Pati –
Satu pentolan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Husein Hafid sudah berdamai dengan Bupati Pati Sudewo. Dia pun tak ikut dalam rencana demo jilid 2.
Husein sempat mengungkap rencana demo jilid 2 pada 25 Agustus 2025 di Pati. Namun, dia mengatakan aksi itu batal dan menyatakan sudah tak lagi aktif di Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
“Ya sudah batal ini, saya tidak kecimpung ke situ lagi, dan tanggal 25 batal,” kata Husein saat dihubungi wartawan, dilansir detikJateng, Rabu (20/8/2025).
Sebagai informasi, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu awalnya dibentuk oleh tiga koordinator yakni Husein, Supriyono, dan Teguh Istiyanto. Namun, Husein kini keluar dan membentuk Masyarakat Pati Timur Bersatu. Sebab, menurutnya, aliansi sebelumnya dinilai sudah ditunggangi kepentingan politik.
“Pertimbangannya gini, semakin saya lihat aktif orang itu melenceng jauh, ya kayak itu ditunggangi politik, kalau saya dari awal kan riil dari masyarakat,” ujarnya.
Husein mengaku sudah berdamai dengan Bupati Pati Sudewo. Dia menyebut aspirasinya sudah tersampaikan lewat video call dengan Sudewo.
“Memang aku kemarin video call dengan Bupati, aspirasi diterima oleh Pak Bupati mulai dari bawah mulai dari desa, pembangunan desa. Pertama saya dan kemudian saya ditelepon,” ujarnya.
Respons Aliansi Masyarakat Pati Bersatu
Terpisah, Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, mengaku tidak mempermasalahkan jika Husein mundur. Menurutnya, selama ini Husein banyak membuat gaduh di internal aliansinya.
“Terkait Mas Husein yang mundur dari aliansi membawa keberkahan bagi kita ya om, karena selama Mas Husein statement membuat kegaduhan di internal Masyarakat Pati Bersatu,” kata Supriyono alias Botok ditemui di posko donasi Alun-alun Pati siang tadi.
Supriyono membantah jika aliansi Masyarakat Pati Bersatu ditunggangi kepentingan politik. Dia kukuh menyebut aliansi ini murni gerakan dari masyarakat untuk rakyat.
“Dan apa yang disampaikan aliansi ditunggangi politik itu tidak benar, aliansi tetap komitmen untuk mengawal aspirasi masyarakat Pati untuk memprotes kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, menyusahkan masyarakat, mengawal, melawan pemimpin yang sombong dan arogan, pembohong dan penipu rakyat,” urai dia.
Baca selengkapnya di sini
Halaman 2 dari 2
(idh/imk)
