Berantas Kemiskinan Ekstrem, Kemensos MoU dengan 13 Perguruan Tinggi di Jabar

BANDUNG – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepakatan dengan 13 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Barat (Jabar) sebagai langkah penanggulangan angka kemiskinan ekstrem di Jabar, Jumat, 7 Maret 2025.

Berlangsung di Kampus Poltekesos, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, MoU ditandatangi langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dengan 13 perguruan tinggi tersebut.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan, pihaknya sengaja melakukan MoU dengan perguruan tinggi guna penanggulangan angka kemiskinan khususnya kemiskinan ekstrem di Jabar.

“Kami MoU untuk sama-sama membuat langkah di daerah tertentu untuk menurunkan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem,” kata Gus Ipul-sapaan akrabnya-Saifullah Yusuf usai MoU.

Gus Ipul memiliki harapan besar kepada perguruan tinggi, terlebih tahun ini di provinsi memiliki kepala daerah baru, baik wajah baru atau wajah lama. Kepala daerah tersebut juga diharapkan berkontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan. “Maka dengan kepemimpinan baru gubernur, bupati dan wali kota lebih terarah, terpadu dan berkelanjutan,” tuturnya.

Dengan MoU tersebut, Gus Ipul menegaskan, merupakan langkah awal untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan umum.

“Jadi, langkah kami dalam penurunkan kemiskinan eksrem bisa terarah, terpadu, berkelanjutan, efektif dan peningkatan kesejahteraan sosial meningkat secara signifikan. Bersama-sama dengan banyak perguruan tinggi di Jawa Barat yang harapannya bisa melakukan kerjasama secara sungguh-sungguh,” harapnya.

Selin itu, lebih jauh dia memaparkan, setiap perguruan tinggi memiliki lembaga pengabdian kemasyarakatan sendiri. Dengan kolaborasi ini, Gus Ipul ingin percepatan penurunan angka kemiskinan di Jabar bisa terwujud.

“Kami tahu perguruan tinggi ini memiliki lembaga pengabdian masyarakat dan memang banyak sekali yang sudah dilakukan, kami ingin kerja sama, selama ini kan sama-sama saja, belum kerja sama. Nanti direncanakan dengan baik sesuai kajian perguruan tinggi lakukan dan kita susun intervensinya,” katanya.

“Seperti KKN, KKN-nya tidak putus sesuai rencana yang terukur, apa yang dilakukan? Penguatan di mana? Kemudian pelatihan untuk masyarakat setempat,” imbuhnya.

Ia pun menyebutkan, bentuk pengabdian yang dimaksud adalah pengabdian yang beragam dan mampu mengajak masyarakat bisa menjadi masyarakat kreatif dan bisa membuka lapangan kerja sendiri.