JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) melaporkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 3,76 juta rekening penerima manfaat dengan total nilai mencapai Rp2,25 triliun.
Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui empat tahap, sesuai data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), yang menjadi acuan utama pelaksanaan program ini.
Direktur Corporate Banking BRI Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini merupakan bukti nyata peran BRI yang aktif mendukung program Pemerintah.
“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada BRI dalam program BSU 2025 ini. Lewat jaringan BRI yang tersebar hingga ke pelosok desa serta pemanfaatan digitalisasi perbankan, seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran bantuan dapat dilakukan secara efisien, transparan, dan tepat sasaran,” ujarnya, Senin, 4 Agustus.
Program BSU 2025 ini memberikan bantuan sebesar Rp300.000,- per bulan diberikan sekaligus untuk dua bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp600.000.
Bantuan ini ditujukan kepada pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai dengan upah minimum (UMP/UMK) di masing-masing wilayah. Selain pekerja sektor formal, program ini juga menyasar 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.
Penyaluran BSU oleh BRI tidak hanya berfokus pada keberhasilan dari sisi kuantitas penerima, namun juga memastikan proses distribusi dilakukan secara inklusif.
Dengan dukungan lebih dari 742 ribu e-Channel BRI dan 1,19 juta AgenBRILink, penerima manfaat dapat mencairkan bantuan dengan mudah, bahkan di wilayah terpencil yang belum terjangkau layanan perbankan konvensional.
Sebelumnya, BRI telah beberapa kali dipercaya untuk menyalurkan BSU. Pada tahun 2020, BRI menyalurkan bantuan kepada sekitar 1,4 juta pekerja, dan pada tahun 2022 jumlah tersebut meningkat menjadi 3,2 juta penerima dengan total dana mencapai Rp1,92 triliun.
Rekam jejak ini semakin memperkuat posisi BRI sebagai institusi perbankan yang konsisten mendukung kebijakan Pemerintah, khususnya dalam bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat.