Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    Wujudkan Rumah Impian dari Genggaman – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Perkembangan era digital semakin melesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dari tahun ke tahun.

    Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia telah mencapai 82,18 persen, meningkat dari 78,19 persen pada 2023.

    Keberadaan internet tidak hanya memengaruhi pola komunikasi dan interaksi sosial, tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi digital.

    Laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia mencatat Gross Merchandise Value (GMV) sebesar $90 miliar, meningkat 13 persen dari tahun sebelumnya. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan GMV terbesar di kawasan Asia Tenggara.

    Lebih jauh, internet telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan.

    Jika tren mode global dapat dengan mudah diakses melalui marketplace online dan makanan bisa dipesan dalam hitungan menit melalui layanan antar, kini sektor papan alias properti pun turut mengalami transformasi digital.

    Calon pembeli rumah tidak lagi harus repot datang langsung ke lokasi, melainkan cukup mengandalkan platform daring yang memberikan akses informasi lengkap mengenai hunian impian mereka.

    Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh Whiesa Daniswara (29), seorang karyawan swasta di Solo, Jawa Tengah.

    Kesibukan kerja membuatnya tidak memiliki banyak waktu untuk mencari rumah, apalagi melakukan survei langsung ke lokasi. Apalagi, rumah dengan harga terjangkau seperti rumah subsidi umumnya berada di kawasan pinggiran kota yang lumayan berjarak.

    Bermula dari seorang rekan kerja memperkenalkan layanan BTN Properti kepadanya. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar rumah yang dijual, baik rumah subsidi maupun non-subsidi dari berbagai pengembang.

    Tak hanya itu, fitur simulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tersedia di dalamnya turut membantu calon pembeli dalam menghitung perkiraan angsuran, uang muka, suku bunga, serta plafon kredit.

    Tertarik dengan kemudahan yang ditawarkan, Whiesa langsung mencoba mengakses layanan tersebut.

    Setelah menelusuri berbagai pilihan, ia akhirnya menemukan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan memutuskan untuk membeli setelah menikah. Menurutnya, kehadiran layanan digital seperti BTN Properti sangat membantu masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian sendiri.

    “Saya sangat bersyukur dengan adanya platform seperti ini. Sudah saatnya kita beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk dalam hal kepemilikan rumah. Apalagi, BTN Properti juga memungkinkan pengajuan KPR langsung secara online dengan informasi angsuran dan suku bunga yang transparan,” ujarnya ditemui pada Rabu (19/2/2025).

    Whiesa yang akhirnya memilih rumah di Perumahan Taman Harmoni, Jeruksawit, Gondangrejo, Karanganyar, mengaku awalnya tidak menyangka bisa memiliki rumah impiannya secepat ini.

    Namun, berkat kemudahan yang ditawarkan oleh layanan perbankan seperti BTN, ia pun berhasil mewujudkan impian tersebut lebih cepat dari yang direncanakan.

    “Sebenarnya saya tidak terburu-buru membeli rumah. Awalnya ingin santai saja, tapi di sisi lain juga tidak ingin terus bergantung pada orang tua. Saat ada kesempatan dengan layanan semudah ini, kenapa tidak langsung dimanfaatkan?” celotehnya..

    Kini, seluruh layanan perumahan dan properti tersebut sudah terangkum dalam aplikasi terbaru BTN bernama Bale.

    Aplikasi ini merupakan versi terbaru dari BTN Mobile dengan layanan lebih canggih.

    Driver ojek online bernama Hasan Samsudin (39) adalah pengguna Bale yang tak ketinggalan memanfaatkan berbagai fitur teranyar dari BTN Mobile.

    Selain menunjang proses debit serta pengangsuran rumah KPR subsidi miliknya, Bale juga ia gunakan untuk berbagai hal.

    Mulai dari transfer, menabung, pembayaran QRIS dan lainnya.

    “Awalnya memang punya BTN Mobile karena untuk angsuran kredit rumah, lalu aplikasi itu memperbarui jadi Bale. Semakin menarik tampilannya,” terangnya ditemui di rumahnya Perumnas Semesta Jeruk Sawit Permai, Gondangrejo, Karanganyar, Rabu siang.

    Menurutnya, fitur-fitur dalam aplikasi ini sangat canggih.

    Terutama adanya sistem sidik jari yang memungkinkan pengguna masuk tanpa perlu memasukkan ID dan password secara manual. Tentu juga aman.

    Transformasi Digital

    Adapun transformasi digital di sektor properti memang telah membuka peluang lebih besar bagi masyarakat dalam memiliki hunian idaman.

    Dengan hadirnya platform seperti BTN Properti, proses pencarian, pemilihan, hingga pengajuan KPR menjadi lebih efisien, transparan, dan praktis. Kini, rumah impian benar-benar ada dalam genggaman.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan, Bale by BTN merupakan inisiatif strategis perseroan untuk bisa lebih kompetitif lagi dalam menjadikan BTN sebagai bank transaksional. Diharapkan dengan hadirnya Bale by BTN dapat menarik lebih banyak dana murah ritel secara berkelanjutan dan juga mempermudah nasabah untuk memenuhi kebutuhannya secara digital.

    “Sebagai bagian dari Transformasi BTN, hari ini menjadi hari yang penuh makna. Kami resmi meluncurkan Bale by BTN, sebuah Super App yang memberikan pengalaman perbankan baru bagi nasabah dengan journey lengkap,” jelasnya dalam Grand Launching Bale by BTN di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (9/2/2025).

    Nixon mengatakan, berbagai fitur yang memudahkan nasabah untuk bertransaksi perbankan dan keuangan tersedia melalui Bale by BTN, sehingga nasabah hanya perlu mengakses satu Super App untuk berbagai kebutuhan.

    Dengan semakin meningkatnya kenyamanan nasabah dalam bertransaksi digital, diharapkan akan membantu peningkatan dana pihak ketiga (DPK) ritel serta pendapatan berbasis biaya (fee-based income).

    “Dengan visi baru, Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia, BTN kini hadir lebih digital, modern, dan kekinian. Dalam momen istimewa ini, kami membawa pesan: “Satu Langkah untuk Keluarga Indonesia.” Setiap langkah kecil memiliki makna besar dalam memberikan dampak positif bagi bangsa dan keluarga di seluruh Indonesia,” ujar Nixon.

    Sementara itu, Thomas Wahyudi, SEVP Digital Business BTN, menambahkan meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile.

    Hingga kini, jumlah user Bale by BTN diproyeksikan mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

    “Performance digital BTN menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan user aktif Bale by BTN. Hal ini karena BTN telah bertransformasi sedemikian rupa, sehingga transaksi digitalnya mengalami quantum leap (lompatan yang signifikan),” ucap Thomas.

    Menurut Thomas, di era digital, masyarakat mencari layanan yang dapat mengoptimalkan seluruh kebutuhan perbankannya. Oleh sebab itu, semakin nasabah merasa nyaman bertransaksi melalui platform digital, maka akan semakin tinggi transaksi dan jumlah simpanan saldo di rekening tabungan.

    Hal ini terlihat dari saldo tabungan, eDepo (deposito online), dan saldo merchant di Bale by BTN yang meningkat pada akhir 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

    Pada akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43 persen year-on-year (yoy) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun. Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84 persen yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun. Sedangkan saldo merchant naik 58,6 persen yoy menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

    “Mayoritas user aktif BTN Mobile didominasi oleh segmen milenial atau nasabah produktif yang memiliki penghasilan dan terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya potensi pertumbuhan transaksi yang pesat, BTN berharap Bale by BTN dapat membantu masyarakat mengelola keuangan, sejalan dengan visi kami yang baru, yaitu menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”,” ujar Thomas.

    PR BTN Target Pemerintah

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa penyaluran KPR oleh Bank Tabungan Negara (BTN) sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni.

    Dalam dua bulan terakhir sejak Kabinet Merah Putih terbentuk, BTN telah menyalurkan sekitar 29.000 unit rumah melalui akad KPR.

    “Saya sebagai Menteri PKP sangat senang karena KPR BTN bisa membantu rakyat memiliki rumah layak. Kami yakin Program 3 Juta Rumah bisa tercapai tahun 2025 mendatang,” ujar Maruarar saat meninjau proses penyaluran KPR BTN di Kota Serang, Banten, Kamis (12/122024)..

    “Tadi Pak Nixon (Direktur Utama BTN) menyampaikan bahwa sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sampai hari ini, pembangunan rumah KPR BTN sudah mencapai sekitar 29.000 unit yang disalurkan kepada masyarakat dalam rentang waktu 2 bulan. Ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memiliki rumah layak cukup tinggi.”

    Menteri PKP menjelaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.

    “Kami bersama Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kerja akan terus bergotong royong membangun rumah layak untuk rakyat melalui Program 3 Juta Rumah,” paparnya.

    Maruarar juga mengungkapkan data terbaru mengenai stok perumahan.

    “Saat ini ada sekitar 142.000 rumah yang sudah siap huni, sedangkan yang sedang dibangun ada sekitar 492.000 unit tersebar di seluruh Indonesia. Artinya, potensi rumah siap huni pada 2025 mencapai sekitar 634.000 unit,” ucap dia.

    Dengan tegas ia melanjutkan, bersama BTN akan meyakinkan Kementerian Keuangan bahwa BTN dan para pengembang sudah siap untuk penyediaan rumah di tahun 2025.

    (*)

  • BTN Mudahkan Pekerja Berpenghasilan Rendah Miliki Rumah

    BTN Mudahkan Pekerja Berpenghasilan Rendah Miliki Rumah

    Foto Bisnis

    Rifkianto Nugroho – detikFinance

    Jumat, 21 Feb 2025 19:30 WIB

    Bekasi – Bank Tabungan Negara (BTN) berkomitmen membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja informal dan kalangan disabilitas. Begini caranya.

  • BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Selasa, 22 Oktober 2024 menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana.

    Keduanya menyambangi kantor Bank BTN KC Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta dengan langkah ringan.

    Tak peduli tentang tentang teriknya cuaca hari itu, mereka asyik bercengkerama di atas sepeda motor matik keluaran tahun 2019.

    Mereka membicarakan tentang harapan dan impian yang akhirnya terwujud pada siang itu: memiliki sebuah rumah.

    Ya, tepat pada pukul 14.00 WIB, Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana sah menjadi pemilik sebidang rumah bersubsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

    Keduanya baru saja menyelesaikan akad rumah dengan pihak Bank BTN, developer, dan notaris.

    Setelah menandatangani semua berkas, mulut Ryan merapal doa-doa syukur, sedangkan Nanda tak bisa lagi menyembunyikan lagi rasa bahagianya.

    Impian bisa memiliki rumah sendiri, sebenarnya sudah diidamkan pasangan ini sejak sebelum menikah pada bulan Juni 2024.

    “Sebelum menikah, kami sudah berkomitmen untuk cari rumah sendiri, hidup mandiri berdua,” kata Ryan membuka percakapan dengan Tribunnews.com, Senin (17/2/2025) lalu.

    Namun keinginan ini tak bisa langsung terwujud. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Ryan yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

    Sementara tempat kerja pasangan ini cukup jauh yaitu di Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo atau sekira 40 Km dari rumah orang tua.

    “Apalagi istriku ada kerja shift malam. Dari kantor jam 22.00 WIB, sampai rumah bisa lebih dari jam 23.00 WIB. Kasihan juga,” ungkapnya.

    Melihat sendiri kondisi sang istri yang begitu kelelahan begitu sampai di rumah, tekad Ryan untuk segera memiliki rumah semakin kuat.

    Bersama sang istri, Ryan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket ini mulai mencari informasi tentang rumah dengan harga terjangkau.

    RUMAH SUBSIDI – Rumah Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana yang berada di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Dengan gaji hanya sebatas Upah Minimum Regional (UMR) Sukoharjo dan Karanganyar yaitu Rp 2,2 juta, membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR menjadi pilihan realitis Ryan kala itu.

    Ya, meski sama-sama memiliki penghasilan, keduanya masih termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp 7 juta bagi yang belum kawin dan maksimal senilai Rp 8 juta untuk yang sudah kawin.

    “Saat mencari lokasi yang cocok, ketemulah dengan rumah yang sekarang kita tempati. Pertama kali lihat, saya sama istri langsung jatuh cinta karena desain bangunannya estetik, beda dari perumahan yang lain,” tuturnya.

    Namun yang paling utama, lanjut Ryan, akses menuju ke tempat bekerja mereka cukup dekat. Hanya sekira 20 menit, memangkas waktu 40 menit dari perjalanan sebelumnya.

    Yang lebih membuat mereka semakin mantap membeli rumah tersebut adalah saat mengetahui bank penyalur KPR yang akan memfasilitasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Segera mereka mengurus sejumlah persyaratan agar dapat mengikuti program KPR BTN Sejahtera. Ini adalah program KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk MBR.

    Dengan uang muka yang ringan mulai dari 1 persen, suku bunga sebesar 5 persen yang bersifat tetap, jangka waktu KPR hingga 20 tahun, serta tidak dikenakan premi asuransi dan PPN dari KPR, menjadikan KPR BTN Sejahtera sebagai program andalan BTN.

    “Saat itu, pihak bank sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan ini. Bahkan kami dilayani meski operasional bank sudah tutup. Waktu itu kami ke kantor BTN sekira pukul 16.30 WIB,” kenang dia.

    Setelah melalui sejumlah tahapan, proses pengajuan KPR pun langsung disetujui. Dan akad rumah pun digelar tepat dua hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Cicilan saya per bulan Rp 1.070.000 dengan tenor 20 tahun. Masih terjangkau bagi pekerja seperti kami dengan gaji UMR,” tandas Ryan.

    Sudah Salurkan 29.000 Rumah

    RUMAH SUBSIDI – Kawasan perumahan subsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Sementara itu, terhitung sejak Presiden Prabowo dilantik, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah.

    “Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin, datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengaku, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Ia mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. 

    Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong sektor informal agar bisa memiliki rumah. Seperti sopir ojek online, tukang bakso, dan sebagainya, juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Oleh karena, BTN sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kepala Negara dengan tujuan salah satunya mengurangi angka backlog.

    Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

    “Kita sangat mendukung (program) 3 Juta agar backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi (tahun) 2045, 100 tahun Indonesia, backlog perumahan itu habis,” kata Nixon, Minggu (10/3/2024).

    Salah satu cara yang ditempuh BTN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah adalah melalui penyaluran KPR untuk rumah subsidi. 

    Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagai bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

    Menurut dia, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

    “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah,” kata dia.

    Di antara usulan itu adalah perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.

    Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

    Nixon menerangkan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. 

    BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

    “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

    Kinerja BTN yang telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. 

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” kata Maruarar di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kini, agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali BTN sebagai tulang punggung program. 

    Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.  (*)

  • Daftar Bank BUMN di Indonesia dan Perannya dalam Perekonomian Nasional

    Daftar Bank BUMN di Indonesia dan Perannya dalam Perekonomian Nasional

    Jakarta: Bank BUMN atau Bank Badan Usaha Milik Negara memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 
     
    Bank-bank ini dikelola oleh pemerintah dan bertujuan untuk memberikan layanan keuangan bagi masyarakat luas, termasuk pelaku usaha, UMKM, hingga korporasi besar. 
     
    Lalu, bank apa saja yang termasuk dalam kategori Bank BUMN? Simak daftar lengkapnya berikut ini, seperti yang dirangkum berbagai sumber, salah satunya dari laman Ajaib.

    Apa itu bank BUMN?
    Bank BUMN adalah bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sebagai lembaga keuangan yang dikelola negara, Bank BUMN bertugas untuk mendukung kebijakan ekonomi nasional, menyediakan akses perbankan bagi masyarakat, serta membantu pembiayaan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pertanian, dan UMKM.

    Selain berorientasi pada profit, Bank BUMN juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendorong pemerataan ekonomi. 
     
    Oleh karena itu, banyak program bantuan kredit dan pendanaan yang disalurkan melalui bank-bank ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

    Daftar Bank BUMN di Indonesia

    Saat ini, terdapat lima bank besar yang berstatus sebagai Bank BUMN, yaitu:

    Bank Rakyat Indonesia

    Bank Rakyat Indonesia (BRI) tercatat sebagai bank Pemerintah pertama di Indonesia. Pendiriannya secara resmi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1946. Namun, ihwal beroperasinya BRI telah dimulai sejak 16 Desember 1895 di kota Purwokerto, Jawa Tengah dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden.
     
    Operasional BRI sempat terhenti sementara waktu di tahun 1948 akibat berkecamuknya perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Operasional BRI baru mulai aktif kembali setelah Perjanjian Renville pada tahun 1949 yang disertai dengan perubahan namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.
     
    Pada tahun 2003, BRI resmi melantai di bursa saham dengan kode saham BBRI. Meski berstatus perusahaan publik, saham mayoritas BRI masih dipegang oleh Pemerintah. Kini, aset BRI telah menembus di atas Rp1.000 triliun.
     
    Sejumlah produk terkenal BRI antara lain Tabungan Simpedes, Tabungan Haji, Tabungan BRI Simpel (khusus pelajar), Junio (bagi anak di bawah 12 tahun), dan Bancassurance BRI Life.
     

    Bank Mandiri

    Bank pelat merah ini memiliki sejarah panjang sebelum resmi beroperasi pada 2 Oktober 1998. Bank Mandiri merupakan gabungan dari empat bank Pemerintah yang dilikuidasi, yaitu Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).
     
    Bank Mandiri tercatat sebagai bank pertama yang asetnya menembus Rp1.000 triliun. Saat ini, Bank Mandiri memiliki aset senilai lebih dari Rp1.500 triliun. Kantor cabangnya tercatat lebih dari 1.200 buah di seluruh Indonesia dan banyak mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bank Mandiri juga memiliki beberapa kantor cabang di luar negeri.
     
    Sejumlah produk unggulan Bank Mandiri antara lain Tabungan Mandiri, Deposito Mandiri, Kartu kredit Mandiri, Bancassurance AXA Mandiri, dan M-Banking Mandiri.
     

    Bank Negara Indonesia

    Tak lama setelah BRI resmi berdiri, terbentuk pula Bank Negara Indonesia (BNI). Bank satu ini diresmikan pada 5 Juli 1946.
     
    Berdirinya BNI diawali pada 9 Oktober 1945. Saat itu, terbentuk Yayasan Poesat Bank Indonesia. Lalu pada 5 Juli 1946 dan ada pula bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Keduanya pun melebur menjadi satu. Setiap tanggal 5 Juli 1946 kemudian diperingati sebagai Hari Bank Nasional.
     
    Kini, BNI sudah memiliki ribuan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ada pula beberapa cabangnya di luar negeri.
     
    Sampai saat ini, BNI memiliki aset sekitar Rp800 triliun. BNI Taplus, Taplus Muda (khusus anak muda), Taplus Anak (khusus pelajar), Deposito BNI, dan Bancassurance BNI Life adalah beberapa produk unggulan BNI.
     

    Bank Tabungan Negara

    Fokus Bank Tabungan Negara (BTN) sejak awal berdiri adalah sektor perumahan. Lebih spesifik, bank ini berfokus pada perencanaan kepemilikan rumah bagi masyarakat. Maka tak heran bila BTN identik dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Tambah pula, Pemerintah telah menggulirkan program 1 juta rumah sejak beberapa tahun lalu.
     
    Total aset yang dikelola oleh bank BTN sendiri saat ini mencapai Rp375 triliun. Dua produk terkenal BTN adalah KPR BTN dan KPA BTN.
     
    Cikal bakal Bank BTN dimulai pada tahun 1897 dengan berdirinya Postspaarbank di Jakarta (Batavia kala itu). Sekitar empat dekade kemudian, Jepang mengambil alih Postpaarbank dari pihak Belanda. Jepang kemudian mengganti nama Postspaarbank menjadi Tyokin Kyoku.
     
    Setelah kemerdekaan Indonesia, Tyokin Kyoku diambil alih oleh Pemerintah Indonesia dan namanya diubah menjadi Kantor Tabungan Pos RI. Pada tanggal 9 Februari 1950, namanya berubah lagi menjadi Bank Tabungan Pos.
     
    Nama Bank Tabungan Pos resmi berganti menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1963.
     

    Bank Syariah Indonesia

    Bank BUMN termuda adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Bank syariah terbesar di tanah air ini resmi beroperasi sejak 1 Februari 2021.
     
    BSI adalah hasil merger atau penggabungan tiga bank syariah BUMN. Ketiga bank yang dimaksud adalah PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Tujuan dari merger ini sendiri adalah untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
     
    Saat ini, BSI memiliki aset sekitar Rp200 triliun. Dengan jumlah tersebut, BSI langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Sementara itu, modal intinya tercatat Rp20,4 triliun. Produk terkenal BSI antara lain BSI Tabungan Easy Wadiah, BSI Tabungan Efek Syariah, BSI Tabungan Haji Muda, dan BSI Reksa Dana Syariah.
     

    Bank BUMN memiliki peran krusial dalam perekonomian Indonesia, baik dalam mendukung UMKM, memfasilitasi akses keuangan, hingga membiayai infrastruktur. Dengan layanan dan produk yang terus berkembang, Bank BUMN menjadi pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan perbankan mereka.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Lowongan Kerja S1 di Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Temukan Posisi Impianmu

    Lowongan Kerja S1 di Rekrutmen Bersama BUMN 2025, Temukan Posisi Impianmu

    PIKIRAN RAKYAT – Kabar gembira bagi para pencari kerja, Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) tahun 2025 akan segera dibuka. Persiapkan diri kamu untuk meraih peluang berkarier di perusahaan-perusahaan BUMN terkemuka di Indonesia.

    Meski demikian, hingga saat ini belum ada tanggal pasti mengenai pembukaan RBB 2025. Berikut adalah lowongan kerja untuk lulusan S1 di RBB 2025:

    PT Bank Tabungan Negara (BTN)
    Posisi: Business Support Internship Batch 3
    Jurusan: Manajemen, akuntansi, ekonomi, teknik industri. PT Kimia Farma
    Posisi: Internship Legal – KFHO
    Jurusan: Hukum PT Solusi Energy Nusantara (SENA)
    Posisi: Project Controller
    Jurusan: Teknik, ekonomi, manajemen, komputer. PT BNI Multifinance (BNI Finance)
    Posisi: Collection Head
    Jurusan: Semua Jurusan PT Aerotrans Services Indonesia (Garuda Indonesia Group)
    Posisi: Secretary to Board of Directors (BOD), Corporate Sales & Ancillary Manager
    Jurusan: Ekonomi, manajemen, Teknik. PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata)
    Posisi: Customer Service KAI bandara
    Jurusan: Semua jurusan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Posisi: Officer Development Program Regional Business 2025
    Jurusan: Semua jurusan.
    PT PLN Indonesia Geothermal
    Posisi: Ahli geologi, ahli geokimia
    Jurusan: Teknik geologi, teknik perminyakan. PT Surveyor Indonesia
    Posisi: Drafter
    Jurusan: Teknik sipil, arsitektur. PT Railink (KAI Bandara)
    Posisi: PKWT Staf Keuangan & Pajak
    Jurusan: Akuntansi, perpajakan. PT Telkom Prima Cipta Certifia
    Posisi: Training Officer Partner (Part time)
    Jurusan: Semua jurusan.

    Sambil menunggu pengumuman resmi, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan diri. Hal-hal tersebut antara lain pantau informasi resmi di website https://www.bersamabumn.com/blog/rekrutmen-bersama-bumn/ atau https://fhcibumn.com, siapkan dokumen yang dibutuhkan seperti KTP, ijazah, dan lain-lain.

    Kemudian tingkatkan kemampuan diri dengan belajar, dan jangan lupa untuk menjaga kondisi fisik dengan makan makanan bergizi dan olahraga secara teratur. Cari tahu informasi sebanyak mungkin mengenai perusahaan BUMN yang diminati.

    Rekrutmen Bersama BUMN adalah kesempatan emas bagi kamu untuk memulai karier di perusahaan impian. Jangan sampai ketinggalan informasi terbaru dan persiapkan diri sebaik mungkin. Semoga berhasil.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • The 24th ICMSS Sukses Laksanakan International Capital Market Seminar

    The 24th ICMSS Sukses Laksanakan International Capital Market Seminar

    Jakarta: The 24th ICMSS telah sukses menyelenggarakan rangkaian acara Capital Market Seminar day 1 yang terdiri dari 3 sesi. ICMSS sendiri adalah sebuah acara pasar modal tertua dan terbesar yang diselenggarakan oleh mahasiswa manajemen S1 Universitas Indonesia. 
     
    Tahun ini merupakan tahun ke-24 dilaksanakannya acara. ICMSS memiliki 3 rangkaian acara utama yaitu Investment Training, Capital Market Seminar, dan Equity Research Conference. 
     
    Capital Market Seminar merupakan acara seminar yang dibalut dengan topik-topik khusus serta menarik seputar dunia pasar modal dengan tema besar “The Ascendant Resurgence: Catalyzing Market Prestige Across Horizon Shifts”. 

    Dalam melaksanakan acara ini, ICMSS sudah beberapa kali mengundang pembicara ternama seperti Pahala Mansury, Bambang Soesatyo, Fithra Faisal, dan masih banyak lainnya.
     
    ICMSS atau Indonesia Capital Market Student Studies merupakan kegiatan acara yang memiliki tujuan utama untuk bisa memberikan edukasi kepada investor muda baik dari skala internal panitia hingga eksternal. ICMSS memiliki values yang selalu menjadi acuan panitia dalam melaksanakan acaranya yaitu PROFGAN (Professionalism, Family, and Elegance).
     
    Sesi pertama dari Capital Market Seminar dilaksanakan dengan membawa tema “Empowering Growth : Paving a Path for Lasting Development” yang dibawakan oleh Fithra Faisal (Economic Advisor at PT. Samuel Sekuritas) dan Winang Budoyo (Chief Economist at Bank Tabungan Negara).
     
    Sesi pertama dari Capital Market Seminar membahas bagaimana pertumbuhan yang berkelanjutan dapat didorong melalui strategi ekonomi yang tepat.
     
    Fithra Faisal dan Winang Budoyo menguraikan berbagai aspek dalam membangun jalur perkembangan yang berkelanjutan, termasuk peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
     
    Sesi kedua memiliki topik “The Market’s New Frontier: The Outlook for Indonesia’s Blue Chip Stocks” menghadirkan Indra Marpaung, Oki Ramadhani, Genta, Iman, dan Ahmad Solihin”. 
     
    Diskusi ini membahas prospek saham unggulan di Indonesia, faktor-faktor yang memengaruhi kinerja emiten besar, serta strategi investasi di tengah dinamika pasar dan sesi ketiga memiliki topik “The Future of Indonesia’s Accelerating Green Investment Landscapes” menghadirkan Nicko Yosafat, Itang Risdinar, Shirley Santoso, dan Luthfyana Larasati. 
     
    Sesi ini menyoroti perkembangan investasi hijau di Indonesia, mencakup peluang, tantangan, serta kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui investasi ramah lingkungan.
     
    Dalam press conference, Genta juga menyoroti peran AI dalam investasi, termasuk analisis teknikal, adaptasi tren pasar, dan pengambilan keputusan berbasis data tanpa bias. 
     
    AI juga membantu mengakses data cepat untuk strategi yang tepat, menyesuaikan dengan perubahan pasar tiap tahun. Dalam sesi Q&A, dibahas bahwa investasi masih didominasi “old money”, namun generasi muda akan menjadi investor besar di masa depan. 
     
    Edukasi investasi penting, terutama soal in?asi uang yang tidak diinvestasikan akan kehilangan daya beli, sehingga investasi sebaiknya dimulai sejak dini.
     
    Dan pada The 24th ICMSS, harapannya upaya ini dapat memberikan manfaat serta dukungan bagi industri pasar modal di Indonesia.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (TIN)

  • BPK Diminta Audit Pengembang Rumah Nakal, Ini Tujuannya – Page 3

    BPK Diminta Audit Pengembang Rumah Nakal, Ini Tujuannya – Page 3

    Sebelumnya, sertifikat rumah bisa disebut menjadi salah satu barang mewah yang dimiliki masyarakat. Namun, praktik pengembang atau developer nakal dituding menyebabkan tak terbitnya sertifikat rumah dalam waktu lama, meski cicilan sudah dilunasi.

    Praktik developer nakal sudah menjadi sorotan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Data yang dikumpulkan menunjukkan ada 4.000 developer nakal yang membuat 120.000-an sertifikat rumah tak terbit pada 2019.

    Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) turut buka suara terkait hal tersebut. Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah mempertanyakan kategori developer nakal yang disangkakan tersebut.

    “Kategori nakal seperti apa yg disampaikan sampai sekarang saya belum paham,” kata Junaidi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (30/1/2025).

    Dia mengatakan, jika persoalannya adalah sertifikat kepemilikan rumah, maka tanggung jawabnya tak hanya ada di pengembang. Tapi ada pula pihak perbankan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga notaris.

    “Jika ada permasalahan sertifikat yang belum terselesaikan tentunya Bank, ATR/BPN, pengembang dan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang memprosesnya, duduk bareng untuk mendiskusikan, saya yakin ada jalan keluarnya,” beber dia.

     

     

     

  • OJK Isyaratkan Satu Lagi Bank Syariah Baru Akan Beroperasi di Indonesia  – Halaman all

    OJK Isyaratkan Satu Lagi Bank Syariah Baru Akan Beroperasi di Indonesia  – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut tahun ini akan ada bank syariah baru yang asetnya mendekati Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Hal itu diungkap Dian saat konferensi pers Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2025 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

    “Pada tahun ini itu mestinya sudah akan terjadi dua bank baru ya, dua konsolidasi bank syariah yang diharapkan ini akan mendekati lah ukuran BSI gitu kan,” katanya.

    Dian belum bisa menyebutkan nama-nama banknya, tetapi yang jelas mereka sudah bisa memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang diterbitkan pada Juli 2023.

    “Nah itu sekurang-kurangnya dua bank itu mungkin tahun ini akan terjadi seperti itu,” ujar Dian.

    Sebagaimana diketahui, saat ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) telah memulai proses akuisisi terhadap bank umum syariah, yakni PT Bank Victoria Syariah (BVIS).

    BTN telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement/CSPA) dengan para pihak pemegang saham BVIS yang bertempat di Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2025. 

    Dalam perjanjian tersebut, BTN akan mengambil alih 100 persen saham BVIS dari para pemegang sahamnya, yakni PT Victoria Investama Tbk, PT Bank Victoria International Tbk, dan Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta. 

    Berdasarkan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan yang telah diterbitkan kedua belah pihak ke publik, Victoria Investama merupakan pemegang saham mayoritas BVIS dengan kepemilikan 80,18 persen saham, disusul Bank Victoria International sebesar 19,80 persen dan BHP Jakarta 0,0016 persen.

    Melalui akuisisi tersebut, BTN akan menjadi pemilik penuh Bank Victoria Syariah dengan kepemilikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 100 persen seluruh modal ditempatkan disetor penuh dalam BVIS dengan total nominal sebesar Rp 1,06 triliun. 

    BTN melakukan pembelian BVIS dengan sumber pendanaan internal yang telah disiapkan sesuai rencana bisnis bank.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, aksi korporasi BTN terhadap BVIS merupakan bagian dari rencana BTN untuk membentuk suatu bank umum syariah (BUS) melalui strategi anorganik. 

    Setelah mendapatkan persetujuan atas rencana aksi akuisisi BVIS dari regulator, BTN akan memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN, yakni BTN Syariah, dan mengintegrasikannya ke dalam BVIS menjadi sebuah BUS baru.

    “BTN menilai perkembangan perekonomian syariah di Indonesia perlu didukung dengan adanya pemain yang memiliki kekuatan daya saing atau competitive advantage dengan proposisi layanan perbankan dan keuangan komprehensif untuk sektor perumahan.” 

    “Aksi korporasi ini akan mendukung pengembangan BTN Syariah untuk memenuhi posisi tersebut dan menjawab kebutuhan nasabah di pasar syariah. Kedua belah pihak, yakni BTN dan para pemegang saham Bank Victoria Syariah telah mencapai kesepakatan mutual untuk mendukung upaya tersebut,” ujar Nixon.

    Penandatanganan CSPA tersebut didasari atas kesepakatan kedua belah pihak yang telah dicapai setelah proses uji tuntas (due diligence) yang dilakukan BTN terhadap Bank Victoria Syariah selama beberapa bulan ke belakang. 

    Nixon mengatakan, BTN memilih untuk mengakuisisi bank umum syariah dan menggabungkannya dengan BTN Syariah karena prosesnya tidak rumit dan tidak terlalu memakan waktu. 

    Pasalnya, aturan dan perundang-undangan tentang bank umum konvensional yang memiliki anak usaha bank syariah mewajibkan BTN untuk segera menyapih unit usaha syariahnya sebelum tahun 2026.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juncto Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2023, Unit Usaha Syariah diwajibkan untuk dipisahkan dari induk bank konvensional-nya jika nilai aset mencapai 50 persen total nilai aset induknya, atau memiliki aset paling sedikit Rp50 triliun. 

    Pemisahan tersebut wajib dilakukan maksimal dua tahun setelah laporan keuangan triwulan terakhir yang menyebutkan total asetnya sudah memenuhi ketentuan.

    Per kuartal III-2024, BTN Syariah telah mencatat aset sebesar Rp58 triliun, bertumbuh sebesar 19,2 persen year-on-year (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48 triliun. 

    Berdasarkan proyeksi yang dilakukan BTN, lanjut Nixon, nilai aset BTN Syariah setelah menjadi bank umum syariah nantinya dapat mencapai sekitar Rp66 triliun-Rp67 triliun.

    Sementara itu, Bank Victoria Syariah dinilai sebagai kandidat yang tepat karena size-nya sebagai bank umum syariah yang memadai dan bisnis yang terus bertumbuh. Berdasarkan laporan keuangan per triwulan III-2024, aset Bank Victoria Syariah mencapai sebesar Rp3,32 triliun, meningkat 8,02 persen secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp3,08 triliun.

    Dengan disepakatinya CSPA tersebut, BTN selaku pihak pembeli saham BVIS akan melakukan langkah selanjutnya sesuai prasyarat, yakni mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BTN dan BVIS,  memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk BTN selaku calon pemegang saham pengendali, dan persetujuan dari OJK atas transaksi pengambilalihan yang diusulkan.

    Nixon berharap seluruh proses akuisisi ini dapat selesai sebelum semester I-2025 berakhir sehingga proses merger antara Unit Usaha Syariah BTN dan BVIS bisa dijalankan. 

    “Berdasarkan timeline yang telah kami rencanakan, BTN Syariah bisa segera spin-off menjadi bank umum syariah pada tahun ini,” tegas Nixon.

    Selama proses ini berlangsung, BTN menyatakan belum ada perubahan operasional bisnis dari BTN Syariah dan aktivitas bisnis BTN Syariah masih berjalan seperti biasa sampai unit usaha syariah tersebut telah berubah secara legal dan formal menjadi bank umum syariah dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

     

  • Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Prabowo Ultimatum Pengembang Rumah Subsidi: Perhatikan Kualitas!

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta untuk dirinya menertibkan pengembang rumah subsidi. 

    Ara menyebut arahan itu didapatkannya usai ditemukan sejumlah proyek rumah subsidi yang kualitasnya jauh dari standar yang telah ditentukan. 

    “Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar bagaimana rumah subsidi itu harus dibangun oleh developer yang bertanggung jawab. Karena saya sudah lihat di beberapa tempat itu tidak bermanfaat dan tak tanggung jawab, ada banjir retak dan sebagainya,” kata Maruarar saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Lebih lanjut, Ara menegaskan bahwa ke depan Presiden Prabowo meminta agar kualitas rumah subsidi dapat ditingkatkan.

    Dia juga menyebut, telah menginstruksikan Dirjen PKP untuk dapat menindaklanjuti temuan tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apabila temuan itu terbukti, maka developer terkait akan diputus mitra kerja samanya untuk membangun rumah subsidi.

    “Karena kita tahu 75% anggaran rumah subsidi itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujarnya.

    Sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkap adanya puluhan ribu sertifikat rumah bermasalah imbas adanya praktik pengembang nakal. Di mana, mayoritas sertifkat yang masih bermasalah tersebut berasal dari developer penyalur rumah subsidi.  

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan bahwa hingga saat ini, masih terdapat 38.144 sertifikat bermasalah yang melibatkan 4.000 developer rumah.

    “Nah, sisa yang harus kami selesaikan sampai hari ini masih ada 38.144 sertifikat yang melibatkan sekitar 4.000 proyek rumah,” jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (21/1/2025). 

    Untuk itu, dirinya mengaku bakal segera melakukan penyelesaian pada 38.144 sertifikat bermasalah itu secara bertahap. Pada tahun ini, emiten berkode saham BBTN itu menargetkan bakal menyelesaikan 15.000 sertifikat bermasalah.

    Kemudian, pada 2026, BTN membidik penyelesaian pada 15.000 sertifikat lainnya. Diharapkan 38.144 sertifikat bermasalah itu bakal rampung sepenuhnya pada 2027.

  • 3 Fasilitas Bangun Rumah Gratis Pemerintah, Menteri PKP: Waktunya Rakyat Punya Rumah

    3 Fasilitas Bangun Rumah Gratis Pemerintah, Menteri PKP: Waktunya Rakyat Punya Rumah

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli atau membangun rumah. Pasalnya, banyak fasilitas terkait pembangunan rumah yang kini diberikan secara gratis.

    Maruarar Sirait yang kerap disapa Ara itu menyebutkan, dengan kebijakan baru pemerintah, ini momentum yang bagus untuk masyarakat memiliki rumahnya sendiri.

    Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN di Jakarta, Minggu, 9 Februari 2025.

    “Jadi, dengan kebijakan negara dari Presiden Prabowo yang sangat pro rakyat, menurut saya ini waktunya miliki rumah, ini bangun rumah, karena sudah banyak yang gratis,” ucapnya.

    3 Kebijakan ‘Gratis’ dalam Program 3 Juta Rumah

    Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah melalui program 3 juta rumah dalam setahun. Beberapa kebijakan tersebut antara lain:

    1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

    BPHTB merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian tanah dan bangunan. BPHTB sebesar 5 persen dari harga beli rumah subsidi yang dikenakan oleh pemerintah daerah.

    Dalam kebijakan ini, BPHTB untuk rumah subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah dibebaskan atau digratiskan. Ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya bagi masyarakat yang ingin membeli rumah pertama.

    2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

    PBG adalah izin yang diperlukan untuk membangun suatu gedung. Dengan kebijakan baru, biaya PBG untuk rumah subsidi juga dibebaskan.

    Retribusi PBG yang dikenakan oleh pemerintah daerah kini gratis. Ini akan mempercepat proses pembangunan rumah dan meringankan biaya bagi masyarakat yang ingin membangun rumah.

    3. Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTPB)

    PPN adalah pajak yang dikenakan pada transaksi properti. Pada periode Januari-Juli 2025, pemerintah akan menanggung 100 persen PPN DTPB untuk rumah dengan harga Rp0-2 miliar.

    Selanjutnya, pada periode Juli-Desember 2025, PPN DTP akan ditanggung 50 persen oleh pemerintah.

    Kebijakan ini membuat rumah lebih terjangkau dengan mengurangi biaya yang harus dibayar pembeli.

    Ara menambahkan bahwa kesempatan ini adalah hal yang belum pernah ada sebelumnya, karena BPHTB, PBG, dan PPN kini dibebaskan. Ini menjadi peluang besar bagi masyarakat, mengingat harga tanah yang semakin tinggi.

    Selain itu, kebijakan Presiden Prabowo juga mencakup percepatan layanan perizinan untuk sektor perumahan.

    Proses persetujuan bangunan gedung (PBG) yang biasanya memakan waktu 45 hari kini dipercepat menjadi hanya 10 hari setelah dokumen lengkap diterima oleh pemerintah daerah.

    Sebagai contoh, pemerintah Kabupaten Subang berhasil mengeluarkan izin PBG hanya dalam 15 menit, sedangkan Kabupaten Badung di Bali hanya membutuhkan 17 menit.

    “Walaupun ada efisiensi (anggaran), kami optimis. Saya ikut Presiden Prabowo dengan penuh optimisme. Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk mempermudah rakyat,” tutur Menteri PKP. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News