Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    Nixon LP Napitupulu Tetap Jadi Direktur Utama, Ini Profil Lengkapnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi memutuskan untuk mempertahankan Nixon LP Napitupulu sebagai Direktur Utama dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Rabu 26 Maret 2025.

    Keputusan ini mempertegas posisi Nixon yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama sejak Maret 2023.

    Nixon LP Napitupulu Tetap Nahkodai BTN

    Dalam RUPST tersebut, pemegang saham sepakat mempertahankan Nixon di posisi puncak kepemimpinan BTN. Selain itu, Oni Febriarto Rahardjo juga tetap menjabat sebagai Wakil Direktur Utama.

    Keduanya dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan BTN, terutama di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.

    Nixon LP Napitupulu sendiri tercatat telah bergabung di jajaran direksi BTN sejak Maret 2017 dan naik sebagai Direktur Utama pada Maret 2023. Sementara Oni sudah lebih dulu menjabat sebagai direktur sejak 2015, kemudian sempat berkarier di Perum Perumnas sebelum kembali ke BTN sebagai Wakil Direktur Utama pada Maret 2023.

    Keputusan RUPS: Dividen Rp 751,8 Miliar

    Selain mengukuhkan kembali kepemimpinan Nixon, RUPST BTN 2025 juga memutuskan pembagian dividen sebesar Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham. Dividen tersebut merupakan 25% dari laba bersih tahun buku 2025.

    BTN sendiri mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan 14,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pendapatan bunga BTN tumbuh 4,5% menjadi Rp 29,55 triliun, meskipun diiringi kenaikan beban bunga sebesar 21,9% menjadi Rp 17,84 triliun. Hal ini membuat pendapatan bunga bersih turun 14,1% menjadi Rp 11,73 triliun.

    Namun, BTN mencatat kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 17,6% menjadi Rp 4,61 triliun. Meski beban operasional juga naik 12,1% menjadi Rp 10,44 triliun, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 357,97 triliun, tumbuh 7,3% secara tahunan.

    Profil Lengkap Nixon LP Napitupulu

    Nixon LP Napitupulu merupakan pria kelahiran Medan, Sumatra Utara, pada 25 Juli 1969. Ia bukanlah sosok baru di dunia perbankan. Kariernya dimulai di PT Bank Ekspor Impor (Persero) pada tahun 1995, sebelum akhirnya bergabung dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 1999 sebagai Manager Business Performance Management Group.

    Perjalanan karier Nixon kian bersinar saat ia menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen pada tahun 2015. Pada 2017, ia kemudian bergabung dengan BTN sebagai Direktur Collection, Asset Management & Legal. Selanjutnya, Nixon dipercaya mengemban jabatan Direktur Finance, Planning & Treasury BTN pada November 2019 hingga Maret 2021.

    Sejak Maret 2021, Nixon menjabat sebagai Wakil Direktur Utama BTN dan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN. Akhirnya, pada Maret 2023, ia resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN dan kini kembali mendapatkan kepercayaan pemegang saham untuk melanjutkan kepemimpinannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    Dividen Rp751,8 Miliar, Segini Harga per Sahamnya

    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu, 26 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, BTN memutuskan untuk membagikan dividen senilai Rp751,8 miliar atau Rp53,57 per saham, dengan rasio 25% dari laba bersih tahun buku 2024.

    Dividen dan Kinerja Keuangan BTN

    Meski membagikan dividen yang cukup menarik bagi pemegang saham, kinerja BTN sepanjang 2024 mengalami penurunan. BTN mencatat laba bersih sebesar Rp3 triliun, turun 14,1% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan dengan laba tahun 2023 yang mencapai Rp3,5 triliun.

    Pendapatan bunga BTN pada 2024 tercatat tumbuh 4,5% yoy menjadi Rp29,55 triliun. Namun, lonjakan beban bunga sebesar 21,9% yoy hingga Rp17,84 triliun membuat pendapatan bunga bersih tergerus 14,1% menjadi Rp11,73 triliun.

    Di sisi lain, pendapatan non-bunga BTN justru melonjak 17,6% yoy mencapai Rp4,61 triliun. Namun, beban operasional juga meningkat 12,1% yoy menjadi Rp10,44 triliun. Meski demikian, BTN tetap berhasil menyalurkan kredit dan pembiayaan senilai Rp357,97 triliun — tumbuh 7,3% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp333,69 triliun.

    Spin-Off BTN Syariah dan Akuisisi Bank Victoria Syariah

    Selain pembagian dividen, RUPST BTN 2025 juga membahas rencana besar lainnya, yaitu pemisahan unit usaha syariah (spin-off) BTN Syariah dan rencana akuisisi PT Bank Victoria Syariah (BVIS). Dua agenda ini menjadi langkah strategis BTN untuk memperkuat bisnis di sektor perbankan syariah.

    “Restu dua agenda tersebut menjadi jalan pembuka selanjutnya bagi BTN untuk mencapai target agar BTN Syariah menjadi bank umum syariah (BUS) pada tahun ini,” ucap manajemen BTN dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, juga menyatakan dukungannya terhadap langkah BTN ini.

    “OJK senantiasa mendukung dan mendorong konsolidasi perbankan, termasuk konsolidasi di industri perbankan syariah, melalui spin-off UUS yang disertai penggabungan usaha agar menghasilkan BUS yang lebih sehat dan dengan skala usaha lebih besar,” tuturnya.

    Perubahan Susunan Pengurus BTN

    RUPST BTN 2025 juga membahas perubahan susunan pengurus. Salah satu yang paling menonjol adalah perpindahan Hakim Putratama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operations & Customer Experience di BTN, kini resmi ditunjuk sebagai Direktur Operations di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

    Sementara itu, posisi Direktur Utama BTN tetap dipegang oleh Nixon L.P. Napitupulu, yang masa jabatannya masih berjalan hingga satu periode ke depan. Jabatan Nixon ini sudah efektif sejak 7 Juni 2023.

    Adapun beberapa nama di jajaran direksi dan komisaris yang sudah melewati satu periode masa jabatan antara lain:

    Andi Nirwoto (Direktur Information Technology) Elisabeth Novie Riswanti (Direktur Asset Management) Jasmin (Direktur Distribution & Institutional Funding) Hirwandi Gafar (Direktur Consumer) Setiyo Wibowo (Direktur Risk Management)

    Di jajaran komisaris juga terdapat nama-nama yang sudah lama menjabat, seperti Chandra M. Hamzah (Komisaris Utama/Independen), Andin Hadiyanto (Komisaris), serta Armand B. Arief (Komisaris Independen).

    Target dan Optimisme BTN ke Depan

    Meski laba bersih BTN mengalami penurunan, bank spesialis pembiayaan perumahan ini tetap optimis untuk terus bertumbuh. Pada 2025, BTN menargetkan total aset mencapai Rp500 triliun yang ditopang oleh pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang solid.

    BTN juga berencana terus memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah melalui transformasi BTN Syariah menjadi bank umum syariah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendongkrak kinerja perusahaan dalam jangka panjang.

    Dengan dividen Rp53,57 per saham yang sudah diputuskan, serta berbagai aksi korporasi besar seperti spin-off dan akuisisi, BTN tampaknya semakin agresif dalam mengamankan posisi dan memperluas pasar di tengah persaingan ketat industri perbankan nasional.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Darmawan Tetap Dirut, Alexandra Digantikan Riduan

    Darmawan Tetap Dirut, Alexandra Digantikan Riduan

    Jakarta, Beritasatu.com – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada Selasa (25/3/2025) menyetujui sejumlah keputusan penting, termasuk perubahan susunan pengurus perseroan.

    Darmawan Junaidi tetap menjabat sebagai direktur utama, sedangkan Alexandra Askandar terdepak dari wakil direktur utama karena kini dipegang oleh Riduan. Keputusan ini diumumkan dalam RUPST yang berlangsung di Plaza Mandiri, Jakarta, dengan mayoritas suara peserta rapat menyetujui perubahan tersebut.

    Sebelumnya, Darmawan dan Alexandra telah menjabat sebagai direktur utama dan wakil direktur utama sejak RUPSLB pada 2020, sedangkan Riduan sebelumnya menjabat sebagai direktur corporate banking.

    Agenda Utama RUPST Bank Mandiri 2025

    RUPST Bank Mandiri yang dimulai pukul 14.00 WIB ini mencakup beberapa agenda penting lainnya, seperti persetujuan laporan tahunan 2024, penetapan gaji dan tunjangan pengurus, penunjukan akuntan publik, pembaruan rencana aksi, serta perubahan anggaran dasar perseroan.

    Salah satu keputusan signifikan adalah penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024, dengan pembagian dividen sebesar Rp 43,5 triliun atau sekitar 78% dari laba bersih. Selain itu, rapat menyetujui rencana pembelian kembali saham (buyback) senilai Rp 1,17 triliun.

    Kinerja Positif Bank Mandiri pada 2024

    Bank Mandiri mencatatkan kinerja solid sepanjang 2024 dengan membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 55,8 triliun, naik 1,31 persen secara year on year (yoy).

    Pertumbuhan ini didukung realisasi kredit konsolidasi sebesar Rp 1.670,55 triliun atau naik 19,5 persen yoy dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp 1.699 triliun atau tumbuh 7,73% yoy.

    RUPST Bank Mandiri ini merupakan bagian dari rangkaian agenda RUPST bank-bank Himbara (Himpunan Bank Negara). Sebelumnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyelenggarakan RUPST pada Senin (24/3/2025) dengan keputusan pembagian dividen Rp 51,73 triliun.

    Selanjutnya, selain RUPST Bank Mandiri, RUPST PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan berlangsung pada Rabu (26/3/2025) pukul 10.00 WIB dan 14.00 WIB.

  • Dividen, Buyback Saham, dan Perubahan Manajemen

    Dividen, Buyback Saham, dan Perubahan Manajemen

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 pada Selasa (25/3/2025) dengan sejumlah agenda, termasuk pembagian dividen dan perubahan susunan kepengurusan perusahaan.

    Beberapa agenda utama yang dibahas dalam RUPST mencakup persetujuan laporan tahunan, alokasi laba bersih, penetapan gaji dan tunjangan, pengangkatan akuntan publik, pembaruan Rencana Aksi, revisi anggaran dasar, rencana pembelian kembali saham (buyback), serta perubahan dalam jajaran manajemen.

    Awalnya, RUPST dijadwalkan pada 12 Maret 2025, tetapi kemudian diundur ke 25 Maret 2025 untuk menyesuaikan dengan pengesahan Undang-Undang BUMN terbaru yang berdampak pada anggaran dasar perusahaan.

    Dalam RUPST, manajemen Bank Mandiri juga memaparkan kinerja keuangan tahun 2024, di mana perusahaan berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp 55,8 triliun.

    Terkait dividen, Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo sebelumnya menyampaikan bahwa dalam lima tahun terakhir, rasio pembayaran dividen dijaga pada level 60 persen, sesuai arahan Kementerian BUMN.

    Dengan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 55,78 triliun pada 2024, dividen per lembar saham diperkirakan mencapai Rp 358,6, yang memberikan potensi imbal hasil dividen sebesar 7,72% berdasarkan harga saham BMRI pada penutupan perdagangan sebelumnya.

    Salah satu agenda utama lainnya adalah rencana pembelian kembali saham (buyback) dengan total dana sebesar Rp 1,17 triliun yang akan diambil dari kas internal perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan nilai saham di pasar modal dan memberikan keuntungan bagi pemegang saham.

    Dalam aspek perubahan manajemen, Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi diperkirakan akan tetap memimpin perusahaan. Namun, Wakil Direktur Utama Alexandra Askandar dikabarkan akan meninggalkan posisinya.

    Beberapa direktur lain, seperti Direktur Keuangan Sigit Prastowo dan Direktur Jaringan & Ritel Banking Aquarius Rudiantoro, kemungkinan akan mengalami pergeseran jabatan atau bergabung dengan institusi lain, seperti BRI dan Danantara.

    Penyesuaian jadwal RUPST Bank Mandiri sejalan dengan perubahan yang dilakukan oleh bank-bank lain dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengubah jadwal RUPST dari 11 Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank Negara Indonesia (BNI) dari 13 Maret ke 26 Maret 2025, serta Bank Tabungan Negara (BTN) dari 14 Maret ke 26 Maret 2025.
     

  • Danantara Tunjuk PT BKI jadi Holding Operasional

    Danantara Tunjuk PT BKI jadi Holding Operasional

    JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara Indonesia menunjuk PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI untuk menjadi holding operasional.

    Saat ini, BKI merupakan Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey. Holding tersebut hasil penggabungan dari BKI, Sucofindo dan Surveyor Indonesia.

    Terkait penunjukan tersebut, Chief Operation Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan BKI dipilih menjadi holding operasional di bawah Danantara karena perusahaan tersebut memiliki kondisi finansial yang sehat.

    “Parameter yang kita pilih adalah perusahaan-perusahaan yang paling sehat secara finansial. Paling sehat itu artinya tidak punya problem-problem finansial yang besar. Kita sudah memutuskan memilih BKI,” kata Dony di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin, 24 Maret.

    Nantinya, sambung Dony, akan dilakukan aksi korporasi dan konsolidasi untuk menjadikan BKI sebagai holding operasional Danantara. Dony bilang BKI juga akan berganti nama.

    “Nanti BKI-nya akan menjadi perusahaan baru di bawahnya, sehingga dengan demikian nanti yang akan dipakai adalah BKI sebagai holding yang akan diganti nama tentunya menjadi holding daripada Danantara untuk operasional,” ucap Dony.

    Setelah inbreng saham seluruh BUMN dilakukan ke BKI yang menjadi holding operasional, sambung Dony, maka Danantara akan kembali memetakan BUMN. Baik dari sisi konsolidasi bisnis, maupun kondisi holding-holding BUMN eksisting atau yang sebelumnya sudah terbentuk.

    “Jadi setelah ini (Danantara) di-launching, kemudian BUMN-BUMN yang sudah di inbrengkan ke dalam Holding Operasional, kita akan me-maping ulang seluruh BUMN kita. Akan terjadi nanti bisnis konsolidasi, termasuk me-review daripada existing holding yang sudah ada,” jelas Dony.

    Sekadar informasi, saat ini sudah ada 13 BUMN berstatus perusahaan terbuka yang sahamnya resmi dialihkan ke PT KBI. Pengalihan saham dengan skema inbreng ini diumumkan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini.

    BUMN tersebut di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN).

    Lalu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), dan PT PP (Persero) Tbk (PTPP).

    Kemudian, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS), dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM).

  • BRI hingga TLKM Alihkan Saham Besar-besaran ke Danantara, IHSG Anjlok 2,3 Persen

    BRI hingga TLKM Alihkan Saham Besar-besaran ke Danantara, IHSG Anjlok 2,3 Persen

    PIKIRAN RAKYAT – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat koreksi tajam pada perdagangan Senin 24 Maret 2025, turun 2,30% atau 143,96 poin ke level 6.114,21.

    Penurunan ini dipicu kabar mengejutkan tentang peralihan saham besar milik negara ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

    Aksi Pengalihan Saham: Siapa Saja yang Terlibat?

    Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), peralihan saham dilakukan terhadap delapan emiten besar, yaitu:

    PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) PT Jasa Marga Tbk (JSMR) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)

    Saham-saham emiten tersebut langsung mengalami tekanan. Contohnya, saham TLKM turun 0,87% ke level Rp 2.290 per saham, BBRI anjlok 2,43% ke Rp 3.610, dan KRAS bahkan merosot 4,04% ke Rp 95.

    Mekanisme Inbreng dan Peran BKI

    Pengalihan ini dilakukan dengan skema inbreng, yakni penyertaan saham sebagai modal di entitas baru. Dalam hal ini, saham seri B milik negara dialihkan ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), yang berstatus Holding Operasional milik negara.

    “Pengalihan saham milik Negara RI sebagaimana Akta Inbreng tersebut merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yaitu UU BUMN dan PP 15/2025,” tulis manajemen BRI dalam pengumuman resmi di BEI.

    Meski saham dialihkan, negara tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali (Ultimate Beneficial Owner) melalui kepemilikan satu saham Seri A Dwiwarna yang memberikan hak istimewa.

    “Dan kepemilikan tidak langsung sekitar 51,6 miliar lembar saham Seri B milik BKI melalui Danantara,” ujar Octavius Oky Prakarsa, VP Investor Relations Telkom Indonesia.

    BRI dan Telkom: Peralihan Saham Besar-besaran

    Untuk BRI, pemerintah resmi mengalihkan 80,6 miliar saham Seri B atau 53,19% ke BKI per 22 Maret 2025. Artinya, BKI kini menjadi pemegang mayoritas saham BRI. Meski demikian, pemerintah menegaskan status BRI tetap sebagai BUMN.

    Hal serupa terjadi pada Telkom (TLKM), di mana 52,09% saham Seri B atau 51,6 miliar lembar saham dialihkan ke BKI.

    “Pengalihan ini bagian dari kebijakan pembentukan holding operasional BUMN sesuai PP No. 15 Tahun 2025,” ucap Octavius.

    Dampak ke Pasar Saham

    Investor merespons negatif kabar ini. Analis menilai, meski pengalihan saham bertujuan memperkuat struktur investasi negara, ketidakpastian arah pengelolaan di bawah Danantara memicu aksi jual besar-besaran.

    “Pasar butuh kejelasan lebih jauh. Apakah Danantara akan mengelola aset ini lebih efektif atau justru menambah kompleksitas birokrasi? Ini yang membuat pelaku pasar wait and see,” tutur seorang analis pasar modal.

    Rosan Roeslani, CEO Danantara, menegaskan tim mereka terdiri dari ahli global yang siap mengelola investasi besar ini.

    “Kami pastikan, pengalihan ini demi penguatan ekonomi jangka panjang. Danantara hadir sebagai mesin penggerak investasi strategis, bukan sekadar menampung aset,” katanya dalam konferensi pers.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    Perombakan Direksi Bank BUMN Dimulai, Ini Calon Bosnya

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang Hari Raya Idul Fitri, dunia perbankan tanah air dihebohkan dengan kabar perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris bank-bank pelat merah.

    Empat bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN), bersiap menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan agenda utama merombak susunan kepengurusan.

    BRI: Siap Berganti Nahkoda

    BRI menjadi bank pertama yang memulai RUPST pada Senin, 24 Maret 2025, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 11 Maret. Penundaan tersebut terjadi karena peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini menjadi pemegang saham mayoritas BUMN dengan kepemilikan 99%, sementara Kementerian BUMN masih memegang 1% saham Merah Putih.

    Pada RUPST kali ini, pergantian direksi menjadi agenda utama. Sunarso, yang menjabat Direktur Utama sejak 2019, dikabarkan akan digantikan. Beberapa nama santer disebut sebagai calon penggantinya, termasuk Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BRI yang telah berkarier lama di bank tersebut dan memiliki pengalaman di BNI serta BTN.

    Selain itu, Hery Gunardi, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), juga muncul sebagai kandidat kuat karena keberhasilannya memimpin BSI pasca-merger.

    Di jajaran direksi lainnya, nama-nama seperti Handayani, Supari, Agus Sudiarto, Agus Noorsanto, dan Ahmad Solichin Lutfiyanto, yang telah menjabat lebih dari satu periode, diperkirakan turut mengalami rotasi. Begitu pula dengan sejumlah komisaris, termasuk Kartika Wirjoatmodjo dan Rofikoh Rokhim.

    Bank Mandiri: Stabilitas atau Perubahan?

    Bank Mandiri, yang semula menjadwalkan RUPST pada 12 Maret, memundurkan rapat menjadi 25 Maret 2025. Agenda utama yang diusung adalah persetujuan perombakan direksi dan komisaris.

    Meskipun Darmawan Junaidi disebut-sebut akan melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua, sejumlah nama lain sempat mengemuka, seperti Alexandra Askandar dan Riduan. Namun, kedua nama terakhir ini kabarnya akan diproyeksikan ke posisi lain.

    Selain posisi Direktur Utama, beberapa jabatan strategis di jajaran direksi dan komisaris juga diperkirakan akan mengalami perubahan. Nama-nama seperti Aquaris Rudianto, Toni E. B. Subari, Rohan Hafas, dan Sigit Prastowo masuk dalam daftar yang masa jabatannya akan dievaluasi. Begitu pula dengan komisaris Arif Budimanta dan Loeke Larasati.

    BNI: Perombakan di Tengah Jalan

    BNI juga turut menjadwal ulang RUPST dari 13 Maret ke 26 Maret 2025. Perubahan susunan direksi menjadi sorotan utama, terutama dengan kabar bahwa Royke Tumilaar akan digantikan setelah menyelesaikan satu periode kepemimpinan sejak 2020. Nama Putrama Wahju Setywan, bankir senior yang sempat menjabat Direktur di BNI dan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, muncul sebagai kandidat kuat pengganti.

    Selain posisi Direktur Utama, tiga direksi lainnya — Novita Widya Anggraini, David Pirzada, dan Ronny Venir — juga dikabarkan akan digantikan seiring berakhirnya masa jabatan mereka. Novita dan David dikenal sebagai “bawaan” Royke dari Bank Mandiri, sedangkan Ronny adalah bankir karir di BNI.

    BTN: Nixon Tetap Bertahan?

    BTN dijadwalkan menggelar RUPST bersamaan dengan BNI pada 26 Maret 2025. Berbeda dengan BRI, Bank Mandiri, dan BNI, pucuk pimpinan BTN diperkirakan tidak akan mengalami perubahan signifikan.

    Nixon L.P. Napitupulu, yang baru diangkat sebagai Direktur Utama pada 2023, diprediksi akan tetap bertahan. Nixon memiliki rekam jejak panjang di BTN, termasuk menangani kredit bermasalah dan manajemen aset.

    Meski posisi Direktur Utama tampak aman, sejumlah direksi BTN yang telah menjabat lebih dari satu periode, seperti Elisabeth Novie Riswanti, Jasmin, Hirwandi Gafar, Setyo Wibowo, dan Andi Nirwoto, diperkirakan akan dievaluasi.

    Di jajaran komisaris, nama-nama seperti Chandra M. Hamzah, Armand B. Arief, dan Andin Hadiyanto juga masuk dalam radar perubahan.

    Dinamika Besar di Perbankan Pelat Merah

    Perombakan direksi dan komisaris di bank-bank BUMN kali ini bukan sekadar rotasi biasa. Ini merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan struktur kepemimpinan dengan kebijakan baru di bawah payung BPI Danantara.

    Dengan komposisi kepemilikan 99% di tangan Danantara dan 1% saham Merah Putih yang dipegang Kementerian BUMN, rotasi ini dinilai krusial dalam membentuk kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap arah pengembangan BUMN ke depan.

    Para pemegang saham dan publik kini menantikan hasil akhir dari RUPST masing-masing bank, yang akan menentukan wajah baru kepemimpinan perbankan pelat merah. Akankah rotasi ini membawa angin segar bagi kinerja bank BUMN? Atau justru memicu gejolak baru di pasar keuangan? Semua mata tertuju pada hasil RUPST yang akan datang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    Ketua DK OJK ungkap isi rapat Presiden dengan dirut Himbara

    (Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap isi rapat Presiden Prabowo Subianto dengan empat direktur utama himpunan bank milik negara (Himbara) yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Rapat itu berlangsung pada Jumat siang sebelum Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada sore hari.

    “(Rapat) soal inklusi keuangan ya. Jadi, inklusi keuangan ini termasuk soal kepemilikan rekening bank, dan penyaluran program pemerintah. Jadi, aspek itu,” kata Mahendra Siregar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat malam.

    Dia kemudian menjelaskan inklusi keuangan itu tujuannya antara lain untuk membantu penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran, termasuk juga penyaluran subsidi agar dapat langsung diterima oleh mereka-mereka yang berhak.

    “Ini keseluruhan, buat bansos, subsidi, program sosial lain. Ini diharapkan bisa langsung ke pihak yang dituju dengan proses rekening masing-masing,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK.

    Oleh karena itu, Presiden memanggil direktur utama bank-bank Himbara agar mempercepat kepemilikan rekening bank oleh masyarakat penerima bansos ataupun sasaran subsidi.

    “Ada lewat Himbara, dan Kantor Pos juga,” kata Mahendra.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengungkap isi rapat Presiden dengan petinggi bank-bank Himbara membahas inklusi keuangan.

    “Jumlah orang Indonesia yang sudah punya fasilitas perbankan itu mencapai 89 persen, yang bisa menggunakan sudah relatif tinggi,” kata Airlangga.

    Walaupun demikian, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan literasi mengenai perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

    “Dari segi spasial, beberapa daerah sudah baik, kecuali di Maluku Utara, Halmahera, kurang baik. Jadi (butuh Himbara untuk membantu) jelaskan literasi keuangan, maka ke depan didorong lagi terkait dengan pembelajaran agar bisa memanfaatkan rekening dan tahu risiko investasi,” kata Airlangga.

    Dalam rapat itu, Presiden pun memerintahkan bank-bank Himbara untuk terus gencar meningkatkan literasi masyarakat mengenai perbankan.

    “Ini ke arah literasi keuangan, ditingkatkan capaiannya,” kata Menko Airlangga.

    Di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden memimpin rapat terbatas dengan beberapa menteri dan empat direktur utama bank Himbara, yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar, dan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Negara Nixon LP Napitupulu.

    Kemudian, ada juga Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Ketua DK OJK Mahendra Siregar.

    Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas siang ini, yaitu Menko Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang

    Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang

    Regulasi ini bukan hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen bagi UMKM untuk mengurangi beban keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing usaha UMKM,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyatakan, terus berupaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM domestik, salah satunya dengan melakukan penghapusan piutang bagi lebih dari satu juta pengusaha UMKM.

    Asisten Deputi Pembiayaan Usaha Mikro Kementerian UMKM Irene Swa Suryani dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat menyatakan, penghapusan piutang tersebut dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    Menurutnya melalui regulasi ini, pengusaha UMKM yang memiliki kredit macet bisa mendapatkan akses pembiayaan dan meringankan beban, sehingga memacu daya saing.

    “Regulasi ini bukan hanya sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai instrumen bagi UMKM untuk mengurangi beban keuangan, meningkatkan akses pembiayaan, dan meningkatkan daya saing usaha UMKM,” ujarnya

    Menurut dia, dari total 30,17 juta pengusaha UMKM di Indonesia, 69,5 persen belum mendapatkan akses terhadap kredit komersial. Adapun total penyaluran kredit UMKM per Oktober 2024 hanya sebesar Rp1,5 triliun.

    “Sedangkan pengusaha UMKM yang telah mendapat akses kredit menghadapi permasalahan kredit macet,” ujar dia.

    Melalui beleid penghapusan utang UMKM, pihaknya berharap para pengusaha sektor tersebut bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, agar dapat memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.

    Lebih lanjut, ia menyatakan hingga 24 Januari 2025, pihaknya sudah menghapus utang 10.216 debitur UMKM dengan nilai piutang sebesar Rp326,26 miliar, dari target tahap awal sebanyak 67.668 debitur yang memiliki akumulasi utang Rp2,7 triliun.

    Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, penghapusan piutang macet dari UMKM masih terus berjalan.

    “Berjalan terus, kita lakukan seoptimal mungkin,” ujarnya.

    Maman menyampaikan, saat ini jumlah UMKM yang piutang macet sudah dihapus memang belum mencapai 50 persen. Pemerintah memiliki target sebanyak 67 ribu UMKM pada tahap pertama. Sisa yang belum dihapus, diharapkan dapat selesai pada Maret 2025.

    Menurut dia, hal ini terkait dengan mekanisme di perbankan yang akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN).

    Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Prabowo panggil menteri dan dirut Himbara bahas keuangan inklusif

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk membahas mengenai keuangan inklusif di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    “Mungkin mengenai keuangan inklusif,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Airlangga tidak menjelaskan lebih rinci mengenai topik pembahasan dalam rapat terbatas (ratas) tersebut.

    Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan ke Presiden mengenai persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial (bansos).

    “Ada dua yang memang kami mau laporkan, pertama tentang sekolah rakyat dan yang kedua tentang penyaluran bansos,” kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, selain Airlangga dan Gus Ipul, sejumlah menteri yang hadir yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P. Roeslani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, terdapat sejumlah pejabat yang turut hadir, di antaranya Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sunarso, Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar, Direktur Utama Bank Tabungan Negara Negara Nixon LP Napitupulu.

    elanjutnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Mahendra Siregar.

    Diketahui, pada Jumat sore, Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan RI, Jakarta.

    Sidang kabinet yang digelar dalam suasana bulan puasa ini diharapkan menjadi momentum bagi jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempererat sinergi dan kebersamaan dalam menjalankan program-program pemerintah.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sidang kabinet dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025