Author: Voi.id

  • SpaceX Luncurkan Misi Berbagi Tumpangan dengan 140 Muatan

    SpaceX Luncurkan Misi Berbagi Tumpangan dengan 140 Muatan

    JAKARTA – SpaceX meluncurkan misi rideshare atau berbagi tumpangan pada 28 November lalu. Misi bernama Transporter-15 ini berhasil lepas landas dengan membawa 140 muatan dari berbagai lembaga antariksa. 

    Dalam meluncurkan misi ini, perusahaan milik Elon Musk tersebut menggunakan roket Falcon 9. Roket tersebut meluncur dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Vandenberg di California sekitar pukul 13.44 Waktu Bagian Timur. 

    Setelah Falcon 9 diluncurkan, roket tersebut mulai menyebarkan muatan sekitar 55 menit setelah lepas landas. Penyebaran muatan memakan waktu yang cukup lama dan muatan terakhir dilepaskan hampir 2 jam 45 menit setelah peluncuran.

    Peluncuran yang mencakup 140 muatan ini menunjukkan tingginya permintaan terhadap layanan berbagi tumpangan SpaceX. Layanan ini berhasil mempertahankan pelanggan lama dan menarik banyak pelanggan baru. 

    Planet menjadi operator satelit tunggal terbesar dalam penerbangan ini. Perusahaan tersebut menitipkan 36 cubesat Dove dan dua satelit pencitraan resolusi tinggi Pelican. Sementara itu, Spire menerbangkan 11 satelit, termasuk satelit untuk konstelasi cuaca dan pelacakan kapal. 

    Misi ini juga membawa satelit penting untuk kepentingan pemerintah Eropa, yakni delapan satelit untuk IRIDE, sebuah konstelasi pencitraan milik Italia. Perusahaan Finlandia bernama Iceye juga menerbangkan satelit untuk pemerintah Yunani dan Polandia.

    Di antara muatan tersebut, terdapat dua satelit HydroGNSS untuk Badan Antariksa Eropa (ESA). Ini merupakan misi pertama dalam program Scout ESA yang fokus pada satelit observasi Bumi berbiaya rendah untuk mempelajari siklus air menggunakan sinyal satelit navigasi.

    Transporter-15 juga membawa beberapa muatan unik seperti Mauve, satelit astronomi komersial yang dikembangkan oleh Blue Skies Space. Satelit ini membawa teleskop ultraviolet kecil untuk mempelajari suar bintang dan bintang muda yang menjadi tempat tinggal exoplanet.

    Muatan unik lainnya adalah tiga satelit CTC-1 yang dibuat oleh Space Telecommunications Inc. Satelit ini akan digunakan untuk menguji Spacecoin, sebuah protokol komunikasi yang menggunakan teknologi blockchain. 

  • Potensi Penerapan Direct License di Indonesia, Bisa Jadi Pelopor di ASEAN

    Potensi Penerapan Direct License di Indonesia, Bisa Jadi Pelopor di ASEAN

    JAKARTA – Sistem pengelolaan royalti di Indonesia masih berada dalam dinamika dan diskursus. Kebijakan blanket license yang selama ini diterapkan LMK-LMK dinilai tak memberi kepuasan dan transparansi yang dibutuhkan pihak-pihak terkait.

    Penerapan pembayaran kolektif ini juga menjadi dalih untuk penarikan royalti atas lagu-lagu yang masuk ranah public domain. Ujungnya, jumlah unclaimed royalty jadi membengkak dan peruntukannya sangat berpotensi disalahgunakan.

    Sejumlah musisi memperjuangkan sistem direct license yang lebih akurat dan akuntabel. Dengan bantuan perangkat digital, distribusi royalti akan tercatat rapi dan bisa dilacak sampai informasi terkecil. 

    Direct license juga memotong mata rantai birokrasi, membuat penyaluran royalti langsung mengarah ke pemilih hak cipta tanpa campur tangan pihak lain. Dari sisi pengusaha, transparansi ini juga dirasa lebih fair kepada para musisi dan pencipta lagu.

    Jerry Chen, CEO USEA Global, perusahaan teknologi audio global yang menyediakan platform manajemen musik terpusat berbasis cloud, merasa sistem direct license dapat membantu mengurai kusutnya distribusi royalti di beberapa negara, termasuk Indonesia.

    “Sepanjang pengalaman saya, baru Amerika Serikat yang berhasil menerapkan direct licensing di mana pemerintah tidak campur tangan. Dan menurut saya ini pendekatan yang baik untuk industri musik. Tapi ini akan jadi tantangan besar di beberapa negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, karena ada uang besar yang dipertaruhkan,” tutur Jerry dalam wawancara dengan VOI belum lama ini.

    Direct License mendapat tentangan dari berbagai pihak karena dinilai sulit dikontrol, ketika musisi menerapkan harga mereka masing-masing dan berpotensi menimbulkan friksi dengan penggunanya. Namun Jerry melihat ini adalah hal yang lumrah, di mana pasar terbuka dan akan muncul persaingan sehat secara harga.

    “Boleh saja, kenapa tidak. Kalau ada musisi yang pasang harga mahal untuk memutar lagunya, akan ada musisi-musisi lain yang siap bersaing dengan harga lebih murah. Biarkan pasar yang memilih,” tegasnya.

    Selain Amerika Serikat, pendekatan direct license juga digunakan dengan ketentuan khusus di Jepang dan Korea Selatan. Bukan sebagai satu-satunya sistem, tapi pendekatan ini bisa jadi alternatif bagi musisi untuk menjual karyanya dengan cara masing-masing.

    Ahmad Dhani termasuk yang sudah memberlakukan sistem direct licensing terhadap para musisi yang membawakan lagunya. Meski belum diketok secara sah, ia bersama AKSI tengah menyiapkan Digital Direct License yang dianggap bisa jadi alternatif blanket license yang kurang transparan.

    “Mungkin Indonesia bisa jadi yang pertama di ASEAN yang melakukan ini. Tapi sekali lagi, tantangannya akan sangat berat,” tandas Jerry Chen.

  • 35 WNI Belum Diketahui Keberadaannya, KJRI Hong Kong Terus Melakukan Koordinasi

    35 WNI Belum Diketahui Keberadaannya, KJRI Hong Kong Terus Melakukan Koordinasi

    JAKARTA – Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong terus melakukan koordinasi dengan otoritas setempat terkait dengan kebakaran hebat melanda Kompleks Wang Fuk Court, Tai Po pekan lalu.

    “Estimasi jumlah WNI tinggal di kompleks apartemen adalah 140 orang. Sebanyak 95 selamat, sembilan terverifikasi meninggal dunia, satu dirawat di RS dan 35 unknown whereabouts,” tulis KJRI Hong Kong dalam keterangannya, Senin (1/12).

    “KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk melakukan upaya terbaik repatriasi jenazah dan hak-hak korban,” tambah KJRI.

    Diketahui, insiden kebakaran di tujuh gedung apartemen pada kawasan pemukiman Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong, dideteksi sejak Rabu pekan lalu, menjelang pukul 15:00 waktu setempat dengan eskalasi yang cepat sehingga mencapai tingkat peringatan tertinggi di Hong Kong “No. 5 alarm” pada pukul 18:22 waktu setempat.

    Diberitakan sebelumnya, KJRI Hong Kong bergerak cepat membuka posko kedaruratan di Gedung KJRI Hong Kong sejak Rabu malam. KJRI juga bergerak cepat berkoordinasi dengan otoritas setempat guna memperoleh akses informasi terhadap warga negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang terdampak.

    “Setelah mendapatkan izin otoritas setempat, sejak Kamis (27/11) pagi mengirimkan tim ke lapangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi WNI/PMI yang terdampak, serta distribusi bantuan logistik yang diperlukan, seperti; makanan, minuman dan sanitary pack,” jelas KJRI.

    KJRI Hong Kong kemudian juga mendirikan posko kedaruratan pada Tai Po Community segera setelah mendapatkan clearence dari Pemerintah Hong Kong dan Tai Po District Office pada Hari Jumat.

    “Fungsinya untuk identifikasi dan verifikasi WNI/PMI yang terdampak; distribusi bantuan logistik yang diperlukan; dalam hal kehilangan Paspor RI, melakukan fasilitasi awal guna penerbitan ulang, dan asistensi lain yang mungkin dilakukan sesuai dengan protokol keselamatan, hukum dan ketentuan setempat yang berlaku,” urai KJRI Hong Kong.

    Selain itu, KJRI Hong Kong juga menjalin komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat guna menjaring informasi keberadaan dan kondisi WNI/PMI yang mungkin terdampak.

    Hingga saat ini, jumlah korban tewas akibat peristiwa tersebut mencapai 146 orang, sementara 79 lainnya luka serius.

    Otoritas setempat masih terus melakukan upaya pencarian korban. Pemerintah Hong Kong memperingatkan, jumlah korban tewas akan terus bertambah seiring dengan pencarian dan identifikasi korban yang masih terus berlangsung.

  • Kebakaran Apartemen Hong Kong Tewaskan 9 WNI, MPR Minta Pemerintah Jangan Abai Pelindungan PMI

    Kebakaran Apartemen Hong Kong Tewaskan 9 WNI, MPR Minta Pemerintah Jangan Abai Pelindungan PMI

    JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan belasungkawa atas tewasnya sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang sebagian besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) korban kebakaran hebat di kawasan Tai Po, Hong Kong.

    Muzani mendesak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kementerian P2MI) untuk memikirkan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia secara menyeluruh, termasuk sosialisasi mitigasi darurat dari kebakaran tempat tinggal di negara penempatan.

    “Ya itu juga sebuah musibah lain yang terjadi pada tenaga kerja kita di Hongkong. Ada satu unit apartemen yang mengalami kebakaran besar. Di dalam apartemen tersebut banyak tenaga kerja kita yang bekerja di dalam apartemen tersebut dan ada sekian orang, sejumlah orang yang menjadi korban dari kebakaran tersebut. Tentu saja ini sebuah keadaan yang memprihatinkan,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 1 Desember.

    “Kita semua ikut berbelasungkawa atas wafatnya sejumlah tenaga kerja kita di Hongkong. Tetapi ini juga menurut saya harus sudah mulai dipikirkan tentang mitigasi darurat jika ada hal seperti ini terjadi,” sambungnya.

    Muzani menilai, mitigasi darurat perlu dipikirkan karena rata-rata pekerja migran Indonesia di Hongkong bekerja di sebuah apartemen yang cukup tinggi. Di mana selain kebakaran, juga ada potensi gempa bumi.

    “Dalam apartemen yang tingkatannya cukup tinggi itu resikonya ada kemungkinan terjadi kebakaran seperti yang kemarin ini terjadi, tapi ada juga resiko gempa. Jika dua kemungkinan itu terjadi, apa yang harus dilakukan? Mitigasi itu harus mulai dipikirkan sebagai sebuah cara untuk menyelamatkan, untuk meminimalkan korban manusia,” kata Muzani.

    Seperti diketahui, Jumlah WNI yang menjadi korban tewas dalam insiden kebakaran apartemen Wang Fuk Court di Tai PO, Hong Kong terus bertambah. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melaporkan korban jiwa menjadi 9 orang, per Minggu, 30 November, kemarin.

    Insiden ini menjadi salah satu yang paling mematikan di wilayah tersebut. Hingga saat ini total korban tewas dalam insiden kebakaran besar tersebut mencapai 100 orang lebih, dengan ratusan lainnya masih dilaporkan hilang.

    Pemerintah Indonesia melalui KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk menangani korban WNI dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Data WNI korban tewas juga terus bertambah seiring berjalannya proses identifikasi.

    Adapun total korban WNI tewas telah terkonfirmasi menjadi 9 orang dan 3 korban luka-luka. Sebelumnya, dilaporkan ada 140 WNI, semuanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik di Wang Fuk Court, dan 61 di antaranya kondisinya telah dikonfirmasi.

  • Pramono Pastikan Besok Hadiri Reuni 212 di Monas

    Pramono Pastikan Besok Hadiri Reuni 212 di Monas

    JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengonfirmasi dirinya akan menghadiri Reuni 212 yang akan digelar pada Selasa, 2 Desember 2025 di kawasan Monumen Nasional (Monas). Pramono sebelumnya telah menerima undangan dari panitia.

    “Saya rencana hadir undangan 212,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin, 1 Desember.

    Pramono mengklaim tak memilih-milih kegiatan mana saja yang akan ia hadiri selama acara tersebut digelar dengan postitif dan tanpa ada provokasi yang menyudutkan pihak tertentu. Prinsip itu, ditegaskan Pramono, ia pegang selama menjabat Gubernur DKI.

    “Saya ini Gubernurnya semuanya. Semua undangan yang bermanfaat bagi publik, siapapun yang mengundang, saya hadir,” tegas Pramono.

    Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakatrta Rano Karno juga mengaku akan hadir dalam Reuni 212 besok. Rano akan datang jika tidak memiliki agenda kerja yang jadwalnya bersamaan.

    “Insyaallah kita diundang, kita datang,” kata Rano di Pullman Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Selasa, 25 November.

    Reuni 212 merupakan kegiatan tahunan yang bermula dari Aksi 2 Desember 2016, tepatnya demonstrasi besar di Monas terkait tuntutan kasus penodaan agama terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sejak 2017, kegiatan ini rutin digelar dengan format doa bersama dan deklarasi dari sejumlah tokoh.

    Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan kantong parkir dalam rencana kegiatan Reuni 212 yang akan berlangsung di kawasan Monas pada 2 Desember 2025.

    Kegiatan Reuni 212 dilaporkan melalui pemberitahuan, rencananya berlangsung pukul 18.00 WIB hingga malam hari. Akan tetapi, mobilisasi massa diperkirakan mulai terjadi sejak sore hari.

    Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komaruddin menyampaikan bahwa pihaknya memprediksi kepadatan arus kendaraan di Jalan Medan Merdeka Barat, Timur, Utara, dan Selatan, terutama pada sore hari yang bertepatan dengan jam pulang kantor.

    “Kami mengimbau masyarakat yang beraktivitas di Jakarta untuk menghindari ruas-ruas tersebut,” katanya kepada media di Polda Metro Jaya, Senin 2 Desember 2025

    Pengalihan arus akan dilakukan secara situasional. Jika mobilisasi massa cukup besar, pengalihan akan diberlakukan lebih awal. Namun sebaliknya, jika kondisi lapangan masih memungkinkan, jalur tetap dibuka untuk masyarakat umum.

    “Mengingat pelaksanaan sore, tentu bersamaan dengan jam pulang kantor, ini juga perlu diantisipasi,” ucapnya.

  • Cegah Penyakit Sedari Dini dengan Bergerak lewat Senam Zumba

    Cegah Penyakit Sedari Dini dengan Bergerak lewat Senam Zumba

    JAKARTA – Ajakan hidup sehat kepada masyarakat kembali dilakukan Holywings Peduli, yang kali ini menggelar senam zumba di Helens Play Mart Makassar pada Sabtu, 29 November.

    Kegiatan ini dikemas untuk mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan metabolik, sejalan dengan momentum Hari Diabetes Sedunia yang diperingati 14 November lalu.

    Dipandu oleh instruktur profesional, kegiatan senam zumba ini dihadiri oleh peserta dari berbagai kalangan usia.

    Dengan iringan musik energik, senam ini tidak hanya mengajak peserta untuk menjalani hidup sehat, tapi juga menciptakan suasana ceria—membuat sesi olahraga ini terasa ringan dan menyenangkan.

    Andrew Susanto selaku Komisaris Utama Holywings Group dan Ketua Program CSR Holywings Peduli mengatakan, acara ini merupakan bagian dari program rutin yang digelar untuk mengedukasi masyarakat tentang berbagai isu kesehatan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin menunjukan bahwa pencegahan berbagai penyakit bisa dimulai dari kebiasaan sederhana yakni rutin bergerak. Zumba adalah cara yang menyenangkan dan mudah diikuti, sehingga masyarakat bisa lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan” kata Andrew.

    Selain meningkatkan kebugaran, gerakan zumba secara konsisten diketahui mampu membantu meningkatkan sensitivitas insulin, membakar kalori, dan menjaga metabolisme tubuh agar tetap optimal.

    Kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari peserta, yang mengaku mendapat pemahaman akan pentingnya olahraga.

    “Saya senang sekali ikut zumba hari ini. Selain seru, saya jadi lebih paham kalau olahraga itu penting untuk kesehatan. Acara ini benar-benar memotivasi saya untuk lebih rutin bergerak,” kata Anni, salah satu peserta.

    “Gerakannya fun dan mudah diikuti. Saya datang bersama teman-teman, dan kami merasa acara ini pas sekali karena bertepatan dengan momen kampanye Hari Diabetes Sedunia. Jadi bukan cuma olahraga, tapi juga dapat edukasi,” ujar Ridho, peserta lainnya.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa pencegahan diabetes dapat dilakukan sejak dini melalui kebiasaan sederhana, termasuk olahraga teratur.

    Selain sesi senam, peserta juga diajak mengikuti permainan lempar bola ke ember berhadiah sembako dan handphone. Ada pula lomba lainnya, seperti lomba estafet bola pingpong yang berlangsung seru dan penuh gelak tawa.

    Dengan semangat yang dibawa para peserta, Holywings Peduli berharap kegiatan ini dapat menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan bukan hal sulit cukup dimulai dari aktivitas fisik ringan dan gaya hidup yang lebih aktif.

    Program serupa dijadwalkan terus hadir di berbagai kota sebagai bagian dari komitmen membangun masyarakat yang lebih sehat.

  • Dwigol Lautaro Martinez Angkat Inter, Nerazzurri Terus Tempel Ketat AC Milan

    Dwigol Lautaro Martinez Angkat Inter, Nerazzurri Terus Tempel Ketat AC Milan

    JAKARTA – Inter Milan menghajar Pisa 2-0 pada laga pekan ke-13 Liga Italia di Stadion Romeo Anconetani, Minggu, untuk terus menempel ketat rival sekota sekaligus pemuncak klasemen sementara, AC Milan.

    Kemenangan yang diraih melalui dwigol Lautaro Martinez mengantarkan Inter naik ke peringkat kedua klasemen dengan 27 poin, hanya terpaut satu angka dari Milan.

    Sementara itu, Pisa harus puas tetap berada di zona degradasi dengan koleksi 10 poin.

    Inter tampil agresif sejak awal laga dan lebih dulu mengancam lewat tendangan bebas Federico Dimarco, namun kiper Pisa Simone Scuffet masih mampu menggagalkan peluang tersebut.

    Francesco Acerbi juga sempat menebar ancaman melalui sundulan, tetapi bola masih melebar tipis dari gawang Pisa. Meski ditekan, Pisa sempat membalas lewat tembakan Gabriele Piccinini, namun upaya tersebut belum menemui sasaran.

    Inter kembali menciptakan peluang melalui sepakan Lautaro, tetapi bola melambung di atas mistar.

    Memasuki babak kedua, Pisa memperoleh kesempatan melalui M’Bala Nzola, namun bola lagi-lagi melebar.

    Inter akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-69. Lautaro berhasil mencetak gol setelah menerima umpan Francesco Pio Esposito dan mengubah skor menjadi 1-0.

    Penyerang asal Argentina itu kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-83. Menerima umpan Nicolo Barella, Lautaro melepaskan tendangan keras yang membawa Inter unggul 2-0.

    Pada sisa waktu pertandingan, Inter terus menekan dan mencoba menambah gol, namun skor 2-0 untuk kemenangan Nerazzurri bertahan hingga laga berakhir.

  • Akses Darat Putus Total, Bobby Nasution Salurkan Bantuan via Udara ke Wilayah Terisolir di Tapanuli Tengah

    Akses Darat Putus Total, Bobby Nasution Salurkan Bantuan via Udara ke Wilayah Terisolir di Tapanuli Tengah

    MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memimpin penyaluran bantuan melalui jalur udara ke sejumlah wilayah terisolir di Tapanuli Tengah setelah banjir bandang dan longsor memutus akses darat.

    Bobby mengatakan langkah tersebut diambil untuk memastikan bantuan mencapai lokasi yang tak dapat dijangkau kendaraan akibat kerusakan jalan parah di beberapa kecamatan terdampak.

    Pemprov Sumut, ujarnya, terus mempercepat distribusi bantuan bagi warga yang terdampak bencana di Tapanuli Tengah dan Sibolga.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut melaporkan banjir bandang melanda tujuh kecamatan di Tapteng, yakni Pandan, Sarudik, Badiri, Kolang, Tukka, Lumut, dan Pinangsori.

    Adapun longsor terjadi di enam kecamatan, yaitu Badiri, Sibabangun, Lumut, Sarudik, Tapian Nauli, dan Tukka, sehingga beberapa desa sulit diakses tim darat.

    “Wilayah yang masih terisolir menjadi prioritas utama,” kata Bobby dikutip dari Antara, Minggu, 30 November. 

    Stok logistik dan obat-obatan mencukupi meski distribusi terganggu akses. Ia menjelaskan, bantuan ke daerah terisolir dikirim melalui udara, sementara wilayah yang masih dapat dilalui kendaraan dipasok lewat jalur darat.

    Selain kerusakan jalan, gangguan jaringan komunikasi dan listrik turut menghambat pendataan kebutuhan mendesak di titik-titik terisolir tersebut.

    Bobby meminta Telkom dan PLN mempercepat pemulihan jaringan agar koordinasi penanganan bencana berjalan lebih efektif.

    “Kita perlu jaringan pulih agar informasi kebutuhan warga bisa segera diperoleh,” ujarnya, menekankan pentingnya akses komunikasi di lapangan.

    Bantuan udara telah dikirim ke Kecamatan Tukka dan Lumut, dua wilayah yang terdampak parah dan sulit dijangkau tim evakuasi.

    Menurut Bobby, tim udara juga melakukan pemetaan visual untuk mencatat koordinat permukiman terisolir dan menyiapkan pengiriman bantuan lanjutan.

    Ia memastikan Pemprov Sumut terus menyalurkan logistik agar seluruh warga terdampak di Tapanuli Tengah dan Sibolga menerima bantuan secara merata.

  • Selesaikan Dulu Hak Jemaah Lama

    Selesaikan Dulu Hak Jemaah Lama

    JAKARTA – Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (FK KBIHU) meminta pemerintah menjaga kesinambungan pembinaan ibadah dan memastikan setoran porsi jemaah lama diprioritaskan sebelum penerapan penuh kebijakan kuota baru.

    Dewan Pembina FK KBIHU KH Agus Salim atau Gus Lim mengatakan, pemblokiran porsi reguler pembimbing haji berdampak langsung pada jemaah yang telah menunggu bertahun-tahun untuk berangkat.

    “Kami bekerja untuk rakyat dan memastikan ibadah jemaah sah dan mabrur. Jangan matikan kuota yang lama. Selesaikan dulu, baru masuk qaul jadid,” kata Gus Lim di Jakarta, Antara, Minggu, 30 November. 

    Ia menegaskan pembimbing selama ini membina jemaah jauh sebelum keberangkatan tanpa menghitung biaya, sehingga pemblokiran kuota dinilai mengganggu kelancaran bimbingan manasik.

    “Banyak jemaah bukan orang mampu. Mereka menjual apa pun untuk berangkat. Kami mendampingi tanpa memikirkan uang,” ujarnya.

    Menurut dia, dalam setiap kebijakan pasti ada yang dirugikan, namun FK KBIHU selama ini menjadi penahan gejolak agar tidak muncul aksi protes jemaah di lapangan.

    “Ketidakpuasan jemaah kami redam. Kami jelaskan supaya tidak timbul demo, karena tugas kami ikut menyukseskan kebijakan pemerintah,” katanya.

    Ia menyebut persoalan utama terletak pada pembekuan setoran kuota pembimbing yang telah berlangsung bertahun-tahun, meski sebelumnya mekanisme itu dibolehkan dan pernah dicairkan kembali oleh pemerintah.

    “Kami mohon yang sudah setor jangan dicoret. Yang lama biarkan habis dulu. Setoran baru ditutup tidak apa-apa, tapi jangan blokir yang lama,” ujarnya.

    Gus Lim mengingatkan aspek moral dari kebijakan tersebut. Banyak pembimbing memegang setoran jemaah hingga puluhan tahun, dan pembekuan mendadak tanpa solusi akan sangat merugikan jemaah.

    “Kalau sampai 18 tahun menunggu lalu dibekukan, itu pahit sekali. Jangan sampai uang jemaah mengendap puluhan tahun tanpa kejelasan,” katanya.

    Dalam Mukernas III DPP FK KBIHU, pemerintah melalui Wamen Haji dan Umrah menjelaskan bahwa skema kuota haji reguler kini mengikuti Pasal 13 UU No. 14/2025, berubah dari proporsi penduduk muslim menjadi proporsi daftar tunggu.

    Kementerian menegaskan penghitungan kuota dilakukan secara saintifik dengan mempertimbangkan keadilan distribusi serta fatwa MUI mengenai penggunaan dana maslahat bagi jemaah daftar tunggu.

  • Banjir dan Longsor Lumpuhkan 3 Provinsi, Koalisi Sipil Mendesak Prabowo Tetapkan Darurat Nasional

    Banjir dan Longsor Lumpuhkan 3 Provinsi, Koalisi Sipil Mendesak Prabowo Tetapkan Darurat Nasional

    BANDA ACEH – Koalisi masyarakat sipil Aceh meminta Presiden Prabowo Subianto segera menetapkan status darurat bencana nasional atas musibah banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

    “Kami mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional atas bencana banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Minggu, 30 November.

    Koalisi masyarakat sipil peduli bencana ini terdiri dari LBH Banda Aceh, MaTA, AJI Banda Aceh, YKPI, dan ICAIOS.

    Alfian mengatakan banjir besar dan longsor di tiga provinsi tersebut telah menimbulkan dampak luar biasa, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda, hingga lumpuhnya kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

    Hingga kini ribuan warga masih terisolasi, puluhan ribu rumah terendam, serta berbagai fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, dan jalan nasional mengalami kerusakan berat.

    “Di sejumlah wilayah, akses transportasi terputus total sehingga bantuan logistik tidak dapat disalurkan,” ujarnya.

    Menurut dia, situasi semakin memburuk akibat kelangkaan kebutuhan pokok, padamnya listrik, dan lumpuhnya jaringan komunikasi sehingga menghambat penanganan darurat.

    Alfian menilai kapasitas pemerintah daerah tidak lagi memadai untuk menangani bencana berskala besar, apalagi dengan kondisi fiskal provinsi yang terbatas, khususnya Aceh.

    Sementara itu, Advokat LBH Banda Aceh Rahmad Maulidin menjelaskan penetapan darurat bencana nasional memiliki landasan hukum dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PP Nomor 21 Tahun 2008, PP Nomor 17 Tahun 2018, serta pedoman lainnya.

    Ia mengatakan terdapat sejumlah indikator penetapan darurat bencana nasional seperti jumlah korban jiwa, jumlah pengungsi dalam skala besar, kerugian material signifikan, cakupan wilayah terdampak yang luas, serta terganggunya pelayanan publik dan pemerintahan.

    Penetapan status tersebut juga dilakukan ketika pemerintah provinsi tidak mampu lagi memobilisasi sumber daya manusia, logistik, evakuasi, penyelamatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.

    “Khusus Aceh, beberapa kabupaten/kota telah menyatakan tidak sanggup menangani bencana ini. Fakta di lapangan menunjukkan evakuasi dan pemenuhan logistik belum maksimal karena kendala transportasi dan telekomunikasi,” ujarnya.

    Berdasarkan kondisi itu, koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo menetapkan status darurat bencana nasional sebagai bentuk kehadiran negara dalam pemenuhan hak dasar masyarakat terdampak.

    “Selain itu, kami mendorong Gubernur Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk bersama-sama meminta Presiden menetapkan status darurat bencana nasional,” kata Rahmad.