Seorang saksi dari perwakilan salah satu partai politik mengikuti rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara.(ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
ANGGOTA Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Aminurokhman menilai kegaduhan Pemilu 2024 termasuk soal pengelolaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Dia mempertanyakan tindakan nyata lembaga pengawas pemilu itu sejak sebelum ramai persoalan data di aplikasi Sirekap KPU dengan pindaian form C hasil.
Aminurokhman mempertanyakan pernyataan Bawaslu yang mengaku telah mengirim surat tiga kali ke KPU ihwal penggunaan Sirekap. Dia mengatakan, fungsu pengawasan dan pencegahan terjadinya kecurangan perlu dilakukan dengan tindakan konkret bukan hanya sekedar peringatan.
“Salah satu tugas Bawaslu ya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Jika Bawaslu melihat ada hal-hal yang diduga menyimpang dari norma tanpa diminta, Bawaslu harus mengambil sikap karena perannya jelas,” kata Aminurokhman saat dihubungi, Minggu (17/3).
Baca juga : KPU: Kami tidak Ada Niat untuk Tunda Rekapitulasi
Menurutnya, tindakan Bawaslu dengan memberikan surat ke KPU soal kegaduhan Sirekap ialah hal normatif. Namun, perlu ada tindakan konkret agar kasus Sirekap bisa diselesaikan sejak awal tahapan.
“Memberikan surat ke KPU itu prosedur normatif, tapi konkretnya setelag memberika surat itu bagaimana. Jangan sampai di ujung ini baru Bawaslu mengambil sikap konkret, meskinya sejak awal, jika terjadi duagaan kecurangan dicegah,” kata Aminurokhman.
Komisi II, kata dia, sejak awal sudah mengingatkan agar para penyelenggara Pemilu untuk bersinergi dalam melaksanakan pemilu sesuai norma dan aturan. Dia menekankan Bawaslu menjadi pihak yang juga ikut bertanggung jawab soal terkait Sirekap.
Bawaslu dalam pelaksanaan kepemiluan memiliki tugas sebagai penyelenggara dan punya tanggung jawab pengawasan.
“Bawaslu ikut bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di pemilu 2024.” kata dia. (Z-6)
