“Dan daerah mana yg masih membutuhkan prioritas (misalnya, desa-desa terisolir di 12 kecamatan terdampak),” lanjut Azzam.
Selain itu, ia mengusulkan penyediaan hotline khusus yang mudah diakses masyarakat terdampak.
“Selain itu, siapkan nomor hotline khusus yang mudah diakses oleh semua masyarakat terdampak,” terang dia.
Menurut Azzam, hotline tersebut dapat menjadi jalur langsung bagi warga untuk melaporkan kebutuhan mendesak atau kekurangan logistik.
“Sehingga mereka bisa melaporkan kekurangan logistik atau kebutuhan mendesak langsung ke petugas, seperti yang disarankan Seskab sendiri untuk disampaikan ke TNI, Polri, atau BNPB,” jelasnya.
Tidak lupa, Azzam menyinggung soal narasi relawan yang dinilai lebih dominan di media sosial dibandingkan informasi resmi pemerintah.
Ia menegaskan hal tersebut seharusnya disikapi dengan perbaikan komunikasi, bukan saling menyalahkan.
“Terakhir, jika narasi relawan lebih viral di media sosial dibandingkan upaya pemerintah, solusinya bukan dengan gaslighting atau menyalahkan pihak yang sudah membantu dengan ikhlas sambil membandingkan dengan kinerja pemerintah, melainkan perbaiki tata laksana komunikasi dan publikasi,” tegasnya.
Ia pun mengaku sependapat dengan pernyataan Seskab bahwa bantuan harus dilakukan secara tulus tanpa menggiring opini negatif.
“Seperti yg disampaikan Seskab, bantuan harus tulus tanpa menggiring opini negatif. Saya setuju,” katanya.
Namun demikian, Azzam mempertanyakan respons pemerintah yang menurutnya justru memicu persepsi negatif di ruang publik.