Jakarta (beritajatim.com) – Bencana banjir yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh selama lebih dari satu bulan menunjukkan pergeseran serius dari krisis kemanusiaan menjadi risiko sosial dan politik. Temuan tersebut terungkap dalam hasil pemantauan media Lembaga riset Deep Intelligence Research (DIR) selama periode 25 November hingga 24 Desember 2025.
Kajian yang dilakukan terhadap lebih dari 11 ribu media online, 200 media cetak, dan 93 media elektronik dengan bantuan mesin kecerdasan buatan menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pemberitaan media arus utama masih bertone positif, potensi risiko lanjutan terus menguat. DIR mencatat 69 persen pemberitaan bernada positif yang didominasi narasi manajemen krisis dan pembaruan penanganan bencana, namun di sisi lain terdapat 28 persen sentimen negatif yang dipicu isu keterlambatan distribusi bantuan serta dampak pascabencana yang belum tertangani.
Kesimpulan tersebut disampaikan dalam rilis resmi Deep Intelligence Research (DIR) yang dipublikasikan Kamis (25/12/2025).
Direktur Komunikasi Deep Intelligence Research (DIR), Neni Nur Hayati, menjelaskan bahwa puncak pemberitaan banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh terjadi pada 1 Desember 2025 dengan dominasi sentimen negatif, seiring dengan fase awal masa tanggap darurat banjir bandang.
“Pasca 5 Desember, narasi positif mulai menyalip, didorong oleh publikasi masif mengenai penyaluran bantuan dan upaya pemulihan. Namun, muncul anomali pada 19 Desember, di mana sentimen negatif kembali melonjak tajam. Hal ini disebabkan banyak pemberitaan mengenai belum meratanya bantuan dan update keadaan korban terutama di wilayah yang paling terisolir,” tutur Neni.
DIR mencatat total pemberitaan dengan topik “Banjir Sumatra dan Aceh” mencapai 30.489 konten yang tersebar di 16.233 media lokal, 14.207 media nasional, dan 49 media internasional. Kompas.com, Tempo.co, dan Detik.com menjadi media dengan intensitas pemberitaan tertinggi selama masa pemantauan 25 November hingga 24 Desember 2025, baik dengan tone positif, netral, maupun negatif.
Di luar media arus utama, percakapan publik di media sosial menunjukkan resonansi emosional yang jauh lebih kuat. DIR mencatat lebih dari 55.600 unggahan dari sekitar 28.100 akun warganet yang menghasilkan lebih dari dua juta interaksi atau percakapan daring.
“Interaksi tertinggi ada di platform Instagram dan TikTok. Interaksi di TikTok mencapai 939.289 dan pada Instagram 909.837 intensitas percakapan. Data tadi menunjukkan percakapan soal bencana sangat viral di kedua platform itu,” tambah Neni.
Berdasarkan pemetaan isu, DIR mengidentifikasi tiga klaster utama percakapan publik. Klaster pertama adalah kemanusiaan yang berfokus pada kondisi korban, kronologi bencana, dan kebutuhan dasar pengungsi. Klaster kedua merupakan gugatan sistemik yang mengaitkan bencana dengan eksploitasi hutan dan pertambangan, diperkuat temuan kayu gelondongan di sejumlah titik banjir. Klaster ketiga adalah eskalasi politik, yang ditandai kritik langsung terhadap figur otoritas pemerintah akibat keterlambatan penanganan bencana dan dinilai telah bergeser menjadi krisis legitimasi negara serta kegagalan komunikasi publik.
Menurut DIR, klaster eskalasi politik ini turut memperlihatkan kritik tajam terhadap minimnya kepekaan pemerintah saat krisis bencana ekologis berlangsung.
“Hal yang patut mendapat perhatian kita adalah munculnya narasi disintegrasi seperti kata kunci ‘Merdeka’ di wilayah Aceh dan Nias sebagai bentuk protes atas abainya pemerintah pusat. Hal ini menandakan bencana telah bertransformasi menjadi alat tawar politik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional,” tambah Neni.
Berdasarkan matriks risiko dan peta isu hasil pemantauan media, Deep Intelligence Research (DIR) merekomendasikan percepatan kehadiran simbolis negara, termasuk penetapan status bencana nasional, peningkatan transparansi melalui audit terbuka terhadap perusahaan sektor ekstraktif yang diduga berkontribusi pada bencana ekologis, penguatan kontra-narasi di media sosial, serta intervensi ekonomi mikro untuk menjaga stabilitas harga pangan di wilayah terdampak selama periode Natal dan Tahun Baru. [beq]