya dipilih lantaran memiliki dukungan yang cukup kuat dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas.

    “Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” ujarnya.

    Purbaya sebelumnya telah bertemu dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk membahas eksekusi dari rencana penempatan dana pemerintah.

    Berbeda dengan bank Himbara yang nominalnya ditetapkan pemerintah, nilai injeksi dana pada BPD bakal diputuskan sesuai kemampuan bank.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    BTN gandeng pengembang pacu peningkatan kredit rumah di Bogor

    Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengembang untuk meningkatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Deputy Mortgage & Secured Loan Division BTN Romeo Daniel MVE menyatakan fasilitas KPR bagi kepemilikan hunian di Rumpin ini adalah wujud nyata keseriusan BTN dalam memacu pasar properti.

    “Sebelumnya, kondisi pasar cenderung stagnan. Karenanya, BTN hadir menawarkan berbagai kemudahan transaksi bagi kepemilikan hunian di sini,” kata Romeo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    PKS itu mencakup suku bunga KPR single digit, diskon biaya provisi dan administrasi sebesar 50 persen, serta keringanan biaya-biaya pra akad kredit.

    Kemudian, pada saat normal, kenaikan suku bunga juga tidak floating melainkan berlaku secara berjenjang.

    BTN optimistis skema KPR ini mampu memberikan kemudahan bagi konsumen yang memilih hunian di Kecamatan Rumpin itu. Sebab, dengan suku bunga berjenjang, mereka akan lebih mudah mengetahui kepastian besaran angsuran yang harus dicicil hingga ketentuan floating rate berlaku.

    Terlebih, BTN juga telah menjalankan transformasi dalam hal persetujuan kredit yang kini bisa diselesaikan lebih cepat.

    “Persetujuan kredit sudah dapat dilakukan dalam waktu tiga hari dan paling lambat lima hari. Bahkan, bila keperluan seluruh data nasabah yang diajukan tersedia lengkap, maka dalam sehari saja sudah dapat kami approved,” jelas Romeo.

    Sementara Presiden Direktur PT Springhill Sansui Residence AH Marhendra menambahkan pilihan keringanan transaksi kepemilikan hunian di daerah itu di antaranya bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta biaya pembuatan sertifikat hingga SHM (Sertifikat Hak Milik).

    “Keringanan lain, konsumen mendapatkan fee PPN dan PPH dari Pemerintah. Jadi, bagi masyarakat yang ingin membeli rumah di sini tak perlu pusing, cukup melengkapi data transaksi bisa langsung akad,” ujarnya.

    Dengan harga jual rumah berkisar Rp400 juta hingga Rp1,5 miliar, Marhendra optimistis pihaknya mampu merealisasikan fasilitas kemudahan KPR BTN sedikitnya mencapai sebesar Rp10 miliar hingga Rp20 miliar per bulan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal dana Rp200 triliun, BSI sebut sudah serap lebih dari 85 persen

    Soal dana Rp200 triliun, BSI sebut sudah serap lebih dari 85 persen

    Sekarang itu, data terakhir itu sudah di atas 85 persen. Jadi, mungkin sampai akhir bulan ini itu sudah selesai

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyampaikan realisasi serapan dana Rp10 triliun bagian dari dana yang ditempatkan pemerintah di bank-bank anggota Himbara sebesar Rp200 triliun, telah melampaui 85 persen.

    Dari total Rp200 triliun dana pemerintah ditempatkan di bank anggota Himbara, BSI mendapatkan kucuran dana Rp10 triliun.

    Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta di Jakarta, Kamis, optimistis dana tersebut akan tersalurkan semua pada akhir Oktober 2025.

    “Sudah hampir habis (dana Rp10 triliun). Sekarang itu, yang data terakhir itu sudah di atas 85 persen. Jadi, mungkin sampai akhir bulan ini itu sudah selesai. Mungkin sekarang 85-90 persen, dan kebetulan memang BSI mendapatkan alokasinya dari Rp200 triliun itu Rp10 triliun. Alhamdulillah kita on track dan InsyaAllah mungkin akan habis di akhir bulan ini,” kata Bob usai menghadiri acara ESG Now Awards 2025 di Jakarta, Kamis.

    Penempatan dana tersebut turut membantu memperkuat likuiditas bank dalam mendorong penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor produktif.

    Bob menjelaskan bahwa sebagian besar portofolio pembiayaan BSI disalurkan ke segmen consumer banking, terutama produk-produk gadai dan cicil emas. Meski demikian, pembiayaan yang disalurkan ke pelaku UMKM juga tetap berjalan.

    “Jadi memang portfolio sebagian besar itu adalah di area consumer, bukan berarti enggak ada UMKM-nya gitu ya. Tetapi kemudian di konteks consumer itu yang mungkin kalau sekarang, BSI sebagai bullion bank gitu ya, ada gadai, ada cicil emas. Tetapi poinnya adalah bahwa itu juga akan meningkatkan purchasing power atau demand dari masyarakat sehingga juga akan menggerakkan perekonomian,” jelasnya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah menempatkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun ke lima bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 30 September 2025, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan Rp40,6 triliun dari Rp55 triliun (74 persen), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun (62 persen), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun (50 persen), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun (19 persen), dan BSI Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun (55 persen).

    Pewarta: Bayu Saputra
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Luhut yakin injeksi dana Purbaya di Himbara bisa dongkrak ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini injeksi dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

    “Injeksi ideal pemerintah Rp200 triliun yang diberikan Menteri Keuangan ini sudah mulai menunjukkan hasil,” kata Luhut dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis.

    Luhut mengatakan Purbaya sudah mengusulkan untuk mengguyur pasar dengan suntikan uang beredar demi mendorong ekonomi sejak Purbaya masih menjadi stafnya di Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

    Ketua DEN pun mengamini menyimpan dana pemerintah di Bank Indonesia (BI) membuat M0 atau base money berada dalam level rendah.

    “Sekarang saya lihat Menteri Keuangan yang baru mendorong betul mazhab-nya dia ini untuk mengguyur pasar dengan taruh Rp200 triliun di perbankan, dan saya kira itu sangat bagus,” ujarnya.

    Luhut optimistis kebijakan yang dijalankan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa membantu Indonesia mencetak pertumbuhan di level 5,1-5,2 persen.

    Meski begitu, ia mengingatkan publik untuk bersabar dalam memantau efektivitas kebijakan Purbaya.

    “Itu butuh waktu. Kita ini kadang-kadang seperti makan cabai. Begitu digigit, pedas. Enggak, butuh waktu. Itu suatu proses,” tutur Luhut.

    Sebelumnya, Purbaya melaporkan bank Himbara telah menyalurkan kredit produktif sebesar Rp112,4 triliun dari penempatan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun.

    Rinciannya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana Rp55 triliun atau setara 74 persen per 30 September 2025.

    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62 persen. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50 persen.

    Kemudian, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19 persen, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55 persen.

    Realisasi itu, menurut Purbaya, menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Bukti lain yang turut mendukung efektivitas injeksi dana tersebut terlihat pada pertumbuhan uang beredar, di mana M0 atau base money melaju pesat menjadi 13,2 persen dari sebelumnya hampir mendekati posisi 0.

    Purbaya menyatakan kinerja ini menunjukkan uang di sistem perekonomian telah bertambah signifikan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Bank asing nilai injeksi Rp200 T ke Himbara bantu industri tekan CoF

    Jakarta (ANTARA) – Standard Chartered Indonesia, cabang bank asing asal Inggris Raya, menilai tambahan likuiditas Rp200 triliun ke bank-bank Himbara plus BSI akan membantu menurunkan biaya dana (cost of fund/CoF) dan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

    Head of Transaction Banking Standard Chartered Indonesia Jenny Tantono menjelaskan, suntikan dana tersebut akan meredakan tekanan kompetisi dalam perebutan dana pihak ketiga (DPK) yang selama beberapa waktu terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar di industri perbankan.

    “Inisiatif dari Menteri Keuangan dengan mengguyurkan Rp200 triliun langsung ke Himbara, itu akan sangat membantu perbankan (secara industri) untuk menurunkan cost of fund,” kata Jenny dalam media briefing di Jakarta, Kamis.

    Jenny menuturkan, sebelum adanya tambahan likuiditas tersebut, sejumlah bank besar milik negara mencatat rasio loan to funding ratio (LFR) yang sudah mendekati batas atas. Kondisi ini membuat ruang ekspansi kredit menjadi terbatas dan mendorong mereka menawarkan bunga deposito tinggi untuk menghimpun dana lebih cepat.

    Persaingan bunga simpanan itu kemudian menular ke bank-bank swasta dan regional yang harus menyesuaikan penawaran agar tetap kompetitif dalam menarik dana pihak ketiga (DPK). Akibatnya, biaya dana industri perbankan meningkat, meski Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan secara signifikan.

    Dengan masuknya dana segar Rp200 triliun ke Himbara, kondisi tersebut mulai berbalik. Likuiditas bank-bank pelat merah menjadi lebih longgar, LFR mereka membaik, dan kebutuhan untuk bersaing melalui bunga tinggi pun berkurang.

    Ketika bank-bank Himbara menurunkan suku bunga simpanan, bank-bank swasta dan regional juga memperoleh ruang untuk menyesuaikan tanpa kehilangan basis DPK.

    Jenny mengatakan bahwa efek tambahan likuiditas di Himbara memang tidak akan terasa seketika pada industri. Namun, dalam beberapa bulan ke depan, kondisi likuiditas diyakini akan lebih merata di sistem keuangan dan diharapkan menurunkan biaya dana industri secara bertahap.

    Selanjutnya, penurunan ini akan membuka peluang bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dan mempercepat pertumbuhan kredit menjelang akhir tahun.

    “Kalau ditanya, apakah kita melihat ada benefit-nya (dampak likuiditas tambahan ke Himbara)? Ada. Mungkin tidak overnight, tidak dalam satu malam. Tapi mudah-mudahan menuju akhir tahun, itu akan membuat stabilitas dan cost of fund perbankan mulai turun. Dan itu akan membantu loan growth kita di akhir tahun ini,” kata Jenny.

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menempatkan dana pemerintah di lima bank antara lain Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing sebesar Rp55 triliun, serta Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa kelima bank telah menyalurkan kredit sebesar Rp112,4 triliun dari total penempatan dana pemerintah tersebut hingga akhir September 2025.

    Menkeu juga membuka peluang untuk menambah penempatan dana pemerintah. Menurutnya sudah ada dua perbankan yang meminta tambahan dana, yakni BRI dan BNI. Namun, ia belum memutuskan jumlah dana tambahan untuk kedua bank tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Kalau Nggak Bisa Serap Kita Pindahin!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memindahkan dana pemerintah yang ditempatkan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN jika tidak bisa terserap seluruhnya.

    Sebagaimana diketahui, BTN mendapatkan jatah sebesar Rp 25 triliun dari penempatan dana pemerintah. Jika dana itu tidak bisa terserap seluruhnya melalui penyaluran kredit, maka sisanya akan dipindahkan ke bank lain.

    “Dia bilang tadi masih Rp 10 triliun, tapi dia bilang akan dipercepat yang Rp 15 triliun itu. Kalau dia nggak bisa serap, ya kita akan pindahin dalam waktu dekat,” tutur Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Sementara itu, BTN melaporkan serapan dana pemerintah telah mencapai Rp 10,5 triliun atau 42% dari total penempatan Rp 25 triliun. Pihaknya optimis dana itu akan habis terserap melalui penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif, termasuk perumahan rakyat yang menjadi prioritas perseroan.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan dari total tersebut realisasi penarikan debitur mencapai Rp 4,5 triliun. Sisanya akan ditagihkan Oktober 2025 ini.

    “Jadi gini, kita itu sudah sampai September Rp 10,5 triliun. Cuma baru disbursed Rp 4,5 triliun,” kata Nixon.

    Dengan dukungan likuiditas yang kuat dan biaya dana yang terus menurun, BTN optimis seluruh dana penempatan pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan terserap 100% pada November 2025. Dana tersebut akan disalurkan ke sektor-sektor produktif seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN.

    “Jelang akhir tahun biasanya kenceng ya. Kan kita ada pipeline-nya nggak kemana-mana,” tutur Nixon.

    Nixon menuturkan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal disebabkan mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus yaitu pembiayaan ke sektor perumahan terutama KPR. Secara prinsip, KPR memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit.

    “Dengan mayoritas portofolio kreditnya ditujukan untuk segmen ritel atau nasabah individual, maka otomatis plafonnya lebih kecil dibandingkan kredit korporasi untuk nasabah institusi yang umumnya plafonnya jauh lebih besar, yakni ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk per satu debitur,” jelasnya.

    (aid/hns)