BP Haji Jadi Kementerian, Keppres Kelembagaan Sedang Disiapkan Nasional 9 September 2025

BP Haji Jadi Kementerian, Keppres Kelembagaan Sedang Disiapkan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) kelembagaan tengah disiapkan menyusul perubahan BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah RI.
Keppres kelembagaan ini akan mengatur tentang pembentukan atau tatanan, termasuk aturan pegawai di Kementerian Haji dan Umrah RI.
“Oh iya, kan Keppres kelembagaannya tentunya sedang kita siapkan,” ucap Rini saat ditemui di Kantor Kemenkes, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (9/9/2025).
Rini menuturkan, Keppres sebelumnya baru mengacu pada pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BP Haji menjadi Menteri dan Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah RI.
Mochamad Irfan Yusuf diangkat sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Tahun 2024-2029.
“Karena yang keluar kan keputusan menterinya, setelah itu kita siapkan Keppres mengenai organisasinya. Ini sedang dibahas, sekarang juga sedang dibahas,” ucap dia.
Setelah itu, pemerintah akan menyiapkan Keppres kelembagaan yang akan mengatur seluruh tatanan di Kementerian Haji dan Umrah RI.
“UU baru keluar, terus menterinya juga kan sekarang sudah diangkat, sudah ada keputusan menterinya. Sekarang saya sudah siapkan (Keppres) organisasinya, termasuk juga persiapan bagaimana nanti pembagian pegawainya dengan Kementerian Agama,” ujar Rini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
Pelantikan dilakukan setelah Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) yang dipimpinnya berubah nomenklatur menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Irfan dan Dahnil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.