BRIN Sebut Potensi Gagal Rukyat Cukup Besar, Awal Ramadan 2025 Bisa Berbeda – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Penentuan awal Ramadan 2025/1446 berpotensi menimbulkan perbedaan karena posisi bulan pada 28 Februari 2025 sulit diamati di sebagian besar wilayah Indonesia. Jika rukyat gagal, ada kemungkinan 1 Ramadan jatuh pada 2 Maret 2025.

Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Djamaludin, menjelaskan bahwa posisi bulan di Banda Aceh saat Maghrib 28 Februari 2025, memiliki tinggi toposentrik 4,5° dan elongasi geosentrik 6,4°.

“Ini sedikit melebihi kriteria MABIMS, yaitu tinggi lebih dari 3° dan elongasi lebih dari 6,4°,” katanya yang dikutip dari Youtube Tdjamaluddin, Sabtu (22/2/2025).

Namun, di Surabaya, tinggi bulan hanya 3,7° dengan elongasi 5,8°, yang masih di bawah batas kriteria MABIMS. “Posisi bulan yang terlalu dekat dengan matahari dan ketinggiannya cukup rendah ini menunjukkan kemungkinan besar hilal sulit dirukyat,” jelas Thomas.

Selain faktor astronomi, kondisi cuaca juga berpotensi mengganggu pengamatan hilal. “Potensi gagal rukyat cukup besar, selain hilal sangat tipis, faktor cuaca kemungkinan besar juga menjadi kendala,” tambahnya.

Ketidakpastian hasil rukyat ini berpotensi memicu perdebatan dalam sidang isbat. Ada dua kemungkinan keputusan yang bisa diambil.

“Pertama, sidang isbat tetap konsisten dengan kriteria MABIMS dan merujuk fatwa MUI 1981. Dengan hasil hisab di Aceh yang memenuhi kriteria, maka 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret 2025,” ujar Thomas.

Namun, opsi kedua adalah sidang isbat mengambil keputusan berdasarkan hasil rukyat. “Karena di sebagian besar wilayah Indonesia hilal tidak mungkin dirukyat, maka 1 Ramadan bisa ditetapkan pada 2 Maret 2025,” katanya.

Keputusan resmi awal Ramadan akan ditentukan dalam sidang isbat yang digelar pemerintah pada Jumat 28 Februari 2025.  Sidang isbat akan digelar di Auditorium H.M. Rasjidi, Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta.

“Saya pribadi akan ikut keputusan pemerintah pada sidang isbat apa pun hasilnya. Keputusan ikut pemerintah pada sidang isbat karena sidang dihadiri pakar astronomi, pakar fiqih, perwakilan ormas. Selain itu, sidang juga mempertimbangkan aspek astronomis, aspek fiqih, aspek kemaslahatan umat,” dia menandaskan.