Probolinggo (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Probolinggo tengah mempersiapkan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru bernama Perseroda Bahari Tanjung Tembaga. BUMD yang bergerak di bidang transportasi ini membutuhkan modal dasar sebesar Rp 18,45 miliar.
Namun, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo meminta agar rencana tersebut dilandasi kajian yang matang dan relevan.
Pembahasan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroda Bahari Tanjung Tembaga dilakukan pada Senin (10/11/2025) pagi.
Rapat digelar antara Pansus DPRD dan jajaran Pemkot Probolinggo. Rencana lokasi operasional BUMD baru tersebut berada di Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo.
Dalam raperda yang terdiri dari sembilan pasal itu, disebutkan bahwa modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp 18.450.000.000.
Pemerintah daerah berkewajiban menanamkan penyertaan modal sekurang-kurangnya 51 persen, atau senilai Rp 18,26 miliar. Dana tersebut akan direalisasikan secara bertahap pada tahun 2026 sebesar Rp 6,93 miliar, tahun 2027 sebesar Rp 9,85 miliar, dan tahun 2028 sebesar Rp 1,48 miliar.
Penjabat Sekda Kota Probolinggo Rey Suwigtyo menjelaskan bahwa BUMD ini nantinya fokus pada usaha transportasi untuk angkutan general cargo.
“Pemkot akan membeli empat unit truk dengan total anggaran sekitar Rp 7 miliar. Diperkirakan satu unit truk seharga Rp 1,5 miliar,” ujar pejabat yang akrab disapa Tyok tersebut.
Namun, anggota Pansus DPRD Riyadlus Sholihin mempertanyakan dasar kajian yang dijadikan landasan pembentukan usaha tersebut.
“Selama kajian itu dilakukan, apa saja usaha yang dinilai prospektif hingga akhirnya muncul pilihan bidang transportasi? Transportasi seperti apa yang dimaksud, apakah truk tronton, dump truk, atau jenis lainnya?” ujarnya.
Menurut penjelasan Pemkot, kajian tersebut dilakukan bersama Universitas Brawijaya sejak tahun 2020 hingga 2023. Hasilnya, usaha yang paling prospektif adalah transportasi dengan truk tronton untuk pengangkutan material umum.
Namun pandangan itu mendapat tanggapan kritis dari anggota Pansus Eko Purwanto. Ia menilai hasil kajian tersebut tidak relevan dengan kondisi terkini.
“Ada contoh perusahaan di Pelabuhan Mayangan yang memiliki 10 truk tapi justru bangkrut. Sama-sama usaha transportasi. Pemkot tahu hal itu?” ujarnya.
Anggota Pansus lainnya, Zainul Fatoni, menambahkan agar Pemkot tidak terburu-buru. Ia menyarankan agar usaha dimulai dengan skala kecil terlebih dahulu.
“Kalau memang transportasi, kenapa tidak dua truk dulu? Kalau material yang diangkut berbeda, apakah truknya bisa disesuaikan?” katanya.
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kota Probolinggo Mukhlas Kurniawan menekankan pentingnya kejelasan dan kehati-hatian dalam perencanaan bisnis BUMD baru ini.
“Kami tidak ingin nasibnya sama dengan BUMD sebelumnya yang gagal. Harus jelas jenis truknya, jenis barangnya, dan arah bisnisnya. Jangan sampai uang rakyat terbuang sia-sia,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Tyok menegaskan bahwa tahap awal usaha akan difokuskan pada sektor transportasi.
“Dalam kajian ada tiga opsi prospek usaha. Namun, untuk tahap awal kami akan fokus pada transportasi terlebih dahulu. Selanjutnya, usaha lain bisa dikembangkan sesuai potensi yang ada,” katanya.
Pembahasan raperda penyertaan modal ini akan dilanjutkan kembali oleh Pansus DPRD bersama Pemkot Probolinggo untuk penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. (ada/ted)