Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) meluruskan isu adanya keterlibatan militer dalam kasus dugaan adanya kepemilikan aparat pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik & Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa penyebutan “jenderal” dalam keterangannya sebelumnya bukan berarti ada perwira militer yang benar-benar terlibat.
“Ya bukan, maksudnya kan cuma penyebutan aja. Kan orang kalau di kampung ini mau punya jenderal. Maksudnya ini maupun orang besar siapa pun, mau yang katanya punya anggota DPR, mau jenderal, dan jenderal itu kan hanya militer, polisi juga ada jenderal, kan?” kata Nanik saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Jumat (26/9).
Nanik menegaskan bahwa penyidikan kasus ini tidak boleh dipengaruhi spekulasi soal siapa di balik pengelola dapur penyedia makanan. Semua pihak, kata dia, diperlakukan sama di depan hukum, tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun latar belakang.
“Kalau ada unsur pidana, ya kita pidanakan. Siapa pun itu, termasuk pemilik dapur maupun SPPG-nya,” kata Nanik.
Sebagai langkah investigasi, BGN telah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri untuk mengusut kemungkinan adanya kelalaian atau unsur kesengajaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa program strategis MBG berjalan aman tanpa gangguan maupun potensi sabotase.
Sebelumnya, Nanik menegaskan tidak akan segan menutup dapur penyelenggara program MBG maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila ditemukan pelanggaran yang membahayakan kesehatan penerima manfaat.
BGN, imbuhnya, tidak akan pandang bulu dalam menegakkan aturan, termasuk jika ditemukan SPPG berafiliasi dengan aparat atau pejabat.
“Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar akan saya tutup. Saya enggak peduli, karena ini menyangkut nyawa manusia,” ujarnya.