BPIP: Astacita merupakan aktualisasi demokrasi ekonomi Pancasila

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat IndonesiaJakarta (ANTARA) – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menilai Astacita yang diusung Presiden Terpilih Prabowo Subianto merupakan aktualisasi dari demokrasi ekonomi Pancasila.

“Astacita Presiden Prabowo merupakan komitmen untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pembangunan,” kata Djumala dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu, terkait penyelenggaraan diskusi di Universitas Muhammadiyah Kupang dengan tema “Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara dalam Berbangsa dan Bernegara” di Kupang, Jumat (17/10).

Dia mengungkapkan di tengah masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, masih marak juga terjadi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan negara.

Baca juga: KPK: Astacita bisa wujudkan penegakan hukum tanpa intervensi

Praktik korupsi terbukti dengan terakumulasinya pendapatan negara pada sekelompok kecil masyarakat tertentu.

Djumala kemudian menunjukkan data Credit Suisse 2017 bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75 persen kekayaan negara. Data kepemilikan asset produksi juga menunjukkan angka yang memprihatinkan.

Data tersebut menunjukkan bahwa hanya satu persen populasi menguasai 58 persen lahan di Indonesia. Dari total daratan Indonesia, seluas 44 persen dikuasai pemilik konsesi pertambangan.

Baca juga: Penguatan Pancasila dalam Astacita jadi landasan pemersatu bangsa

“Dengan data ini saja sekilas terlihat bahwa ada kesenjangan dalam kepemilikan aset produksi di masyarakat,” ujar Djumala.

Menurut Djumala di sinilah letak permasalahan kedaulatan ekonomi rakyat. Dikatakannya, kedaulatan ekonomi rakyat itu sejatinya adalah demokrasi ekonomi sesuai nilai Pancasila.

Lebih jauh Djumala, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Austria dan PBB, menyoroti bahwa jika konsisten dengan jiwa pasal 33 UUD 1945, strategi kebijakan pengentasan kemiskinan mestinya juga memperhatikan kedaulatan ekonomi rakyat.

Hal itu bisa dilakukan dengan reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi yang memberi akses lebih besar kepada rakyat terhadap kepemilikan asset-asset produksi, seperti modal dan lahan.

Baca juga: Pakta integritas jadi langkah awal Prabowo untuk wujudkan astacita

Terbukanya akses rakyat terhadap kepemilikan sumber daya dan asset produksi diharapkan dapat membantu terciptanya kedaulatan ekonomi rakyat.

Oleh karena itu Djumala menyampaikan apresiasi terhadap visi-misi Astacita Prabowo yang menempatkan prioritas pertamanya pada upaya memperkokoh ideologi Pancasila.

“Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan menerapkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya.

Forum diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian Forum Group Discussion yang diadakan BPIP di 7 kota untuk menyusun rekomendasi terkait bidang tertentu. Rekomendasi kebijakan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintahan baru yang dilantik 20 Oktober 2024.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024