JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengintegrasikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam Sekolah Rakyat, program pendidikan baru yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini ditujukan untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh akses pendidikan berkualitas sekaligus asupan gizi seimbang secara rutin.
Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, menyatakan bahwa peluncuran Sekolah Rakyat pada Senin 14 Juli lalu langsung dibarengi dengan penyaluran program MBG secara bertahap di sekolah-sekolah tersebut. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 848 siswa Sekolah Rakyat yang menjadi penerima manfaat MBG.
“Bersamaan dengan peluncuran Sekolah Rakyat, BGN telah menyalurkan MBG ke sekolah-sekolah tersebut. Jumlah penerima manfaat akan terus bertambah seiring bertambahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah,” ujar Redy di Jakarta, Sabtu, 19 Juli.
Skema pemberian makan di Sekolah Rakyat berbeda dari sekolah umum. Jika sekolah umum hanya menerima satu kali makan siang, siswa Sekolah Rakyat mendapatkan tiga kali makan (sarapan, makan siang, makan malam) serta dua kali kudapan pagi dan sore.
BGN juga telah mempersiapkan infrastruktur pendukung untuk mendukung distribusi makanan bergizi. Dari hasil pemetaan, saat ini terdapat 16 SPPG yang siap menjalankan layanan untuk Sekolah Rakyat. Dua di antaranya, yakni SPPG Margahayu dan SPPG Graha Prima Kencana, bahkan telah dijadikan proyek percontohan dengan melayani ribuan penerima manfaat dari berbagai jenjang pendidikan.
Sementara itu, secara nasional, Program MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga akhir pekan ini, jumlah SPPG yang beroperasi telah mencapai 2.109 unit—bertambah 111 unit sejak awal pekan. Total penerima manfaat MBG kini telah menembus angka 6.379.433 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Tak hanya soal distribusi makanan bergizi, BGN juga mendorong penguatan edukasi gizi secara struktural di lingkungan pendidikan. Dalam pernyataan terpisah, Dewan Pakar Bidang Gizi BGN, Ikeu Tanziha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar pendidikan gizi dijadikan pelajaran wajib di sekolah.
“Gizi bukan hanya soal makanan, tapi soal masa depan. Anak yang memahami gizi akan tumbuh sehat, berpikir tajam, dan mampu berkontribusi bagi bangsa,” kata Ikeu.
Ia menilai sekolah merupakan ruang edukatif yang ideal untuk mentransfer pengetahuan gizi secara sistematis. Pendidikan gizi akan mencakup topik-topik seperti konsep dasar nutrisi, pengelompokan makanan, peran zat gizi, serta dampak buruk dari kebiasaan makan tidak sehat.
Selain teori, siswa juga akan dibekali keterampilan praktis seperti memasak sederhana dan berkebun, yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ikeu yakin pendidikan gizi akan menjadi bekal penting bagi siswa dalam membuat keputusan yang sehat terkait pola makan, sekaligus menjadi alat preventif terhadap penyakit tidak menular seperti obesitas dan diabetes.
“Pendidikan gizi sejak dini menciptakan sinergi positif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini langkah penting menuju Generasi Emas Indonesia 2045,” imbuhnya.
Sebagai bagian dari upaya edukasi publik, BGN juga aktif menyosialisasikan pentingnya gizi melalui berbagai kanal media, seperti podcast di YouTube, video edukatif dengan latar dapur dan sekolah, serta kampanye di pasar tradisional.
Dengan integrasi MBG dan edukasi gizi di Sekolah Rakyat, serta usulan kurikulum wajib gizi, BGN berharap dapat meletakkan fondasi yang kuat untuk membentuk generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan kompetitif di masa mendatang.