Barang Milik Negara Kini Dilindungi Asuransi Berbasis Skema Pooling Fund Bencana, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan melakukan penandatanganan Adendum III Kontrak Payung dengan Asuransi Jasindo. Selain itu, juga diteruskan dengan peluncuran Asuransi Barang Milik Negara (BMN) Preferen dengan mekanisme pembiayaan Pooling Fund Bencana.

Peluncuran ini sekaligus menandai pembayaran premi pertama asuransi Barang Milik Negara melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) kepada konsorsium asuransi BMN.

“Kedua kegiatan ini menjadi langkah konkrit dalam memperkuat perlindungan aset negara melalui skema pengasuransian yang berkelanjutan. Momentum ini juga menjadi percepatan transformasi tata kelola risiko di tingkat nasional, dengan harapan implementasi Asuransi BMN Preferen mampu menghadirkan standar mitigasi risiko yang lebih terukur, transparan, dan akuntabel di seluruh Kementerian dan Lembaga,” ujar Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel, Rabu (3/12/2025).

Hingga 2025, nilai BMN yang telah diasuransikan melalui anggaran kementerian/lembaga mencapai sekitar Rp 61 triliun. Dengan peluncuran skema pooling fund bencana, cakupan asuransi pada tahun ini bertambah sekitar Rp 30 triliun dengan piloting pada tiga kementerian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, sehingga total cakupan tahun 2025 mencapai Rp 91 triliun.

Asuransi BMN Preferen menghadirkan pola perlindungan aset negara yang lebih terstruktur dengan menetapkan standar pertanggungan yang sama bagi seluruh kementerian/lembaga. Pembiayaan pooling fund berperan sebagai mekanisme pelengkap dalam pengelolaan dana bersama yang memungkinkan pembayaran premi dilakukan diluar anggaran Kementerian/Lembaga (Rupiah Murni).

Sehingga, pemulihan BMN yang terdampak bencana dapat direspons lebih cepat dan pelayanan umum dapat berkesinambungan serta stabilitas fiskal keuangan negara dapat terjaga.