Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Prabowo Tunggu Arahan DPR – Page 3

    Peta Jalan Program 3 Juta Rumah Prabowo Tunggu Arahan DPR – Page 3

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberikan sejumlah tips bagi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BTN yang tengah giat berkecimpung di ekosistem perumahan. Khususnya untuk bisa turut berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah.

    Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan bank pembangunan daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS. Yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, tetapi juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

    “Pak Nixon (Dirut BTN) bisa bekerjasama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up. Sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” ujar Erick dalam keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

    Selain dengan bank daerah, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI (Persero), terkait pengembangan perumahan. Juga bekerjasama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan bandara. 

    “Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end. Apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” imbuh Erick.

     

  • Masyarakat RI Disebut Makin Minat Layanan Keuangan Syariah

    Masyarakat RI Disebut Makin Minat Layanan Keuangan Syariah

    Jakarta –

    Masyarakat Indonesia disebut makin minat dengan layanan keuangan syariah. Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengungkapkan banyaknya permintaan ini juga termasuk produk asuransi.

    Nixon menyebutkan tingginya permintaan sejalan dengan kinerja Unit Usaha Syariah BTN (BTN Syariah) yang naik baik di sektor perumahan maupun layanan lain.

    Dia mengungkapkan perseroan memahami kebutuhan keuangan nasabah atas produk syariah yang bervariasi, terutama dalam menghadapi masa depan yang tak pasti. Untuk itu, lanjutnya, BTN Syariah berupaya untuk terus berinovasi menyediakan layanan perbankan lengkap termasuk di lini bisnis syariah.

    “Asuransi Salam Berkah Amanah ini akan menyediakan proteksi lengkap dan amanah mulai dari perlindungan untuk finansial, pendidikan anak, perencanaan pensiun, hingga ketika menjalankan ibadah haji,” ujar Nixon dalam siaran pers, ditulis Minggu (5/1/2024).

    Produk asuransi Salam Berkah Amanah menawarkan beragam keunggulan spesial yang dirancang khusus bagi nasabah BTN Syariah. Di antaranya, proses pendaftaran yang lebih mudah tanpa pemeriksaan medis. Asuransi ini juga memberikan perlindungan maksimal hingga 25 tahun dengan kontribusi terjangkau.

    Asuransi Salam Berkah Amanah juga memberikan potensi pengembalian kontribusi hingga 150% dari total kontribusi yang telah dibayarkan. Selain itu, nasabah juga dapat menikmati manfaat tambahan ketika menjalankan ibadah haji dan perlindungan khusus selama bulan suci Ramadhan.

    Untuk mengakses produk bancassurance tersebut, nasabah dapat mendatangi jaringan kantor BTN Syariah yang merupakan unit usaha syariah terbesar ke-4 di Indonesia dengan total aset sebesar Rp55,5 triliun per Juni 2024. Secara total, per Juni 2024, BTN Syariah memiliki 110 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Teck Seng Ho mengungkapkan pihaknya bangga dapat bermitra dengan BTN Syariah. “Bersama BTN Syariah, kami berharap dapat menyediakan solusi perlindungan yang lebih relevan di setiap tahapan kehidupan nasabah BTN Syariah melalui jalur in-branch referral di seluruh Indonesia dan membantu lebih banyak keluarga di Indonesia mencapai kemapanan finansial dan hidup lebih sehat,” kata Teck Seng.

    (kil/kil)

  • Tak Hanya Soal Perumahan, Menteri BUMN Erick Thohir Minta BTN Jadi ‘Megabank’ – Halaman all

    Tak Hanya Soal Perumahan, Menteri BUMN Erick Thohir Minta BTN Jadi ‘Megabank’ – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN menjadi “megabank” alias bank raksasa.

    Erick ingin BTN menjadi megabank, yaitu bank yang dapat memberikan solusi perumahan beserta ekosistemnya.

    “Saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat. Jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada endingnya,” kata Erick saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025), dikutip dari siaran pers.

    Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

    BPD yang dijajaki perlu yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memerlukan pengelolaan gaji, tetapi juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

    “Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu) bisa bekerjasama dengan bank-bank daerah seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up. Sebagai Bank, kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading, tapi juga menjadi agregator,” ujarnya.

    Selain dengan BPD, Erick juga mendorong BTN mempererat kolaborasi dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan.

    Ia juga mendorong BTN bekerjasama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan Bandara.

    “Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem. Kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI, atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” ucap Erick.

    Terkait dengan transformasi yang dilakukan BTN sejak 2019, Erick meminta Nixon dan kawan-kawan tidak berpuas diri.

    Ia mengatakan progres yang diambil BTN sudah luar biasa, tetapi ia percaya masih bisa lebih dari itu.

    “Saya percaya BTN akan mencapai kemajuan yang lebih pesat dan akan lebih mudah, karena biasanya yang besar sudah comfort, itu saya apresiasi BTN, transformasi sudah baik, jangan berpuas diri,” tutur Erick.

    Erick pun berpesan kalau BTN ingin melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan.

    BTN dianggap telah melakukan langkah konkret dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

    Pria yang juga Ketua Umum PSSI itu turut mengapresiasi langkah BTN sebagai bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat. 

    Ia menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi.

    “Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outletnya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” pungkas Erick.

    Visi Baru BTN

    Nixon LP Napitupulu menetapkan visi baru BTN untuk periode 2025-2029, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

    Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani “beyond mortgage” atau tidak hanya KPR.

    Jadi, kata Nixon, BTN tidak hanya menyediakan sola perumahan, KPR, dan sejenisnya, tetapi juga bagaimana mereka bisa membayar listrik, air, dan sekolah di BTN.

    “Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” kata Nixon.

    Ia mengatakan, BTN akan memperkuat mesin tabungan yang berkelanjutan (engine for sustainable funding).

    Sebab, menurut dia, pendanaan merupakan tema besar di industri perbankan saat ini di tengah ketatnya dan mahalnya likuiditas akibat persaingan yang tinggi.

    Ia menyebut bahwa cost of fund atau biaya dana BTN saat ini paling tinggi di antara bank-bank milik negara (Himbara).

    “Pelan-pelan kita menarik biaya dana agar turun, tapi masih kurang cepat. Jadi banyak inisiatif yang akan kita lakukan di banyak area, seperti digitalisasi, services, dan funding,” ujar Nixon.

    Nixon berharap BTN dapat meningkatkan proporsi dana murah (current account saving account/CASA) menjadi lebih dari 54 persen.

    Upaya itu dilakukan melalui menggenjot perolehan dana ritel melalui berbagai upaya, termasuk di antaranya transformasi digital.

    Transformasi BTN

    Setelah berhasil melakukan transformasi terhadap mobile banking-nya menjadi Bale by BTN, ia mengatakan perseroan berencana memperbanyak perubahan terhadap kantor cabangnya.

    Kantor cabang BTN akan diubah menjadi digital store yang akan meningkatkan efisiensi dan memodernisasi proses bisnis.

    Di digital branch, BTN akan menggabungkan fungsi teller dan customer service, sehingga perseroan bisa menghemat tenaga kerja kita dengan menjadikan mereka sebagai sales officer atau operations.

    “Semoga ini mengubah wajah BTN yang dianggap ketinggalan dalam hal digitalisasi, mengubah pandangan masyarakat terhadap image BTN sehingga ada keberlanjutan dalam perolehan dana masyarakat,” ucap Nixon.

    Nixon menambahkan bahwa BTN telah melaksanakan transformasi di seluruh aspek bisnis dan operasionalnya selama lima tahun terakhir.

    Termasuk di antaranya memperkuat praktik tata kelola yang baik (good corporate governance) dan mengembangkan inovasi di bidang keberlanjutan (sustainability).

    Performa bisnis selama lima tahun terakhir juga diklaim meningkat secara konsisten.

    Ia berharap aset BTN dapat menembus Rp 500 triliun pada 2025 karena saat ini total aset telah mencapai Rp470 triliun, terutama didorong oleh program Satu Juta Rumah di bawah pemerintahan presiden sebelumnya, Joko Widodo.

    Nixon optimistis dengan seluruh upaya transformasi yang terus dilakukan, BTN siap mendukung pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat melalui Program 3 Juta Rumah.

    Saat ini BTN, mencatat ada 632.000 unit di management stock per hari ini.

    “Semoga angka ini bisa membantu pemerintah Indonesia Maju untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah,” pungkas Nixon.

  • Harga Penutupan IHSG hari ini, 02 Jan 2025

    Harga Penutupan IHSG hari ini, 02 Jan 2025

    Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) menguat 56.82 poin atau 0.01 persen ke level 7136.73 pada penutupan perdagangan 02 Jan 2025. Tercatat ada 25 saham yang mengalami kenaikan dan 25 yang mengalami penurunan.

    Top Gainers & Top Loser Saham Hari Ini 02 Jan 2025

    ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)

    Dengan penguatan IHSG hari ini, berikut ini saham-saham yang menjadi Top Gainer dan Top Loser pada perdagangan hari ini:

    Saham PTPP – PP (Persero) Tbk. naik 6.55%Saham WIKA – Wijaya Karya (Persero) Tbk. naik 5.74%Saham BBNI – Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. naik 4.83%Saham BBTN – Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. naik 4.39%Saham ADRO – Alamtri Resources Indonesia Tbk. naik 3.70%Saham ACES – Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. turun -4.43%Saham UNTR – United Tractors Tbk. turun -4.39%Saham TOWR – Sarana Menara Nusantara Tbk. turun -3.82%Saham INDF – Indofood Sukses Makmur Tbk. turun -2.92%Saham TBIG – Tower Bersama Infrastructure Tbk. turun -2.86%

    Meskipun beberapa saham mengalami kenaikan, ada juga saham yang mengalami penurunan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis dengan cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental serta sentimen pasar sebelum membuat keputusan Investasi.

  • Hingga November 2024, Penyaluran Kredit BTN Tumbuh 8 Persen, Ini Penopangnya – Halaman all

    Hingga November 2024, Penyaluran Kredit BTN Tumbuh 8 Persen, Ini Penopangnya – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Di tengah tantangan penurunan konsumsi rumah tangga dan biaya dana yang mahal, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus membukukan kinerja yang solid hingga menuju penghujung tahun 2024. 

    Hal itu terlihat dari penyaluran kredit dan pembiayaan yang terus meningkat menjadi sebesar Rp355,42 triliun per November 2024.

    Berdasarkan laporan bulanan yang dipublikasikan BTN, pertumbuhan kredit dan pembiayaan perseroan hingga November 2024 tercatat sebesar 8,40 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp327,89 triliun.

    Dari total Rp355,42 triliun kredit dan pembiayaan yang disalurkan per November 2024, sebanyak Rp43,64 triliun merupakan pembiayaan oleh unit usaha syariah BTN, yakni BTN Syariah. Angka pembiayaan syariah tersebut bertumbuh 17,73% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,07 triliun.

    Tidak hanya di sisi kredit, BTN juga mencatat peningkatan di sisi dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp366,22 triliun hingga November 2024, bertumbuh 10,88% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp330,27 triliun. 

    Perolehan DPK tersebut ditopang oleh peningkatan giro yang tumbuh 14,47% yoy menjadi Rp148,43 triliun, dari November tahun lalu sebesar Rp129,66 triliun. Deposito mengalami peningkatan 11,06% yoy menjadi Rp176,58 triliun per November 2024, dari Rp158,99 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan di sisi kredit dan DPK tersebut mendongkrak peningkatan aset BTN menjadi Rp449,36 triliun per November 2024, bertumbuh 6,11% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp423,47 triliun. 

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu sebelumnya mengatakan, pertumbuhan kredit dan pembiayaan serta DPK BTN pada akhir tahun diperkirakan akan tetap sejalan dengan target yang telah ditetapkan perseroan. BTN menetapkan target pertumbuhan kredit dan pembiayaan di kisaran 10-11%, sedangkan pertumbuhan DPK di kisaran 10-12%.

    Meskipun banyak tantangan yang dihadapi BTN pada tahun 2024, kami optimistis dapat mencapai target pertumbuhan kredit dan DPK pada akhir tahun ini, ujar Nixon.

    Nixon mengatakan, BTN melakukan sejumlah upaya untuk menjaga pertumbuhan kredit tetap on track pada 2024, terutama kredit ke sektor perumahan yang menjadi ceruk bisnis BTN. Peningkatan penyaluran kredit didukung oleh mesin-mesin utama, yakni kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non subsidi, serta kredit konstruksi yang disalurkan untuk pengembang perumahan.

    Di sisi KPR subsidi, BTN menjadi mitra utama pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sedangkan di sisi KPR non subsidi, BTN terus menambah outlet khusus bernama Sales Center yang melayani segmen masyarakat menengah ke atas dengan layanan yang kompetitif.

    Selain itu, BTN tetap menggenjot kanal penyaluran kredit bermargin tinggi (high yield loans) terkait sektor perumahan, seperti Kredit Ringan (KRING), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pertumbuhan di kredit bermargin tinggi ditopang oleh penyaluran ke nasabah existing BTN. 

    Sebagai upaya perbaikan biaya dana, BTN terus berupaya meningkatkan perolehan dana murah melalui berbagai upaya meningkatkan transaksi ritel dan institusional, termasuk dengan memperkenalkan Super Apps Bale by BTN melalui soft launching baru-baru ini. Super Apps tersebut merupakan hasil transformasi dari aplikasi BTN Mobile yang diharapkan dapat menarik lebih banyak nasabah untuk bertransaksi digital, sehingga penghimpunan dana murah semakin meningkat.

    “Kami terus konsisten menjalankan fungsi intermediasi secara terukur, baik di sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK, dengan ditopang oleh fundamental keuangan yang solid dalam rangka mencapai target pada akhir tahun 2024. Kami meyakini bahwa tahun 2025 akan membawa prospek yang lebih baik untuk BTN,” ujar Nixon.

     

     

  • BFI Finance siap melunasi obligasi di Januari 2025

    BFI Finance siap melunasi obligasi di Januari 2025

    Kami telah menyediakan dana pelunasan obligasi dengan jumlah total keseluruhan pokok dan kupon bunga dari obligasi yang akan jatuh tempo.

    Jakarta (ANTARA) – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) siap melakukan pembayaran untuk Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023 Seri B yang memiliki jatuh tempo pada 27 Januari 2025 dengan nilai Rp227 miliar.

    Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Keuangan BFIN Sudjono menjelaskan bahwa dana untuk pelunasan pokok dan bunga obligasi telah sepenuhnya disiapkan dari dana internal perusahaan.

    “Kami telah menyediakan dana pelunasan obligasi dengan jumlah total keseluruhan pokok dan kupon bunga dari obligasi yang akan jatuh tempo. Dana pelunasan obligasi tersebut berasal dari dana internal perseroan yang ditempatkan di rekening giro dan deposito di beberapa bank,” kata Sudjono dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikutip dari laman idx.co.id di Jakarta, Selasa.

    Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023 mulai dicatatkan di BEI pada 30 Januari 2023 dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,1 triliun dengan dibagi menjadi tiga seri.

    Untuk Seri A nilainya adalah sebesar Rp617 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,25 persen per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender. Untuk Seri A ini, pelunasan telah dilakukan pada Februari 2024 lalu.

    Lalu Seri B senilai Rp227 miliar dengan tingkat bunga tetap 7 persen per tahun dan jangka waktu 2 tahun. Untuk Seri C senilai Rp256 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,375 persen per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

    “Manajemen perseroan berkeyakinan, akan dapat melunasi kewajiban kepada pemegang obligasi tepat pada waktunya, baik untuk kupon bunga maupun pokok obligasi,” kata Sudjono.

    Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia obligasi yang diterbitkan oleh BFI Finance tersebut memiliki rating A+(idn) (single A plus). Adapun bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Pewarta: Subagyo
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2024

  • BTN Syariah Gandeng Sun Life Rilis Bancassurance

    BTN Syariah Gandeng Sun Life Rilis Bancassurance

    Jakarta, FORTUNE – Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BTN Syariah menggandeng PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia) meluncurkan produk Bancassurance bertajuk Salam Berkah Amanah. Hadirnya produk tersebut menandai masuknya BTN Syariah ke lini bisnis Wealth Management Shariah. 

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan ekspansi layanan ini dilakukan seiring adanya kebutuhan Keuangan nasabah atas produk syariah yang bervariasi. Untuk itu, BTN Syariah berinovasi dengan menyediakan layanan perbankan lengkap termasuk di lini bisnis syariah.

    “Asuransi Salam Berkah Amanah ini akan menyediakan proteksi lengkap dan amanah mulai dari perlindungan untuk finansial, pendidikan anak, perencanaan pensiun, hingga ketika menjalankan ibadah haji,” ujar Nixon dalam keterangan dikutip Senin (30/12).

    Menurutnya, permintaan masyarakat Indonesia akan layanan keuangan syariah terus meningkat, termasuk produk asuransi. Ini sejalan dengan kinerja BTN Syariah yang meningkat baik di sektor perumahan maupun layanan lain.

    Produk asuransi Salam Berkah Amanah tersebut menawarkan beragam keunggulan yang dirancang khusus bagi nasabah BTN Syariah, di antaranya, proses pendaftaran yang lebih mudah tanpa pemeriksaan medis. Asuransi ini juga memberikan perlindungan maksimal hingga 25 tahun dengan kontribusi terjangkau.

    Asuransi Salam Berkah Amanah juga memberikan potensi pengembalian kontribusi hingga 150 persen dari total kontribusi yang telah dibayarkan.Nasabah juga dapat menikmati manfaat tambahan ketika menjalankan ibadah haji dan perlindungan khusus selama bulan suci Ramadhan.

    BTN Syariah merupakan unit usaha syariah terbesar ke-4 di Indonesia dengan total aset sebesar Rp55,5 triliun per Juni 2024. Secara total, per Juni 2024, BTN Syariah memiliki 110 jaringan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Teck Seng Ho mengungkapkan lewat kolaborasi dengan BTN Syariah, perseroan berharap dapat menyediakan solusi perlindungan bagi nasabah BTN Syariah. “Melalui jalur in-branch referral di seluruh Indonesia dan membantu lebih banyak keluarga di Indonesia mencapai kemapanan finansial dan hidup lebih sehat,” kata Teck Seng.

  • Siap-siap! BFI Finance Lunasi Obligasi Rp227 Miliar di Awal 2025

    Siap-siap! BFI Finance Lunasi Obligasi Rp227 Miliar di Awal 2025

    Jakarta: Kabar gembira bagi pemilik obligasi terbitan PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN). Di awal 2025, BFI Finance akan melakukan pembayaran untuk Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023 Seri B. Adapun obligasi ini memiliki jatuh tempo pada 27 Januari 2025 dengan nilai Rp227 miliar.
     
    Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Keuangan BFIN Sudjono menjelaskan dana untuk pelunasan pokok dan bunga obligasi telah sepenuhnya disiapkan dari dana internal perusahaan.
     
    “Kami telah menyediakan dana pelunasan obligasi dengan jumlah total keseluruhan pokok dan kupon bunga dari obligasi yang akan jatuh tempo. Dana pelunasan obligasi tersebut berasal dari dana internal perseroan yang ditempatkan di rekening giro dan deposito di beberapa bank,” kata Sudjono dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, 30 Desember 2024.
    Obligasi Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2023 ini mulai dicatatkan di BEI, pada 30 Januari 2023 dengan total nilai penerbitan sebesar Rp1,1 triliun dengan dibagi menjadi tiga seri.
     

     

    Pelunasan akan dilaksanakan tepat waktu

    Untuk Seri A nilainya adalah sebesar Rp617 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,25 persen per tahun dan jangka waktu 370 hari kalender. Untuk Seri A ini, pelunasan telah dilakukan pada Februari 2024 lalu.
     
    Lalu Seri B senilai Rp227 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,0 persen per tahun dan jangka waktu dua tahun. Dan untuk Seri C senilai Rp256 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,375 persen per tahun dan jangka waktu tiga tahun.
     
    “Manajemen perseroan berkeyakinan, akan dapat melunasi kewajiban kepada pemegang obligasi tepat pada waktunya, baik untuk kupon bunga maupun pokok obligasi,” kata Sudjono.
     
    Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia obligasi yang diterbitkan oleh BFI Finance tersebut memiliki rating A+(idn) (single A plus). Adapun bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (HUS)

  • Paylater Hingga Kartu Kredit Bikin Banyak Anak Muda Tak Bisa Ambil KPR

    Paylater Hingga Kartu Kredit Bikin Banyak Anak Muda Tak Bisa Ambil KPR

    Jakarta –

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut banyak generasi muda, termasuk Gen Z, yang tidak bisa mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) karena masalah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Hal ini salah satunya karena paylater.

    Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kegagalan para Gen Z ini karena permasalahan tunggakan paylater, kartu kredit, hingga cicilan motor. Catatan kredit mereka dinilai kurang baik.

    “Banyak masyarakat kita, terutama generasi muda, tidak bisa mengajukan kredit untuk KPR misalnya karena terlanjur tersangkut di SLIK,” kata Kiki, dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan FLPP dan Tapera 2025 di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (23/12/2024).

    “Bisa saya sampaikan yang kesangkut di SLIK saat ini tuh contohnya ya produk paylater, kartu kredit, cicilan motor, dan lain-lain,” sambungnya.

    Jawaban ini disampaikan Kiki untuk merespons pertanyaan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Realestat Indonesia (DPP REI)Joko Suranto. Joko mengeluhkan banyak pengembang yang tersandung pembiayaannya karena SLIK. Kebanyakan dari mereka bermasalah karena menggunakan pinjama online (pinjol) legal maupun ilegal.

    Namun menurut Kiki, sejauh ini data pinjol legal belum terintegrasi secara penuh dengan SLIK. Dengan demikian, cicilan pinjol legal belum berdampak terhadap SLIK.

    “Kalau untuk pinjol pak, yang legal ya, itu datanya baru mau diintegrasikan jadi pasti bukan karena yang pinjol itu (terkendala SLIK). Jadi karena yang tadi saya sebut pak (paylater hingga cicilan kartu kredit),” ujarnya.

    Kiki mengatakan, informasi tentang banyaknya Gen Z yang gagal mengajukan KPR ini sebelumnya didengarnya dari laporan Bank Tabungan Negara (BTN). Menyangkut kondisi tersebut, pihaknya mencoba mengambil langkah antisipasi melalui berbagai sosialisasi kepada generasi muda.

    Sebagai informasi, Kiki sebelumnya sempat melaporkan bahwa banyak generasi muda mengambil utang dari buy now pay later (BNPL) atau paylater. Ia pun mewanti-wanti bahayanya fenomena fear of missing out (Fomo), You only live once (Yolo) hingga doom spending yang memicu perilaku berutang.

    “Anak muda ini Fomo, kalau nggak ikut khawatir dibilang ketinggalan zaman, terus Yolo. Katanya sekarang tren baru doom spending, belanja serasa mau kiamat. Jadi, anak muda ini kemudian membelanjakan yang dimiliki seolah tidak ada hari besok. Paling gawat belanjanya bukan dari uang yang dimiliki, tapi dari uang yang utangan tadi,” kata Kiki dalam acara Like It yang dilansir dari Youtube OJK, Sabtu (5/10/2024)

    Menurutnya, fenomena tersebut dapat menyebabkan generasi muda gemar berutang. Apalagi saat ini mencari pinjaman atau berutang sangatlah mudah karena teknologi semakin berkembang, misalnya dengan pinjaman online dan paylater. “Karena dengan ada pinjol, paylater sangat mudah anak muda kita bisa mendapatkan pinjaman kemudian membelikan barang yang tidak produktif,” terangnya.

    Berdasarkan data yang dipaparkannya, pengguna paylater sebagian besar merupakan generasi Z dengan rentang usia 26-35 tahun. Dengan rincian, 26,5% pengguna paylater dengan rentang usia 18-25 tahun, 43,9% pengguna berusia 26-35 tahun, 21,3% berusia 36-45 tahun. Kemudian, 7,3% pengguna berusia 46-55 tahun, serta hanya 1,1% pengguna paylater berusia di atas 55 tahun.

    Adapun sebagian besar penggunaan paylater untuk gaya hidup, seperti fesyen dengan persentase 66,4%, perlengkapan rumah tangga dengan 52,2%, elektronik dengan 41 %, laptop atau ponsel dengan 34,5%, hingga perawatan tubuh sebesar 32,9%.

    (shc/fdl)

  • Konflik Apartemen Pavilion Permata Berujung ke Gugatan di PN Surabaya

    Konflik Apartemen Pavilion Permata Berujung ke Gugatan di PN Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Konflik antara pemilik Pavilion Permata (APP) 2 Surabaya terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pembangunan Perumahan (PP) Property, Tbk cabang Surabaya berakhir pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang saat ini bergulir di digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

    Gugatan tersebut dilayangkan oleh 4 orang pemilik APP 2 Surabaya diantaranya Penggugat I Tee Sian Han, Penggugat II Yulianto Kiswo Cahyono, Penggugat III Sing Cai (Deddy Eka Putra), dan Penggugat IV Cindy Putri Gunawan, yang tak ingin Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang pernah ditandatanganinya dibatalkan dan statusnya sebagai pembeli unit Apartemen dirubah menjadi Kreditur PKPU dan Kepailitan, oleh PT PP Property.

    Selain itu, PT PP Property pun dianggap belum bisa memenuhi kewajibannya, terkait SHMRSS (Sertifikat Hak Milik Rumah Susun Sederhana) yang juga tidak kunjung terealisasi.

    Yulianto Kiswocahyono selaku pihak penggugat II, salah salah satu penghuni menolak jika dirinya akan dijadikan kreditur dan perjanjian jual beli yang pernah ditandatangani antara dirinya dengan Tergugat dijalankan. “Diharapkan, dengan adanya gugatan ini Pengadilan betul-betul memutus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan perjanjian jual beli itu sama-sama ditaati karena perjanjian ini adalah menjual dan membeli,” ujar Yuliano, Jumat (20/12/2024).

    Menurut Yulianto Kiswocahyono, para pembeli Unit-Unit Apartemen Pavilion Permata itu bukan sebagai Kreditur atau meminjamkan dana. “Saya berharap dengan adanya gugatan ini pengadilan betul-betul memutuskan secara benar bahwa kita ini konsumen yang teraniaya,” pungkasnya.

    Sementara, Welly suami dari Cindy Putri Gunawan pemilik APP 2 unit nomor 1930 menambahkan bahwa tujuannya dengan para penghuni lain menggugat PT PP Property, lantaran dalam hal kewajibannya untuk memenuhi hak-hak penggugat belum terealisasi.

    “Tujuan saya datang kesini untuk menggugat PT PP Property dalam hal kewajibannya untuk memenuhi hak-hak kami. Kami berhak mendapatkan SHMRSS (Sertifikat Hak Milik Rumah Susun Sederhana),” kata Welly.

    Welly juga mengakui bahwa sudah lunas pembayaran APP 2 tersebut, namun pihak PT PP Property Tbk cabang Surabaya belum bisa memenuhi kewajibannya ke konsumen.

    “Ada yang lunas, pembayaran angsuran inhouse sudah lebih dari 30 % persen pembayaran. Kami berharap pihak perusahaan bisa memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan AJB (Akte Jual Beli) dan membuatkan SHMRSS untuk unit kami. Kalau memang gak bisa ya sudah kembalikan apa yang kami tuntut. Jadi apa yang sudah kami bayarkan ke anda. Kembalikan beserta Present Value (PV) barang yang sudah kami beli. Kan itu juga ada nilai nya, kalau tidak, kami tetap akan pertahankan gugatan ini,” tegasnya.

    “Harapan kami agar kita memperoleh keadilan, saya juga berharap pihak hakim bersikap netral untuk perkara ini,” Pungkasnya.

    Dalam gugatan tersebut, selain menggugat PP Properti Tbk cabang Surabaya, mereka juga menggugat PT PP Property Tbk Jakarta sebagai Turut Tergugat 1, PT Premium Facility Service cabang Surabaya, Turut Tergugat 2, PT Mandiri (Persero) Tbk, Turut Tergugat 3, PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Persero Tbk cabang Gukir Darmo sebagai Turut Tergugat 4, PT Karya Usaha Baru, Turut Tergugat 5, PT Nusantara Chemical Indonesia, Turut Tergugat 6, Notaris Agustina Amalia, Turut Tergugat 7 dan BPN Kota Surabaya 1 sebagai Turut Tergugat 8.

    Adapun dalam pettitumnya, menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

    Menghukum Pihak Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap objek yang disengketakan oleh Para Penggugat sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

    Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi material senilai Rp. 150.000.000. Immaterial senilai Rp.500.000.000 perorang secara tunai.

    Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan atas aset yang dimiliki oleh Pihak Tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan, dengan luas 2.385 meterpersegi atasnama PT. PP Properti Tbk, SHGB (Sertifikat Induk Apartemen PP 2) No. : 4517 alamat di Jl. KH. Abdul Wahab Siamin, No. 251, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya.

    Menghukum Tergugat agar dapat melakukan pengurusan SHMRSS atas 2 unit yang telah lunas yaitu Unit No. 1911 an. Sing Cai (Deddy Ekaputra) dan Unit No. 1930 atasnama. Cindy Puteri Gunawan.

    PPJB atas 2 unit yang pembayaran angsurannya telah melebihi 30 persen yaitu Unit No. 316 an. Tee Sian Han dan Unit No. 1815 atasnama Yulianto Kiswocahyono.
    Dan atau dengan BuyBack terhadap Unit-Unit tersebut dengan perhitungan Penggugat I sebesae Rp. 979.758.614,29. Penggugat II Rp. 938.567.592,59. Penggugat III Rp. 957.528.555,47. Penggugat IV Rp. 989.337.751,32.

    Diketahui, berdasarkan nomor gugatan registrasi online, PN SBY-15112024SCT, pada tanggal pendaftaran 15 November 2024. Bahwa keempat pemilik APP 2 di jl KH Abdul Wahab Siamin no 251, Kec Dukuh Pakis Surabaya, diantaranya Penggugat 1 Tee Sian Han, Penggugat 2 Yulianto Kiswocahyono, Penggugat 3 Sin Cai (Deddy Eka Putra), dan Penggugat 4 Cindy Putri Gunawan meliputi unit nomor 316, 1815, 1911 dan 1930.

    Bahwa, Tee Sian Han selaku Penggugat 1, membeli unit 316 kepada tergugat melalui pembayaran angsuran inhouse sejak tahun 2014 dengan harga Rp 377.739.359,- (bukti Vide P-1). Yang mana posisi angsuran sampai sekarang mencapai kurang lebih Rp 275 juta, dan lebih dari 30 % persen pembayaran. Sehingga sepatutnya memiliki bukti kepemilikan berbentuk PPJB yang diserahkan Tergugat saat serah terima kunci unit, namun disayangkan hingga tahun 2024 belum terealisasi.

    Yulianto Kiswocahyono selaku Penggugat 2, membeli unit APP 2 nomor 1815 sejak tahun 2014 melalui pembayaran kredit ke pihak turut tergugat 3 yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan harga Rp 361.858.437,- (bukti Vide P-2). Yang mana posisi angsuran sudah mencapai kurang lebih Rp 180 juta, pembayaran sudah lebih dari 30 % persen. Sehingga sepatutnya memiliki bukti kepemilikan PPJB, namun disayangkan hingga sampai tahun 2024 belum terealisasi.

    Sing Cai (Deddy Ekaputra) selaku penggugat 3, membeli unit apartemen nomor 1911 kepada pihak tergugat sistem angsuran inhouse sejak bulan November 2014 dengan harga Rp 369.168.709,- (bukti Vide P-3), yang mana pihak penggugat 3 sudah melunasi pembayaran angsuran inhouse sejak terhitung 2016 dan juga diperkuat bukti chat staf pihak tergugat bahwa penggugat 3 telah lunas (bukti chat) tertanggal 16 Oktober 2024 (bukti Vide P-4).

    Namun bukannya pembuatan serta pemecahan dari induk SHGB nomor 4517 an, PT PP Property Tbk alamat APP 2 tersebut (bukti Vide P-5), yang dilakukan agar terbit SHMRSS an Penggugat 3, namun pihak PT PP Property hanya menerbitkan PPJB (bukti Vide P-6) yang dilakukan di Notaris Agustina Amalia.

    Sementara, telah lunas transaksi pihak penggugat 3 pembelian APP 2 unit nomor 1911, seharusnya sepatutnya minimal diikat dengan AJB bukan PPJB. Hal yang patut disayangkan mengingat pemecahan induk SHGB nomor 4517 agar terbit SHMRSS atas nama penggugat 3, tidak kunjung terealisasi hingga sekarang tahun 2024.

    Cindy Putri Gunawan selaku penggugat 4 membeli APP 2 unit nomor 1930 kepada pihak tergugat melalui sistem pembayaran kredit melalui pihak turut tergugat 4 (PT BTN tbk, Cabang Bukit Darmo) yang mana telah lunas sejak 11 Agustus 2020 (bukti Vide P-7), dengan harga Rp 381.432.531,- (bukti Vide P-8), namun bukannya pembuatan serta pemecahan dari induk SHGB nomor 4517 an PT PP Property di alamat APP 2 tersebut (bukti Vide P-4) agar terbit SHMRSS an Penggugat 4.

    Akan tetapi dari pihak manajemen PT PP Property hanya menerbitkan PPJB Apartemen yang dilakukan transaksi di notaris Agustina Amalia (bukti Vide P-9) serta surat keterangan lunas No 131/EXT/PTPP-APP/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024 (bukti Vide P-10), seharusnya Penggugat 4 yang telah lunas transaksi pembelian unit nomor 1930, sepatutnya diberikan AJB bukan PPJB.

    Namun disayangkan pemecahan induk SHGB nomor 4517 tersebut agar terbit SHMRSS hak an Penggugat 4, hingga saat ini di tahun 2024 tidak kunjung terealisasi. [uci/kun]