Xcloud.id

Author: Voi.id

  • Gelandang Persib Thom Haye Siap Dilatih Siapapun di Timnas Indonesia

    Gelandang Persib Thom Haye Siap Dilatih Siapapun di Timnas Indonesia

    JAKARTA – Gelandang Persib Bandung langganan Tim Nasional Indonesia, Thom Haye, menyatakan siap dilatih siapapun sosok yang akan mengisi kursi yang saat ini kosong sejak pemecatan Patrick Kluivert.

    Ia mengaku telah membaca sejumlah berita dan rumor kandidat pelatih baru Timnas Indonesia serta menyatakan siapapun yang dipercaya nantinya tidak masalah mengingat perannya sebagai pemain yakni mengikuti pengumuman resmi dari federasi yakni PSSI yang berwenang untuk memilih pelatih.

    “Seperti yang kalian tahu, saya membaca banyak rumor. Bagi kami, tinggal menunggu pengumuman resmi soal pelatih baru,” ujar Haye kepada pewarta di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu.

    “Saya tidak bisa berbuat banyak soal rumor. Kita hanya perlu menunggu pernyataan resmi terlebih dahulu, lalu kita mulai dari situ,” ujar dia menambahkan.

    Semenjak pemecatan Kluivert pada 16 Oktober 2025, Skuad Merah Putih belum kunjung mendapatkan nakhoda baru untuk menatap sejumlah pertandingan di jeda internasional FIFA.

    Terbaru tiga utusan PSSI yang terdiri dari Direktur Teknik Alexander Zwiers bersama dua anggota komite eksekutif yakni Muhammad dan Endri Erawan baru saja tiba di Jakarta setelah melakukan wawancara dengan kandidat pelatih PSSI.

    Nantinya nama-nama yang sudah dipegang oleh tiga utusan PSSI tersebut akan dimasukkan ke dalam rapat Exco PSSI yang diagendakan untuk membahas menganai pelatih timnas Indonesia.

    Dalam rumor yang beredar, terdapat dua nama yang santer akan menangani Thom Haye dkk, yakni asisten pelatih Liverpool saat ini Giovanni van Bronckhorst dan mantan pelatih Timnas Kanada John Herdman.

  • Kemenhut Segel Empat Subjek Hukum Diduga Sebabkan Banjir Sumatra

    Kemenhut Segel Empat Subjek Hukum Diduga Sebabkan Banjir Sumatra

    JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan pihaknya sudah melakukan penyegelan terhadap empat subjek hukum terindikasi menjadi faktor terjadinya banjir dan longsor di Sumatra, dengan masih terdapat potensi penyegelan terhadap delapan subjek hukum.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan empat subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” ujarnya dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

    Ia memastikan melakukan penindakan hukum secara tegas terkait dengan persoalan tersebut. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

    Sebanyak empat subjek yang telah disegel oleh Kemenhut, yakni ⁠Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan dan PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, serta PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut sedang mendalami dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.

    Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

    Selain itu, pihaknya telah mengidentifikasi delapan subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

    “Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.

    Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan secara mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.

  • Polda Kepri Tindak Belasan Penjual Miras dan Tuak Dinilai Langgar Perda

    Polda Kepri Tindak Belasan Penjual Miras dan Tuak Dinilai Langgar Perda

    BATAM – Personel Ditsamapta Polda Kepulauan Riau menindak 16 penjual minuman keras (miras) ilegal termasuk tuak di Kota Batam yang melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

    Direktur Samapta Polda Kepri Kombes Pol. Joko Adi Nugroho di Batam, Sabtu, mengatakan penindakan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi tentang penegakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bersama pemangku kepentingan terkait pada Selasa (2/12).

    “Penindakan ini langkah tegas Polri dalam menjaga ketertiban umum, khususnya terhadap peredaran miras ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan kenyamanan masyarakat,” kata Joko.

    Dia menjelaskan, Tim Patroli Turjawali Samapta Polda Kepri mendatangi sejumlah lokasi yang terdapat penjual miras dan tuak, seperti di Simpang Kara, Sungai Panas, Bengkong Sandai, Bengkong Kolam, Mega Legenda, Teluk Bakau, Punggur, Mediterania, Cikitsu, Legenda Malaka dan Nongsa Asri.

    Hasil penindakan didapati sebanyak 16 penjual miras yang dikenai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) karena melanggar Perda Nomor 16 Tahun 2007. Keenam belas pelanggar tersebut lalu dikenakan berita acara pemberkasan dan dibawa ke Pengadilan Negeri Batam untuk menjalankan Sidang Tipiring.

    “Para penjual ini melanggar Pasal 20 ayat (3) Perda Nomor 16 Tahun 2007 terancam sanksi kurungan tiga bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp50 juta,” katanya.

    Joko menyebut, berdasarkan hasil putusan sidang Tipiring, 16 penjual miras dan tuak ilegal itu melanggar Pasal 20 ayat (3) Perda Nomor 16 Tahun 2007.

  • Kemenbud Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Tapanuli

    Kemenbud Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Tapanuli

    TAPANULI UTARA – Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan RI menyalurkan bantuan logistik bagi korban bencana Sumatera berupa banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara. Bantuan ini dikirim melalui Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah II untuk mempercepat pemulihan warga di masa tanggap darurat.

    Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kementeriannya telah menggalang dana sekitar Rp1,5 miliar untuk mendukung penanganan awal. “Dana ini akan disalurkan melalui BPK di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk warga terdampak,” ujar Fadli dalam taklimat media, 4 Desember 2025.

    Penyerahan bantuan dilakukan di Lanud Silangit, Sabtu (6/12), oleh Kepala BPK Wilayah II Sukronedi kepada Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB Bambang Surya Putra serta perwakilan Kodim 0210/TU Reinhard R.J.F Tampubolon. Paket bantuan mencakup kebutuhan pangan, sanitasi, serta perlengkapan tanggap darurat.

    Sukronedi menyampaikan bantuan ini akan dikirim ke empat kabupaten terdampak: Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga. “Semoga segera sampai dan dapat meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

    Banjir di Sumatra menimbulkan dampak luas terhadap ribuan warga, termasuk ancaman terhadap warisan budaya lokal akibat cuaca ekstrem. Kemenbud memastikan koordinasi dengan BNPB dan pemerintah daerah terus dilakukan untuk distribusi lanjutan sesuai kebutuhan lapangan.

  • Menhan Apresiasi Penangkapan WNA Penyelundup Nikel di Bandara IWIP

    Menhan Apresiasi Penangkapan WNA Penyelundup Nikel di Bandara IWIP

    JAKARTA – Keberhasilan penangkapan warga negara asing (WNA) yang mencoba menyelundupkan nikel di Bandara Khusus PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara pada Jumat, 5 Desember diapresiasi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut Sjafrie, dilansir dari ANTARA, Sabtu, 6 Desember, upaya penangkapan itu merupakan bentuk sikap tegas pemerintah dalam melindungi sumber daya alam negara dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

    Sjafrie melanjutkan, upaya penempatan petugas penjagaan dari pemerintah di bandara IWIP juga bagian dari upaya menjaga sumber daya alam negara.

    “Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik,” kata Sjafrie.

    Karenanya, Sjafrie memastikan IWIP dan seluruh bandara swasta lain yang sebelumnya minim pengawasan akan dijaga demi mencegah aksi penyelundupan sumber daya manusia.

    Sebelumnya, Satgas Terpadu Bandara IWIP menangkap WNA berinisial MY karena membawa lima pack serbuk nikel dan empat pack serbuk nikel murni.

    Dia ditangkap petugas saat melakoni penerbangan menggunakan Super Air Jet dengan rute Wade Bay (WDB) – Manado (MDC).

    Tidak dijelaskan lebih detail lebih detail kronologi penangkapan ataupun motif pelaku. Hingga saat ini, pelaku telah ditangkap dan diperiksa oleh petugas untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

    Untuk diketahui, pengetatan pengawasan bandara IWIP dengan unsur pemerintah merupakan tindak lanjut dari langkah pemerintah pada 29 November 2025 lalu.

    Pengetatan itu dilakukan karena bandara IWIP yang sudah beroperasi sejak 2019 tidak dilengkapi dengan unsur pengamanan yang ketat dari pemerintah.

    Karenanya, pemerintah menempatkan Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur Satgas PAM TNI yaitu Bea Cukai; Imigrasi; ⁠Polri; Karantina Ikan, Hewan, dan Tumbuhan; Karantina Kesehatan; BMKG; AirNav Indonesia; dan Avsec untuk memperketat wilayah bandara.

    Hal tersebut dilakukan agar bandara itu tidak menjadi pintu keluar ataupun masuk aktivitas ilegal terlebih yang berhubungan dengan penyalahgunaan sumber daya alam Indonesia.

  • DPR Ingatkan Pemerintah akan Pentingnya Tata Kelola dan Pasokan Bahan Baku

    DPR Ingatkan Pemerintah akan Pentingnya Tata Kelola dan Pasokan Bahan Baku

    JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, mengingatkan pentingnya pemerintah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar terlaksana secara efektif setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola MBG mulai diimplementasikan.

    “Keberhasilan program berskala nasional ini hanya dapat dicapai bila pusat dan daerah memahami perannya masing-masing secara jelas,” ujar Edy Wuryanto kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember.

    Edy menekankan bahwa Perpres 115/2025 adalah langkah besar, tetapi sukses tidaknya program tetap bergantung pada kesiapan teknis di lapangan. “Kita harus memastikan bahwa percepatan pembangunan SPPG, pengadaan bahan baku dari koperasi, dan penetapan standar higienitas berjalan,” sambung Edy.

    Edy menilai, dalam Perpres 115/2025 nampaknya ingin memberikan norma bahwa bahan baku untuk SPPG harus berasal dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha dagang lain. Tujuannya agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

    Edy pun setuju dengan hal ini. Ia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok lokal untuk mendukung dapur SPPG.

    “Pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat. Rantai pasok dapur harus mengutamakan petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Ini sejalan dengan tujuan MBG untuk mendorong pemerataan ekonomi daerah,” kata Legislator PDIP Dapil Jawa Tengah itu.

    Edy menilai selama ini peningkatan kebutuhan bahan baku akibat SPPG tidak diimbangi suplai yang memadai. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan BGN menjadi sangat krusial.

    “BGN yang tahu kebutuhan SPPG, sementara pemerintah daerah tahu kapasitas supply di wilayahnya. Keduanya harus duduk bersama memetakan sumber bahan baku dan menghubungkannya langsung dengan SPPG,” katanya.

    Menurut Edy, solusi paling strategis adalah mendorong MoU antara SPPG dan kelompok tani, peternak, nelayan, serta supplier lokal yang difasilitasi pemerintah daerah. “Tanpa peran pemerintah daerah, mustahil BGN bisa mengatur supply secara optimal,” pungkasnya.

    Diketahui, Pada Rabu, 3 Desember lalu, pemerintah menggelar rapat koordinasi perdana sebagai penanda dimulainya implementasi Perpres 115/2025.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.

    Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.

    Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa 8.200 SPPG sedang atau akan dibangun di daerah terpencil.

  • DPR Ingatkan Pemerintah akan Pentingnya Tata Kelola dan Pasokan Bahan Baku

    DPR Ingatkan Pemerintah akan Pentingnya Tata Kelola dan Pasokan Bahan Baku

    JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, mengingatkan pentingnya pemerintah memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) benar-benar terlaksana secara efektif setelah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola MBG mulai diimplementasikan.

    “Keberhasilan program berskala nasional ini hanya dapat dicapai bila pusat dan daerah memahami perannya masing-masing secara jelas,” ujar Edy Wuryanto kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember.

    Edy menekankan bahwa Perpres 115/2025 adalah langkah besar, tetapi sukses tidaknya program tetap bergantung pada kesiapan teknis di lapangan. “Kita harus memastikan bahwa percepatan pembangunan SPPG, pengadaan bahan baku dari koperasi, dan penetapan standar higienitas berjalan,” sambung Edy.

    Edy menilai, dalam Perpres 115/2025 nampaknya ingin memberikan norma bahwa bahan baku untuk SPPG harus berasal dari Koperasi Desa, BUMDes, UMKM, atau usaha dagang lain. Tujuannya agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat.

    Edy pun setuju dengan hal ini. Ia menekankan pentingnya penguatan rantai pasok lokal untuk mendukung dapur SPPG.

    “Pasokan bahan baku wajib berasal dari usaha rakyat. Rantai pasok dapur harus mengutamakan petani, peternak, dan nelayan di sekitar lokasi SPPG. Ini sejalan dengan tujuan MBG untuk mendorong pemerataan ekonomi daerah,” kata Legislator PDIP Dapil Jawa Tengah itu.

    Edy menilai selama ini peningkatan kebutuhan bahan baku akibat SPPG tidak diimbangi suplai yang memadai. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan BGN menjadi sangat krusial.

    “BGN yang tahu kebutuhan SPPG, sementara pemerintah daerah tahu kapasitas supply di wilayahnya. Keduanya harus duduk bersama memetakan sumber bahan baku dan menghubungkannya langsung dengan SPPG,” katanya.

    Menurut Edy, solusi paling strategis adalah mendorong MoU antara SPPG dan kelompok tani, peternak, nelayan, serta supplier lokal yang difasilitasi pemerintah daerah. “Tanpa peran pemerintah daerah, mustahil BGN bisa mengatur supply secara optimal,” pungkasnya.

    Diketahui, Pada Rabu, 3 Desember lalu, pemerintah menggelar rapat koordinasi perdana sebagai penanda dimulainya implementasi Perpres 115/2025.

    Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa perpres tersebut mempertegas berbagai aspek tata kelola, termasuk kewajiban penggunaan bahan baku dari koperasi sebagai bagian dari integrasi rantai pasok.

    Pemerintah juga menyiapkan 13 regulasi turunan yang mencakup percepatan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), pemenuhan tenaga ahli gizi, hingga pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.

    Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa 8.200 SPPG sedang atau akan dibangun di daerah terpencil.

  • Enam RT dan Dua Ruas Jalan di Jakut Masih Terendam Banjir Rob Sore Ini

    Enam RT dan Dua Ruas Jalan di Jakut Masih Terendam Banjir Rob Sore Ini

    JAKARTA – Pada Sabtu sore ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sejumlah lokasi di Jakarta Utara (Jakut) masih terendam banjir rob atau banjir pesisir.

    “Data genangan terkini hingga pukul 16.00 WIB, terdapat enam RT dan dua ruas jalan yang masih terendam banjir rob,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan di Jakarta, dikutip dari ANTARA, Sabtu, 6 Desember.

    Ia mengatakan, ada enam RT yang masih terendam banjir rob hingga sore ini. Tiga RT di Kelurahan Pluit dengan ketinggian 25-60 sentimeter (cm) dan tiga RT di Kelurahan Marunda dengan ketinggian 20-35 cm.

    Sedangkan, untuk dua ruas jalan yang masih tergenang yaitu Jalan RE Martadinata, di depan Jakarta International Stadium (JIS), Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, dan di Jalan Lodan Raya, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan dengan ketinggian air masing-masing 20-25 cm, dan saat ini dalam penanganan petugas.

    Sementara sejumlah lokasi yang terdampak banjir rob pada Sabtu pagi hingga siang sudah surut pada sore ini mulai dari di Kelurahan Jelambar Baru, sejumlah kelurahan di Kepulauan Seribu yakni, Pulau Panggang, Pulau Tidung, Pulau Harapan, Pulau Pari, Pulau Kelapa dengan jumlah total 18 RT.

    Begitu pula dengan ruas Jalan Pangeran Tubagus Angke, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, sudah mulai surut.

    Yohan mengatakan BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan.

    Untuk memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

    “Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata Yohan.

    BPBD DKI Jakarta mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan.

    “Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop,” ujarnya.

    Sebelumnya, BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Maritim Tanjung Priok mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau rob pada 1-10 Desember 2025 yang menyebabkan fenomena pasang maksimum air laut.

    Hal itu bersamaan dengan fenomena fase Bulan Purnama dan Perigee (Supermoon) yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta.

  • Harus Sesuai Kewenangan dan Kompetensi

    Harus Sesuai Kewenangan dan Kompetensi

    JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyoroti peran strategis ahli gizi dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), terutama terkait keamanan dan kualitas makanan siap saji. Ia mewanti-wanti agar ahli gizi yang dilibatkan dalam program MBG harus sesuai kewenangan dan kompetensinya.

    Hal itu dikatakan Edy menanggapi dimulainya implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Edy menyoroti lantaran Kepala BGN Dadan Hindayana saat konferensi pers terkait Perpres 115/2025 menyebutkan bahwa dapur wajib memiliki ahli gizi, tapi kedepan ahli gizi di SPPG bisa berasal dari sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, hingga sarjana keamanan pangan.

    Edy mengingatkan bahwa ahli gizi adalah profesi kesehatan. Di mana pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyebutkan bahwa setiap profesi kesehatan harus bekerja sesuai kewenangan dan kompetensinya.

    “Ahli gizi adalah satu-satunya tenaga kesehatan dengan kompetensi penuh dalam penyelenggaraan makanan bergizi. Mereka punya STR dari konsil dan izin praktik dari pemerintah. Karena itu, yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesehatan makanan di SPPG adalah ahli gizi,” ujar Edy Wuryanto kepada wartawan, Sabtu, 6 Desember.

    Karena jumlah ahli gizi masih terbatas di banyak daerah, Edy membuka ruang penggunaan tenaga ahli kesehatan masyarakat. Namun, anggota komisi kesehatan DPR itu menegaskan bahwa peran tersebut hanya dapat dilakukan sebagai delegasi, bukan penanggung jawab.

    “Kalau SPPG diisi ahli kesehatan masyarakat, mereka bekerja menjalankan delegasi kewenangan dari ahli gizi. Tanggung jawab profesional tetap melekat pada ahli gizi. Karena itu harus ada penunjukan ahli gizi sebagai supervisor atau penanggung jawab,” katanya.

    Legislator PDIP dari Dapil Jawa Tengah III itu pun memberi analogi seperti praktik di puskesmas ketika jumlah dokter kurang, tindakan dapat dilakukan oleh bidan atau perawat, tetapi tetap dalam delegasi dokter yang ditunjuk.

    Dengan adanya norma baru dalam menjalankan MBG, Edy berharap bahwa program ini dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara.

    “Program raksasa ini harus ditopang oleh banyak pihak. Tujuannya agar program yang memakan cukup besar anggaran pemerintah ini dapat dirasakan masyarakat dengan lebih baik,” pungkas Edy.

  • Setiap Tahun 350 Ribu Orang di Indonesia Meninggal karena Stroke

    Setiap Tahun 350 Ribu Orang di Indonesia Meninggal karena Stroke

    JAKARTA – Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan serius di Indonesia yang memberikan dampak luas bagi masyarakat. Tidak hanya menyebabkan kematian, stroke juga berpotensi menimbulkan kecacatan jangka panjang bagi pasien yang selamat. Penanganan cepat menjadi faktor kunci dalam menyelamatkan nyawa dan meminimalkan risiko kecacatan.

    Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan setiap tahun lebih dari 350 ribu orang meninggal akibat stroke di Indonesia. Angka ini menunjukkan besarnya tantangan kesehatan yang dihadapi negara, sekaligus menekankan pentingnya respons cepat dalam menangani kasus stroke.

    Menyadari pentingnya hal ini, Prof. Dante meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjadi pionir dalam percepatan penanganan stroke melalui inovasi layanan kesehatan.

    Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Dante saat peluncuran program Jakarta Siaga Stroke 2026, sebuah inisiatif yang dirancang untuk mempercepat penanganan darurat stroke. Program ini diperkenalkan bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Jakarta, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan respons medis terhadap penyakit stroke.

    “Stroke itu menyebabkan lebih dari 350 ribu kematian setiap tahun,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Kemenkes pada Sabtu, 6 Desember 2025.

    Prof. Dante menambahkan pasien yang berhasil selamat dari stroke tetap berisiko mengalami kecacatan permanen. Hal ini menunjukkan penyelamatan nyawa saja tidak cukup, kualitas pemulihan pasien juga harus menjadi perhatian utama.

    Menurutnya, keberhasilan penyelamatan pasien sangat bergantung pada periode emas atau golden period yaitu 4,5 jam sejak gejala pertama muncul.

    “Golden period hanya 4,5 jam dari mulai gejala sampai ditangani dengan masuknya obat,” tegasnya.

    Dalam konteks ini, posisi Jakarta sebagai kota pintar (smart city) memberikan keuntungan strategis. Infrastruktur digital dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi memungkinkan kota ini untuk memimpin upaya respons cepat terhadap stroke, mulai dari deteksi dini, transportasi pasien, hingga penanganan medis di rumah sakit. Inovasi berbasis teknologi diharapkan dapat memperpendek waktu respons sehingga pasien mendapatkan perawatan tepat waktu.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menekankan relevansi program ini dengan kondisi kesehatan masyarakat saat ini.

    “Stroke adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia,” ujar Pramono.

    Untuk mendukung implementasi Jakarta Siaga Stroke 2026, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 584 anggota pasukan putih, yang sebelumnya berfokus pada pendampingan disabilitas dan lansia. Pasukan ini kini juga akan terlibat dalam penanganan stroke, memastikan pasien menerima bantuan segera dalam golden period yang kritis.

    “Ibu Kepala Dinas saya perintahkan agar pasukan putih membantu penanganan stroke. Karena golden period 4,5 jam itulah yang dibutuhkan.” kata Pramono.

    Dengan adanya program ini, diharapkan Jakarta dapat menjadi model dalam percepatan respons medis terhadap stroke. Inisiatif seperti Jakarta Siaga Stroke 2026 tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga meminimalkan risiko kecacatan jangka panjang, sehingga kualitas hidup pasien pasca-stroke dapat meningkat.

    Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan teknologi menjadi kunci utama dalam mewujudkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan efektif.