Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto yakni Panangian Simanungkalit memberikan sinyal pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R) dapat dilaksanakan pada Triwulan I/2026.
Panangian menyebut, Presiden Prabowo Subianto bahkan telah menetapkan kandidat yang bakal memimpin badan baru tersebut.
“Sebelum lebaran dong [diharapkan terbentuk]. Jadi, kalau bisa sih dalam waktu dekat. Artinya, apa alasan Presiden membentuk BP3R? Karena kan janji pemerintah kan di sana,” jelas Panangian saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Dia melanjutkan, nantinya BP3R ini akan bertugas untuk mengeksekusi pembangunan perumahan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Lebih dari itu, BP3R ini juga akan menjadi badan pelaksana regulasi hunian berimbang.
Untuk diketahui, hunian berimbang adalah kebijakan yang mewajibkan pengembang perumahan skala besar membangun hunian dengan proporsi setiap pengembangan 1 rumah mewah harus dibarengi dengan pengembangan 2 rumah menengah dan 3 rumah sederhana (subsidi).
Mekanismenya, pengembang dapat membangun secara langsung hunian berimbang atau dapat digantikan melalui pembayaran tunai kepada pemerintah.
Sementara itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan bergerak sebagai regulator yang mengatur jalannya pembangunan perumahan.
“Jadi nanti kan ada dua nih. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman [PKP] sebagai policy, [BP3R] ini sebagai eksekutor, termasuk persoalan-persoalan utang pengembang yang bisa ditagih dan sebagainya,” imbuhnya.
Lewat kehadiran BP3R ini, Satgas Perumahan optimistis target 3 juta rumah yang dibidik Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Mengingat, pemerintah tak hanya mengandalkan suntikan APBN saja, melainkan juga turut mendapat modal dari pengembang.
“Ke depannya apakah si BP3R ini mampu mengeksekusi program Presiden [3 Juta Rumah]? Harusnya dia punya peluang untuk mengeksekusinya dan mampu, karena kan dia tinggal kolaborasi dengan beberapa stakeholders di industri kan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus.
Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025). Fahri menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden menitipkan pesan agar pemerintah segera menyiapkan mekanisme percepatan pembangunan perumahan.
Pesan tersebut, kata dia, sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan.
“Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.