BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Gawat! 4.000 Developer Nakal Bikin Ratusan Ribu Sertifikat Terhambat – Page 3

    Gawat! 4.000 Developer Nakal Bikin Ratusan Ribu Sertifikat Terhambat – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kasus pengembang atau developer nakal turut menjadi perhatian. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 4.000 developer yang menjadi rekanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat sempat ada 120.000 sertifikat rumah yang belum diterbitkan oleh developer-developer nakal tersebut. Angka itu tercatat pada 2019 lalu.

    “Jadi sebenarnya waktu kita ditugaskan Pak Menteri sejak 2019 kita menemukan hal ini yaitu terdapat ada 120 ribu rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN belum memiliki sertifikat. Ada yang developernya raib, ada yang masih ada, sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer,” kata Nixon, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Secara bertahap, BTN mulai memproses sertifikat yang tertahan itu. Pada kurun waktu 2019-2024, sebanyak 80 ribu sertifikat sudah rampung diproses. Sisanya, ditarget bisa rampung hingga penghujung 2027 mendatang.

    Tahapannya, 15.000 sertifikat akan diselesaikan pada 2025 ini. Kemudian, 15.000 sertifikat lainnya juga akan diproses pada 2026, tahun depan. Sementara itu, sisanya akan diproses pada 2027 mendatang.

    “Kenapa ada yang cukup lama? teman-teman pasti nanya, karena memang ada yang sengketa hukum juga. Jadi ada double sertifikat, induknya, kemudian segala macam,” tuturnya.

    “Nah ini case ini terjadi pada umumnya adalah di developer-developer yang tidak bertanggung jawab atau ada kerjasama dengan notaris yang juga bermasalah,” sambung Nixon.

     

  • Harga Penutupan IHSG hari ini, 30 Jan 2025

    Harga Penutupan IHSG hari ini, 30 Jan 2025

    Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) melemah -92.58 poin atau -0.01 persen ke level 7073.48 pada penutupan perdagangan 30 Jan 2025. Tercatat ada 10 saham yang mengalami kenaikan dan 11 yang mengalami penurunan.

    Top Gainers & Top Loser Saham Hari Ini 30 Jan 2025

    ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)

    Dengan pelemahan IHSG hari ini, berikut ini saham-saham yang menjadi Top Gainer dan Top Loser pada perdagangan hari ini:

    Saham MIKA – Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. naik 4.64%Saham BRPT – Barito Pacific Tbk. naik 2.21%Saham ACES – Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. naik 1.32%Saham ICBP – Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. naik 1.31%Saham KLBF – Kalbe Farma Tbk. naik 1.23%Saham ANTM – Aneka Tambang Tbk. turun -6.38%Saham AKRA – AKR Corporindo Tbk. turun -5.88%Saham INCO – Vale Indonesia Tbk. turun -5.30%Saham MEDC – Medco Energi Internasional Tbk. turun -4.98%Saham BBTN – Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. turun -4.23%

    Meskipun beberapa saham mengalami kenaikan, ada juga saham yang mengalami penurunan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis dengan cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental serta sentimen pasar sebelum membuat keputusan Investasi.

  • SBN ORI027 Resmi Terbit, Ini Daftar Mitra dan Cara Belinya

    SBN ORI027 Resmi Terbit, Ini Daftar Mitra dan Cara Belinya

    Pemerintah telah menentukan tingkat imbal hasil atau kupon untuk Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI027, dengan periode penawaran instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Ritel ini berlangsung pada 27 Januari hingga 20 Februari 2025.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menginformasikan bahwa ORI kelima yang diterbitkan pemerintah tersebut tersedia dalam dua pilihan tenor, yaitu ORI027 dengan jangka waktu 3 tahun (ORI027T3) dan 6 tahun (ORI027T6), dengan kupon masing-masing sebesar 6,65% dan 6,75% yang merupakan kupon tetap (fixed rate).

    Kemenkeu menargetkan penjualan ORI027 mencapai Rp25 triliun, dengan kuota nasional untuk ORI027T3 sebesar Rp10 triliun dan ORI027T6 sebesar Rp15 triliun.

    Hasil penjualan ORI027 akan diumumkan pada 24 Februari 2025, dan tanggal setelmen dijadwalkan pada 26 Februari 2025. Adapun tanggal jatuh tempo, ORI027T3 akan berakhir pada 15 Februari 2028, sementara ORI027T6 pada 15 Februari 2031.

    Minimum pemesanan ORI027 sebesar Rp1 juta dan kelipatan Rp1 juta. Sedangkan maksimum pemesanan untuk ORI027T3 sebesar Rp5 miliar dan ORI027T6 Rp10 miliar.

    Daftar mitra pemesanan SBN ORI027

    Pemesanan ORI027 dapat dilakukan melalui 26 Mitra Distribusi (Midis) yang telah ditunjuk oleh DJPPR Kemenkeu. Berikut adalah daftar 26 Mitra Distribusi resmi untuk ORI027.

    1. PT Bank Central Asia Tbk

    2. PT Bank CIMB Niaga Tbk

    3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

    5. PT Bank HSBC Indonesia

    6. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

    8. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

    12. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

    13. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

    14. PT Bank UOB Indonesia

    15. PT Bank Victoria International Tbk

    16. PT Bank Maybank Indonesia Tbk

    17. PT Bareksa Portal Investasi

    19. PT BRI Danareksa Sekuritas

    20. PT Bibit Tumbuh Bersama

    22. PT Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+)

    23. PT Phillip Sekuritas Indonesia

    24. PT Star Mercato Capitale (Tanamduit)

    25. PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

    26. Standard Chartered Bank, Indonesia

    Cara membeli SBN ORI027

    Registrasi dapat dilakukan kapan saja, bahkan sebelum periode penawaran SBN Ritel dimulai. Calon Investor bisa mendaftar melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Midis, dengan memasukkan informasi seperti data diri, nomor SID (Single Investor Identification), nomor Rekening Dana, dan nomor Rekening Surat Berharga.

    Bagi yang belum memiliki nomor SID, Rekening Dana, dan/atau Rekening Surat Berharga, dapat menghubungi Midis. SID adalah kode unik yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

    Setelah berhasil melakukan registrasi, Calon Investor dapat melakukan pemesanan ORI027T3 dan ORI027T6 dengan terlebih dahulu membaca ketentuan yang tertera dalam Memorandum Informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan selama masa penawaran ORI027T3 dan ORI027T6 berlangsung.

    Setelah pemesanan terverifikasi, Calon Investor akan menerima kode pembayaran (billing code) melalui email atau SMS, sesuai dengan kebijakan masing-masing Mitra Distribusi. Kode pembayaran ini digunakan untuk melakukan pembayaran investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM, internet banking, mobile banking), Pos, atau Lembaga Persepsi lainnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

    Setelah melakukan pembayaran, Calon Investor akan menerima NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi bahwa pemesanan telah selesai (completed order). Alokasi ORI027T3 dan ORI027T6 akan diberikan pada tanggal setelmen atau penerbitan. Setelah proses setelmen selesai, investor dapat meminta Bukti Konfirmasi Kepemilikan ORI027T3 dan ORI027T6 kepada Mitra Distribusi.

    Keuntungan berinvestasi SBN ORI

    1. Kupon dan pokok dijamin oleh Undang-Undang.

    2. Kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

    3. Kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo.

    4. Kupon dibayar setiap bulan.

    5. Dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder (antar Investor Domestik).

    6. Tersedianya kuotasi harga beli (bid price) dari Mitra Distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan Mitra Distribusi.

    7. Berpotensi memperoleh capital gain.

    8. Dapat dipinjamkan atau dijaminkan kepada pihak lain (sesuai dengan kebijakan di masing-masing Mitra Distribusi).

    9. Dapat diperdagangkan di organized OTC melalui Electronic Trading Platform (ETP).

    10. Masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

    Demikianlah informasi lengkap tentang SBN ORI027 yang terbit mulai 27 Januari 2025. Tertarik membeli?

  • BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    BTN Temukan 120 Ribu Rumah KPR Tanpa Sertifikat, Ini Masalahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan adanya 120 ribu rumah yang menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN namun belum memiliki sertifikat.

    Dikatakan Nixon, persoalan ini muncul akibat pengembang atau developer yang bermasalah.

    “Ada yang developer-nya raib, ada yang masih ada tapi tidak bertanggung jawab, dan sebagainya,” ujar Nixon dalam konferensi pers di kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025) lalu.

    Masalah ini, berdasarkan data BTN sejak 2019, melibatkan sekitar 4.000 proyek perumahan.

    Hingga saat ini, BTN telah menyelesaikan sekitar 80 ribu sertifikat dengan bantuan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

    Namun, masih ada 38.144 sertifikat yang belum selesai. Nixon mengungkapkan bahwa nilai aset dari sertifikat yang belum selesai mencapai sekitar Rp 1 triliun.

    BTN menargetkan penyelesaian 15 ribu sertifikat tahun ini, sementara sisanya diharapkan selesai pada 2027.

    Lambatnya proses penyelesaian disebabkan oleh sengketa hukum yang melibatkan pengembang tidak bertanggung jawab hingga notaris bermasalah.

    Untuk mencegah masalah serupa, BTN memetakan permasalahan dan menerapkan sistem penilaian atau rating bagi para developer.

    Kata Nixon, developer dengan kategori gold dan platinum berhak menerima relaksasi.

    “Kategori platinum biasanya diisi oleh developer nasional, yang memiliki proyek di banyak kota atau wilayah,” jelas Nixon.

    Penilaian ini didasarkan pada beberapa indikator, seperti volume penjualan, tingkat pinjaman bermasalah (non-performing loan), dan kecepatan pengurusan sertifikat.

  • Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!

    Awas Modus Penipuan Rumah Subsidi Lagi Marak, Teliti, Cermat Sebelum Kasih DP!

    JABAR EKSPRES – Modus penipuan program rumah subsidi sedang marak di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena tingkat kebutuhan kepemilikan hunian di Indonesia sangat tinggi.

    Untuk masyarakat yang ingin mendapatkan rumah subsidi dengan DP dan cicilan murah sebaiknya melihat dulu dengan cermat kredibilitas dari developer atau pengembang yang membangun rumah itu.

    BACA JUGA: Pemberian Izin Perumahan di Sumedang Serampangan, WALHI: Pemerintah Harus Bertanggung jawab!

    Berdasarkan catatan pemerintah saat ini sudah banyak pengembang atau developer nakal yang memanfaatkan momen program rumah subsidi yang digagas oleh pemerintah.

    Belum lama ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, berdasarkan laporang dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) ada ribuan developer yang telah menipu masyarakat.

    BACA JUGA: Dituduh Mabuk, Dua Politisi Kota Cimahi Ribut, Saling Ancam Lapor Polisi!

    ‘’Masalahnya adalah, developer tersebut tidak bisa memberikan sertifikat setelah cicilan lunas. Cara ini sangat disesalkan,’’ ujar Erick.

    Menurut Erick, masyarakat sudah berjuang sekuat tenaga untuk mencicil rumah, namun ketika sudah lunas sertifikat tidak kunjung diberikan dengan berbagai alasan.

    BACA JUGA: Lagi Promo Nih! Ayo Ajuin Kepemilikan Rumah Melalui KPR BRI Bisa DP 0 Persen

    Rumah Tidak Kunjung di Bangun

    Dari informasi yang didapatkan Jabar Ekspres, modus lain yang kini tengah marak adalah tawaran rumah subsidi dengan iming-iming DP Murah dan Cicilan Murah dan bonus berlimpah.

    Modus seperti ini, sudah banyak memakan korban. Masyarakat yang sudah mengharapkan punya rumah akhirnya harus gigit jari karena rumah tidak kunjung dibangun.

    BACA JUGA: BPK Temukan 14 Alih Fungsi PSU Senilai Rp 187,9 M, LHP Kota Bandung Diganjar WDP!

    Berdasarkan informasi yang diterima, ada juga calon konsumen yang sudah memberikan uang tanda jadi untuk pengambilan kredit kepemilik rumah.

    Bahkan menurut pengakuan korban, lokasi pembangunan untuk rumah tersebut sudah ada. Lengkap dengan kantor pemasarannya.

    Akan tetapi setelah ditunggu lama, rumah tersebut tidak kunjung dibangun, bahkan developer dan kantor pemasaran kabur tidak tahu rimbanya.

    BACA JUGA: Penyelesaian Rumah Deret Tamansari Kota Bandung Kembali Molor, Ada Apa?

  • BTN Syariah Diprediksi Jadi Pemain Utama di Bisnis Perbankan Syariah – Halaman all

    BTN Syariah Diprediksi Jadi Pemain Utama di Bisnis Perbankan Syariah – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – BTN Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) milik PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) diperkirakan akan menjadi pesaing utama di industri perbankan syariah nasional jika sudah resmi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sebelum akhir 2025 ini.

    Pasalnya, BTN Syariah memiliki basis pertumbuhan bisnis yang solid dan keunikan yang tidak dimiliki UUS dan BUS lainnya.

    BTN Syariah terus mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam kinerja keuangannya. 

    Total aset BTN Syariah telah mencapai Rp 58 triliun per kuartal III-2024, bertumbuh double digit atau 19,2 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 48 triliun.

    Per akhir 2024, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengungkapkan, aset BTN Syariah telah mencapai Rp60 triliun.

    “Kalau hitungan saya, dengan kecepatan yang sama, seharusnya (dalam waktu) tiga tahun (aset) BTN Syariah sudah (mencapai) Rp100 triliun,” ujar Nixon di Jakarta belum lama ini.

    Baru-baru ini, BTN selaku induk usaha mewujudkan keseriusannya untuk mengembangkan BTN Syariah melalui pengumuman akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS).

    BVIS akan diintegrasikan dengan BTN Syariah sebagai bagian dari proses spin-off BTN Syariah menjadi BUS, yang diharapkan dapat selesai pada semester II-2025.

    Menurut Nixon, BTN Syariah memiliki potensi menjadi pemain besar di industri perbankan syariah karena ditunjang kapabilitas dan keunikannya sebagai UUS yang saat ini memimpin pasar KPR berbasis syariah di Indonesia.

    Berdasarkan data BTN Syariah, saat ini market share BTN Syariah di pasar KPR syariah di Indonesia telah mencapai lebih dari 90 persen.

    “(Dengan berubah dari UUS menjadi BUS) kepercayaan masyarakat segmen syariah akan jauh lebih tinggi, karena menurut mereka, UUS itu masih setengah-setengah atau abu-abu.”

    “Kalau sudah clear, black or white, kepercayaan atau trust level-nya naik. Sehingga, biasanya yang pertama naik itu DPK (dana pihak ketiga). Hitungan kami seperti itu,” ujar Nixon.

    Dari sisi pembiayaan, BTN Syariah juga turut menopang kiprah induknya di Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran pembiayaan rumah subsidi dengan menggunakan akad syariah.

    Apalagi, kata Nixon, sekitar 20-25 persen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menginginkan akad KPR dengan skema syariah.

    “Setidaknya ada dua BUMN yang bergerak di bidang perbankan syariah, karena yang mau dilayani ini besar. Jadi, tolong dilihat bahwa kuenya ini gede banget. Marketnya (BTN Syariah) tidak akan terlalu compete dengan mereka (bank-bank syariah lainnya),” tutur Nixon.

    Harapan akan adanya kehadiran bank syariah baru yang berskala besar juga diutarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator industri perbankan dan keuangan.

    Pada awal Januari, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa perbankan syariah Indonesia saat ini masih cenderung didominasi oleh satu entitas.

    “Sehingga ini tentu tidak kondusif untuk persaingan antarbank syariah sendiri maupun persaingan antara bank syariah dengan bank konvensional,” ujar Dian dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner OJK bulanan, Selasa (7/1/2025).

    Oleh sebab itu, kata Dian, OJK mendorong terjadinya konsolidasi di perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi berupa spin-off, merger, ataupun akuisisi.

    Senada dengan penilaian BTN dan OJK, pengamat perbankan melihat pasar perbankan syariah nasional memang membutuhkan pemain yang spesifik dan telah berpengalaman di bidang tersebut. 

    Menurut Piter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute, BTN Syariah memiliki kapabilitas tersebut dan paling berpengalaman.

    “BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.

  • Harga Penutupan IHSG hari ini, 30 Jan 2025

    Harga Penutupan IHSG hari ini, 24 Jan 2025

    Jakarta, FORTUNE– Indeks Harga Saham Gabungan (Ihsg) melemah -32.55 poin atau -0.00 persen ke level 7200.09 pada penutupan perdagangan 24 Jan 2025. Tercatat ada 18 saham yang mengalami kenaikan dan 19 yang mengalami penurunan.

    Top Gainers & Top Loser Saham Hari Ini 24 Jan 2025

    ilustrasi pergerakan saham (unsplash.com/Wance Paleri)

    Dengan pelemahan IHSG hari ini, berikut ini saham-saham yang menjadi Top Gainer dan Top Loser pada perdagangan hari ini:

    Saham JPFA – Japfa Comfeed Indonesia Tbk. naik 8.80%Saham INDF – Indofood Sukses Makmur Tbk. naik 3.33%Saham ICBP – Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. naik 2.66%Saham PWON – Pakuwon Jati Tbk. naik 2.58%Saham BSDE – Bumi Serpong Damai Tbk. naik 1.06%Saham INCO – Vale Indonesia Tbk. turun -5.85%Saham AKRA – AKR Corporindo Tbk. turun -2.85%Saham TBIG – Tower Bersama Infrastructure Tbk. turun -2.44%Saham BBTN – Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. turun -2.30%Saham TOWR – Sarana Menara Nusantara Tbk. turun -2.16%

    Meskipun beberapa saham mengalami kenaikan, ada juga saham yang mengalami penurunan. Maka dari itu, penting bagi investor untuk melakukan analisis dengan cermat dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental serta sentimen pasar sebelum membuat keputusan Investasi.

  • 38.144 Rumah KPR BTN Belum Bersertifikat, Apa Penyebabnya?

    38.144 Rumah KPR BTN Belum Bersertifikat, Apa Penyebabnya?

    Jakarta, FORTUNE – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat 38.144 rumah hasil pembiayaan Kpr belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Disinyalir, kelalaian itu disebabkan oleh Devloper dan notaris bermasalah. 

    Menteri BUMN, Erick Thohir meminta BTN melakukan percepatan penyelesaian sertifikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik. Upaya itu untuk menyukseskan program tiga juta rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Ini adalah program yang harus disukseskan dan BTN mengayomi 82 persen dari perumahan subsidi,” ujar Menteri BUMN dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/6).

    Erick minta Himbara blacklist devloper bermasalah

    Menteri BUMN Erick Thohir mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Pada kesempatan ini Erick juga meminta jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memblack list sejumlah devloper bermasalah. 

    “Tapi minta maaf, saya minta black list developer dan notaris yang bermasalah dan saya harapkan Himbara berbagi data untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan. Jadi, kalau perlu semua pengembang yang di-black list juga di-black list bank Himbara,” tegas Erick. 

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan bahwa sebanyak 4.000 devloper bermasalah terindikasi melakukan kecurangan sehingga tidak menerbitkan SHM masyarakat. 

    BTN targetkan 15 ribu sertifikat selesai di 2025

    Ilustrasi Kantor Cabang BTN di Kuningan Jakarta/Dok BTN

    Nixon mengatakan bahwa BTN mengakui proses penyelesaian sertifikat terus diperbaiki oleh BTN. “Hari ini sejak 2019, sebanyak 80 ribu sertipikat sudah diselesaikan oleh BTN dibantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga proses bisa lebih cepat,” ujar Nixon. 

    Ia menjelaskan, sektor perumahan Indonesia masih menghadapi masalah developer yang sertipikatnya masuk kategori Luar Ambang Toleransi (LAT). Developer dengan sertipikat LAT merupakan developer bermasalah dalam hal administrasi penyelesaian Dokumen Pokok atau sertipikat karena melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh bank. 

    Nixon menjelaskan, upaya perbaikan yang dilakukan BTN antara lain melakukan profiling dan membuat rating developer dari Platinum, Gold, Bronze, hingga non-rating. 

    Untuk kategori non-rating, kata Nixon, tidak diberikan prioritas untuk KPR ataupun Kredit Yasa Griya. Dengan upaya tersebut, Nixon menargetkan penyelesaian sertifikat LAT pada tahun ini sebanyak 15.000 dari total 38.144 sertifikat.

  • BTN Mulai Proses Akuisisi Bank Victoria Syariah – Halaman all

    BTN Mulai Proses Akuisisi Bank Victoria Syariah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah memulai proses akuisisi terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS), setelah BTN menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS yang bertempat di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025. 

    Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. 

    Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18% saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80?n BHP Jakarta 0,0016%.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100?ri seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp1,06 triliun. 

    BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi BTN terhadap BVIS merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk suatu bank umum syariah (BUS) melalui strategi anorganik. 

    Setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.

    “BTN menilai perkembangan perekonomian syariah di Indonesia perlu didukung dengan adanya pemain yang memiliki kekuatan daya saing atau competitive advantage dengan proposisi layanan perbankan dan keuangan komprehensif untuk sektor perumahan. 
    Aksi korporasi ini akan mendukung pengembangan BTN Syariah untuk memenuhi posisi tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah di pasar syariah. Kedua belah pihak, yakni BTN dan para pemegang saham Bank Victoria Syariah telah mencapai kesepakatan mutual untuk mendukung upaya tersebut,” ujar Nixon.

    Penandatanganan CSPA tersebut didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah dicapai setelah proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah selama beberapa bulan ke belakang. 

    Nixon mengatakan, BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak terlalu memakan waktu. 

    Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit usaha syariahnya sebelum tahun 2026.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk dipisahkan dari induk bank konvensional-nya jika nilai aset mencapai 50?ri total nilai aset induknya, atau memiliki aset paling sedikit Rp50 triliun. 

    Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal dua tahun setelah laporan keuangan triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya sudah memenuhi ketentuan.

    Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun, bertumbuh sebesar 19,2% year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48 triliun. 

    Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

    Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat karena size-nya sebagai bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02% secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

    Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS,  memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.

    Nixon berharap seluruh proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester I-2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN dan BVIS bisa dijalankan. 

    “Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini,” tegas Nixon.

    Selama proses ini berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

  • Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN

    Kisah Anak Broken Home yang Kini Wujudkan Dream Home dengan KPR Bersubsidi BTN

    TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR – Bagi seorang pria dengan latar belakang keluarga broken home, memiliki “rumah” yang penuh kehangatan kasih sayang, dengan komposisi keluarga yang utuh, selalu menjadi impian Lorien Nurajay Oxa Gernada (27).

    Sebelas tahun lampau, saat Oxa masih duduk di bangku sekolah menengah atas di Grobogan, Jawa Tengah, kedua orang tuanya berpisah.

    Meski tak terbebas dari sedih dan gundah, saat itu Oxa sudah cukup dewasa untuk memaklumi pilihan hidup kedua orang tuanya.

    Setelah bercerai, ibu dan bapak kandung Oxa menempuh jalan masing-masing.

    Bapaknya pergi merantau ke Kalimantan.

    Sedangkan Oxa, yang selepas SMA mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan swasta di Pati, Jawa Tengah, mengajak serta ibunya untuk tinggal di daerah berjuluk Bumi Mina Tani tersebut.

    Oxa baru bisa berkumpul kembali bersama ibu dan bapaknya di satu tempat yang sama ketika dia menikahi gadis pujaannya, Elinda Febriana (24), di Kediri, Jawa Timur, pada Minggu (30/6/2024) lampau.

    Selepas menikah, pasangan muda ini mendamba untuk memiliki rumah, hunian impian tempat mereka akan membangun keluarga sakinah.

    Di sisi lain, sempat terlintas di benak Oxa dan Elinda, bahwa memiliki rumah sendiri adalah mimpi terlalu dini.

    Bagaimana tidak? Lonjakan harga properti terus melesat, tak sepadan dengan kenaikan pendapatan masyarakat yang bergerak lambat. Harga rumah tak terkejar.

    Pada 14 Januari 2025, situs web Bestbrokers.com menayangkan laporan Paul Hoffman yang menyusun peringkat negara-negara dengan harga rumah yang paling tidak terjangkau oleh masyarakat.

    Laporan tersebut membandingkan harga properti di 62 negara dengan pendapatan rata-rata penduduk mereka pada tahun 2024.

    Hasilnya, Indonesia menempati peringkat keempat tingkat ketidakterjangkauan harga rumah.

    Artinya, Indonesia adalah negara keempat di dunia yang warganya paling sulit membeli rumah setelah Turki, Nepal, dan India.

    Dengan kondisi semacam ini, membeli rumah sendiri pernah menjadi mimpian (mimpian, bukan impian, menurut KBBI: cita-cita [keinginan] yang mustahil atau susah dicapai) bagi Oxa dan Elinda yang sama-sama merupakan karyawan swasta entry-level.

    Oxa bekerja di sebuah televisi lokal di Pati. Sedangkan Elinda bekerja secara alih daya (outsourcing) di perusahaan telekomunikasi di Surakarta.

    Namun, harapan memiliki hunian impian milik sendiri kembali merekah ketika pasangan muda ini mulai mengenal program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi.

    Program pemerintah ini memang dimaksudkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah.

    Dalam program ini, pemerintah bekerja sama dengan bank-bank yang mereka tunjuk, termasuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang sudah lama dikenal masyarakat sebagai lembaga keuangan spesialis KPR.

    Oxa dan Elinda gembira mengetahui ada skema KPR dengan uang muka ringan, cicilan dan suku bunga flat atau tetap, dan bahkan juga menawarkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dari pemerintah.

    “Tapi kebimbangan kami belum selesai. Selanjutnya kami harus memutuskan hendak mengambil KPR di mana. Sebab kami setelah menikah pun masih LDR (Long Distance Relationship-red.).”

    “Saya kerja di Pati, istri kerja di Solo. Sempat galau mau beli rumah subsidi di mana,” kata Oxa pada Tribunjateng.com, Sabtu (18/1/2025).

    Setelah menyurvei beberapa perumahan bersubsidi, baik di Pati maupun Solo Raya, Oxa dan Elinda akhirnya memutuskan untuk meminang unit di Perumahan Taman Harmoni Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar.

    “Pertimbangannya banyak. Di antaranya soal lokasi. Kasihan kalau istri saya yang seminggu sekali harus pulang-pergi ke Pati.”

    “Kalau saya, seminggu dua-tiga kali pulang ke Karanganyar masih kuat. Apalagi pekerjaan saya juga tidak menuntut untuk selalu di kantor, berbeda dari pekerjaan istri saya yang memang mengharuskan selalu duduk di balik meja kerja kantor,” jelas Oxa.

    Oxa dan Elinda juga sudah sreg dengan desain dan fitur bangunan rumah bersubsidi yang hendak mereka beli.

    Rumah berukuran 34 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi itu dilengkapi dua kamar tidur, ruang tengah sekaligus ruang tamu berkonsep open space yang cukup luas, kamar mandi dengan kloset jongkok, carport, area jemuran pakaian, dan yang terpenting: sudah dilengkapi dapur.

    Daya listrik sebesar 1.300 watt serta instalasi air PDAM juga sudah sangat memadai.

    Fasilitas umumnya pun tergolong lengkap, mulai dari masjid, jalan perumahan yang lebar, bahkan hingga kolam renang.

    “Jarak rumah dengan kantor istri saya di Solo juga dekat. Naik motor cuma sekitar 15 menit. Jadi sudah tidak ada yang perlu dipertimbangkan lagi. Kami sudah mantap,” ujar pria yang saat ini masih menempuh pendidikan S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Terbuka Semarang ini.

    Langkah selanjutnya adalah memilih bank penyedia layanan KPR Bersubsidi. Setelah mempelajari dan mengumpulkan informasi serta saran dari teman-teman dan kenalan, Oxa mantap untuk memilih BTN.

    “Kata teman-teman yang ambil KPR BTN, proses dan syaratnya mudah. Selain itu, semua orang juga sudah tahu BTN memang spesialis KPR yang selama puluhan tahun sudah membantu masyarakat membeli rumah,” kata dia.

    Singkat cerita, pada September 2024, Oxa mendapat dua kabar gembira sekaligus. Pertama, pengajuan KPR subsidi atas nama istrinya telah disetujui dan setelahnya dilakukan akad KPR serta serah-terima kunci.

    Rumah impiannya berhasil dia dapatkan dengan cicilan Rp 1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun. Kabar gembira kedua sangat istimewa: istrinya positif hamil.

    Oxa bersyukur atas dua kabar gembira itu. Dia berkomitmen, di rumah impiannya yang terwujud ini, dia akan membangun keluarga yang harmonis, utuh, dan penuh kebahagiaan.

    Usia kandungan Elinda kini telah lima bulan. Berdasarkan hasil tes ultrasonografi (USG), jenis kelamin anaknya laki-laki. Di rumah ini, Oxa akan berupaya menghadirkan kehidupan yang bahagia untuk sang putra.

    Bagi Oxa, rumah ini bukan sekadar dream house. Lebih jauh dari itu, dia menganggap hunian barunya ini sebagai dream home.

    Menurut The Britannica Dictionary, makna house terbatas pada bangunan fisik tempat orang atau keluarga tinggal.

    Sementara, home tak hanya meliputi aspek fisik bangunan, melainkan juga aspek personal dan emosional yang melingkupi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

    Oxa ingin, nantinya di rumah ini keluarganya bisa membangun ikatan emosional yang positif lewat kenangan-kenangan manis. Sesuatu yang sudah cukup lama dia dambakan sebagai seorang pria berlatar belakang keluarga broken home.

    Transformasi Layanan BTN menjadi “Beyond Mortgage”

    Setelah mengikuti program KPR Subsidi dari BTN, Oxa tidak hanya mendapatkan rumah baru. Lebih jauh dari itu, dia juga mendapat peluang ekonomi baru dari lingkungan tempat tinggalnya.

    Di rumah barunya, Oxa kini merintis usaha jual-beli sepeda motor bekas. Menurutnya, di Solo Raya prospek bisnis ini cukup bagus untuk pemula sepertinya.

    “Selain itu ada peluang bisnis lain. Warga perumahan ini punya grup jual-beli di WhatsApp. Di situ warga bisa menawarkan berbagai macam barang.”

    “Banyak yang menawarkan aneka makanan secara prapesan. Saya juga berencana mau jualan makanan di grup itu. Saya lihat laris-laris dagangannya,” terang dia.

    Manfaat lain yang didapat Oxa dan sang istri, Elinda, adalah kemudahan transaksi keuangan sehari-hari dengan aplikasi balé by BTN.

    Keikutsertaan dengan program KPR BTN membuat mereka diperkenalkan dengan super-app hasil transformasi aplikasi BTN Mobile tersebut.

    Selain memantau progres KPR yang pembayaran cicilannya dilakukan secara autodebet, lewat aplikasi tersebut Oxa dan Elinda juga bisa melakukan berbagai transaksi keuangan secara mudah dan cepat. Mulai dari pembayaran tagihan PDAM, pembelian token listrik, hingga berinvestasi melalui fitur reksa dana.

    Berbagai manfaat yang dirasakan Oxa dan Elinda tersebut sejalan dengan visi baru BTN untuk periode 2025-2029, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”.

    Melalui visi ini, BTN bertransformasi menjadi bank dengan layanan “beyond mortgage”, artinya tidak hanya sebatas KPR.

    “Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi bukan cuma soal KPR. Melainkan juga bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah, juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kami melayani semua yang dibutuhkan keluarga,” jelas Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, dalam Rapat Kerja BTN 2025 di Jakarta, awal Januari 2025, sebagaimana dipublikasikan di situs web resmi BTN.

    Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu (istimewa)

    Tiga Juta Rumah untuk Wujudkan Impian Masyarakat Berpenghasilan Rendah

    Di negeri ini, selain Oxa dan Elinda, tentu masih banyak warga terkategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang juga punya impian memiliki rumah.

    Boleh jadi mereka adalah pasangan muda berupah minimum, pelaku usaha mikro, atau pekerja sektor informal yang tak kesampaian membalap laju harga properti.

    Atas dasar itulah, Pemerintahan Prabowo-Gibran mencanangkan program prioritas “3 juta rumah per tahun” yang difokuskan bagi MBR.

    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan bahwa program 3 juta rumah memang dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat yang tidak memiliki rumah karena kondisi ekonominya lemah.

    “Misinya bukan hanya membangun rumah, melainkan memberantas kemiskinan,” kata dia dalam Dialog Interaktif Sesi Kedua Program 3 Juta Rumah bertajuk ‘Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat’ yang diadakan oleh BTN bersama Kementerian PKP di Jakarta, Jumat (20/11/2024), sebagaimana dikutip btn.co.id.

    Dalam forum yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, salah satu upaya mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah menambah kuota KPR bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025, dari 220 ribu unit menjadi 800 ribu unit. Tenor maksimalnya pun diwacanakan untuk ditingkatkan dari 20 tahun menjadi 30 tahun agar besaran angsuran lebih terjangkau bagi MBR.

    “FLPP adalah program yang selama ini disukai semua stakeholder perumahan. Tapi masalahnya kuota terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali,” ujar dia.

    Komitmen BTN Dukung Program 3 Juta Rumah

    Sebagai bank yang berpengalaman melakukan pembiayaan KPR selama 48 tahun lebih, BTN mendukung penuh program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Pemerintah demi membantu MBR memiliki rumah.

    Dalam rilisnya, BTN menyebut selama ini telah membiayai lebih dari 5 juta unit rumah, yang lebih dari 4 juta di antaranya dinikmati oleh MBR melalui KPR Subsidi.

    Bahkan, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyebut, hanya dalam kurun dua bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perseroan telah menyalurkan KPR untuk hampir 30 ribu unit rumah.

    “Dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025, yakni menjadi mitra utama Pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan,” kata Nixon dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Selasa (7/1/2025), sebagaimana dikutip dalam siaran pers BTN.

    Nixon menambahkan, pihaknya bersepakat dengan Pemerintah bahwa program perumahan rakyat mesti berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Dia pun menyampaikan beberapa usulan sebagai terobosan untuk mewujudkan target tiga juta rumah. Usulan-usulan tersebut meliputi perubahan skema subsidi, perpanjangan jangka waktu pembiayaan agar nominal angsuran lebih murah, serta permintaan dukungan alternatif sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Program Perumahan Rakyat Wujudkan Masyarakat Adil Makmur

    Berkaca dari tujuan program tiga juta rumah, pemenuhan kebutuhan papan sebagai hajat dasar manusia memang sangat urgen demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Program perumahan rakyat dapat menimbulkan efek berantai yang pada gilirannya bisa merealisasikan masyarakat adil makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

    Menurut pasangan Oxa dan Elinda, memiliki atap untuk bernaung dan lingkungan yang nyaman untuk ditinggali menjadi sebab ketenangan batin yang dengan sendirinya bisa memicu produktivitas.

    “Setelah punya rumah sendiri, rasanya lebih ayem, lebih tenteram. Walaupun belum lunas, ya. Tapi justru karena belum lunas itu, kerja juga jadi lebih semangat. Ha-ha-ha,” ucap Oxa diiringi tawa. (mzk)