Xcloud.id

BUMN: Bank Tabungan Negara

  • BTN perkenalkan KPR Subsidi dalam Forum Keuangan Berkelanjutan Dunia

    BTN perkenalkan KPR Subsidi dalam Forum Keuangan Berkelanjutan Dunia

    Bagi BTN, KPR Subsidi juga menjadi salah satu motor penggerak bisnis

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkenalkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Indonesia pada ajang United Nations Environment Programme-Finance Initiative (UNEP-FI) Regional Roundtable on Sustainable Finance Asia Pacific di Suzhou, China.

    Dalam forum keuangan berkelanjutan dunia tersebut, KPR Subsidi di Indonesia disampaikan sebagai solusi yang menciptakan manfaat yang luas sambil tetap mampu mendorong pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan.

    Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menuturkan BTN tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan rumah yang terjangkau sesuai dengan program Perumahan Nasional milik Presiden Prabowo Subianto, tapi juga tetap memberikan imbal hasil yang berkelanjutan. Dari sekitar 70 persen kredit konsumer di BTN, sebesar 90 persen merupakan kredit KPR yang diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

    “KPR Subsidi BTN di Indonesia tidak hanya menjadi solusi atas tantangan kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi masyakarat berpenghasilan rendah. Bagi BTN, KPR Subsidi juga menjadi salah satu motor penggerak bisnis. Ini membuktikan bahwa nilai sosial dan profitabilitas dapat berjalan beriringan,” ujar Setiyo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Hal itu disampaikan Setiyo pada UNEP FI Regional Roundtable on Sustainable Finance di Suzhou, Kamis (19/6).

    Setiyo menuturkan KPR Subsidi yang disalurkan BTN memiliki dampak sosial antara lain, produk tersebut menjadi sarana inklusi keuangan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

    Selain itu, dari total KPR BTN secara keseluruhan, sebanyak 61 persen diakses oleh debitur yang tinggal di pinggiran dan luar kota. Lalu, sekitar 68 persen debitur KPR BTN merupakan kelompok usia produktif 30-60 tahun.

    Kemudian, sebanyak 31 persen debitur KPR BTN merupakan perempuan yang menunjukkan upaya perseroan mendorong pembiayaan inklusif di mana ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan rumah.

    Menurut dia, pengelolaan portofolio secara cermat merupakan kunci untuk menjawab tantangan ganda antara profit dan dampak. BTN pun terus mengembangkan praktik manajemen risiko yang adaptif seiring dengan meningkatnya risiko iklim seperti banjir dan kebakaran.

    “Kami terus mengoptimalkan portofolio agar tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga memperkuat kontribusi sosial dan meminimalkan risiko iklim. Profit dan impact harus berjalan beriringan,” ujarnya.

    Sementara itu, transformasi BTN dalam keuangan berkelanjutan telah dimulai sejak 2023. Tahapannya dimulai dengan mengimplementasikan Impact Analysis berdasarkan UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB) serta membangun kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) yang komprehensif. Tujuannya, agar bisnis BTN beriringan antara laba dan prinsip ramah lingkungan serta sosial.

    Dengan langkah strategis tersebut, BTN juga menjadi bank BUMN pertama di Indonesia yang menandatangani UNEP FI PRB dan melaporkan progres tanggung jawab perbankan secara terbuka. Melalui kerangka ini, BTN pun mulai mengembangkan program Rumah Rendah Emisi. Program ini menjadi salah satu langkah untuk memperkecil jejak karbon dari sisi infrastruktur.

    “Melalui Rumah Rendah Emisi, BTN berupaya memberikan jawaban untuk mengurangi krisis iklim, memenuhi mandat sosial, sambil tetap menghasilkan laba positif,” kata Setiyo.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Nama-nama Wamen yang Rangkap Jabatan sebagai Komisaris BUMN di Era Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, fenomena rangkap jabatan wakil menteri kembali menjadi sorotan publik.

    Sebanyak 25 dari total 56 Wakil Menteri (wamen) Kabinet Merah Putih tercatat merangkap posisi sebagai komisaris di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.

    Praktik ini memunculkan diskursus mengenai efektivitas kerja pemerintahan dan potensi konflik kepentingan di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik. 

    Saat ini, dua penunjukan terbaru yang mendapat sorotan adalah Sudaryono yang merupakan Wakil Menteri Pertanian dan diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Selain itu, Immanuel Ebenezer Gerungan yang merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, juga dipercaya sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).

    Keduanya menjadi bagian dari jajaran wakil menteri yang memegang jabatan strategis di lingkup korporasi negara atau perusahaan pelat merah.

    Berikut penjabaran lengkap 25 wakil menteri atau wamen Kabinet Prabowo Subianto yang merangkap jabatan komisaris BUMN.

    25 Wamen Kabinet Prabowo Subianto jadi Komisaris BUMN

    Sektor Pertanian, Energi, dan Kelautan

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono  – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia
    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
    Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana

     

    Sektor Teknologi dan Telekomunikasi 

    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia
    Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
    Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria – Komisaris Telkomsel
    Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
    Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

     

    Sektor Perhubungan dan Infrastruktur

    Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelindo
    Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya
    Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga
    Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

     

    Sektor Keuangan dan Perbankan

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT PLN (Persero)
    Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT BRI

     

    Sektor Kesehatan dan Sosial 

    Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)

     

    Sektor Budaya dan UMKM

    Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility (GMF)
    Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT BRI

     

    Investasi dan Perdagangan

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

  • Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Menteri PKP gandeng BTN wujudkan program FLPP

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN menjadi salah satu mitra yang mendukung terwujudnya program rumah layak huni bagi masyarakat.

    Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat, Kementerian PKP dan BTN melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen untuk mendukung program pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Jakarta, Rabu.

    “Kita tahu BTN yang paling mengerti soal perumahan, tolong juga diberikan sedikit apa namanya pengetahuan, pemahaman tentang pembangunan lain. Jadi tolong itu dibantu, sehingga nanti know-how-nya, tekniknya, pembiayaannya bisa berjalan dengan lancar,” ujar Ara.

    Ia menyampaikan, BTN telah memiliki ekosistemnya sendiri, begitu juga dengan BP Tapera ataupun instansi lainnya.

    Oleh karena itu, Ara meminta proyek pembangunan 3 juta rumah dapat dikembangkan oleh masing-masing pihak agar tujuan akhir untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat dapat terwujud.

    “Jadi masing-masing harus punya ekosistem sendiri, kita mau punya misi besar nih,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyampaikan BTN telah menargetkan dapat membangun 100 ribu rumah pada akhir Juni, dan 220 ribu rumah di akhir Desember.

    Meski hal tersebut tidak mudah, lanjut Nixon, BTN terus berupaya untuk memenuhi komitmen ini.

    “Memang situasinya sulit, hari ini nggak mudah, tapi percayakan ke saya. Saya juga sudah panggil kanwil-kanwil (kantor wilayah), bahkan satu minggu, saya minta mereka posting satu orang di tiga lokasi proyek. Jadi kita serius ngejar ini, subsidi, non subsidi, pasti kita eksekusi,” katanya Nixon.

    Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    BTN usulkan KPR Tapera dihidupkan kembali

    KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon Napitupulu mengusulkan agar BP Tapera menghidupkan kembali layanan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sehingga tidak terpaku pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    Menurut dia, KPR Tapera memiliki skema yang cukup bagus, khususnya bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah.

    “KPR Tapera itu skemanya bagus, jadi nggak harus APBN semua,” ujar Nixon usai penandatangan nota kesepahaman antara BTN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Rabu.

    Nixon menyampaikan bahwa saat ini KPR Tapera dianggap tidak berjalan, dan semua proyek perumahan bersubsidi selalu mengandalkan FLPP.

    Dengan dihidupkan kembali KPR Tapera, lanjut Nixon, potensi untuk mewujudkan program 3 Juta Rumah semakin besar.

    “Kalau boleh hidupin lagi KPR Tapera, dan itu udah ada dari dulu sebenarnya. Nah, ini kelihatannya seperti berhenti. Ketutup FLPP semua, padahal itu potensinya jutaan juga PNS ini yang belum punya rumah. Ini mesti kita dorong, jadi nggak semuanya harus lewat FLPP,” katanya.

    Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan per tahun ini, pihaknya memutuskan untuk menahan produk KPR Tapera.

    Namun demikian, ia akan mengkaji kembali untuk menghidupkan KPR Tapera.

    “Kami akan segara follow-up nanti, untuk membuat kajian kembali ya, terkait dengan collect tabungan dari ASN ini paling tidak, dengan mengacu ke prinsip apa untungnya bagi masyarakat, bagi peserta, apa untungnya bagi negara, dan apa untungnya bagi dunia usaha,” katanya Heru.

    BP Tapera mengungkapkan kinerja penyaluran rumah subsidi saat ini menunjukkan performa positif sektor perumahan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Sementara itu, dalam kurun waktu tahun berjalan, yaitu dari 1 Januari hingga 16 Juni 2025, realisasi mencapai 149.640 unit rumah.

    Capaian ini menjadi indikator penting bahwa mekanisme pembiayaan publik yang dikelola BP Tapera berjalan secara sistematis, inklusif, dan tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    BP Tapera juga mencatat bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo, terdapat peningkatan kuota FLPP sebesar 350 ribu unit, yang merupakan capaian luar biasa jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini memberikan dorongan besar terhadap upaya perluasan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Daftar Wakil Menteri yang Jadi Komisaris BUMN

    Jakarta – Sejumlah wakil menteri di Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai komisaris di BUMN dan anak usahanya. Terbaru, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Wakil Menteri Ketenagekerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

    Diketahui, terdapat 56 wakil menteri di pemerintahan Prabowo. Tercatat, setidaknya ada 25 wakil menteri yang menjadi komisaris BUMN. Berikut daftarnya:

    1. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
    2. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
    3. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
    4. Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    5. Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    7. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
    8. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    9. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
    10. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    11. Wakil Menteri UMKM Helvy Yuni Moraza – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    12. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
    13. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    14. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
    15. Wakil Menteri Perhubungan Suntana – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
    16. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
    17. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto – Komisaris Utama PT Dahana
    18. Wakil Menteri P2MI/Wakil Kepala BP2MI Christina Aryani – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
    19. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler
    20. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler
    21. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri – Komisaris Utama PT Sarinah
    22. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinator Penanaman Modal Todotua Pasaribu – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
    23. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Isyana Bagoes Oka – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
    24. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
    25. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria – Komisaris Utama PT Indosat Tbk

    (acd/acd)

  • Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jadwal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp 600.000, Begini Ceknya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Program bantuan subsidi upah (BSU) kembali diluncurkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2025 sebagai salah satu program strategis nasional dalam rangka pemulihan ekonomi.

    BSU ditujukan khusus bagi pekerja atau buruh yang berpenghasilan rendah, guna membantu mereka mengatasi tekanan ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini juga menjadi bentuk konkret pemerintah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.

    Total bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp 600.000, yang merupakan akumulasi dari Rp 300.000 per bulan untuk periode Juni dan Juli 2025. Dana bantuan akan langsung ditransfer ke rekening penerima yang telah memenuhi persyaratan, melalui bank-bank milik negara dan Bank Syariah Indonesia.

    Kapan BSU Rp 600.000 Cair di Tahun 2025?

    Berdasarkan informasi dari akun resmi Instagram BPJS Ketenagakerjaan @bpjs.ketenagakerjaan, pencairan BSU tahun 2025 dimulai pada bulan Juni. Bantuan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan, dibayarkan sekaligus dua bulan, sehingga total yang diterima penerima manfaat adalah Rp 600.000.

    “Perihal pencairan bantuan subsidi upah tahun 2025, sesuai Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 penyaluran BSU dimulai bulan Juni tahun 2025, silakan melakukan pengecekan secara berkala,” tulis pihak BPJS Ketenagakerjaan.

    Penyaluran dana dilakukan melalui bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia, yaitu:

    Bank Negara Indonesia (BNI)Bank Rakyat Indonesia (BRI)Bank Tabungan Negara (BTN)Bank MandiriBank Syariah Indonesia (BSI)

    Calon penerima diimbau melakukan pengecekan status secara berkala untuk mengetahui apakah mereka termasuk penerima bantuan atau tidak.

    Bagaimana Cara Cek Status Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan?

    Pengecekan status penerima BSU 2025 dapat dilakukan dengan mudah melalui beberapa saluran resmi berikut:

    1. Lewat situs resmi BPJS Ketenagakerjaan

    Buka situs https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/Scroll ke bagian “Cek apakah kamu termasuk calon penerima BSU?”Masukkan data diri: NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP, dan emailKlik “Lanjutkan” dan ikuti instruksi hingga selesai

    2. Lewat aplikasi Jamsostek Mobile (JMO)

    Unduh dan buka aplikasi JMOScroll ke menu “Cek eligibilitas bantuan subsidi upah”Masukkan data pribadi yang dimintaKlik “Lanjutkan” dan tunggu hasil verifikasi

    3. Lewat website Kemenaker

    Kunjungi https://bsu.kemnaker.go.id/Login menggunakan akun terdaftar, atau daftar jika belum memiliki akunSetelah masuk, sistem akan menampilkan status: Terdaftar, ditetapkan, atau tersalurkan

    4. Lewat aplikasi Pospay

    Unduh aplikasi Pospay dari Google Play Store atau App StoreDaftar akun dan loginCek notifikasi BSU untuk mengetahui status penerimaApa Saja Syarat untuk Mendapatkan BSU Rp 600.000?

    Penerima BSU tahun 2025 diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025. Adapun syarat lengkapnya sebagai berikut:

    Warga negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan nomor induk kependudukan (NIK).Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025.Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan. Jika lebih, maka disesuaikan dengan UMP/UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Bukan ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.Tidak sedang menerima bantuan sosial lain seperti program keluarga harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

    Selain pekerja/buruh di sektor umum, BSU juga akan disalurkan kepada guru honorer di bawah naungan Kemendikdasmen dan Kemenag, yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang.

    Dengan kemudahan pengecekan status dan informasi resmi yang tersedia, pekerja kini bisa lebih mudah mengetahui apakah mereka termasuk penerima BSU 2025. Pastikan memenuhi syarat dan cek secara berkala agar tidak ketinggalan pencairannya!

  • BTN Akuisisi Penuh Bank Victoria Syariah, Siap Spin Off Unit Syariah

    BTN Akuisisi Penuh Bank Victoria Syariah, Siap Spin Off Unit Syariah

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi mengakuisisi 100% saham Bank Victoria Syariah, sebagai bagian dari rencana pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN untuk mendirikan bank umum syariah sesuai amanat POJK.

    Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, penandatanganan akta jual beli telah dilakukan pada Kamis (5/6/2025) di gedung BTN, Jakarta.

    “Aset UUS BTN saat ini kurang lebih Rp 61 triliun. Setelah transaksi ini, aset tersebut akan dipindahkan. Bank Victoria Syariah kini resmi dimiliki BTN 100%,” kata Nixon.

    Bank hasil spin off  ini ditargetkan menjadi bank umum syariah terbesar kedua di Indonesia setelah Bank Syariah Indonesia (BSI). Proses pemisahan UUS BTN diperkirakan rampung dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

    Meski belum mengungkapkan nama resmi bank syariah baru tersebut, Nixon menyebut nama dan identitas bank akan diumumkan setelah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

    “Setelah perubahan nama, alamat, dan anggaran dasar, spin off direncanakan pada Oktober. Dengan aset yang diproyeksikan mencapai Rp 65-67 triliun, proses pemisahan akan dilakukan saat itu,” tambahnya.

    Bank syariah hasil akuisisi ini akan berfokus pada KPR syariah, pembiayaan ritel, dan konsumer, serta diarahkan menjadi bank digital yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Nixon menegaskan, kehadiran bank umum syariah baru ini akan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

    “Negara sebesar Indonesia tak mungkin hanya dilayani oleh satu bank syariah. Kehadiran bank ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah,” pungkasnya.

  • Penuhi Aturan OJK, Spin Off BTN Syariah Digeber

    Penuhi Aturan OJK, Spin Off BTN Syariah Digeber

    Jakarta –

    PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) akan segera merealisasikan proses pemisahan atau spin off BTN Syariah. Hal ini menyusul terpenuhinya izin proses spin off Unit Usaha Syariah (UUS) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Proses spin off ini tidak terlepas dari Peraturan OJK (POJK) Nomor 10 Tahun 2023 dan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (UUS). Kebijakan ini mengatur pemisahan UUS dari bank induk.

    Dalam ketentuan POJK tersebut, disebutkan bank yang aset UUS-nya mencapai 50% atau lebih dari total aset induknya, atau aset UUS-nya minimal Rp 50 triliun, wajib melakukan spin off menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

    Berdasarkan data per akhir Maret 2025, aset UUS BTN telah mencapai Rp 61,19 triliun. Dengan pencapaian tersebut, UUS BTN wajib sudah memisahkan diri dari induknya. Langkah konsolidasi ini diharapkan struktur industri perbankan syariah menjadi semakin baik dan semakin kuat.

    “Diharapkan BTN Syariah dapat menjadi BUS dengan skala usaha yang diproyeksikan dapat tumbuh menjadi BUS besar yang bergerak di segmen pembiayaan perumahan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, ditulis Rabu (4/6/2025).

    Menurut Dian, langkah manajemen BTN ini sejalan dengan OJK yang juga mendorong terjadinya konsolidasi lain di perbankan syariah, terutama melalui aksi korporasi berupa spin-off, merger, ataupun akuisisi.

    Sementara itu, pengamat perbankan Piter Abdullah mengatakan, pasar perbankan syariah nasional membutuhkan pemain yang spesifik dan telah berpengalaman. BTN Syariah dinilai memiliki kapabilitas tersebut dan paling berpengalaman.

    “BTN Syariah saat ini menjadi satu-satunya pemain syariah yang fokusnya di sektor perumahan karena bertumbuh berbarengan dengan induknya. Ini menjadi bekal kuat untuk BTN Syariah melayani lebih banyak segmen masyarakat syariah ketika sudah di-spin-off menjadi BUS,” kata Piter.

    (shc/ara)

  • BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    BTN Syariah dan IsDB jajaki kerja sama skema pembiayaan rumah

    Berbagai akad pembiayaan seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk permudah masyarakat memiliki rumah

    Jakarta (ANTARA) – PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) melalui BTN Syariah bersama Pemerintah Indonesia telah berdiskusi dengan Islamic Development Bank (IsDB) guna menjajaki kerja sama mengenai skema pembiayaan inovatif untuk penyediaan perumahan layak dan terjangkau.

    Pertemuan tersebut berlangsung di sela-sela rangkaian Annual Meeting IsDB 2025 di Aljir, Aljazair. Dalam pertemuan tersebut, Direktur Keuangan dan Strategi BTN Nofry Rony Poetra bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah dan Kepala Badan Pengelola Dana Haji (BPKH) Fadlul Irmansyah berdiskusi dengan Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser.

    “BTN Syariah siap untuk bekerja sama dengan IsDB maupun investor global lainnya untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional yang diusung pemerintah,” kata Nofry melalui keterangan resminya di Jakarta, Minggu.

    Nofry menyampaikan bahwa BTN, sebagai bank dengan keahlian pembiayaan di sektor perumahan, memiliki berbagai skema pembiayaan berbasis syariah yang dapat disinergikan dengan dukungan dari IsDB.

    Tidak menutup kemungkinan, BTN dapat bermitra dengan IsDB untuk pelaksanaan proyek percontohan (pilot project) di beberapa wilayah prioritas.

    “BTN memiliki unit usaha syariah (UUS) yakni BTN Syariah yang turut menjadi akselerator bersama induknya dalam menyediakan pembiayaan untuk rumah bersubsidi,” katanya.

    “Berbagai akad pembiayaan syariah seperti Musyarakah Mutanaqisah, Murabahah dan Istishna tersedia untuk mempermudah masyarakat memiliki rumah impian dengan kepastian angsuran,” lanjutnya.

    Pada kesempatan yang sama, Wamen PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan untuk dapat mencapai target pembangunan perumahan nasional dan mengurangi backlog perumahan, terutama untuk segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Menurut Wamen PKP, IsDB memiliki peran penting dalam memberikan dukungan teknis dan pembiayaan syariah yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

    Sementara itu, Presiden IsDB Group Muhammad Sulaiman Al Jasser menyambut baik terhadap komitmen dan inisiatif pemerintah Indonesia.

    Ia juga menyatakan ketertarikannya untuk mendalami lebih lanjut model pembiayaan perumahan yang sedang dikembangkan Indonesia, khususnya yang melibatkan kolaborasi antar lembaga nasional seperti BTN dan BPKH.

    Dalam pertemuan di Aljir, BTN juga bertemu dengan para delegasi Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) dan Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) yang juga merupakan bagian dari IsDB untuk membahas kemungkinan kerja sama terkait kebutuhan likuiditas untuk program pembangunan perumahan nasional.

    Menurut BTN, ketersediaan likuiditas yang mencukupi dan berkelanjutan menjadi hal krusial bagi BTN bersama unit usaha syariahnya untuk dapat memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor perumahan dalam skala besar.

    Dengan adanya potensi dukungan pendanaan dari lembaga internasional berbasis syariah seperti ICD dan ICIEC, menurut perseroan, pintu akan terbuka lebih lebar bagi BTN Syariah untuk menarik pendanaan dari sumber-sumber lainnya seperti penerbitan sukuk global (Islamic bonds) ataupun sekuritisasi aset berbasis syariah (Sharia Asset-Backed Securities).

    Adapun BTN Syariah dalam waktu dekat unit ini akan menjadi bank umum syariah (BUS) setelah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penyapihan (spin-off) dari induknya.

    Dengan menjadi BUS, BTN Syariah akan memiliki kapasitas lebih besar dalam menyerap pendanaan dan menyalurkannya sebagai pembiayaan untuk perumahan dengan skema syariah.

    Selama 20 tahun terakhir, BTN Syariah telah menunjukkan kinerja yang pesat seiring dengan peningkatan kebutuhan hunian layak dan terjangkau di Indonesia.

    Berdasarkan pertumbuhan rerata per tahun (compound annual growth rate/CAGR), pembiayaan BTN Syariah bertumbuh rata-rata per tahunnya sebesar 21,31 persen.

    Hingga kuartal I 2025, BTN Syariah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp46,3 triliun atau bertumbuh 18,2 persen year-on-year (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Total dana kelolaan layanan BTN Prospera capai Rp9,5 triliun

    Total dana kelolaan layanan BTN Prospera capai Rp9,5 triliun

    BTN Prospera kami bangun untuk menjadi ruang yang tidak hanya menyediakan layanan, tapi juga koneksi

    Jakarta (ANTARA) – Salah satu layanan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, BTN Prospera mencatatkan total dana kelolaan mencapai Rp9,5 triliun per April 2025 atau naik 149 persen dibandingkan awal peluncuran pada Maret 2024.

    BTN menargetkan dana kelolaan (asset under management/AUM) ini akan terus tumbuh dengan peningkatan AUM sebesar 15 persen pada akhir 2025.

    “BTN Prospera kami bangun untuk menjadi ruang yang tidak hanya menyediakan layanan, tapi juga koneksi. Loyalitas tumbuh dari interaksi yang bermakna, itulah kenapa strategi kami menekankan pada pengalaman, bukan sekadar produk,” ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Nixon mengatakan pertumbuhan dana kelolaan BTN Prospera penting sebagai salah satu sumber pendanaan BTN terutama dana murah untuk jangka panjang.

    Sebagai gambaran, BTN Prospera memberikan kontribusi signifikan terhadap dana pihak ketiga (DPK) BTN secara keseluruhan, yaitu sebesar 15 persen, dengan dominasi tabungan sebesar 56 persen dan deposito 44 persen.

    “Segmen nasabah yang digarap BTN Prospera adalah segmen yang saldo rata-rata simpanannya lebih tinggi dari nasabah reguler, sehingga kami selalu memastikan produk dan layanan BTN dapat bersaing di pasar dan menarik ceruk nasabah yang dapat menjadi sumber pendanaan yang stabil secara jangka panjang, sehingga mendukung aspirasi kami menjadi bank transaksional,” tutur Nixon.

    Dengan perpaduan antara pertumbuhan bisnis yang solid dan pendekatan engagement yang konsisten, BTN Prospera diyakini akan terus memperkuat posisinya sebagai layanan perbankan yang relevan, personal, dan terpercaya bagi nasabah emerging affluent di Indonesia.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025