BNPB Catat 11 Orang Masih Hilang Akibat Banjir di Aceh, Jaringan Komunikasi Masih Terganggu

BNPB Catat 11 Orang Masih Hilang Akibat Banjir di Aceh, Jaringan Komunikasi Masih Terganggu

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan kondisi bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh per hari ini. Saat ini, sejumlah daerah di Aceh masih terendam banjir akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada awal pekan keempat November 2025.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut, saat ini terdapat lima oranh meninggal dunia dan sembilan orang masih hilang akibat banjir dan longsor di Kabupaten Bener Meriah.

Lalu, satu orang tercatat meninggal dunia dan dua orang masih hllang akibat longsor di Gayo Lues.

“Jadi untuk Provinsi Aceh secara total ada enam korban jiwa meninggal dunia serta sebelas korban lainnya masih dinyatakan hilang,” kata Abdul Muhari dikutip dalam keterangan video, Jumat, 28 November.

Abdul Muhari menyebut proses verifikasi terkait korban terdampak masih berjalan karena beberapa daerah masih kesulitan menyampaikan laporan akibat terputusnya jaringan komunikasi.

“Untuk data korban hingga saat ini kami masih terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah. Ada beberapa pemerintah daerah yang masih kesulitan untuk melaporkan karena jaringan komunikasi yang masih terganggu,” ujar Abdul Muhari.

Kondisi terkini banjir di Aceh menunjukkan dampak yang masih meluas di sejumlah wilayah. Di Kota Lhokseumawe, air belum surut. Aceh Barat mengalami peningkatan tinggi muka air sehingga banyak akses jalan tertutup. Di Aceh Utara, layanan komunikasi seluler terputus, listrik padam, dan kantor pemerintahan lumpuh total.

Di Aceh Timur, banjir belum surut akibat luapan sungai dan hujan deras. Sementara Aceh Singkil masih terendam dengan ketinggian air 50–100 sentimeter. Penanganan bencana di beberapa desa terkendala akses yang tertutup oleh jalan rusak, terendam, atau tertimbun longsor. Bireuen juga melaporkan penambahan wilayah terdampak menjadi 8 kecamatan dan 12 desa.

Abdul Muhari menambahkan bahwa pemulihan jaringan komunikasi sangat dibutuhkan untuk memperlancar pendataan dan memastikan keluarga terdampak dapat saling berkomunikasi.

“Pemerintah mengharapkan pihak provider telekomunikasi bisa segera memulihkan akses komunikasi di daerah-daerah terdampak. Sehingga masyarakat yang hingga saat ini mungkin belum bisa menghubungi sana kerabatnya di lokasi terdampak bisa segera kemudian pulih komunikasi dan bisa kembali menghubungi dan mengetahui status dan kondisi dari sana keluarga yang berada di daerah terdampak,” ujarnya.

BNPB turut membuka saluran aduan untuk warga yang kesulitan menghubungi keluarga lewat posko utama BNPB di Tarutung dengan nomor 0811-6164-5500. Setiap laporan yang masuk akan diteruskan kepada personel BNPB di masing-masing kabupaten dan kota terdampak untuk dilakukan pengecekan lapangan.

“Dari setiap aduan kami akan coba expose dan checklist nanti mana yang sudah bisa ditindaklanjuti, mana yang bisa dikonfirmasi, mana yang sudah bisa diketahui keberadaan dan kondisinya dan mana yang belum serta untuk yang belum kendala serta solusinya seperti apa,” imbuhnya.