BGN soal Cuma 34 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Higienis: Data dari Mana? Nasional 27 September 2025

BGN soal Cuma 34 Dapur MBG yang Punya Sertifikat Higienis: Data dari Mana?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang merespons soal data yang menyebut hanya 34 dari 8.583 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari menyoroti soal 8.583 SPPG yang disebutnya hanya 34 yang memiliki SLHS.
Nanik mengaku bahwa dirinya bingung dengan data itu. Dia pun mempertanyakan asal data yang disebutkan Qodari tersebut.
“Kan katanya, siapa, Pak Qodari apa siapa itu nyebut. Saya juga enggak tahu data dari mana. Tapi, dalam arti saya enggak tahu Pak Qodari ini datanya dari mana,” ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).
Nanik menjelaskan, sejak awal, BGN sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) untuk dapur umu atau SPPG.
Menurut dia, isi dari juknis BGN ini sama saja seperti SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).
Dia pun memastikan hampir seluruh dapur MBG sudah memenuhi juknis yang BGN berikan untuk bisa beroperasi.
“Jadi kontennya SLHS itu kan yang diperiksa juga IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah), kemudian sampahnya berapa meter, bagaimana udaranya, ruangannya. Kemudian, dimasukkan dalam juknis yang harus dipenuhi oleh mitra. Jadi sebetulnya, kalau sekarang ini tinggal kayak Dinkes ngelihat saja, nyamain, tinggal mengeluarkan suratnya saja,” katanya.
Kemudian, terkait SLHS daripada dapur MBG, Nanik mengatakan bahwa masing-masing SPPG tinggal meminta ke Dinkes saja.
Sebab, menurut dia, SPPG sudah memiliki semuanya untuk menyediakan MBG, hanya minus surat formalitas yang diminta oleh Qodari saja.
Nanik pun kembali menekankan bahwa dia belum tahu berapa dapur MBG yang sudah memegang SLHS.
“Ya tanya Pak Qodari, kita belum menyelidiki, saya juga enggak tahu,” ujar Nanik.
Sebelumnya, Kepala KSP Muhammad Qodari menyoroti soal SLHS yang harus dimiliki oleh SPPG sebagai bukti pemenuhan standar mutu serta persyaratan keamanan pangan.
Dikutip dari rilis resmi KSP, dari 8.583 SPPG atau dapur MBG, hanya 34 SPPG yang memiliki SLHS sehingga 8.549 lainnya belum mengantongi SLHS hingga 22 September 2025.
“Jadi singkatnya, SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes (Kementerian Kesehatan) sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG,” kata Qodari, Senin (22/9/2025), dikutip dari siaran pers.
Selain itu, Qodari juga menyoroti catatan Kemenkes terkait kesenjangan besar dalam penerapan standar keamanan pangan.
Berdasarkan data yang diperolehnya, dari 1.379 SPPG, ternyata hanya 413 yang memiliki prosedur operasi standar (standard operating procedure/SOP) keamanan pangan.
Bahkan, hanya ada 312 di antaranya yang benar-benar menerapkan SOP tersebut.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan,” ujar Qodari.
Qodari pun menegaskan, setiap SPPG wajib memiliki SOP dan SLHS sebagai prasyarat operasional.
Berdasarkan hasil koordinasi KSP dengan kementerian terkait, sebetulnya sudah ada regulasi yang diterbitkan oleh BGN dengan dukungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Namun, aspek pengawasan dan kepatuhan masih menjadi tantangan terbesarnya.
“Bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM, PR (pekerjaan rumah)-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan,” kata Qodari.
Dalam kesempatan itu, Qodari menegaskan pentingnya langkah cepat dan tegas untuk mencegah kasus keracunan pangan dalam program MBG setelah banyaknya kasus keracunan di berbagai wilayah.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.