Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa pemerintah telah menghalangi investasi SPBU swasta seperti Shell, BP, hingga Vivo di tengah polemik kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) saat ini.
Sebelumnya, sejumlah SPBU swasta itu mengadu kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait kepastian dan keberlanjutan investasi di Indonesia, imbas kondisi langkanya stok BBM.
Bahlil pun menepis anggapan bahwa pemerintah mengganjal investasi Shell, Vivo, dan lainnya mengingat kuota impor BBM yang diberikan kepada SPBU swasta pada tahun ini sebesar 110%.
“Jadi gini, menyangkut dengan SPBU swasta, kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi swasta juga harus mengikuti aturan yang ada. Bukan berarti kita tidak membiarkan semuanya,” ujar Bahlil di JCC Senayan, pada Jumat (10/10/2025).
Perlu diketahui, SPBU swasta sudah tidak diberikan tambahan kuota impor BBM lantaran pemerintah telah memberikan tambahan kuota 2025 kepada SPBU swasta sebesar 10% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan begitu, kuota impor BBM SPBU swasta pada tahun ini mencapai 110%.
“Semuanya kita kasih, bukan tidak kita kasih, 110% itu kan harusnya sudah paten kali, kan? Jadi apanya investasi yang kita halangi?,” kata Bahlil.
Sebagaimana diketahui, kelangkaan stok BBM di sejumlah SPBU swasta yang terjadi sejak akhir Agustus 2025 memicu spekulasi di pasar energi terkait stabilitas pasokan dan dinamika persaingan di sektor hilir migas.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM menawarkan solusi dengan meminta SPBU swasta membeli BBM murni atau base fuel dari Pertamina, mengingat perusahaan pelat merah itu masih memiliki sisa kuota impor yang belum terpakai.
Namun, sebagian badan usaha swasta belum sepakat dengan opsi tersebut lantaran kargo base fuel yang didatangkan Pertamina disebut mengandung etanol hingga 3,5%.
Menanggapi kondisi ini, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu akhirnya menggelar pertemuan dengan sejumlah badan usaha SPBU, seperti Pertamina, Shell, BP, dan Vivo.
Todotua menegaskan pemerintah terus memantau situasi investasi di sektor hilir energi, terutama setelah muncul isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang dijual oleh SPBU swasta.
“Intinya, negara harus hadir dalam mengelola kepastian investasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Lebih lanjut, dia menyebut, pemerintah tengah berupaya membangun forum komunikasi yang kondusif agar pelaku usaha dan Pertamina dapat mencari solusi bersama terhadap tantangan pasokan BBM di dalam negeri.