BTN jelaskan kelebihan skema kombinasi SSB dan FLPP dalam KPR subsidi

Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu menjelaskan kelebihan skema kombinasi antara subsidi selisih bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendukung program perumahan dalam penyaluran KPR subsidi.

Apabila hanya mengandalkan skema FLPP, ia mengingatkan bahwa likuiditas perbankan akan terus bergantung pada pemerintah. Sedangkan apabila dikombinasikan dengan skema SSB, aset kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi nantinya dapat dilakukan sekuritisasi sehingga likuiditas tidak selamanya bergantung pada APBN.

“Makanya kami usulkan ada SSB juga, karena pakai duitnya bank, pemerintah hanya mensubsidi selisih bunganya. Tapi duitnya duit bank, ini bisa dijual oleh bank namanya sekuritisasi. Duitnya nanti buat KPR baru lagi. Jadi likuiditasnya tidak bergantung pada APBN saja. Portofolio KPR-nya bisa dijual atau sekuritisasi, duitnya buat KPR baru lagi jadi tidak berhenti dan diputar terus,” kata Nixon dalam “Dialog Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah” di Jakarta, Senin.

Ia juga mengingatkan, anggaran yang disiapkan pemerintah menjadi terlalu besar apabila hanya mengandalkan FLPP. Selain itu, KPR subsidi melalui skema FLPP tidak bisa dilakukan sekuritisasi mengingat terdapat uang negara sebagai sumber likuiditasnya, ditambah rate 5 persen yang tidak dimungkinkan untuk bisa disekuritisasi.

Maka menurut Nixon, pilihan terbaik yaitu kombinasi antara FLPP dan SSB. Namun, ujar dia, keputusan untuk skema KPR subsidi tetap dikembalikan kepada pemerintah.

“Kalau bisa tetap kita pertimbangkan untuk sumber likuiditasnya melalui mekanisme FLPP dan dikombinasikan dengan sebagian pakai pola SSB, seperti di kredit usaha rakyat (KUR). KUR itu juga sebenarnya seperti SSB dan itu bisa jadi besar size-nya. Saya harapkan juga hal yang sama bisa kita lakukan,” kata Nixon.

Menurut data BTN, pada 2025 terdapat total potensi penyaluran KPR Sejahtera sebanyak 631.978 unit rumah yang terdiri dari 142.769 unit dalam proses pembangunan dan 489.209 unit yang belum terbangun. Dari total potensi itu, mayoritas terkonsentrasi di pulau Jawa dengan 96.215 unit dalam proses pembangunan dan 327.831 unit yang belum terbangun.

Sepanjang sejarah KPR subsidi, Nixon mengatakan bahwa realisasi KPR ini selalu melebihi kuota yang ditetapkan, kecuali pada 2020 pada saat pandemi COVID-19. Adapun untuk dua bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja, realisasi penyaluran KPR sudah mencapai sekitar 30 ribu unit.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara menyampaikan bahwa pemerintah ingin kuota penyaluran KPR dengan skema FLPP dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit pada 2025. Jumlah ini bertambah sebanyak 280.000 unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220.000 unit.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024