Bisnis.com, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat penyerapan anggaran baru sekitar 18% hingga akhir September 2025, meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan di berbagai daerah.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa rendahnya penyerapan ini bukan karena kelalaian, melainkan sikap kehati-hatian dalam memastikan kualitas dapur penyedia makanan.
“Soal anggaran, kalau kita percepat, waduh kualitasnya malah banyak lagi nanti yang sakit kayak begini. Jadi kami pilih hati-hati dulu. Dapurnya bener enggak? Jangan-jangan pas dicek, malah bekas bank tapi sudah didaftarkan sebagai dapur,” ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jumat (26/9/2025).
Menurutnya, BGN tak ingin sekadar mengejar penyerapan anggaran tanpa memastikan standar higienitas dan keamanan dapur.
“Ini kan uang rakyat, uang pajak rakyat. Selain itu, menyangkut kesehatan anak-anak. Kalau asal jalan, yang penting anggaran terserap, tapi ternyata kualitas dapurnya tidak sesuai, ya berbahaya,” jelasnya.
Nanik menambahkan, salah satu hambatan percepatan ada pada dapur-dapur yang belum memiliki sertifikasi laik hygiene dan sanitasi (SLHS). Proses verifikasi dapur, kata dia, memang memerlukan waktu karena harus memenuhi standar teknis.
Sementara itu, pada 2026 mendatang, anggaran program MBG akan meningkat signifikan menjadi Rp335 triliun. Nanik memastikan BGN akan terus memperbaiki sistem agar penyerapan anggaran berjalan seimbang dengan jaminan kualitas makanan.
Dia juga menyinggung adanya praktik “booking titik dapur” oleh pihak-pihak yang belum benar-benar siap.
“Daripada nggak punya dapur, cuma pegang titik aja, nunggu investor, ya itu malah memperlambat. Makanya kami minta Bupati dan Wakil Bupati memastikan dulu, yang bikin titik itu sudah ada dapurnya apa belum. Kalau sudah ada, bisa langsung jalan,” tegas Nanik.