Bisnis.com, JAKARTA — Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memperkirakan total dampak ekonomi dari risiko gagal panen padi akibat banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat menembus Rp6,5 triliun.
Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan 11,43% lahan padi pada ketiga wilayah tersebut berpotensi mengalami gagal panen akibat banjir.
Pengamat Pertanian Core Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sekitar 11,43% lahan padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat itu setara kurang lebih 125.000 hektare saat ini berada dalam risiko gagal panen akibat banjir.
Dengan asumsi realisasi gagal panen mencapai sekitar 70% dari total lahan berisiko tersebut, potensi kehilangan produksi diperkirakan mencapai sekitar 440.000 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 270.000 ton beras
Dari sisi produksi, Core memperkirakan kerugian langsung ditaksir mencapai Rp2,9 triliun dengan asumsi harga GKP Rp6.500 per kilogram. Namun demikian, dampak ekonomi tidak hanya berasal dari kehilangan produksi.
“Kalau dihitung bareng penurunan pendapatan petani dan kebutuhan stabilisasi pangan, total potensi kerugian ekonomi dapat mencapai sekitar Rp5,5 triliun – Rp6,5 triliunan besar sekali,” kata Eliza kepada Bisnis, Selasa (6/1/2025).
Eliza menuturkan, bencana banjir tidak hanya merusak lahan dan peralatan pertanian, melainkan juga berisiko memperdalam kemiskinan di kalangan petani.
Dia menyampaikan mayoritas penduduk miskin di wilayah terdampak bergantung pada sektor pertanian, sehingga kerugian akibat banjir bisa menjadi poverty trap yang sulit dipulihkan.
Core menilai banjir berpotensi menjebak petani dalam poverty trap, di mana kerusakan lahan dan alat pertanian menurunkan produksi dan pendapatan. Akibatnya, petani sulit mendapatkan modal untuk menanam kembali, sehingga kemiskinan terus berulang dan sulit diputus.
Dalam jangka pendek, Eliza menilai perlunya langkah cepat pemerintah melalui perbaikan jaringan irigasi dan drainase, percepatan pompanisasi di wilayah terdampak banjir, serta penyediaan benih dan sarana produksi seperti pupuk dan alat mesin pertanian untuk mendukung tanam ulang.
Di sisi lain, stabilisasi pasokan pangan juga menjadi kunci untuk menahan gejolak harga. Menurutnya, harga beras di wilayah terdampak berpotensi naik jika cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tidak tersedia atau tidak disalurkan tepat waktu.
“Jadi kekurangan [beras] karena gagal panen harus dikompensasi sama cadangan pangan Bulog agar tidak membuat harga naik,” ujarnya.
Core menilai perbaikan tata kelola lingkungan agar risiko bencana tidak terus berulang. Menurutnya, dlam jangka menengah hingga panjang, pemulihan daerah aliran sungai serta pengetatan pengelolaan hutan dinilai menjadi langkah paling krusial.
Di samping itu, Eliza juga menyoroti pentingnya asuransi pertanian ketika risiko gagal panen bersifat struktural. Namun, sambung dia, asuransi tidak dapat berdiri sendiri tanpa pembenahan lingkungan.
“Asuransi juga nggak jamin kalo kerusakan hutan terus terjadi, asuransi hanya akan menjadi mekanisme kompensasi yang mahal secara fiskal. Karena itu, asuransi harus berjalan paralel dengan pembenahan tata kelola hutan dan mitigasi bencana berbasis ekosistem,” tuturnya.
Berdasarkan laporan Core Insight bertajuk Konsekuensi Ekonomi di Balik Duka Sumatra, Core mengestimasi pertumbuhan ekonomi daerah terdampak akan mengalami koreksi signifikan.
Aceh diproyeksikan menanggung beban terberat dengan pemangkasan pertumbuhan hingga -0,44%, diikuti Sumatra Barat (-0,36%) dan Sumatra Utara (-0,15%).
Tekanan juga diperkirakan terjadi pada investasi dan serapan tenaga kerja, terutama di sektor konstruksi dan transportasi. Sementara itu, biaya pemulihan infrastruktur fisik diperkirakan mencapai Rp77,4 triliun, jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan yang hanya sekitar Rp2,6 triliun per tahun untuk reforestasi dan peremajaan perkebunan.
Untuk itu, Core mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional guna mempercepat penanganan dan pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.
Gagal Panen hingga Lonjakan Inflasi
Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan sekitar 11,43% lahan padi di provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat berisiko gagal panen.
BPS mencatat proporsi potensi gagal panen padi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat tajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.
“Khususnya di tiga provinsi terdampak bencana, yaitu di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada November 2025, sebesar 11,43% lahan pertanian yang biasa ditanami padi di total tiga provinsi tersebut, berpotensi terjadi gagal panen,” kata Pudji dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Senin (5/1/2026).
Sementara itu, proporsi lahan yang sedang ditanami padi atau standing crop di ketiga provinsi tersebut hanya 34,63% pada November 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
“Kondisi tersebut di atas berdampak pada luas panen November 2025 dan dapat memengaruhi potensi luas panen tiga bulan ke depan,” ujarnya.
Di sisi lain, lonjakan inflasi di sejumlah wilayah Sumatra pada Desember 2025, terutama di provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem pada akhir November 2025.
Data BPS menunjukkan, inflasi di wilayah terdampak bencana, yakni Aceh sebesar 3,6% secara bulanan (month-to-month/mtm), Sumatra Utara 1,66% mtm, dan Sumatra Barat 1,48% mtm.
Padahal, pada November 2025, ketiga provinsi tersebut masih mencatat deflasi masing-masing sebesar -0,67% mtm di Aceh, -0,42% mtm di Sumatra Utara, dan -0,24% mtm di Sumatra Barat.
Pudji menyampaikan bencana hidrometeorologi tersebut dipicu oleh aktivitas siklon tropis yang meningkatkan curah hujan ekstrem di wilayah Sumatra.
“Cuaca ekstrem di Sumatra pada akhir November 2025 dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, serta pengaruh Siklon Tropis Koto,” ujarnya.
Dia menuturkan, kombinasi kedua sistem tersebut menyebabkan hujan sangat lebat di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sehingga memicu bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap pergerakan harga di daerah tersebut.
Adapun, ketiga provinsi itu mengalami inflasi pada Desember 2025 setelah sebelumnya mencatat deflasi pada November 2025 dan masuk dalam kelompok provinsi dengan inflasi tertinggi secara nasional.
“Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ini mengalami inflasi di Desember setelah sebelumnya deflasi di November 2025,” ujarnya.
Pudji menyampaikan lonjakan inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.
Dari sisi pengeluaran, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.
Secara terperinci, inflasi di Aceh terutama didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80% mtm. Sementara itu, inflasi di Sumatra Utara dipicu kenaikan harga cabai rawit dengan andil 0,41% mtm dan di Sumatra Barat oleh bawang merah dengan andil 0,22% mtm.