Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merespons insiden keracunan akibat mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan monitoring ke beberapa daerah.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar menyampaikan BPOM juga sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.
“BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Hasil uji lab akan di kirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.
Namun, BPOM tidak memerinci daerah mana saja yang telah di monitoring dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.
“Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.
Sebelumnya, terdapat 5.626 kasus keracunan makanan MBG terjadi di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi hingga 19 September 2025. Data ini dihimpun dari pemantauan pemberitaan dan pernyataan resmi Dinas Kesehatan di berbagai daerah.
Di sisi lain, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan, walaupun muncul desakan sejumlah kalangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca kasus keracunan massal di Bandung Barat, Jawa Barat.
“Memang beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total,” katanya dikutip dari Antara, Kamis (25/9/2025).
Meski begitu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah mengatakan perlu adanya tim investigasi independen untuk menelusuri dan membenahi masalah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dosen Hukum Universitas Trisaksi itu menjelaskan pembentukan tim investigasi independen melibatkan publik dan tidak hanya berasal dari internal Badan Gizi Nasional (BGN).
“Harusnya ada tim investigasi yang independen. Bukan dari internal BGN. Jadi melibatkan publik untuk ikut investigasi karena kan persoalan MBG ini kan dari hulu ke hilir. Jadi ada persoalan yang tidak saja ke tata kelola BGN, kepada dapurnya sendiri,” katanya kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).