Jakarta, Beritasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantah pihaknya memasang tenda untuk pengungsi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang menjelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto, seperti pemberitaan salah satu media nasional.
BNPB mengatakan pemasangan tenda di Aceh Tamiang sudah dilakukan sejak Sabtu (6/12/2025) dan disesuaikan dengan kondisi di sana.
“Narasi yang menyebutkan pembangunan tenda dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).
Abdul mengatakan BNPB melakukan distribusi logistik berupa tenda baik itu tenda pleton (TP) maupun tenda keluarga (TK) sejak akses jalur darat dari Kota Medan menuju Aceh Tamiang mulai terbuka pada Sabtu (6/12/2025). Bahkan, kata dia, ratusan tenda sudah tergelar atau berdiri di Aceh Tamiang sejak 9 Desember 2025.
“Dalam satu minggu terakhir, BNPB telah mengirimkan tidak kurang dari 30 TP dan 1.000 TK, di mana delapan TP dan 664 TK sudah tergelar sejak Rabu, 9 Desember 2025,” tandas dia.
Abdul mengatakan, upaya mendirikan tenda pleton dan tenda keluarga tersebut juga membutuhkan waktu untuk penyiapan lokasi dan pemasangannya. Di samping itu, kata dia, tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda tersebut selama 24 jam agar warga terdampak bisa mendapatkan tempat yang lebih layak.
“Kami menegaskan pendirian TP dan TK dilakukan dalam rangka memberikan tempat bernaung yang lebih baik bagi warga terdampak, dan terus akan dilakukan hingga menjangkau seluruh warga yang saat ini masih mengungsi terwadahi,” tutur dia.
Abdul juga mengungkapkan fokus utama BNPB, adalah melayani masyarakat terdampak bencana dengan segala sumber daya yang ada. BNPB, kata dia, juga terbuka atas berbagai kritikan-kritikan konstruktif untuk optimalisasi pelayanan warga terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“BNPB tentu saja akan terus mengupayakan yang terbaik dan tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana,” pungkas Abdul.