Sidoarjo (beritajatim.com) – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto bicara soal potensi dugaan pelanggaran hukum dalam insiden runtuhnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo yang menimbulkan korban jiwa.
Suharyanto mengatakan bahwa pihak yang lebih berwenang untuk menyampaikan pengusutan peristiwa ini adalah dari instansi kepolisian (POLRI). Namun, saat ini segenap petugas gabungan masih fokus terhadap pencarian korban, meskipun potensi pengusutan hukum akan dilakukan.
“Ini memang domainnya dari kepolisian ya. Tapi saya dapat informasi, tentu saja setiap kejadian, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa itu sudah otomatis,” kata Suharyanto di Posko Pencarian, Kamis (2/10/2025).
Suharyanto juga menyebutkan, bahwa informasi yang ia terima sebagian orang tua/wali santri dan pihak pesantren sudah ada upaya pemanggilan oleh kepolisian.
Dari situ, dirinya bilang kejadian seperti ini sudah menjadi prosedur konsekuensi logis dalam hidup bernegara di negara hukum.
“Memang ada beberapa kemarin upaya sudah memanggil orang tua, santri, kemudian mungkin pihak pesantren di Polda, di Polres, itu yang informasi. Walaupun secara koordinasi karena itu memang wewenang pemenang aparat penegak hukum, ya kita sampaikan mungkin agak ditahan dulu sampai dengan kegiatan evakuasi ini selesai. Tapi artinya tetap semuanya ada konsekuensi hukum karena kita tinggal di negara hukum,” jelasnya.
Lebih lanjut, terkait dengan kelalaian maupun kesalahan dalam proses pembangunan, kata dia, ia belum bisa menerangkan secara terperinci penyebabnya.
“Dari kami, kami karena sudah menangani tanggap darurat ya, bencana, kami tidak mendalami penyebabnya dulu. Dan tadi dari orang tua, semua santri juga belum ada yang menanyakan kenapa ini terjadi. Semuanya masih fokus bagaimana anak saya, ponakan saya untuk bisa selamat, gimana dicarinya, itu masih situ. Jadi, kami belum bisa menjawab itu,” ucapnya.
Meskipun demikian, nantinya penyebab runtuhnya bangunan tiga lantai termasuk musala akan didalami oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
“Tentu saja tadi kan Pak Menko juga sudah menyampaikan dengan ke Menko Infrastruktur ini pasti akan terus didalami gimana penyebabnya. Kita tidak bisa terus memvonis dengan mata telanjang. Nanti salah kan, ilmu kita enggak di situ gitu. Nanti silakan tanya kepada ahlinya,” tutupnya.
Saat kejadian, diketahui ada ratusan santri yang sedang menunaikan salat Ashar berjemaah di gedung yang masih dalam tahap pembangunan tersebut.
Berdasarkan data sementara Tim SAR Gabungan hingga Kamis (2/10/2025), tercatat total 108 orang menjadi korban dalam insiden memilukan tersebut. Rinciannya, 18 korban dievakuasi petugas dengan 5 di antaranya meninggal dunia, sedangkan sisanya berhasil menyelamatkan diri secara mandiri.
Diperkirakan hingga hari ini, masih ada puluhan korban yang dilaporkan hilang yang kemungkinan berada di bawah reruntuhan sebanyak 59 orang. (rma/ian)