Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, akan turun langsung meninjau aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Peninjauan ini dilakukan menyusul laporan bahwa kegiatan tambang tersebut merusak kawasan perairan dan mengancam sektor pariwisata di wilayah yang dikenal sebagai salah satu destinasi paling eksotis di Indonesia.
Bahlil mengungkapkan bahwa terdapat lima izin usaha pertambangan (IUP) yang terdaftar di kawasan Raja Ampat, tetapi saat ini hanya satu yang beroperasi, yaitu milik PT Gag Nikel.
Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT Antam Tbk yang telah menjalankan kegiatan produksi sejak 2017 dan memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
“IUP di Raja Ampat ada beberapa, mungkin lima. Namun, yang beroperasi saat ini hanya PT Gag, anak perusahaan Antam, BUMN,” kata Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Ia menegaskan, izin operasi PT Gag Nikel diterbitkan jauh sebelum dirinya menjabat menteri. “Saat itu saya masih Ketua Umum Hipmi, belum masuk kabinet,” ujarnya.
Untuk menjawab kekhawatiran publik, Bahlil menyebut tim dari Kementerian ESDM telah lebih dulu melakukan pengecekan di lapangan. Namun ia menegaskan akan tetap turun langsung ke lokasi tambang di Pulau Gag untuk memastikan laporan yang beredar bersifat objektif.
“Saya sendiri akan turun langsung ke lokasi Pulau Gag. Saya ingin melihat secara objektif,” tegasnya.
Sebelumnya, Greenpeace Indonesia melaporkan bahwa kegiatan pertambangan dan hilirisasi nikel di wilayah Papua, termasuk Raja Ampat, perlu mendapatkan perhatian khusus terkait dampaknya pada lingkungan.