Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno membeberkan fokus program dan quick wins Kemenko PMK pada 2025. Hal itu diungkapkan saat menerima audiensi dari B-Universe di kantor Kementerian Koordinator PMK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Audiensi ini dihadiri Executive Chairman Enggartiasto Lukita, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, Pemimpin Redaksi Beritasatu.com Syukri Rahmatullah dan sejumlah karyawan B-Universe.
Pratikno menegaskan, visi dan misi kementerian tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari visi dan misi presiden. “Visi misi menteri tidak ada, yang ada adalah visi misi presiden. Seperti yang diketahui publik, ada Nawacita yang dijabarkan dalam berbagai program prioritas, termasuk quick win 2025. Sebagian besar program ini berada dalam koordinasi Kemenko PMK,” jelas Pratikno.
Kemenko PMK saat ini mengoordinasikan delapan kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, hingga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Pratikno menjabarkan, dari program quick win 2025, lima program utama yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK, yaitu eenovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, penanggulangan TBC, pembangunan rumah sakit, skrining kesehatan gratis, dan pengentasan stunting.
Ia juga menekankan pentingnya pengentasan stunting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. “Stunting sangat memengaruhi kualitas SDM kita. Penyebabnya kompleks, bukan hanya soal gizi, tetapi sanitasi, kesehatan ibu selama 1.000 hari pertama, hingga pernikahan dini,” kata Pratikno.
Menko PMK menjelaskan, penanganan isu stunting melibatkan lintas kementerian, termasuk yang berada di luar koordinasi Kemenko PMK, seperti Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra).
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan arahan tambahan berupa digitalisasi pendidikan sebagai bagian dari quick win 2025. Menurut Pratikno, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Selain quick win 2025, Kemenko PMK juga diminta menangani isu penanganan bencana sesuai amanat Undang-Undang tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK.
Menurutnya, saat ini perhatian difokuskan pada beberapa bencana, seperti erupsi gunung di Flores Timur, konflik sosial di Adonara, hingga persiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah.
“Menurut BMKG, perubahan suhu air laut memicu potensi hujan deras berisiko mengakibatkan bencana. Ini menjadi fokus tambahan dalam kesibukan kami beberapa waktu terakhir,” ujar Pratikno.
