BUMN: Bank Tabungan Negara

  • Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    Padahal Dulu Dia Paling Kencang Tuh

    GELORA.CO – Eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyentil Wakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

    Padahal menurut Mahfud MD, Fahri Hamzah dulu sangat keras untuk menolak rangkap jabatan.

    Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam siniar Terus Terang edisi Selasa (29/4/2025) yang membahas tren rangkap jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

    Pada siniar itu, terhimpun data yang menunjukkan ada 13 wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Terdapat nama Fahri Hamzah dalam daftar Wamen merangkap jabatan komisaris BUMN yang menarik perhatian Mahfud.

    “Padahal dulu dia kencang sekali tuh. Viral lagi yang minta agar pejabat-pejabat jangan ngerangkap. Dia dulu yang paling keras tuh, dia sekarang jadi.”

    “Ya alhamdulillah dapat rezeki baru,” seloroh Mahfud.

    Daftar 13 Wamen yang Merangkap Komisaris BUMN

    Berikut daftar 13 wakil menteri di pemerintahan Prabowo yang merangkap jabatan sebagai Komisaris BUMN:

    Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara merangkap Wakil Komisaris Utama PLNWakil Menteri BUMN, Aminuddin Ma’ruf merangkap Komisaris PLNWakil Menteri BUMN, Dony Oskaria merangkap Wakil Komisaris Utama PertaminaWakil Menteri ESDM, Yuliot merangkap Komisaris Bank MandiriWakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo merangkap Komisaris Utama BRIWakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza merangkap Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan Rakyat, Fahri Hamzah merangkap Komisaris BTNWakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim merangkap Komisaris Telkom IndonesiaWakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono merangkap Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC (IHC)Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti merangkap Komisaris Utama PT Brantas AbiprayaWakil Menteri Perhubungan, Suntana merangkap Wakil Komisaris Utama Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia)Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono merangkap Kepala Dewan Pengawas BulogWakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan merangkap Komisaris Utama PT PALRangkap Jabatan Langgar Etik dan Hukum

    Mahfud MD menegaskan, rangkap jabatan di pemerintahan dan BUMN adalah masalah etik dan hukum.

    “Karena di dalam rangkap jabatan di BUMN itu terutama yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, TNI, dan Polri, di situ ada potensi korupsi terselubung, ada ketidakadilan, dan ada abuse of power, penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan kolusi yang justru bisa merugikan BUMN,” ungkap Mahfud MD, dikutip dari siniar yang diunggah kanal YouTube-nya, Selasa (29/4/2025).

    Mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW), Mahfud MD, menyebut lebih dari separuh komisaris maupun Dewan Pengawas BUMN.

    “Akhir 2023 ICW itu merilis hasil pelacakannya bahwa dari total BUMN yang dimiliki, dari semua BUMN yang dimiliki oleh pemerintah itu, ada 263 orang komisaris dan dewan pengawas BUMN.”

    “Nah, dari 263 ini 53,9 persen atau sebanyak 142 orang itu rangkap jabatan di pemerintahan dan di BUMN,” ungkapnya. 

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, juga memaparkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tentang pendapatan fantastis mereka yang merangkap jabatan.

    “Misalnya kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan aja, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu sekarang menjabat komisaris di Pertamina.”

    “Sekjen Kemenkeu sebagai pejabat eselon 1 gajinya itu Rp 90.505.000. Tapi sebagai komisaris setiap bulan dia kalau dirata-ratakan ya dapatnya setiap bulan itu Rp 2.865.714.286, Rp 2,9 miliar hanya dari jabatan komisaris Pertamina. Setiap bulan loh ini, gila kan itu?” ungkapnya.

    Mahfud mengatakan, rata-rata mereka yang merangkap jabatan bisa mendapatkan Rp 30-35 miliar dalam setahun.

    “Sementara Anda hitung gaji menteri misalnya, itu ya kalau dikumpulkan semua sebulan itu paling banyak Rp 200 juta karena ada uang operasional, ada gaji, ada remunerasi, ada lain-lain itu mungkin kunjungan dan sebagainya itu kan ada uang jalannya itu paling banyak Rp 200 juta.”

    “Jadi setahun kalau seorang menteri yang banyak kerjaan tuh ya bisa cuma paling banyak Rp 2,4 miliar. Ini setahun Rp 30-35 miliar yang ngerangkap-rangkap begitu.”

    Menurut Mahfud, rangkap jabatan menunjukkan ketidakadilan.

    Semestinya, BUMN dapat mencari profesional untuk bekerja, tidak diambil dari pemerintah.

    “Itu tidak adil sama sekali. Kenapa tidak cari profesional aja lalu bertanggung jawab ke Dirjen melekat pada Dirjen yang memeriksa dalam tugas-tugas rutinnya kan bisa.”

    “Misalnya pajak gitu ya. Ya lapor ke dia karena dia sudah Dirjen sudah dapat gaji gitu kan sudah melekat. Kenapa harus rangkap-rangkap? Nyewa profesional kan bisa gitu, tidak harus dari kementerian,” tegas Mahfud.

    Sudah Ada Gugatan ke MK

    Pada Februari 2025, Indonesia Law & Democracy Studies (ILDES) yang diwakili oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 23 Undang-Undang (UU) Kementerian Negara terhadap UUD NRI 1945.

    “Kami mempermasalahkan perihal wakil menteri yang saat ini bisa merangkap jabatan sebagai komisaris dan dewan pengawas BUMN karena secara konstitusional wakil menteri dan menteri itu sama kedudukannya,” kata Rizaldy dalam keterangannya di Jakarta, 26 Februari 2025.

    Selain itu, pihaknya meminta kepada MK agar frasa menteri dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara itu dimaknai menteri dan wakil menteri.

    “Sehingga ketika ada aturan ini,  lanjut dia, wakil menteri tidak bisa lagi merangkap jabatan komisaris BUMN,” ujarnya.

  • Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua

    Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua

    Mama Paskalina Kudiai dan putrinya Agustina Magai. ANTARA/Evarianus Supar

    Belajar berwirausaha dari perempuan tangguh Paniai Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 30 April 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Keberadaan Mama Paskalina Kudiai yang berjualan menempati lapak di kawasan depan kompleks Pasar Sentral Timika, Papua Tengah, cukup menyita perhatian.

    Perempuan paruh baya berusia 54 tahun asal Paniai itu merupakan satu-satunya pedagang asli Papua di lokasi itu. Ia tidak pernah merasa minder bersaing dengan puluhan pedagang sayur, bumbu dapur dan bahan kebutuhan pokok lainnya yang merupakan warga non-Papua.

    Mama Paskalina sudah hampir 20 tahun berjualan di lokasi itu.

    “Saya berjualan di sini sejak pasar ini dibuka (sekitar tahun 2008). Dulu saya berjualan di pasar lama (eks Pasar Swadaya Timika),” tutur Mama Paskalina saat ditemui ANTARA di Pasar Sentral, Jalan Hasanuddin Timika baru-baru ini.

    Karena tekadnya yang kuat untuk bisa berjualan demi menghidupi keluarga, sejak awal Pasar Sentral Timika dibuka, Mama Paskalina mendaftar ke Disperindag Mimika untuk mendapatkan los atau lapak jualan.

    Ia menempati dua lapak jualan berukuran sekitar 4 meter x 3 meter.

    Aneka sayur-mayur, rempah-rempah atau bumbu dapur, aneka barang kios dan rambut palsu dijajakan setiap hari di tempat itu kepada para pelanggan atau konsumen setianya.

    Setiap hari ia harus bangun pagi. Pukul 05.00 WIT ia sudah bergegas menuju ke pasar dan baru pulang ke rumahnya di kawasan Jalan Busiri Ujung Timika sekitar pukul 20.00 WIT.

    Selama seharian penuh ia rela berdiri menjaga jualannya sekaligus melayani para pembeli.

    “Harus begitu to, kalau mau cari uang,” tuturnya dengan dialek kental Papua.

    Dulu, los yang disediakan oleh Disperindag Mimika yang kini ditempati berjualan oleh Mama Paskalina, diprioritaskan untuk para pedagang asli Papua.

    Namun sebagian besar dari mereka sudah menjual losnya kepada pedagang lain (pedagang non-Papua).

    Beberapa tahun lalu, Pemkab Mimika membangun sebuah pasar khusus ‘Mama-Mama Papua’ yang berjualan sayur-mayur, sagu dan aneka hasil alam lainnya di bagian tengah Pasar Sentral Timika.

    Namun, Mama Paskalina tidak tertarik berpindah jualan di pasar khusus ‘Mama-Mama Papua’.

    “Saya lebih senang berjualan di sini, pembelinya lebih banyak. Langganan saya juga sudah tahu tempat ini. Di sini kami semua bersaing,” tutur isteri dari David Magai, yang berprofesi sebagai peternak ayam.

     

    Modal sendiri

    Sejak awal merintis usahanya, ibu dari empat orang anak ini mengaku tidak pernah menyandarkan bantuan modal dari orang lain. Ia mengandalkan modalnya sendiri untuk membeli berbagai barang jualan, lalu dijual kembali dengan mendapatkan sedikit keuntungan bersih.

    “Tidak pernah terima bantuan dari mana-mana,” tuturnya.

    Meski hanya bermodal pas-pasan, Mama Paskalina terus bertekun dengan usahanya.

    Keuntungan dari hasil jualan dikelola kembali untuk menambah barang jualannya.

    “Kalau kita belanja dengan modal sekitar Rp3 juta, keuntungan bersih bisa dapat sampai Rp500 ribu. Itu yang kita putar terus untuk belanja barang lagi,” ujar Mama Paskalina yang mengaku tidak pernah bersekolah saat mengisahkan kiat-kiatnya menekuni bisnis jualan sayur-mayur.

    Adapun aneka sayur-mayur dibeli dari petani langganannya. Para petani langganannya langsung mengantarkan sayur ke pasar.
    Sementara bumbu dapur dan rempah-rempah dibeli dari para pedagang besar (distributor).

    Hasil dagangannya cukup laris, terutama pada hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari raya besar keagamaan, semisal Natal-Tahun Baru, Idul Fitri dan lainnya.

    Sehari-hari, Mama Paskalina dibantu oleh empat putrinya untuk melayani para pembeli. Dari keempat putrinya, putri sulungnya, Ance Magai dan yang selalu setia mendampingi Sang Mama berjualan.

    Kerja keras Mama Paskalina berpeluh keringat menahan terik matahari dan terkadang basah kuyup diterpa hujan kini tidak sia-sia.

    Dari usaha yang dirintisnya itu, Mama Paskalina berhasil menyekolahkan tiga putrinya hingga ke jenjang perguruan tinggi.

    Anak keduanya yaitu Agustina Magai beberapa tahun lalu menyelesaikan pendidikan D-III Keperawatan Poltekes Timika. Kini Agiustina tercatat sebagai PNS bekerja di Puskesmas Pasar Sentral Timika.

    Anak ketiganya yaitu Yolanda Magai menyelesaikan pendidikan guru pada Kolose Pendidikan Guru (KPG) Timika dan kini sudah mengajar sebuah SD. Sedangkan si bungsu, Yuli Magai kini tengah menyelesaikan perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jambatan Bulan Timika.

    Tidak itu saja, sebagian uang hasil dari usahanya digunakan untuk membangun rumah permanen, membiayai kebutuhan hidup sehari-hari serta membantu keluarganya di kampung di daerah Paniai, Papua Tengah.

    Bagi Mama Paskalina, sekolah merupakan jaminan untuk masa depan putri-putrinya.

    “Mama tidak sekolah, tidak tahu membaca, menulis dan menghitung. Tapi anak-anak harus sekolah, biar mereka bisa hidup mandiri,” kata Mama Paskalina yang kini dikaruniai 9 orang cucu.

    Meski sudah memasuki usia paruh baya, Mama Paskalina belum mau berhenti berjualan.

    “Nanti kita lihat, kalau masih sehat tetap berjualan,” tuturnya.

    Berharap ada perhatian

    Mama Paskalina berharap ada pihak-pihak yang tergerak hati untuk membantu permodalan agar usahanya bisa lebih besar. Bahkan ia memimpikan memiliki sebuah rumah toko (ruko) sendiri untuk berjualan.

    Putrinya, Agustina Magai mengatakan ibundanya tidak bisa terus berbisnis dengan pola tradisional seperti sekarang.

    “Mama tidak bisa berdiri terus setiap hari di pasar untuk menjaga jualan dan melayani pembeli. Kita punya harapan pemerintah atau siapa saja bisa bantu modal usaha, bisa bantu kami buat ruko atau tempat jualan yang layak. Kita juga ingin maju, kenapa orang lain bisa, lalu kita tidak bisa,” tutur Agustina.

    Agustina merasakan betul perjuangan ibundanya mencari uang untuk menghidupi keluarga, membesarkan ia dengan kakak dan adik-adiknya, serta membiayai sekolah hingga berhasil.

    “Mama saya luar biasa hebat. Mama saya berjuang sendiri, tanpa kenal lelah, tanpa malu, tidak ingat makan untuk cari uang buat hidupi dan sekolahkan kami anak-anaknya,” tutur Agustina sembari mengusap air matanya.

    Agustina bersuamikan seorang prajurit TNI yang kini bertugas di Brigade Infanteri XX Ima Jaya Keramo (IJK) Timika.

    Sebagai bukti kasih sayangnya terhadap Mama Paskalina, Agustina menyerahkan semua gajinya sebagai perawat di Puskesmas Pasar Sentral Timika untuk membantu modal usaha.

    “Saya punya harapan mama saya bisa punya ruko sendiri. Kerena mama sudah dikenal banyak orang dan langganannya juga banyak,” ujar Agustina berharap.

    Dukungan YPMAK

    Ketua Pengurus Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) Leonardus Tumuka sangat mengapresiasi perjuangan Mama Paskalina.

    Bagi Leonardus, Mama Paskalina Kudiai merupakan contoh atau suri tauladan bagi ‘Mama-mama Papua’ dan generasi muda Papua lainnya soal bagaimana bisa berwirausaha dan bersaing dengan orang lain tanpa merasa takut dan minder.

    “Luar biasa Mama Paskalina itu. Saya benar-benar salut. Beliau menjadi contoh dan panutan yang baik bagi orang Papua bagaimana membangun usaha mulai dari nol, ditekuni terus-menerus, akhirnya bisa menjadi besar,” kata Leonardus.

    YPMAK sebagai pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima kekerabatan suku Papua yaitu Moni, Mee/Ekagi, Damal, Dani dan Nduga juga memiliki komitmen yang besar untuk melahirkan para wirausahawan lokal melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.

    Program pemberdayaan di bidang ekonomi YPMAK direalisasikan melalui bantuan permodalan untuk kelompok kerja (pokja) kampung (desa), pelatihan-pelatihan dan pendampingan pengelolaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bekerja sama dengan pihak perbankan seperti Bank Tabungan Negara (BTN) dan berbagai program riil lainnya.

    “Kami tidak menjanjikan sesuatu, tapi yang pasti kami akan perhatian Mama Paskalina. Orang-orang seperti ini yang memang pantas untuk diberikan dukungan sehingga usaha mereka bisa lebih berkembang dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat Papua lainnya,” tutur Leonardus, Doktor Pertama Suku Kamoro yang menyelesaikan studi strata tiga (S3) pada pada University of the Philipines Los Banos, Filipina, tahun 2015.

    Mulai tahun ini, YPMAK sendiri menargetkan bisa melatih dan mencetak 20 orang pelaku wirausaha dari Suku Amungme dan Kamoro.

    Guna merealisasikan program itu, YPMAK menggandeng BTN untuk melakukan pelatihan dan pendampingan bagi para wirausahawan baru.

    Diharapkan melalui program itu, pada lima tahun ke depan, YPMAK bisa melahirkan sedikitnya 100 orang wirausahawan baru di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

    Leonardus menyebut bumi Mimika tidak hanya kaya dengan sumber daya mineralnya, tapi juga kaya akan hasil alam lainnya seperti di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, dan lainnya.

    Berbagai hasil kekayaan alam itu bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi warga asli Papua di Mimika jika pandai mengelolanya, serta tidak takut bersaing dengan orang lain dari beragam suku bangsa.

    “Persaingan itu sebuah keniscayaan dalam era modern saat ini. Kalau mau maju dan berhasil, kita harus bisa bersaing dengan orang lain secara sehat. Niscaya pasti kita akan berhasil,” tutur Leonardus.

    Sumber : Antara

  • Tabel Angsuran KUR BTN 2025, Dapatkan Pinjaman hingga Rp500 Juta, Cek Syarat Cara Agar ACC

    Tabel Angsuran KUR BTN 2025, Dapatkan Pinjaman hingga Rp500 Juta, Cek Syarat Cara Agar ACC

    PIKIRAN RAKYAT – Memasuki tahun 2025, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali membuka program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia.

    Program ini dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha dengan pembiayaan berbunga ringan dan syarat mudah, tanpa harus memiliki agunan tambahan yang memberatkan.

    Melalui KUR BTN 2025, pelaku usaha bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp500 juta, dengan suku bunga kompetitif mulai dari 6% efektif per tahun dan tenor fleksibel hingga 60 bulan. Program ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dengan modal terjangkau dan cicilan ringan.

    Keunggulan KUR BTN 2025

    KUR BTN 2025 menawarkan sejumlah keunggulan menarik, di antaranya:

    Plafon pinjaman tinggi, maksimal Rp500 juta Suku bunga mulai dari 6% per tahun Jangka waktu pinjaman fleksibel, dari 12 hingga 60 bulan Proses pengajuan cepat dan mudah Persyaratan ringan, termasuk untuk pelaku usaha yang belum memiliki agunan tambahan

    Program ini juga sejalan dengan target pemerintah yang menargetkan penyaluran KUR nasional hingga Rp300 triliun pada 2025.

    Syarat Mengajukan KUR BTN 2025

    Untuk mengajukan KUR BTN, beberapa syarat berikut harus dipenuhi:

    Warga Negara Indonesia dengan e-KTP yang sah. Memiliki usaha aktif minimal selama 6 bulan. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Tidak sedang menerima kredit produktif atau kredit program lainnya di luar KUR. NPWP wajib untuk pengajuan pinjaman di atas Rp50 juta. Tidak masuk daftar hitam Bank Indonesia dan tidak tercatat sebagai debitur macet. Memiliki legalitas usaha, seperti Surat Izin Usaha, legalitas tempat usaha, dan dokumen pendukung lain sesuai ketentuan.

    Dokumen yang Harus Disiapkan

    Calon pemohon perlu menyiapkan kelengkapan dokumen berikut:

    KTP pemohon dan pasangan (jika menikah) Kartu Keluarga (KK) Akta nikah atau surat cerai (jika berlaku) Surat izin usaha NPWP (untuk pengajuan > Rp50 juta) Rekening koran atau salinan tabungan Legalitas agunan (jika diperlukan untuk pinjaman di atas plafon kecil) Cara Mengajukan KUR BTN 2025

    Berikut langkah-langkah mengajukan KUR BTN 2025:

    Datang ke Kantor Cabang BTN Terdekat
    Calon pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi KUR di kantor cabang. Persiapkan dan Serahkan Dokumen
    Semua dokumen kelengkapan harus diserahkan kepada petugas BTN. Verifikasi Berkas
    Petugas BTN akan melakukan verifikasi atas kelengkapan dan keabsahan dokumen. Akad Kredit dan Pencairan
    Setelah lolos verifikasi, proses akad kredit dilakukan dan dana pinjaman dicairkan ke rekening pemohon. Simulasi Angsuran KUR BTN 2025

    Berikut simulasi angsuran pinjaman KUR BTN untuk plafon Rp50 juta hingga Rp200 juta dengan bunga 6% efektif per tahun:

    Plafon Rp50 juta

    12 bulan: Rp4.303.321 per bulan 24 bulan: Rp2.216.031 per bulan 36 bulan: Rp1.521.097 per bulan 48 bulan: Rp1.174.251 per bulan 60 bulan: Rp966.640 per bulan

    Plafon Rp60 juta

    12 bulan: Rp5.163.985 per bulan 24 bulan: Rp2.659.237 per bulan 36 bulan: Rp1.825.316 per bulan 48 bulan: Rp1.409.101 per bulan 60 bulan: Rp1.159.968 per bulan

    Plafon Rp70 juta

    12 bulan: Rp6.024.649 per bulan 24 bulan: Rp3.102.442 per bulan 36 bulan: Rp2.129.536 per bulan 48 bulan: Rp1.643.951 per bulan 60 bulan: Rp1.353.296 per bulan

    Plafon Rp80 juta

    12 bulan: Rp6.885.313 per bulan 24 bulan: Rp3.545.648 per bulan 36 bulan: Rp2.433.755 per bulan 48 bulan: Rp1.878.801 per bulan 60 bulan: Rp1.546.624 per bulan

    Plafon Rp90 juta

    12 bulan: Rp7.745.977 per bulan 24 bulan: Rp3.988.854 per bulan 36 bulan: Rp2.737.974 per bulan 48 bulan: Rp2.113.651 per bulan 60 bulan: Rp1.739.952 per bulan

    Plafon Rp100 juta

    12 bulan: Rp8.606.642 per bulan 24 bulan: Rp4.432.059 per bulan 36 bulan: Rp3.042.194 per bulan 48 bulan: Rp2.348.501 per bulan 60 bulan: Rp1.933.280 per bulan

    Plafon Rp150 juta

    12 bulan: Rp12.909.963 per bulan 24 bulan: Rp6.648.088 per bulan 36 bulan: Rp4.563.291 per bulan 48 bulan: Rp3.522.752 per bulan 60 bulan: Rp2.899.920 per bulan

    Plafon Rp200 juta

    12 bulan: Rp17.213.284 per bulan 24 bulan: Rp8.864.118 per bulan 36 bulan: Rp6.084.388 per bulan 48 bulan: Rp4.697.002 per bulan 60 bulan: Rp3.866.560 per bulan

    Plafon Rp250 juta

    Tenor 12 bulan: Rp21.500.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp11.000.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp7.600.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp5.800.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp4.800.000 per bulan

    Plafon Rp300 juta

    Tenor 12 bulan: Rp25.800.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp13.200.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp9.100.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp7.000.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp5.700.000 per bulan

    Plafon Rp350 juta

    Tenor 12 bulan: Rp30.000.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp15.400.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp10.600.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp8.200.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp6.700.000 per bulan

    Plafon Rp400 juta

    Tenor 12 bulan: Rp34.400.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp17.600.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp12.100.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp9.400.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp7.700.000 per bulan

    Plafon Rp450 juta

    Tenor 12 bulan: Rp38.700.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp19.800.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp13.700.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp10.600.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp8.600.000 per bulan

    Plafon Rp500 juta

    Tenor 12 bulan: Rp43.000.000 per bulan Tenor 24 bulan: Rp22.000.000 per bulan Tenor 36 bulan: Rp15.200.000 per bulan Tenor 48 bulan: Rp11.700.000 per bulan Tenor 60 bulan: Rp9.600.000 per bulan

    Simulasi di atas menggunakan asumsi bunga efektif 6% per tahun dan cicilan tetap hingga akhir tenor.

    KUR BTN 2025, Solusi UMKM Meningkatkan Usaha

    Program KUR BTN 2025 menjadi salah satu pilihan strategis bagi UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan produktif dengan bunga rendah. Dengan proses yang cepat, persyaratan yang sederhana, serta cicilan yang ringan, pinjaman ini memberikan peluang besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis tanpa tekanan beban angsuran yang berat.

    Mengoptimalkan kesempatan ini dapat menjadi langkah awal membangun usaha yang lebih maju dan berdaya saing tinggi di era ekonomi 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menteri Ara Bocorkan Cara Ketahui Pengembang Nakal dengan Modus Harga Murah – Page 3

    Menteri Ara Bocorkan Cara Ketahui Pengembang Nakal dengan Modus Harga Murah – Page 3

    Kasus pengembang atau developer nakal turut menjadi perhatian. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 4.000 developer yang menjadi rekanan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

    Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mencatat sempat ada 120.000 sertifikat rumah yang belum diterbitkan oleh developer-developer nakal tersebut. Angka itu tercatat pada 2019 lalu.

    “Jadi sebenarnya waktu kita ditugaskan Pak Menteri sejak 2019 kita menemukan hal ini yaitu terdapat ada 120 ribu rumah-rumah yang kita salurkan KPR lewat BTN belum memiliki sertifikat. Ada yang developernya raib, ada yang masih ada, sudah tidak tanggung jawab dan sebagainya. Kurang lebih ada 4 ribu proyek rumah atau 4 ribu developer,” kata Nixon, dikutip Kamis (30/1/2025).

    Secara bertahap, BTN mulai memproses sertifikat yang tertahan itu. Pada kurun waktu 2019-2024, sebanyak 80 ribu sertifikat sudah rampung diproses. Sisanya, ditarget bisa rampung hingga penghujung 2027 mendatang.

    Tahapannya, 15.000 sertifikat akan diselesaikan pada 2025 ini. Kemudian, 15.000 sertifikat lainnya juga akan diproses pada 2026, tahun depan. Sementara itu, sisanya akan diproses pada 2027 mendatang.

    “Kenapa ada yang cukup lama? teman-teman pasti nanya, karena memang ada yang sengketa hukum juga. Jadi ada double sertifikat, induknya, kemudian segala macam,” tuturnya.

    “Nah ini case ini terjadi pada umumnya adalah di developer-developer yang tidak bertanggung jawab atau ada kerjasama dengan notaris yang juga bermasalah,” sambung Nixon.

  • Jelang Pemisahan, Keuntungan BTN Syariah Melonjak Jadi Rp 199 Miliar – Halaman all

    Jelang Pemisahan, Keuntungan BTN Syariah Melonjak Jadi Rp 199 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan memisahkan Unit Usaha Syariah atau UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

    Menjelang pemisahan spin-off tersebut, BTN Syariah justru mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar Rp 199 miliar pada kuartal pertama 2025. Jumlahnya naik 21,1 persen year on year (yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 164 miliar.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, BTN Syariah terus memperkuat kinerjanya agar dapat tumbuh dengan baik saat menjadi Bank Umum Syariah.

    “BTN Syariah akan terus memperkuat bisnisnya sebagai bekal yang solid untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi saat UUS ini resmi menjadi BUS pada semester II tahun ini,” ungkap Nixon dalam keterangan resmi, Kamis (24/4/2025).

    UUS ini membukukan peningkatan pembiayaan sebesar 18,2 persen, menjadi Rp 46,26 triliun di kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 39,13 triliun.

    Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN Syariah naik 19,9 persen yoy menjadi Rp 51,39 triliun, dari kuartal I tahun 2024 yang sebesar Rp 42,85 triliun. 

    Pertumbuhan double digit dari segi pembiayaan dan DPK tersebut mendorong peningkatan aset BTN Syariah menjadi Rp 61,19 triliun pada kuartal I-2025.

    Angkanya naik 11,6 persen secara yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 54,84 triliun.

  • BTN Bukukan Laba Bersih Rp904 Miliar pada Kuartal Pertama 2025 – Halaman all

    BTN Bukukan Laba Bersih Rp904 Miliar pada Kuartal Pertama 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berhasil mencapai hasil positif di kuartal pertama 2025. Perusahaan membukukan laba bersih Rp 904 miliar pada tiga bulan pertama tahun ini.

    Nilainya naik 5,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 860 miliar. Kenaikan tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang tumbuh konsisten.

    Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp 363,11 triliun hingga kuartal I-2025, disokong meningkatnya permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi.

    Penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut naik 5,5 persen dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar Rp 344,24 triliun.

    Hingga akhir Maret 2025, penyaluran KPR subsidi BTN mencapai Rp 179,70 triliun, naik 7,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Sementara untuk penyaluran kredit KPR non-subsidi BTN bertumbuh 8,1 persen menjadi Rp 106,80 triliun pada kuartal I-2025.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, mengatakan BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan pertama tahun 2025.

    “BTN mencatat peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor perumahan, dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional,” ungkap Nixon dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/4/2025).   

    Dengan capaian positif di awal tahun ini, BTN juga mencatat kenaikan di segmen kredit bermargin tinggi (high-yield loans), yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Ringan (KRING), dengan total penyaluran mencapai Rp 16,4 triliun, bertumbuh 9,5 persen pada tiga bulan pertama tahun 2025. 

    Pertumbuhan di segmen high-yield loans didorong oleh strategi perseroan dalam memperkuat kerjasama dengan sejumlah institusi utama mitra BTN.

    Tidak hanya di sisi penyaluran kredit, BTN turut mencatat peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi sebesar Rp 384,70 triliun per kuartal I-2025, naik 7,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 357,74 triliun.

    Nixon menerangkan, pertumbuhan DPK tersebut didukung oleh peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro (current account saving account/CASA).

    “Pada kuartal I-2025, CASA BTN meningkat double-digit sebesar 10,1 persen yoy (year on year), menjadi Rp 196,67 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 178,60 triliun. Kontribusi dana murah terhadap total DPK BTN naik menjadi 51,1 persen dari kuartal I-2024 yang sebesar 49,9 persen, serta menurunkan biaya dana menjadi 4,0 persen dari Maret tahun lalu sebesar 4,2 persen,” terangnya.

    Dengan adanya upaya perseroan menurunkan biaya dana dan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk ke segmen bermargin tinggi, BTN mencatatkan perbaikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) ke level 3,6 persen pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 3,3 persen.

    Nixon menyebut, pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh perolehan dana murah ritel dan institusi menengah, termasuk dari digital channel.

    “Inisiatif BTN meluncurkan Super App Bale by BTN serta Bale Korpora pada awal tahun ini telah berbuah hasil yang positif, sehingga kami optimistis digital channel akan menjadi mesin andalan untuk menggerakkan pendanaan perseroan secara jangka panjang,” ucap Nixon.

    Selain itu, BTN mencatat pertumbuhan signifikan di Bale by BTN dengan jumlah pengguna mencapai 2,4 juta per kuartal I-2025, melesat 76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,4 juta pengguna.

    Sedangkan nilai transaksi Bale by BTN mencapai Rp22,3 triliun pada akhir Maret 2025  atau naik 74 persen dibandingkan Maret 2024.

    Jumlah transaksinya mencapai 492 juta kali transaksi hingga Maret 2025, melonjak 172 persen dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar 181 juta transaksi.

    Perseroan tetap optimistis dengan target jumlah user Bale by BTN yang diharapkan mencapai minimal 3,6 juta hingga 4 juta pada 2025. 

    Nixon menegaskan, BTN tetap menjaga tingkat likuiditas di tengah persaingan seperti tercermin dari rasio loan-to-deposit ratio (LDR) di level 94,4 persen pada kuartal I-2025, menurun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 96,2 persen.

    Seiring dengan peningkatan kredit dan pembiayaan serta DPK, BTN mencatat kenaikan aset menjadi Rp 468,53 triliun, bertumbuh sebesar 3,2 persen dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 454,01 triliun.

    “Dengan menjaga pertumbuhan bisnis secara konsisten dan stabil, kami optimistis target aset sebesar Rp 500 triliun pada akhir tahun ini dapat tercapai,” kata Nixon.

     

  • Kementerian Hukum Tuntaskan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Soal Perumahan Rakyat

    Kementerian Hukum Tuntaskan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Soal Perumahan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Hukum (Kemenkum) telah menuntaskan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah.

    Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menjelaskan Kemenkum menerima surat permohonan harmonisasi dari Sekretaris Jenderal PKP pada tanggal 16 April lalu. Kemudian tahap harmonisasi diselesaikan dalam waktu satu hari, dan peraturan tersebut telah berlaku mulai tanggal 22 April 2025.

    “Telah terbit surat selesai harmonisasi nomor: PPE.PP.01.05-1374 tanggal 17 April 2025 dan per 22 April kemarin sudah berlaku,” ujar Supratman, Kamis, 24 April 2025 di Gedung Kemenkum, Jakarta sebagaimana keterangan tertulis, Jumat, 25 April 2025.

    Ia menyebut tim kerja harmonisasi terdiri dari perwakilan Kemenkum, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, BP Tapera, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dan Bank Tabungan Negara.

    Dalam rapat tim kerja, terdapat tiga poin penting yang dibahas. Pertama, pencantuman “besaran penghasilan” ke dalam judul RPermen tersebut. Kemudian, pemisahan pengaturan mengenai besaran penghasilan MBR ke dalam bab tersendiri. Dan poin ketiga yaitu perubahan rincian mengenai zonasi wilayah dan besaran nilai penghasilan orang perseorangan.

    “Dari hasil harmonisasi maka terdapat tiga ruang lingkup di rancangan permen ini, yaitu besaran penghasilan MBR, kriteria MBR, persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR,” katanya.

    Supratman berharap, terbitnya peraturan tersebut dapat mendukung terwujudnya program Presiden Prabowo membangun tiga juta rumah.

    “Saya berharap dengan peraturan ini bisa membuat gairah pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana program Presiden Prabowo bisa lebih mudah diwujudkan,” ujarnya.

    Harmonisasi merupakan salah satu fungsi Kemenkum yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (DJPP). Harmonisasi menjadi salah satu tahapan yang wajib dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

    Harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dengan Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan putusan pengadilan, serta teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi juga dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah buka skema bantuan kepemilikan rumah bagi awak media

    Pemerintah buka skema bantuan kepemilikan rumah bagi awak media

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta didukung oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) membuka skema bantuan kepemilikan rumah bagi berbagai kelompok pekerja, termasuk awak media.

    Deputi Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan hal ini sejalan dengan tantangan yang hadir di tengah keinginan masyarakat untuk memiliki rumah.

    “Harga rumah tidak akan pernah turun. Maka, waktu terbaik untuk membeli rumah adalah sekarang. Semakin ditunda, semakin jauh dari jangkauan,” ujar Sid Herdikusuma.

    Selain lonjakan harga properti, tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat dalam menyiapkan uang muka (down payment/DP) serta menghadapi suku bunga KPR yang tinggi dan fluktuatif. Dalam konteks ini, menurut Sid, kehadiran pemerintah sangat vital.

    “Pemerintah hadir dengan solusi pembiayaan yang inklusif dan terjangkau,” ujarnya.

    Adapun pemerintah menyediakan dua skema utama dalam mendukung pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi melalui BP Tapera. Keduanya dirancang agar rakyat tak lagi terhambat untuk memiliki rumah pertamanya.

    Department Head SMD BTN Heri Rijadi menjelaskan FLPP dibiayai melalui skema campuran, yaitu 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank, dengan dukungan dari Sarana Multigriya Finansial (SMF).

    Program ini menawarkan bunga tetap 5 persen sepanjang masa tenor maksimal 20 tahun, dengan harga jual rumah sesuai ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

    Adapun subsidi Tapera berasal dari simpanan peserta dan memberikan tenor lebih panjang, hingga 30 tahun, dengan bunga tetap sebesar 5 persen per tahun. Harga rumah pun mengikuti ketentuan Kementerian PKP, menjadikannya sangat kompetitif.

    “Produk-produk pembiayaan ini tidak hanya tersedia bagi pekerja media, tetapi terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan,” ujar Heri.

    Adapun program ini diprioritaskan bagi pekerja yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp14 juta per bulan di wilayah Jabodetabek untuk yang sudah berkeluarga.

    “KPR subsidi ini merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok-kelompok profesi yang selama ini rentan tidak terlayani skema komersial, padahal mereka punya kontribusi penting dalam kehidupan demokrasi kita,” kata Heri.

    Program ini selaras dengan prinsip pemerataan dan keberlanjutan pembangunan sektor perumahan nasional. Tidak hanya memfasilitasi pembiayaan, tetapi pemerintah juga memastikan prosesnya lebih sederhana, cepat, dan bebas dari hambatan birokratis yang kerap menjadi kendala.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Laba bersih BTN naik jadi Rp904 miliar pada kuartal I-2025

    Laba bersih BTN naik jadi Rp904 miliar pada kuartal I-2025

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan laba bersih sebesar Rp904 miliar pada kuartal I-2025, tumbuh 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp860 miliar.

    Peningkatan laba bersih tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan yang bertumbuh secara konsisten, penurunan biaya dana (cost of fund) serta fundamental keuangan yang terjaga di tengah tantangan ketidakpastian global.

    “BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan pertama tahun 2025,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Kamis.

    BTN mencatat peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor perumahan, dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional.

    Nixon menuturkan, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN mencapai Rp363,11 triliun hingga kuartal I-2025, ditopang oleh meningkatnya permintaan kredit di sektor perumahan. Penyaluran kredit dan pembiayaan tersebut naik 5,5 persen yoy dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar Rp344,24 triliun.

    Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN pada kuartal I-2025 terutama didorong oleh bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi, sejalan dengan terus meningkatnya permintaan hunian.

    Hingga akhir Maret 2025, penyaluran KPR Subsidi BTN mencapai Rp179,70 triliun, naik 7,6 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, KPR Non-Subsidi BTN bertumbuh 8,1 persen yoy menjadi Rp106,80 triliun pada kuartal I-2025.

    Nixon mengatakan, BTN optimis dengan potensi pertumbuhan kredit pada 2025 seiring dengan upaya pemerintah menggerakkan ekonomi dan mengurangi backlog perumahan dengan menyiapkan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat dari berbagai profesi, yakni di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), buruh, tenaga kesehatan, guru, wartawan, petugas Palang Merah Indonesia, dan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI serta tenaga kerja informal lainnya.

    Selain itu, potensi peningkatan penyaluran kredit juga akan dipicu oleh inisiatif kemitraan strategis BTN dengan investor asal Qatar yakni AlQilaa International Group untuk pembangunan satu juta unit hunian di Indonesia, dengan tahap awal yakni 100.000 unit hunian.

    Kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian kerja sama pembangunan perumahan nasional yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Perwakilan Kerajaan Qatar sekaligus Chairman AlQilaa International Group Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani pada awal Januari 2025.

    “BTN meyakini bahwa upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan perumahan akan berdampak positif bagi berbagai subsektor di ekosistem perumahan nasional serta dampak turunannya ke sektor-sektor lainnya. Hal ini akan prospektif bagi BTN yang tengah melangkah menuju Beyond Mortgage atau lebih dari sekadar bank yang menyalurkan KPR,” ujar Nixon.

    BTN juga mencatat kenaikan di segmen kredit bermargin tinggi (high-yield loans), yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Ringan (KRING), dengan total penyaluran mencapai Rp16,4 triliun, bertumbuh 9,5 persen yoy pada kuartal I-2025.

    Ia menuturkan pertumbuhan di segmen high-yield loans didorong oleh strategi perseroan dalam memperkuat kerjasama dengan sejumlah institusi utama mitra BTN.

    Tidak hanya di sisi penyaluran kredit, BTN juga mencatat peningkatan dana pihak ketiga (DPK) menjadi sebesar Rp384,70 triliun per kuartal I-2025, naik 7,5 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp357,74 triliun.

    Pertumbuhan DPK tersebut didukung oleh peningkatan dana murah berupa tabungan dan giro (current account saving account/CASA). Pada kuartal I-2025, CASA BTN meningkat double-digit sebesar 10,1 persen yoy, menjadi Rp196,67 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp178,60 triliun.

    Kontribusi dana murah terhadap total DPK BTN naik menjadi 51,1 persen dari kuartal I-2024 yang sebesar 49,9 persen, serta menurunkan biaya dana menjadi 4 persen dari Maret tahun lalu sebesar 4,2 persen.

    Dengan adanya upaya perseroan menurunkan biaya dana dan meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan, termasuk ke segmen bermargin tinggi, BTN mencatatkan perbaikan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) ke level 3,6 persen pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,3 persen.

    Pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh perolehan dana murah ritel dan institusi menengah, termasuk dari digital channel.

    “Inisiatif BTN meluncurkan Super App Bale by BTN serta Bale Korpora pada awal tahun ini telah berbuah hasil yang positf, sehingga kami optimistis digital channel akan menjadi mesin andalan untuk menggerakkan pendanaan perseroan secara jangka panjang,” tutur Nixon.

    BTN mencatat pertumbuhan signifikan di Bale by BTN dengan jumlah pengguna mencapai 2,4 juta per kuartal I-2025, melesat 76 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,4 juta pengguna.

    Sedangkan nilai transaksi Bale by BTN mencapai Rp22,3 triliun pada akhir Maret 2025 atau naik 74 persen dibandingkan Maret 2024.

    Sementara jumlah transaksi mencapai 492 juta kali transaksi hingga Maret 2025, melonjak 172 persen dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar 181 juta transaksi.

    Perseroan tetap optimis dengan target jumlah user Bale by BTN yang diharapkan mencapai 3,6 juta hingga 4 juta pada 2025.

    Lebih lanjut, Nixon menuturkan BTN tetap menjaga tingkat likuiditas di tengah persaingan seperti tercermin dari rasio loan-to-deposit ratio (LDR) di level 94,4 persen pada kuartal I-2025, menurun dari periode yang sama tahun lalu sebesar 96,2 persen.

    Sementara itu, seiring dengan peningkatan kredit dan pembiayaan serta DPK, BTN mencatat kenaikan aset menjadi Rp468,53 triliun, bertumbuh sebesar 3,2 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp454,01 triliun.

    “Dengan menjaga pertumbuhan bisnis secara konsisten dan stabil, kami optimistis target aset sebesar Rp500 triliun pada akhir tahun ini dapat tercapai,” ujarnya.

    Menjelang pemisahan (spin-off) menjadi Bank Umum Syariah (BUS), BTN Syariah berhasil mencatat peningkatan laba bersih sebesar Rp199 miliar pada kuartal I-2025, naik 21,1 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp164 miliar.

    Unit usaha syariah (UUS) yang telah siap naik kelas ini membukukan peningkatan pembiayaan sebesar 18,2 persen yoy menjadi Rp46,26 triliun pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp39,13 triliun. Sementara itu, DPK BTN Syariah naik 19,9 persen yoy menjadi Rp51,39 triliun, dari kuartal I-2024 yang sebesar Rp42,85 triliun.

    Pertumbuhan double digit di sisi pembiayaan dan DPK tersebut mendorong peningkatan aset BTN Syariah menjadi Rp61,19 triliun pada kuartal I-2025, naik 11,6 persen yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp54,84 triliun.

    “BTN Syariah akan terus memperkuat bisnisnya sebagai bekal yang solid untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi saat UUS ini resmi menjadi BUS pada semester II tahun ini,” tutur Nixon.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Laba Bersih BTN Rp 904 Miliar Tumbuh 5,1%

    Laba Bersih BTN Rp 904 Miliar Tumbuh 5,1%

    Jakarta

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat laba bersih sebesar Rp 904 miliar di kuartal I 2025. Angka tersebut tumbuh 5,1% secara tahunan dari Rp 860 miliar di periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Pertumbuhan laba bersih perseroan ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan serta penurunan biaya dana atau cost of fund di tengah tantangan ketidakpastian global.

    “BTN tetap menjalankan strateginya secara konsisten di tengah persaingan likuiditas dan biaya dana yang masih mahal, sehingga perseroan mampu mencetak kinerja yang positif pada tiga bulan pertama tahun 2025,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/4/2025).

    Nixon mengatakan, BTN mencatat penyaluran kredit dan pembiayaan sebesar Rp 363,11 triliun di kuartal I 2025 atau tumbuh 5,5% dari tahun sebelumnya sebesar Rp 344,24 triliun. Penyaluran kredit dan pembiayaan BTN pada kuartal I-2025 terutama didorong oleh bisnis kredit pemilikan rumah (KPR), baik subsidi maupun non-subsidi.

    Hingga akhir Maret 2025, penyaluran KPR subsidi BTN mencapai Rp 179,70 triliun atau naik 7,6% yoy. Sementara KPR non-subsidi BTN bertumbuh 8,1% yoy menjadi Rp 106,80 triliun di kuartal I-2025.

    “BTN mencatat peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan, terutama terkait sektor perumahan, dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil dan program pemerintah untuk pembangunan rumah nasional,” ujarnya.

    Nixon optimistis, kredit di tahun 2025 akan terus tumbuh seiring dengan upaya pemerintah menggerakkan perekonomian dan mengurangi backlog perumahan. Adapun fokus pemerintah dalam mengurangi backlog saat ini menyasar sejumlah profesi, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), buruh, tenaga kesehatan, guru, wartawan, petugas Palang Merah Indonesia, dan personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian hingga tenaga kerja informal lainnya.

    Optimisme BTN juga didukung oleh kemitraan strategis dengan investor Qatar, AlQilaa International Group, untuk pembangunan satu juta unit hunian di Indonesia, di mana pada tahap awal akan membangun 100.000 unit hunian.

    “Hal ini akan prospektif bagi BTN yang tengah melangkah menuju Beyond Mortgage atau lebih dari sekadar bank yang menyalurkan KPR,” jelasnya.

    Sementara itu, BTN juga mencatat pertumbuhan kredit pada segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Agunan Rumah (KAR), dan Kredit Ringan (KRING), dengan total penyaluran mencapai Rp 16,4 triliun, naik 9,5% yoy di kuartal I 2025.

    Nixon menjelaskan, pertumbuhan di segmen high-yield loans didorong oleh strategi perseroan dalam memperkuat kerjasama dengan sejumlah institusi utama mitra BTN. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN juga meningkat 7,5% menjadi sebesar Rp 384,70 triliun dibanding periode sebelumnya sebesar Rp 357,74 triliun.

    Sementara current account saving account (CASA) BTN, tumbuh 10,1% di kuartal I 2025 menjadi Rp 196,67 triliun, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 178,60 triliun. Kontribusi dana murah terhadap total DPK BTN naik menjadi 51,1% dari kuartal I-2024 yang sebesar 49,9%, serta menurunkan biaya dana menjadi 4,0% dari Maret tahun lalu sebesar 4,2%.

    Dengan begitu, BTN berhasil mencatatkan perbaikan margin bunga bersih (NIM) ke level 3,6% pada kuartal I-2025, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,3%. Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh perolehan dana murah ritel dan institusi menengah, termasuk dari digital channel.

    “Inisiatif BTN meluncurkan Super App Bale by BTN serta Bale Korpora pada awal tahun ini telah berbuah hasil yang positif, sehingga kami optimistis digital channel akan menjadi mesin andalan untuk menggerakkan pendanaan perseroan secara jangka panjang,” tutur Nixon.

    Nixon menambahkan, tercatat pula pertumbuhan pengguna layanan digital banking di Bale by BTN dengan jumlah 2,4 juta per kuartal I-2025 atau naik 76% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 1,4 juta pengguna.

    Sementara transaksi Bale by BTN tercatat sebesar Rp 22,3 triliun pada akhir Maret 2025 atau naik 74% dibandingkan Maret 2024. Jumlah transaksi mencapai 492 juta kali transaksi hingga Maret 2025, melonjak 172% dibandingkan kuartal I-2024 yang sebesar 181 juta transaksi.

    Nixon mengatakan, perseroan optimistis menargetkan jumlah pengguna Bale by BTN mencapai minimal 3,6 juta hingga 4 juta pada 2025. Sejalan dengan hal tersebut, ia menyebut tingkat likuiditas yang tercermin dari rasio loan-to-deposit ratio (LDR) masih terjaga di level 94,4% pada kuartal I-2025.

    Sementara itu, seiring dengan peningkatan kredit dan pembiayaan serta DPK, BTN mencatat kenaikan aset menjadi Rp 468,53 triliun, bertumbuh sebesar 3,2% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 454,01 triliun.

    “Dengan menjaga pertumbuhan bisnis secara konsisten dan stabil, kami optimistis target aset sebesar Rp500 triliun pada akhir tahun ini dapat tercapai,” ungkapnya.

    Progres Spin Off

    Di sektor syariah, jelang pemisahan atau spin-off menjadi Bank Umum Syariah (BUS), unit syariah BTN berhasil mencatat peningkatan laba bersih sebesar Rp 199 miliar pada kuartal I-2025 atau naik 21,1% yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 164 miliar.

    Unit usaha syariah (UUS) BTN Syariah ini dianggap siap naik kelas dengan membukukan peningkatan pembiayaan sebesar 18,2% yoy menjadi Rp 46,26 triliun di kuartal pertama tahun ini, dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp 39,13 triliun.

    Sementara itu, DPK BTN Syariah naik 19,9% yoy menjadi Rp 51,39 triliun, dari kuartal I tahun lalu yang sebesar Rp 42,85 triliun. Pertumbuhan double digit di sisi pembiayaan dan DPK tersebut mendorong peningkatan aset BTN Syariah menjadi Rp 61,19 triliun pada kuartal I-2025, naik 11,6% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 54,84 triliun.

    “BTN Syariah akan terus memperkuat bisnisnya sebagai bekal yang solid untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi lagi saat UUS ini resmi menjadi BUS pada semester II tahun ini,” pungkasnya.

    (kil/kil)