JAKARTA – Wakil Ketua Badan Kepegawaian Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menyoroti penyaluran pupuk subsidi.
Herman bilang, penyaluran belum dilakukan secara optimal. Sebab, masih banyak petani yang mengaku belum mendapatkan pupuk subsidi.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BAKN mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Danantara Indonesia dan PT Pupuk Indonesia.
“Ini kan masih banyak masalah ya. Misalkan seringkali kita mendengar para petani kekurangan pupuk bersubsidi,” ujarnya usai rapat di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 11 September.
Herman bilang, penyaluran pupuk subsidi belum dilakukan dengan tepat sasaran. Sebab, ada temuan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok tani (e-RDKK) sudah tidak tepat sasaran.
“Inilah yang kemudian ada beberapa hasil temuan. RDKK sudah tidak sesuai lagi dengan updating terhadap tepat sasaran,” katanya.
Berkaca dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sambung Herman, pihaknya ingin memberikan rekomendasi terbaik.
Terutama terkait sistem distribusi, harga pokok produksi di pupuk, dan pabrik pupuk.
“Supaya apa? Supaya kalau semakin efisien harga pokok produksinya bisa turun, maka dengan besaran biaya yang ada atau besaran subsidi yang ada, kuantum pupuknya bisa ditingkatkan. Atau kalau kuantum pupuknya tetap 9,55 juta, maka dana subsidi-nya akan bisa kita perkecilkan,” ujarnya.
Karena itu, kata Herman, dalam rapat hari ini, BAKN telah memberikan penugasan pada masing-masing kementerian dan lembaga dalam hal ini Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, hingga Danantara.
“Danantara juga harus mendorong. Kementerian Keuangan tentu harus membuat skema. Skema subsidi itu selain tentu mensubsidi secara langsung terhadap harga supaya lebih rendah dan diterima oleh para penerima pupuk bersubsidi. Tetapi pada sisi lain juga investasinya untuk pabrik pupuk jalan. Supaya ke depannya kalau pabrik pupuknya baru akan lebih efisien,” ujarnya.
Menurut Herman, semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk merevitalisasi program pupuk bersubsidi dan membuat tata kelola baru.
“Ini adalah semata-mata untuk sama-sama menunjang menuju programnya Pak Prabowo Subianto untuk menuju kepada kedaulatan dan kemandirian pangan,” ucapnya.