Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah pada pembukaan perdagangan awal tahun ini mengalami pelemahan cukup signifikan.
Mengutip data Bloomberg, Kamis, 2 Januari 2025, rupiah hingga pukul 09.30 WIB berada di level Rp16.256 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun sebanyak 124 poin atau setara 0,77 persen dari Rp16.132 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah pada waktu yang sama berada di level Rp16.257 per USD, juga jeblok sebanyak 167 poin atau setara 1,04 persen dari Rp16.090 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.
Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada hari ini akan bergerak secara fluktuatif, meski demikian rupiah diprediksi akan menguat.
“Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp16.070 per USD hingga Rp16.150 per USD,” ujar Ibrahim dalam analisis hariannya.
Jumlah kelas menengah merosot
Sementara itu, jumlah kelas menengah di Indonesia tercatat terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta jiwa pada 2024 atau setara dengan 17,13 persen proporsi masyarakat di Tanah Air.
Jumlah itu menurun dibandingkan 2019 yang mencapai 57,33 juta jiwa atau setara 21,45 persen dari total penduduk. Artinya terjadi penurunan sebanyak 9,48 juta jiwa.
Bersamaan dengan itu, data kelompok masyarakat kelas menengah rentan atau aspiring middle class malah naik, dari 2019 hanya sebanyak 128,85 juta atau 48,20 persen dari total penduduk, menjadi 137,50 juta orang atau 49,22 persen dari total penduduk.
Adapun penyebab turunnya kelas menengah di Indonesia, mulai dari dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan sehingga terus menguras tabungan mereka, inflasi yang tinggi dan menurunnya pendapatan masyarakat Indonesia yang menyebabkan daya beli di masyarakat Indonesia mengalami penurunan.
Selain itu, program makanan bergizi gratis (MBG) yang digagas pemerintah Presiden Prabowo Subianto menyimpan potensi kebocoran anggaran hingga Rp8,5 triliun per tahun. Kebocoran terjadi karena model distribusi sentralistik berbasis vendor besar dan dapur umum yang diusulkan pemerintah menjadi salah satu celah besar yang rentan terhadap inefisiensi dan korupsi.
“Selain potensi kerugian finansial, skema sentralistik ini dinilai memiliki kelemahan sistemik yang memperbesar risiko korupsi. Minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan yang tidak memadai menjadi faktor utama yang membuat model ini rawan terhadap penyalahgunaan dana,” tutur Ibrahim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id
(HUS)
