Xcloud.id

Author: Voi.id

  • Atiqah Hasiholan Bela Ratna Sarumpaet yang Dilaporkan Dugaan Penggelapan Warisan

    Atiqah Hasiholan Bela Ratna Sarumpaet yang Dilaporkan Dugaan Penggelapan Warisan

    JAKARTA – Aktris Atiqah Hasiholan terseret laporan seorang pria bernama Husni Kamal yang menuding ibu Atiqah, Ratna Sarumpaet ingin menggelapkan harta warisan. Kamal melaporkan neneknya ke Bareskrim Mabes Polri dan Atiqah sudah menghadiri pemeriksaan sebagai saksi.

    Kasus bermula ketika ayah Atiqah, Mohammad Iqbal Alhady meninggal dunia pada tahun 2007. Karena menikah tiga kali, lantas ada tiga keluarga yang mengurus aset dan lainnya. Kakak tiri Atiqah mengidap skizofrenia tidak jauh dari kejadian itu sehingga Ratna Sarumpaet mengajukan diri sebagai wali untuk dua anak tirinya, Iqbal dan Ibrahim Alhady.

    Baru-baru ini, Husin Kamal melaporkan Ratna Sarumpaet karena dianggap menggunakan posisinya sebagai pengampu untuk mengelola aset warisan tanpa memperhatikan kondisi keluarga.

    Atiqah Hasiholan memberi respons dengan menyatakang sang ibu hanya mengurus sesuai kemampuan dan tidak menguasai harta sesuai yang dituduhkan Iqbal.

    “Kakak saya memang di bawah pengampuan ibu saya, tapi kakak saya mampu berkomunikasi oke, dia mampu mengurus rumah tangga juga, merawat anak-anaknya. Jadi tidak ada alasan dia tidak menginformasikan,” kata Atiqah Hasiholan melansir Intens.

    “Status hukum pernikahannya Atiyah sudah nikah lagi, ya sudahlah kami nggak ada yang mau menguasai harta dari kakak kami. Oke kami nombok, kami nombok untuk menjaga aset itu, nggak mudah kami nombok. Jadi kalau kita bisa kita ngobrol baik, bisa duduk bareng kita kerjasama gimana caranya membantu Kak Iqbal ini. Kita bisa duduk bareng, kita bisa membantu bapaknya dulu,” lanjutnya.

    Atiqah menyayangkan tindakan yang dibuat Kamal terhadap keluarganya. Menurutnya, selama ini mereka saling bantu terutama ketika Kamal dalam masa pertumbuhan.

    “Kekecewaan nggak ya, bagaimanapun juga dia keponakan saya. Dia anak dari bapak saya. Dari kecil sempat serumah juga, jadi saya tahu dia dari kecil dan tahu betapa sayangnya bapaknya sama anaknya. Cuma kan kita sebagai orang dewasa bisa melihat ya berpikir seperti itu mengapa?” kata Atiqah.

    Istri Rio Dewanto berharap urusan ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak hanya melaporkan dan menuntut daftar harta yang diberikan.

    “Silahkan menyelesaikan secara kekeluargaan, asal dilakukan dengan sopan, jangan tidak sopan ngegas gitu somasi. Kemudian juga akar permasalahannya agar dibenahi terlebih dahulu. Sekarang kan idealnya ngurus aset kakak saya, aset tanah itu kan bukan cuma harta saja, banyak PBB-nya segala macam,” kata Atiqah Hasiholan.

    “Justru anak-anak yang kelihatannya dewasa ini ya ngebantuin dong, gak cuma datang, ‘Mana list aset?’ gak cuma gitu. Banyaklah cara-cara yang lebih sopan, manusiawi sebenarnya yang bisa dia lakukan,” katanya.

  • Komisi III DPR Desak Polisi Pemeras Penonton DWP Dipecat dan Dihukum Berat

    Komisi III DPR Desak Polisi Pemeras Penonton DWP Dipecat dan Dihukum Berat

    JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas meminta para polisi yang memeras penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) dipecat dan dihukum berat. Sebab, oknum aparat itu sudah melakukan tindak pidana dan mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional.

    Menurut Hasbi, 18 polisi yang memeras 45 warga negara Malaysia saat konser DWP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 13-15 Desember 2024, bukan hanya mencoreng nama baik Polri, tapi sudah merusak citra Indonesia di mata dunia.

    “Para pelaku sudah mencoreng nama baik Indonesia di dunia internasional, karena yang mereka peras bukan warga Indonesia, tapi warga Malaysia,” ujar Hasbi, Jumat, 27 Desember. 

    Politisi PKB itu menilai, masyarakat internasional akan menganggap bahwa Indonesia, khususnya polisi adalah tukang peras dan tidak bermoral. Padahal, pemerasan itu hanya dilakukan sejumlah oknum polisi, bukan Polri secara lembaga.

    Disisi lain, menurut Hasbi, kasus pemerasan warga negara Malaysia itu menjadi ujian berat bagi Polri. Karena itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus bertindak tegas dan cepat menyelesaikan kasus tersebut.

    “Polri harus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa mereka tegas kepada anggotanya yang melanggar. Dan itu harus dilakukan dengan cepat,” kata Hasbi.

    Legislator Dapil Jakarta itu pun menegaskan, para pelaku pemerasan harus dihukum seberat-beratnya karena sudah melakukan tindak pidana pemerasan kepada warga Malaysia.

    “Jadi, mereka harus dijatuhi hukuman pidana. Tindak pidana pemerasan sudah diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” jelas Hasbi. 

    Selain saksi pidana, kata Hasbi, para pelaku pemerasan juga bisa disanksi dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), karena mereka sudah melakukan pelanggan berat.

    “Polri harus bergerak cepat menuntaskan kasus yang dilakukan para anggotanya. Kasus ini sedang menjadi sorotan dunia internasional,” kata Hasbi.

    Ketua DPW PKB Jakarta itu menambahkan, Polri juga harus menindak tegas para atasan yang memberi perintah untuk memeras penonton DWP dari Malaysia. Sebab, para pelaku tidak mungkin bertindak sendiri melakukan pemerasan.

    “Polri harus memeriksa atasan mereka. Jika terbukti bersalah, mereka harus dihukum berat. Bahkan, lebih berat dari anak buah mereka. Apalagi uang hasil pemerasan itu,” pungkas Hasbi. 

  • Hyundai Tengah Persiapkan Stargazer Facelift? Ini Tanggapan Hyundai Indonesia

    Hyundai Tengah Persiapkan Stargazer Facelift? Ini Tanggapan Hyundai Indonesia

    JAKARTA – Setelah melakukan debut globalnya tahun 2023 lalu, Hyundai dikabarkan tengah mempersiapkan versi facelift untuk model Stargazer, yang tertangkap kamera sedang uji jalan di Korea Selatan. 

    Dari pantauan VOI di laman YouTube Healer TV, Jumat, 27 Desember, sebuah video diperkirakan bahwa Hyundai Stargazer facelift sedang uji jalan di Korea Selatan, meski masih diselimuti penuh kamuflase di berbagai sisi. 

    Tapi, jika dilihat lebih detail lekukan bodi dari beberapa sisi sangat kental dengan Hyundai Stargazer. Dari sisi garis samping yang kental dengan model tersebut (Stargazer). Dari tampak belakang juga sangat mirip, bahkan garis atapnya juga. 

    Terdapat beberapa perbedaan dari versi sebelumnya, dimana kini bagian lampu terlihat lebih besar sejajar dengan kap mesin. Lampu belakang juga mendapat penyegaran. 

    Apakah ini menjadi jawab pasti terkait kehadiran facelift dari Stargazer? Mengingat beberapa waktu lalu Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto, sempat mengungkapkan penyegaran tapi masih dalam tahap perencanaan. 

    “Apakah kita akan memikirkan refreshment dalam bentuk facelift, apakah itu minor major itu masih dalam perencanaan kita,” ungkapnya beberapa waktu lalu. 

    Masih belum bisa dipastikan apakah versi yang akan datang masih mengemas mesin ICE saja, atau bisa juga sudah hadir dengan sistem hybrid. Sebab, secara keseluruhan masih diselimuti kamuflase. 

    Tim VOI pun mencoba menghubungi pihak Hyundai Indonesia perihal hal tersebut. 

    “Hyundai akan terus menghadirkan model-model terbarunya dalam rangka turut andil dalam pertumbuhan pasar mobil di Indonesia,” kata Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto, saat dihubungi, Jumat, 27 Desember. 

    Pria yang akrab disapa Soerjo ini juga mengungkapkan dari pasar mobil listrik, Hyundai sudah memiliki rantai pasokan terlengkap. Sebelumnya Hyundai juga berencana untuk menghadirkan banyak model di tahun 2025 mendatang. 

    “Hyundai sudah memiliki rantai pasokan terlengkap dari pabrik mobil listrik sampai charging station,” tambah dia. 

  • Pemimpin Houthi Klaim Peluncuran Rudal Hipersonik ke Israel Mengejutkan Musuh

    Pemimpin Houthi Klaim Peluncuran Rudal Hipersonik ke Israel Mengejutkan Musuh

    JAKARTA – Pimpinan kelompok Ansarullah yang berbasis di Yaman atau terkenal dengan sebutan Houthi, Abdul-Malik al-Houthi menyebut peluncuran rudal hipersonik mereka ke sasaran di Israel sebagai “prestasi yang sangat penting” dan mengejutkan musuh.

    “Operasi rudal supersonik Yaman, yang menembus sistem musuh, merupakan pencapaian yang hebat dan sangat penting dan musuh serta Amerika menyadarinya,” kata Houthi dalam pidato yang disiarkan televisi pada Kamis malam, melansir Mehr 27 Desember.

    Houthi mengatakan, peluncuran rudal hipersonik kelompoknya telah menyebabkan kekecewaan besar di antara aparat politik dan keamanan Israel dan Amerika Serikat.

    Ketegangan Israel dan Amerika Serikat dengan Houthi meningkat sepanjang bulan ini. Terbaru, Israel berhasil mencegat rudal Houthi sebelum memasuki wilayahnya, dikutip dari Reuters.

    Kelompok yang didukung Iran di Yaman telah berulang kali menembakkan drone dan rudal ke arah Israel sebagai tindakan solidaritas terhadap warga Palestina di Gaza.

    Akhir pekan lalu militer Israel gagal mencegat rudal dari Yaman pada Sabtu (21/12) yang jatuh di daerah Tel Aviv-Jaffa. Layanan ambulans menyebut 14 orang terluka.

    Juru bicara kelompok Houthi yang berkongsi dengan Iran mengatakan mereka menyerang “target militer” di wilayah Jaffa dengan rudal balistik.

    Pekan ini, sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman pada Rabu dini hari memicu sirene serangan udara di wilayah tengah yang diduduki Israel, membuat jutaan pemukim mencari perlindungan untuk malam kedua berturut-turut.

    “Musuh Israel terkejut dengan kecepatan operasi di garis depan Yaman dan berbicara dengan putus asa tentang hal itu,” kata Houthi seperti dilaporkan PressTV.

    “Ketika musuh membanggakan momentum yang menguntungkannya, mereka terkejut dengan kelanjutan operasi di garis depan Yaman,” katanya, seraya menekankan Israel “tidak mampu menghadapi kami”.

  • Waspada Banjir Rob di Jakut dan Kepulauan Seribu Sepekan ke Depan

    Waspada Banjir Rob di Jakut dan Kepulauan Seribu Sepekan ke Depan

    JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta meminta masyarakat mewaspadai potensi banjir rob pada 10 kelurahan di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu hingga awal tahun 2025, tepatnya pada 3 Januari.

    Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji menyebut, potensi ini dihimpun dari informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok tentang peringatan dini banjir pesisir (rob).

    Adapun kesepuluh wilayah yang berpotensi banjir rob hingga sepekan ke depan adalah Kelurahan Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, dan Muara Angke.

    “Wilayah pesisir utara DKI Jakarta diimbau agar dapat mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut yang berpotensi terjadinya banjir pesisir,” kata Isnawa dalam keterangannya, Jumat, 27 Desember.

    Berdasarkan informasi BMKG, potensi banjir rob kali ini disebabkan adanya fenomena pasang maksimum air laut bersamaan dengan fase bulan baru.

    “Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta. Puncak pasang maksimum terjadi sekitar pukul 07.00 WIB-13.00 WIB,” urainya.

    Isnawa menuturkan, Pemprov DKI melakukan sejumlah mitigasi banjir rob di pesisir Jakarta, di antaranya penyiagaan personel pasukan biru (Satgas SDA) dan pompa yang ada di kawasan utara Jakarta yakni pompa mobile sebanyak 107 unit dan pompa stasioner atau rumah pompa sebanyak 138 unit yang tersebar di 28 titik lokasi.

    Kemudian, melakukan koordinasi dengan BMKG terkait perkembangan informasi peringatan dini banjir rob, kemudian dengan Dinas SDA, Dinas Gulkarmat, Dinas Bina Marga, Satpol PP dan para lurah terkait kesiapan personel dan peralatan seperti pompa mobile dan stasioner untuk siap difungsikan menyedot genangan rob.

    “BPBD juga menyiagakan sebanyak 267 personel tim reaksi cepat (TRC) untuk memonitor kondisi bencana yang ada di tiap kelurahan rawan banjir,” tutur Isnawa.

    Selain itu, memastikan lokasi penungsian serta sarana dan prasarana pendukung penanganan banjir yang berada di kelurahan rawan banjir rob seperti perahu, ring buoys, jaket pelampung, dll siap untuk difungsikan untuk membantu masyarakat apabila dibutuhkan.

    “Kemudian, memberikan layanan kedaruratan 24 jam melalui Jakarta Siaga 112 untuk membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat,” imbuhnya.

  • Mengenal Skeeter Syndrome yang Diidap oleh Penyanyi Korea IU

    Mengenal Skeeter Syndrome yang Diidap oleh Penyanyi Korea IU

    JAKARTA – Penyanyi solo ternama Korea, IU, belum lama ini menuai perhatian usai mengungkap mengidap skeeter syndrome. Hal tersebut disampaikan IU saat tampil d acara You In Radio, yang dipandu oleh aktris Yoo In Na.

    IU mengatakan bahwa ia menderita sindrom langka, yakni skeeter syndrome, yang membuat tubuhnya bereaksi parah jika digigit nyamuk. Sindrom ini membuatnya sangat sensitif dengan gigitan nyamuk.

    “Saat digigit nyamuk, pembengkakannya sangat besar, seperti benjolan. Bahkan sampai harus minum obat penghilang rasa sakit. Rasanya seperti alergi nyamuk,” kata IU.

    Pelantun lagu “Blueming” itu juga mengatakan bahwa akibat sindrom tersebut, bagian tubuh bekas gigitan nyamuk mengalami mati rasa hingga saat ini. Hal tersebut membuat IU membenci nyamuk dibandingkan dengan kecoa.

    “Di tempat yang dulu digigit, saya bisa menusuknya dengan jarum tetapi tidak terasa sakit sama sekali. Itulah kenapa saya lebih benci nyamuk daripada kecoa,” tambahnya.

    Mengutip dari WebMD, pada Jumat, 27 Desember 2024, skeeter syndrome adalah reaksi tubuh yang berlebihan terhadap gigitan nyamuk. Hal ini disebabkan oleh polipeptida alergenik dalam air liur nyamuk, yang sensitif bagi kulit penderita sindrom tersebut.

    Gejala yang akan dialami oleh pengidap sindrom ini jika digigit nyamuk adalah pembengkakan, kemerahan, rasa gatal, hingga nyeri pada area yang tergigit nyamuk. Gejala tersebut bisu muncul dalam beberapa jam setelah gigitan nyamuk dan bertahan hingga berminggu-minggu.

    Biasanya pembengkakan akan disertai dengan benjolan merah kecokelatan yang terasa keras dan gatal, bahkan bisa melepuh atau menjadi titik hitam yang mirip luka. Untuk mengatasi sindrom ini memang tidak ada pengobatan khusus yang dapat dilakukan, hanya dengan obat atau krim penghilang rasa gatal atau nyeri.

    Namun, penderitanya biasanya dianjurkan untuk mendapatkan perawatan medis jika gejala yang dialami mencapai tahap susah bernapas atau pusing. Hal ini dapat berisiko menyebabkan syok anafilaksis, yang dapat menyebabkan kematian.

  • Kenaikan Tarif Cukai Rokok Dinilai Tak Efektif Jaga Keseimbangan IHT

    Kenaikan Tarif Cukai Rokok Dinilai Tak Efektif Jaga Keseimbangan IHT

    JAKARTA – Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE-FEB UB) Malang, Jawa Timur, menyebutkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau tidak efektif dalam menjaga keseimbangan kebijakan industri hasil tembakau (IHT).

    Pasalnya, menurut peneliti senior PPKE-FEB UB Joko Budi Santoso, ada pola pergeseran pada konsumen rokok untuk mengonsumsi rokok yang lebih murah ketika harga rokok meningkat.

    Kenaikan tarif cukai rokok, lanjut dia, menunjukkan adanya efek substitusi, yang mana konsumen yang sensitif terhadap harga cenderung beralih dari rokok golongan 1 (rokok mahal) ke rokok golongan 2 dan 3 yang lebih murah dengan cukai lebih rendah.

    Fenomena tersebut terlihat jelas ketika tarif cukai naik, harga rokok golongan 1 meningkat tajam, tetapi konsumsi total rokok tetap stabil pada 32,5 persen hingga tarif cukai mencapai 25 persen.

    “Bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai tidak efektif dalam menurunkan konsumsi rokok secara keseluruhan, karena hanya terjadi pergeseran konsumsi dari produk mahal ke produk yang lebih murah,” ujarnya.

    Hasil kajian PPKE-FEB UB menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai, baik dengan atau tanpa diikuti kenaikan harga rokok, tidak efektif dalam mengurangi konsumsi rokok secara signifikan.

    Menurut Joko, efek substitusi menjadi penghambat utama, dimana konsumen beralih ke produk yang lebih murah, sementara peredaran rokok ilegal meningkat selain itu, produksi rokok legal menurun, jumlah pabrik berkurang, dan basis penerimaan negara menyusut.

    Untuk mencapai tujuan pengendalian konsumsi dan optimalisasi penerimaan negara, tambahnya, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif, seperti penguatan pengawasan terhadap rokok ilegal, strategi harga yang seimbang antargolongan, serta edukasi kesehatan untuk menekan permintaan rokok secara bertahap.

    “Dengan pendekatan ini, kebijakan fiskal dapat lebih efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok sekaligus meminimalkan dampak negatif terhadap industri dan pendapatan negara,” katanya dilansir ANTARA, Jumat, 27 Desember.

    Dikatakannya, kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri rokok kecil, penanggulangan rokok ilegal, serta pendekatan berbasis data untuk pengendalian konsumsi menjadi sangat penting untuk keberlanjutan sektor industri hasil tembakau dan keseimbangan ekonomi nasional.

    Sehingga hal ini memerlukan evaluasi terus-menerus dan integrasi lintas sektor untuk memastikan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif.

    PPKE-FEB UB berharap kajian ini dapat menjadi landasan penting bagi multi stakeholders untuk merumuskan kebijakan yang lebih bijaksana, terutama dalam menyeimbangkan antara pengendalian konsumsi tembakau, pemberantasan rokok ilegal, dan keberlanjutan industri hasil tembakau (IHT).

    “Respons positif dari masyarakat menunjukkan tingginya kepedulian publik terhadap isu ini, sekaligus menjadi momentum untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan cukai yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi perekonomian serta kesehatan masyarakat,” katanya.

  • Vonis Harvey Moies Terlalu Ringan, Jaksa Kejagung Ajukan Banding

    Vonis Harvey Moies Terlalu Ringan, Jaksa Kejagung Ajukan Banding

    JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada pada Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk mengajukan banding terkait vonis hakim terhadap Harvey Moeis di kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.

    Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Sutikno menyebut salah satu alasan di balik keputusan mengajukan banding karena vonis terlalu ringan.

    “Mungkin putusannya terlalu ringan, khusus untuk pidana badannya,” ujar Sutikno kepada wartawan, Jumat, 27 Desember.

    Tak hanya Harvey Moeis, jaksa juga akan mengajukan banding atas vonis yang dibetikan hakim terhadap terdakwa Suwito Gunawan, Robert Indiarto, Reza Andriansyah, dan Suparta.

    Kembali mengenai alasan banding, kata Sutikno, JPU juga berpandangan majelis hakim hakim hanya mempetimbangkan peran para terdakwa. Sehingga, menjatuhkan putusan yang ringan.

    Padahal, kata Sutikno, majelis hakim lebih baik juga melihat atau mempertimbangkan mengenai dampak yang diakibatkan para terdakwa terhadap masyarakat dan lingkungan.

    Karenanya, perihal tersebut nantinya akan mejadi salah satu fokus yang akan dinarasikan dalam memori banding.

    “Hakim nampaknya belum mempertimbangkan atau tidak mempetimbangkan dampak yang diakibatkan oleh mereka terhadap masyarakat Bangka Belitung,” kata Sutiko.

    Pada kasus dugaan korupsi timah, Harvey Moeis divonis pidana penjara selam 6 tahun 6 bulan. Sementara tertdakwa Suwito Gunawan, Suparta, dan Robert Indiarto divonis 8 tahun penjara. Sedangkan, Reza Andriansyah dijatuhi sanksi pidana 5 tahun penjara.

  • Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    Ketika Demokrasi Indonesia Mulai Menggigil

    JAKARTA – Demokrasi Indonesia mulai menggigil, bisa karena kedinginan atau ketakutan. Begitulah realita yang terjadi pada 2024, dan tidak tertutup kemungkinan masih akan berlanjut. Bahkan muncul kekhawatiran bahwa 2025 tidak akan menjadi tahun demokrasi bagi negeri ini.

    Mundur jauh ke 2014 ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemunculan Jokowi disambut gegap gempita. Pria asli Boyolali ini menjadi simbol representasi “wong cilik” dalam sistem perpolitikan Indonesia, yang selama bertahun-tahun didominasi kalangan oligarki.

    “Selama empat tahun ini saya diam. Tapi kini saya harus jawab. Saya harus ngomong. Bapak ibu saya itu orang desa di Boyolali,” kata Jokowi dalam acara pengarahan Konsolidasi Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Provinsi Banten di ICE BSD, Tangerang Selatan, Minggu (4/11/2018).

    Jokowi perlu menyampaikan itu demi menjawab kampanye hitam, yang selalu menyudutkan dirinya sebagai anak orang keturunan China asal Singapura bernama Oey Hoi Liong.

    Masyarakat antusias menghadiri undangan hitung cepat hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan Litbang Kompas di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (14/2/2024). (KOMPAS/Wisnu Widiantoro)

    Harapan para pendukung demokrasi terhadap keberadaan Jokowi sangat tinggi. Memang bumbungan harapan itu terkesan tidak realistis, namun kondisi tersebut harus ada dalam setiap  perubahan peta politik Indonesia.

    Situasi Menjelang Akhir Kekuasaan Jokowi

    Pada 2024 segalanya berubah. Optimisme tinggi pada peran Jokowi terhadap kemajuan demokrasi Indonesia mulai luntur. Masyarakat terbelah, berada di persimpangan jalan. Sebagian masih meneladani Jokowi, sebagian lagi tidak. Mantan Presiden itu tak lagi dianggap “orang luar” yang reformis, melainkan bagian dari oligarki.

    “Kondisi demokrasi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari kemunduran demokrasi, kemiskinan, ketimpangan ekonomi, konflik agraria, kriminalisasi, kerusakan lingkungan, komersialisasi pendidikan nasional, hingga berbagai kecurangan Pemilu 2024,” demikian tertulis dalam laman Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) saat memperingati Hari Buruh, 1 Mei 2024.

    Jokowi dituding telah melanggar banyak aturan demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Langkah politik Jokowi terbukti berhasil memuluskan keterpilihan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 RI, sekaligus membawa Gibran sebagai wakilnya.

    Pasangan Prabowo-Gibran menang telak dengan jumlah pemilih mencapai lebih dari 55 persen. Jauh meninggalkan pesaingnya, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Situasi ini semakin memperjelas keyakinan para pendukung demokrasi, bahwa iklim politik yang sudah dingin kemungkinan akan semakin beku dan bikin menggigil di masa selanjutnya.

    Jokowi yang dianggap cawe-cawe dengan memberikan dukungan terhadap Ridwan Kamil dalam Pilgub Jakarta 2024. (Instagram/@jokowi)

    Dalam sambutannya di HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Kamis 12 Desember lalu, Prabowo menegaskan kembali gagasan penghapusan Pilkada langsung. Dalih yang dia kemukakan adalah soal penghematan biaya.

    “Menurut saya, kita harus perbaiki sistem kita. Dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah,” kata Prabowo.

    Prabowo mencontohkan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya dapat menhemat banyak anggaran dengan hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD yang memilih kepala daerah.

    “Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India sekali memilih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur atau bupati,” ujar Prabowo lagi dalam acara tersebut.

    Usulan Prabowo tersebut jelas memicu kecaman dari aktivis pro-demokrasi. Mereka berkeyakinan bahwa pembiayaan yang sangat mahal, Prabowo menyebutkan triliunan rupiah hanya dalam satu dua hari, merupakan investasi.

    Presiden Prabowo Subianto usai melakukan coblosan di TPS 08, Bojong Koneng, Bogor dalam Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11). (ANTARA/Hafidz Mubarak A)

    Jika menengok ke belakang, sikap Prabowo tersebut adalah ciri penolakannya terhadap reformasi demokrasi usai Presiden Soeharto tumbang pada 1998. Pada 2014 dan 2019 Prabowo juga pernah melontarkan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 asli, yaitu presiden dipilih MPR.

    Jika gagasan tersebut dilaksanakan maka itu berarti penghapusan terhadap amandemen konstitusi 1999-2002, yang menjadi dasar demokrasi Indonesia dibangun secara konstitusional pada saat ini.

    Hal tersebut membuka jalan bagi seorang presiden untuk mengakhiri pemilihan presiden secara langsung, menghapuskan pembatasan masa jabatan presiden, bahkan membubarkan Mahkamah Konstitusi. Situasi semacan itu berpotensi mengKO supremasi hukum di Indonesia, yang sudah sangat lemah.

    Mantan Aktivis Bakal Diam Saja

    Setelah dilantik, Prabowo tak hanya memasukkan banyak tokoh militer ke dalam pemerintahannya. Dia juga mengajak kalangan non-elit, termasuk para akitivis dan korban kekerasan pada masa akhir rezim Soeharto ke dalam kabinet demi memperkuat legitimasi mantan menantu Soeharto itu.

    Sungguh tidak realistis jika mengharapkan mereka mampu membatasi gerakan Prabowo sebagai Presiden RI. Berangkat dari pengalaman, para aktivis yang bercita-cita “memperjuangkan perubahan dari dalam Istana”, justru larut menjadi pendukung segala kebijakan, bahkan yang bersifat otoriter sekalipun.

    Organisasi masyarakat sipil, sepertu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang diperkirakan bakal mempertahankan independensi mereka juga sulit diharapkan. Bahkan sejak masa Jokowi organisasi sosial dan keagamaan yang dianggap progresif, justru dengan mudah digunakan sebagai alat politik untuk melindungi kepentingan penguasa dengan mengorbankan hak-hak publik.

    Pelukis Yos Suprapto (kanan) bersama petugas menurukan salah satu karya lukisannya yang bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” yang sebelumnya akan dipamerakan di Galeri Nasional, Jakarta, Senin (23/12/2024). Penurunan karya lukisan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan Yos terhadap Galeri Nasional Indonesia sebagai pemilik tempat yang meminta lima dari 30 lukisannya diturunkan. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wpa)

    Ruang politik kaum progresif Indonesia untuk memajukan demokrasi justru semakin sempit. Salah satu contoh nyata adalah dalam kasus megaproyek Rempang Ecocity di Batam, Kepulauan Riau yang melibatkan aktor-aktor non negara untuk dimobilisasi demi menekan protes masyarakat. Atau yang terbaru pelarangan lima lukisan yang akan dipamerkan oleh pelukis Yos Soeprapto di Galeri Nasional, Jakarta pekan lalu, hanya karena ada penggambaran sosok menyerupai Jokowi.

    Penciptaan gerakan pro-demokrasi yang berkelanjutan dengan basis masyarakat sipil yang lebih besar dan kuat perlu dilakukan. Namun strategi semacam itu hanya mudah diucapkan, sangat sulit dilakukan. Fragmentasi masyarakat sipil Indonesia sudah semakin besar. Hal itu tak melulu terlihat di dunia nyata, namun juga di jagat maya.

    Tak dapat dipungkiri, bahwa bahwa masyarakat sipil di Indonesia sedang menghadapi musim dingin demokrasi yang bakal panjang. Tantangan besar untuk mempertahankan demokrasi di Indonesia adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, demi meningkatkan dampak politik sehingga kebekuan bahkan kehancuran demokrasi Indonesia tidak terjadi.

  • Ada 3 Kasubdit Narkoba Diantara 34 Personil yang Dimutasi Kapolda Metro Jaya

    Ada 3 Kasubdit Narkoba Diantara 34 Personil yang Dimutasi Kapolda Metro Jaya

    JAKARTA – Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto memutasi atau rotasi 34 anggotanya. Dari puluhan nama, tiga di antaranya merupakan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Direktorat Reserse Narkoba.

    Ketiganya yakni AKBP Bariu Bawana; AKBP Wahyu Hidayat; dan AKBP Malvino Edward Yusticia. Mereka dimutasi sebagai Pamen Yanma Polda Metro Jaya.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram (ST) nomor ST/429/XII/KEP.2024 yang ditandatangani oleh Karo SDM Kombes Muh. Dwita Kumu Wardana atas nama Kapolda Metro Jaya, tertanggal 25 Desember 2024.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi yang dikonfirmasi perihal mutasi puluhan anggota tersebut membenarkannya. Namun, tak disampaikan secara gamblang mengenai alasan di balik rotasi jajaran tersebut.

    Jika merujuk ST tersebut, puluhan polisi yang dimutasi berstatus dalam rangka pemeriksaan. Diduga berkaitan dengan kasus pemerasan Warga Negara Malaysia yang merupakan penonton konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024.

    “Benar (mutasi dan rotasi 34 anggota),” ujar Ade, Kamis, 26 Desember.

    Kasus dugaan pemerasan penonton konser DWP diketahui ditarik penanganannya ke Propam Mabes Polri. Berdasarkan keterangan Kadiv Propam Polri, Irjen Abdul Karim, terdapat 18 polisi yang terlibat.

    Belasan polisi tersebut memeras 45 orang WNA asal Malaysia. Selain itu, Propam Polri menemukan bukti pemerasan yang dilakukan belasan anggota kepolisian mencapai Rp2,5 miliar.

    “Ini perlu saya luruskan juga. Bahwa barang bukti yang telah kita amankan jumlahnya berapa 2,5 miliar rupiah. Jadi jangan sampai nanti seperti pemberitaan sebelumnya yang angkanya cukup besar,” kata Karim.

    Polisi yang diduga terlibat pemerasan bakal disidang etik atau Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Renacananya, persidangan bakal digelar pekan depan.

    Kendati demikian, belum bisa dipastikan mengenai waktu pelaksanaannya. Alasannya, Polri masih fokus pada pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kami sepakat di DivPropam akan menyidangkan kasus ini yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan,” kata Karim.