BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Ratu Belanda Apresiasi Inovasi BTN Bayar Cicilan KPR Pakai Sampah

    Jakarta

    Advokat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kesehatan Keuangan (UNSGSA), Máxima, memberikan apresiasi atas inovasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). Inovasi yang dimaksud adalah mengurangi cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan menukarkan sampah rumah tangga.

    Program bertajuk ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ ini dinilai sebagai terobosan inklusi keuangan hijau yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mengurangi beban sampah nasional di tingkat unit masyarakat terkecil.

    Apresiasi tersebut disampaikan Ratu Belanda ini saat meninjau langsung kawasan hunian BTN di Perumahan Grand Harmoni. Maxima menyampaikan program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ merupakan contoh nyata bagaimana inovasi sederhana dapat memberi dampak besar bagi kehidupan masyarakat

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan program tersebut menjadi salah satu poin yang dilihat oleh Máxima dalam kunjungannya ke Indonesia sebagai wujud peran aktif BTN di bidang lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (environment, social, and governance/ESG). Selain upaya BTN memberikan akses pembiayaan untuk kepemilikan rumah dan literasi keuangan kepada masyarakat.

    “Dari sisi ESG, ini tahun kedua kita sangat aktif mendorong project ESG di mana sampah rumah tangga dikumpulkan dan dikonversi menjadi rupiah, kemudian masuk ke tabungan untuk mengurangi angsuran yang bisa mencapai 10-15% per bulan. Jadi, kalau angsurannya sekitar Rp1,1-1,2 juta per bulan, nasabah bisa menabung dari sampah rumah tangga sekitar Rp100-200 ribu per bulan. Ini sekaligus membantu negara, bumi, dan lingkungan agar lebih bersih dan green,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/11/2025).

    Hal itu disampaikan Nixon usai kunjungan Máxima di Cibitung, Bekasi, Rabu (26/11). Nixon melanjutkan keluarga Indonesia rata-rata mampu menghasilkan hingga empat kilogram sampah per hari.

    “Sampah yang selama ini dianggap beban ternyata punya nilai ekonomi. Melalui program ini, sampah dipilah, ditimbang, dan dikonversi menjadi tabungan untuk mengurangi cicilan rumah. Semakin rajin memilah, semakin ringan cicilan mereka,” ujar Nixon.

    Sementara itu, program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’ telah diterapkan di beberapa lokasi. Hingga akhir 2026, BTN membidik akan melaksanakan program tersebut di 100 titik di Pulau Jawa. Program ini juga sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan ekonomi hijau dan akselerasi penanganan sampah nasional.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Selain terkait inovasi tersebut, Máxima juga mengunjungi rumah rendah emisi yang dibiayai dengan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi. Máxima juga melakukan dialog dengan para debitur KPR Subsidi BTN, yakni Mursidi yang bekerja sebagai tukang bubur, Aisyah yang berkarier sebagai tenaga kesehatan, dan Fahrudin, pekerja di bengkel.

    Máxima juga meninjau langsung akad massal KPR Subsidi bagi berbagai golongan pekerja, termasuk pekerja informal seperti sopir taksi dan pengusaha barang bekas.

    Nixon menyampaikan pengembangan pembiayaan rumah rendah emisi BTN memiliki roadmap jangka panjang. BTN menargetkan pembangunan 150.000 unit rumah rendah emisi pada tahun 2029. Untuk tahap awal, BTN menjalankan proyek percontohan yang melibatkan delapan pengembang dengan total 1.317 unit rumah yang telah dibangun dan dipasarkan.

    “Secara bertahap, akan ada 150.000 rumah dengan 30 persen porsi penggunaan material eco-friendly yang dibiayai BTN hingga 2029,” terang Nixon.

    Dalam kesempatan tersebut, Máxima juga melihat langsung interaksi antara BTN, developer, dan konsumen hingga proses akad pembelian rumah. Ia mengamati akses ke pembiayaan rumah yang terjangkau akan meningkatkan kesehatan keuangan nasabah karena memungkinkan mereka untuk menabung dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

    Direktur Risk Management BTN, Setiyo Wibowo, menegaskan pentingnya kesehatan keuangan bagi para debitur. Menurut dia, kemampuan mengelola keuangan akan sangat menentukan keberlangsungan hidup nasabah setelah memiliki kredit pemilikan rumah (KPR).

    “BTN mendorong para debitur untuk menjaga kemampuan menabung. Mereka harus memiliki dana darurat untuk menghadapi kebutuhan tak terduga,” ujar Setiyo.

    Foto: Dok. Bank BTN

    Dia mencontohkan tiga nasabah yang ditemui bersama Máxima di Perumahan Grand Harmoni Cibitung, Bekasi, yakni, penjual bubur, perawat, dan karyawan pabrik. Dari interaksi tersebut, Máxima mengamati pentingnya kesehatan keuangan bagi nasabah karena membantu mereka untuk menabung dan mengelola keuangan dengan lebih baik.

    Setiyo menjelaskan, BTN memiliki program edukasi menabung dengan produk tabungan bulanan dengan sistem autodebet untuk memudahkan nasabah menyisihkan dana darurat secara konsisten. Termasuk, inisiatif yang saat ini digalakkan adalah menabung dengan memanfaatkan sampah rumah tangga melalui program ‘Bayar Angsuran-Mu Pakai Sampah-Mu’.

    Sampah yang dikumpulkan dan dipilah, terutama jenis yang memiliki nilai ekonomi, dapat ditukarkan melalui Rekosistem menjadi saldo tabungan di BTN. Program ini tidak hanya mendorong kebiasaan menabung, tetapi juga membantu meringankan cicilan KPR.

    “Dari sampah bisa menjadi tabungan. Nilai sampah yang disetorkan ibu rumah tangga dapat masuk ke tabungan dan membantu mengurangi cicilan sekitar 10-15 persen,” jelas Setiyo.

    Direktur Consumer Banking BTN, Hirwandi Gafar, mengatakan kunjungan Máxima memberikan perhatian besar dunia terhadap keberlanjutan pembiayaan perumahan di Indonesia. Dia menilai, literasi keuangan menjadi tantangan yang harus terus dijawab BTN dengan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat.

    Hirwandi memandang edukasi tidak hanya berhenti pada cara memiliki rumah. Tapi juga pada kemampuan masyarakat untuk mengelola keuangan setelahnya, terutama menjaga kebiasaan menabung.

    “Menabung untuk pembiayaan angsuran rumah, pendidikan anak, maupun emergency funding atau dana darurat,” jelas Hirwandi.

    (akn/ega)

  • Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Sambangi Bekasi, Ratu Maxima Bahas Kesehatan Finansial Warga

    Bisnis.com, JAKARTA – Ratu Maxima dari Belanda mengunjungi perumahan subsidi di Cibitung, Kabupaten Bekasi pada Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungannya, dia juga berdialog seputar masalah kesehatan finansial dengan masyarakat sekitar.

    Adapun, kunjungan Ratu Maxima dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Kesehatan Finansial (UNSGSA).

    Ratu Maxima melakukan kunjungan ke kompleks perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Turut hadir dalam kunjungan tersebut diantaranya adalah didampingi oleh Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk, Nixon Napitupulu, Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi, juga Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen.

    Berdasarkan pantauan Bisnis.com, dalam kunjungannya, Ratu Maxima meninjau salah satu unit rumah contoh yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah di kompleks tersebut diketahui dikembangkan dengan memerhatikan faktor pengurangan polusi dan efisiensi energi yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

    Kemudian, Ratu Maxima juga melakukan dialog dengan sejumlah perwakilan warga di kompleks tersebut. Dalam dialog itu, Ratu Maxima menanyakan mengenai kondisi finansial mereka hingga upaya mereka dalam membayar cicilan kredit kepemilikan rumah (KPR).

    Adapun, sejumlah pertanyaan yang ditanyakan pada dialog di lokasi itu diantaranya adalah terkait kesulitan keuangan yang dihadapi saat ini, dana darurat, pembayaran cicilan KPR, utang yang kini dimiliki, penggunaan pinjaman atau pay later, hingga kekhawatiran finansial yang masih dihadapi.

    Perwakilan warga itu kemudian menyampaikan respons mereka terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut .

    Adapun, Ratu Maxima juga turut memberi nasihat kepada para perwakilan warga terkait cara mengelola keuangan dengan baik.

    Kunjungan Ratu Maxima ke Indonesia berlangsung sejak 24 November 2025 hingga Kamis (27/11/2025). Berdasarkan keterangan resmi dari Pusat Informasi PBB (UNIC) dalam kunjungan ini, Ratu Maxima akan berdiskusi dengan para pengguna layanan keuangan serta para perwakilan pemerintah, organisasi pembangunan, hingga lembaga keuangan. 

    Ratu Maxima juga akan berdialog dengan pelaku bisnis di sektor fintech dan sektor lainnya mengenai kebijakan, produk, dan layanan keuangan yang dapat meningkatkan ketahanan finansial dan kesejahteraan finansial masyarakat Indonesia.

    Ratu Máxima sebelumnya telah beberapa kali mengunjungi Indonesia sebagai Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Keuangan Inklusif bagi Pembangunan, yaitu pada tahun 2012, 2016, dan 2018.

  • BTN ajak mahasiswa USU buat inovasi hunian dukung Program 3 Juta Rumah

    BTN ajak mahasiswa USU buat inovasi hunian dukung Program 3 Juta Rumah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menggelar roadshow kompetisi BTN Housingpreneur 2025 di Universitas Sumatera Utara (USU) untuk mengajak mahasiswa mencari solusi hunian yang adaptif dan berkelanjutan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

    Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyatakan kunjungan pihaknya ke kampus tersebut untuk menjaring ide-ide segar dari generasi muda mengenai konsep hunian yang relevan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat perkotaan saat ini.

    Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, ia menjelaskan bahwa dinamika gaya hidup masyarakat Indonesia yang terus berubah menuntut adanya evolusi dalam penyediaan hunian.

    “BTN Housingpreneur 2025 merupakan wujud komitmen BTN mendukung Program Tiga Juta Rumah agar lahir terobosan nyata dan relevan yang menjawab kebutuhan akan rumah layak huni serta terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” katanya.

    Kepala Kantor BTN Wilayah Sumatera Noor Ridlo menekankan bahwa ajang ini tidak hanya kompetisi biasa, tetapi juga kolaborasi yang diharapkan menyatukan visi antara mahasiswa, akademisi, pengusaha, pengembang, hingga perbankan.

    “Kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, pengusaha, pengembang, dan perbankan ini diharapkan dapat menciptakan solusi atas tantangan sektor perumahan di Indonesia,” ujarnya.

    Sekretaris USU Muhammad Fidel Ganis Siregar menyambut positif kolaborasi tersebut dan mendorong para mahasiswa untuk memanfaatkan kompetisi yang berlangsung.

    Ia meminta para mahasiswa agar tidak hanya berpikir tentang bangunan fisik, tetapi juga merancang kota-kota di Sumatera Utara agar lebih nyaman untuk ditinggali dan terjangkau.

    “USU memiliki tanggung jawab moral, tidak hanya membangun perumahan secara fisik tapi juga menciptakan ekosistem kehidupan yang mampu menghadirkan inovasi, mampu diakses banyak orang, dan terjangkau,” katanya.

    BTN mengusung tema “Housing for Nation: Smart, Green, Inclusive” pada gelaran Housingpreneur 2025 yang menuntut peserta untuk menghadirkan konsep hunian cerdas, ramah lingkungan, dan inklusif.

    Kompetisi tahunan yang terbuka untuk pengembang, pengusaha, arsitek, mahasiswa, dan masyarakat umum tersebut kali ini menyiapkan total hadiah yang mencapai Rp1,5 miliar. Pendaftaran masih dibuka hingga 15 Desember 2025 melalui laman resmi www.btnhousingpreneur.com maupun akun Instagram @btnhousingpreneur.

    Sebelum berkunjung ke USU, BTN telah memulai rangkaian roadshow di Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, dilanjutkan dengan Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Jawa Timur.

    Setelah USU, bank BUMN tersebut akan melanjutkan kunjungan ke sejumlah kampus di Makassar, Sulawesi Selatan, dan Jakarta.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: M. Hari Atmoko
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    BTN Tuntaskan Penyaluran Rp 25 Triliun Dana SAL Pemerintah

    Jakarta

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah menyalurkan penempatan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun pada pertengahan November 2025. Pencapaian tersebut sesuai dengan proyeksi BTN sebelumnya dan lebih cepat dari target pemerintah, yakni akhir Desember 2025.

    “Saat ini dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sudah seluruhnya selesai disalurkan pada bulan November ini sebesar Rp25 triliun. Jadi seluruhnya sudah habis kami serap menjadi kredit,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/11/2025).

    Nixon menjelaskan, penyaluran penempatan dana pemerintah tersebut mayoritas disalurkan kepada sektor perumahan, termasuk untuk developer dan KPR. Realisasi tersebut telah diselesaikan sesuai pipeline kredit yang tersedia di BTN dan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan.

    Seiring dengan tuntasnya penyaluran dana sebesar Rp25 triliun tersebut, Nixon mengungkapkan bahwa BTN tertarik untuk mengajukan permohonan penambahan penempatan dana pemerintah. Pasalnya, BTN masih terus mendorong ekspansi kredit hingga akhir tahun 2025.

    “Tujuannya untuk mendukung sektor perumahan yang masih ekspansi di sekitar November-Desember ini,” tambah Nixon.

    Selain menyalurkan Rp 25 triliun ke BTN, pemerintah juga menempatkan dana Himbara, yakni Bank Mandiri Rp 55 triliun, BRI Rp 55 triliun, BNI Rp 55 triliun, dan BSI dari Rp 10 triliun.

    (rea/eds)

  • Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Jakarta

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan untuk lebih cepat lagi menurunkan suku bunga kredit. Pasalnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan nasional.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan Rp 200 triliun SAL di lima perbankan pelat merah sejak 12 September 2025. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI,) dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing mendapat jatah Rp 55 triliun, sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    Penempatan dana ke perbankan kembali dilakukan pada 10 November 2025 senilai Rp 76 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 25 triliun, serta untuk pertama kalinya Bank Jakarta turut mendapatkan Rp 1 triliun.

    Kembali ke Perry, ia menilai penurunan suku bunga perbankan masih lambat. Dibandingkan dengan penurunan BI Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

    Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 20 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9% pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27% dari total DPK bank,” ungkap Perry.

    (aid/acd)

  • Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah pada perbankan nasional seharusnya diikuti dengan percepatan penurunan suku bunga kredit.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 November. 

    Sebagai informasi, Purbaya telah menempatkan SAL sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara pada 12 September 2025 yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Penempatan dana kembali dilakukan pada 10 November 2025 dengan total Rp 76 triliun yaitu untuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapatkan Rp25 triliun, dan Bank Jakarta menerima alokasi sebesar Rp1 triliun.

    Menurut Perry, penurunan suku bunga perbankan hingga kini masih berjalan lambat. 

    Meski BI sudah menurunkan suku bunga sebesar 125 bps, suku bunga deposito tenor 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81 persen di awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025.

    Adapun suku bunga kredit menurun 20 bps dari 9,20 persen di awal 2025, menjadi 9 persen pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27 persen dari total DPK bank,” ungkapnya.

  • Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Akselerasi Sektor Properti

    Suntikan Rp200 Triliun ke Himbara Bisa Akselerasi Sektor Properti

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang menilai kebijakan pemerintah dalam menginjeksi dana senilai Rp200 triliun kepada himpunan bank milik negara atau himbara dapat berimbas terhadap pergerakan ekonomi industri turunan properti.

    Presiden Direktur Paramount Enterprise, M. Nawawi memperkirakan sejumlah stimulan yang diguyurkan oleh pemerintah pada tahun ini dapat memberikan prospek positif bagi industri hingga tahun depan.

    “Kami menilai kucuran dana ke perbankan Himbara tersebut akan membantu berbagai stakeholder seperti kontraktor, supplier, vendor, mereka yang berdampak langsung terhadap properti, ” ujarnya, Kamis (14/11/2025).

    Himpunan pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) juga berharap kebijakan tersebut dapat menjadi stimulan baru bagi industri ini.

    Penyaluran dana tersebut akan sangat bermanfaat asalkan disalurkan tepat sasaran ke sektor riil seperti properti.

    Kebijakan ini juga dapat menguntungkan dua pihak, baik pengembang maupun pembeli. Dalam hal ini, pengembang dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal pembangunan, sementara konsumen dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

    Pengembang meyakini apabila sektor properti kembali bergairah, dampaknya akan meluas ke sektor lain seperti penjualan bahan bangunan, besi, dan semen.

    Dalam pernyataan tertulisnya, Ketua Bidang Properti dan Infrastruktur Perkumpulan Lintas Profesi Indonesia (PLPI) Jhon Riyanto berharap agar kebijakan tersebut tidak hanya berhenti pada peningkatan daya beli jangka pendek.

    Menurutnya pemerintah dapat melengkapi kebijakan ini dengan dorongan nyata terhadap investasi jangka panjang. Salah satunya investasi ke dalam aset-aset properti melalui Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau Real Estate Investment Trusts (REITs).

    Dia berpendapat apabila kebijakan konsumsi (melalui Rp200 triliun dana likuiditas) dikombinasikan dengan penguatan investasi (melalui REIT dan sovereign wealth fund), maka Indonesia berpeluang mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

    Adapun sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari rekening di Bank Indonesia (BI) ke lima bank milik negara sebesar Rp 200 triliun.

    Adapun dari jumlah dana tersebut, sebanyak Rp 25 triliun dialokasikan khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.(BBTN).

    Penempatan dana ini menjadi bagian dari strategi pemerintah bersama bank-bank Himbara untuk menjaga likuiditas perbankan tetap kuat, mempererat sinergi strategis dalam akselerasi pembiayaan sektor riil, dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

    CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan nominal dan tersebut ke Bank BTN dapat mendukung program perumahan rakyat, termasuk target pembangunan 3 juta rumah, dapat berjalan lebih cepat.

  • Maganghub Kemnaker Batch 2 Resmi Dibuka: Peluang Emas Lulusan Perguruan Tinggi Raih Pengalaman Kerja Nyata

    Maganghub Kemnaker Batch 2 Resmi Dibuka: Peluang Emas Lulusan Perguruan Tinggi Raih Pengalaman Kerja Nyata

    Program Magang Nasional ini didukung oleh puluhan perusahaan swasta dan BUMN terkemuka di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), Bank Tabungan Negara (BTN), Pertamina Power Indonesia, Semen Gresik, dan Toyota Indonesia. Ada pula Wika Indonesia, Persero Batam, Sanken, INKA, Mustika Ratu, Detik Network, Garuda Food, dan Kereta Api Indonesia (KAI).

    Pendaftaran untuk program Maganghub Kemnaker dilakukan secara daring melalui laman resmi maganghub.kemnaker.go.id. Langkah pertama adalah membuat akun SIAPKerja atau mendaftar langsung di laman Maganghub. Calon peserta perlu mengisi NIK, nama lengkap, dan email aktif, lalu mengaktifkan akun dengan kode OTP.

    Setelah akun aktif, peserta harus melengkapi profil di dashboard SIAPKerja. Selanjutnya, kunjungi kembali laman Maganghub, pilih program pemagangan yang diminati, dan submit pendaftaran. Sistem akan melakukan verifikasi, dan peserta yang lolos akan melanjutkan ke tahap penempatan oleh perusahaan mitra.

    Sebelum mendaftar, calon peserta disarankan menyiapkan beberapa dokumen penting. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah D3/S1 atau Surat Keterangan Lulus (SKL), Curriculum Vitae (CV), pas foto, serta email aktif dan nomor HP. Persiapan ini akan memperlancar proses pendaftaran.

  • Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Jakarta

    Sejumlah bank telah menyelesaikan penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke deposito Himbara. Bank-bank tersebut berharap bisa mendapatkan tambahan.

    Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Katanya, ada dua bank yang telah menyelesaikan penyaluran, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

    “Kita lihat Mandiri dan BRI kenceng juga nih, pak. BRI sama Mandiri ini udah langsung 100% mereka udah minta lagi,” kata Febrio dalam acara Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Secara rinci, dana yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dialokasikan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

    Berdasarkan bahan paparan yang disajikan Febrio, tercatat Bank Mandiri dan BRI telah menyelesaikan penyaluran kreditnya 100%. Lalu, BNI telah menyalurkan 68% atau sebesar Rp 37,4 triliun, BTN 41% atau sebesar Rp 10,3 triliun, dan BSI 99% atau sebesar Rp 9,9 triliun.

    Namun Febrio mengaku belum menyetujui permintaan Bank Mandiri dan BRI untuk menambah dana pemerintah di deposito. Kementerian Keuangan akan mengevaluasi secara menyeluruh untuk menentukan langkah lanjutan.

    Febrio menambahkan, evaluasi perlu dilakukan mengingat masih terdapat bank yang belum menyelesaikan penyalurannya. Selain itu, penambahan dana juga akan mempertimbangkan kondisi kas pemerintah.

    “Kita nanti coba evaluasi, tentunya kita juga melihat kondisi kas pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah itu punya pasar SBN dan juga pasar SPN. Kita pastikan bahwa kebutuhan operasional kas untuk pemerintah itu tidak akan terganggu, tetapi begitu kita punya ada potensi untuk kas yang berlebih, dalam waktu tertentu kita bisa selalu letakkan di perbankan. Jadi, kita akan lakukan dengan manajemen kas yang semakin efisien,” jelas Febrio usai acara.

    Di samping itu, ia juga menyebut kalau pemerintah tidak memberikan sanksi atau target tertentu kepada perbankan untuk menyalurkan kreditnya. Meski begitu, pihaknya berharap penempatan dana pemerintah di deposito perbankan akan berdampak pada pertumbuhan bunga kredit.

    “Nggak ada kontrak tertentu. Kita hanya memindahkan kas, ingat, tanpa kita bilang ‘oh minimal Anda harus begini’, nggak juga, tapi kita tahu karena bunganya murah, mereka harus bekerja. Karena nggak mungkin mereka bayar bunga tetapi tidak menghasilkan penghasilan. Makanya, begitu kita letakkan dengan bunga yang lebih murah, itu mendorong mereka untuk menciptakan kredit, karena cost of fund-nya ikut turun dan likuiditasnya bertambah untuk ample,” terang dia.

    Tonton juga video “Kerja Sama dengan Bank Mandiri, CT: Ada Sejarahnya, Ibarat Pulang Kampung”

    (shc/ara)

  • Bank Mandiri & BRI Minta Tambahan Dana Pemerintah, Bakal Dikasih Kemenkeu?

    Dana Purbaya di Bank Sudah Terserap Rp 167 T, Mandiri & BRI Tuntas 100%

    Jakarta

    Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi penyaluran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah Rp 200 triliun yang ditempatkan di bank telah mencapai 84% atau sebesar Rp 167,6 triliun per 22 Oktober. Sejumlah bank juga melaporkan telah menyelesaikan penyaluran kreditnya.

    Secara rinci, dana yang ditempatkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dialokasikan untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp 55 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk Rp 25 triliun, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Rp 10 triliun.

    “Apa yang sudah terjadi dengan 200 triliun tersebut? Perbankan mengklaim sudah menyalurkan paling tidak 84 persennya. Nah, per tanggal 22 Oktober ini sudah Rp 167,6 triliun,” kata Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, Economic Outlook di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

    Berdasarkan bahan paparan yang disajikan Febrio, Bank Mandiri dan BRI telah menyelesaikan penyaluran kreditnya 100%. Selanjutnya, BNI telah menyalurkan 68% atau sebesar Rp 37,4 triliun, BTN 41% atau sebesar Rp 10,3 triliun, dan BSI 99% atau sebesar Rp 9,9 triliun.

    “Kita lihat Mandiri dan BRI kenceng juga nih, pak. BRI sama Mandiri ini udah langsung 100% mereka udah minta lagi. Nah, kita bilang ya kita evaluasi deh,” ujar Febrio.

    Menurut Febrio, sebelumnya Bank Mandiri dan BRI menghadapi kondisi biaya dana atau cost of fund yang tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh special rate yang makin tinggi.

    “Sampai lebih dari 30% komponen dari cost of fund perbankan itu datangnya dari deposit dengan special rate. Nah ini kita secara tidak langsung dengan kita letakkan Rp 200 triliun dengan bunga 3,8% langsung mengalahkan banyak sekali special rate tersebut, sehingga perbankan sekarang khususnya kredit bank yang kredit performance bagus itu punya ruang lebih banyak. Jadi, tidak heran kalau Bank Mandiri dan BRI bisa langsung menyalurkan, karena ini murah sekali, 3,8% cost-nya dibandingkan dengan banyak special rate yang mereka punya,” ujar Febrio.

    Febrio bilang, sebelumnya sejumlah bank menerapkan bunga 7%. Setelah penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun, bunga tersebut sudah mengalami penyesuaian dan hanya sedikit yang menerapkan bunga di atas 6%.

    “Ini yang kita harapkan menjadi fenomena yang akan terus kita pelajari sehingga kita melihat momentum untuk ke depannya apa yang akan kita lakukan. Kalau cost of fund sudah turun, pertumbuhan kreditnya sudah meningkat, konsumsi dan investasi meningkat, pertumbuhan akan meningkat untuk perekonomiannya,” kata dia.

    Tonton juga video “Lihat Pedagang Thrifting Marah di TikTok, Purbaya Ungkap Solusi Ini”

    (shc/ara)