Blitar (beritajatim.com) – Harapan warga Kota Blitar untuk memiliki pemimpin yang kompak dan solid tampaknya harus diuji lebih awal. Baru berjalan sekitar 9 bulan, hubungan antara Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin dan Wakilnya, Elim Tyu Samba justru retak.
Masa jabatan yang masih seumur jagung dan semestinya menjadi periode “bulan madu” untuk Mas Ibin dan Elim menyatukan visi, justru diwarnai perpecahan. Pemimpin di Bumi Bung Karno itu kini justru terlibat friksi yang tak ada kaitannya langsung dengan rakyat.
Berawal dari rotasi dan mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN), perpecahan diantara keduanya pun nampak ke publik. Sang wakil, Elim Tyu Samba mogok dan melayang protes atas kebijakan rotasi dan mutasi jabatan ASN.
Alasan Elim, karena dirinya tak diajak bicara oleh Syauqul Muhibbin yang menjabat sebagai Wali Kota Blitar. Kekecewaan itu, membuat Elim berniat untuk melaporkan Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saya pikir ini sudah waktunya saya melaporkan mised(kegagalan) ini, mungkin ada tindak lanjut dari saya akan menyurati Kemendagri,” ucap Elim pada pada Senin (13/10/2025) lalu.
Elim mengungkapkan bahwa friksi keduanya bukan hanya soal rotasi dan mutasi jabatan ASN semata. Wakil Wali Kota Blitar itu juga bongkar-bongkaran soal perpecahan dalam proses perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2026.
Sekali lagi Elim mengaku tak pernah diajak bicara oleh Syauqul Muhibbin perihan perencanaan APBD 2026. Menurut Elim apa yang dilakukan Wali Kota Blitar itu sudah keterlaluan.
“Penganggaran diproses PAK 2025 dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2026 sama sekali saya tidak diajak bicara sama sekali, Saya hanya sekali mendapatkan undangan rancangan anggaran di tahun 2026 dari Kemenku yang anggaran kita dipotong Rp114 miliar cuma satu kali itu,” tegasnya.
Secara terpisah, Syauqul Muhibbin membantah apa yang dilontarkan Elim Tyu Samba. Wali Kota Blitar itu mengklaim bahwa dirinya telah membuka seluas-luasnya diskusi soal pemerintahan kepada Elim.
“Termasuk rotasi mutasi itu 3 atau 2 minggu sebelum ini kami juga rapat, saya juga sudah ngomong kalau mau ada rotasi dan mutasi jadi dimohon semuanya memberikan masukan dan saran tentang pejabat pejabat yang mungkin bagus untuk di promosikan itu juga saya tawarkan ke Bu Wawali dan Pak Sekda,” ucap Mas Ibin.
Kisruh antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar ini pun masih terus berlangsung. Saling sindir melalui media pun terjadi. Kondisi ini tentu justru merugikan masyarakat Kota Blitar.
Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Lingkup Pemerintahan Kota (Pemkot) Blitar pun pasti merasa bingung mana pemimpin yang bisa mereka anut. Bahkan jika ini berlangsung lama, maka iklim investasi di Kota Blitar pasti akan terganggu.
Dengan kondisi itu, jelas rakyat yang menjadi korban. Harapan kemakmuran dan kesejahteraan bersama pun akan sulit dicapai tanpa kekompakan dari pemimpinnya.
“Baru kali ini Kota Blitar pemimpinnya konflik seperti ini, rakyat mau sejahtera bagaimana, kami rakyat hanya butuh kerja nyata bukan drama politik seperti itu,” ungkap Eko, warga Kota Blitar. [owi/beq]