Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkap ada pergeseran (shifting) konsumsi BBM subsidi ke non-subsidi sebanyak 1,4 juta kiloliter (kl) sepanjang tahun ini.
Menurutnya, pergeseran itu terjadi usai pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) menerapkan sistem registrasi menggunakan QR code untuk membeli Pertalite. Oleh karena itu, konsumen yang tidak memenuhi syarat membeli Pertalite beralih ke BBM non-subsidi.
“Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter. Jadi yang ini [membeli] BBM [subsidi] jadi [beralih] ke non-subsidi,” tutur Yuliot di Kompleks Parlemen, Rabu (3/9/2025).
Dia lantas menyebut, lonjakan shifting itu berimbas pada tingginya permintaan BBM di SPBU swasta. Oleh karena itu, tak heran kini stok BBM di SPBU swasta seperti Shell dan BP langka.
“Jadi itu yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” katanya.
Asal tahu saja, stok BBM di SPBU Shell dan BP yang langka sejak sepekan terakhir. Adapun, sejumlah SPBU Shell kini hanya menjual Shell V-Power Diesel dan BP menjajakan BP Ultimate diesel saja.
Yuliot pun mengatakan, pihaknya segera mengumpul para pelaku SPBU khususnya Shell dan BP pekan depan. Hal khususnya untuk membahas sinkronisasi proses impor minyak antara Pertamina dengan badan usaha swasta.
“Ini segera dirapatkan itu antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor. Jadi ini sudah ada arahan untuk dikoordinasikan oleh Dirjen Migas,” ucapnya.
Dia menjelaskan, pihaknya dengan para pelaku usaha SPBU akan membahas mengenai kuota impor. Yuliot mengatakan, pihaknya bakal mencatat berapa kebutuhan impor dari setiap pelaku usaha.
Menurutnya, kuota impor itu tak boleh berlebih. Sebab, hal tersebut malah akan mengganggu neraca komoditas.
“Ini kan sampai dengan akhir tahun. Itu kan impor itu kan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Disinkronkan yang berapa untuk Pertamina, berapa untuk badan usaha,” jelas Yuliot.
Terpisah, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, pertemuan dengan para pelaku usaha SPBU itu bakal dilakukan pada awal pekan depan.
“Tadi selesai rapat [internal], mungkin awal Minggu depan kita panggil [para pelaku usaha],” katanya.
Menurutnya, sinkronisasi kebutuhan impor menjadi keniscayaan. Sebab, kuota impor untuk SPBU swasta sejatinya sudah ditambah untuk 2025 ini.
Asal tahu saja, izin impor BBM untuk SPBU swasta pada 2025 berdasarkan kebijakan Kementerian ESDM berlaku selama 6 bulan dan akan ada evaluasi berkala setiap 3 bulan.
Adapun, kebijakan ini merupakan perubahan dari periode izin tahunan yang lebih panjang sebelumnya untuk meningkatkan fleksibilitas pengawasan pasokan energi.
Laode pun mengatakan, kuota impor minyak untuk SPBU swasta telah ditambah sebanyak 10% untuk 2025 ini.
“SPBU swasta sudah diberikan tambahan alokasi sebesar 10% terhadap alokasi tahun 2024. Jadi 110% lah begitu [untuk 2025]. Nah, bagaimana kekurangan itu akan kami sinkronisasikan dengan Pertamina,” jelas Laode.