Xcloud.id

Author: Voi.id

  • Lima Program Kerja Nadiem Makarim di Kursi Mendikbud

    Lima Program Kerja Nadiem Makarim di Kursi Mendikbud

    JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memaparkan lima program kerja yang merupakan turunan dari visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.

    Dalam rapat dengan komisi X, Nadiem menjelaskan, bahwa dirinya adalah satu-satunya menteri yang berasal dari generasi milenial. Oleh karena itu dia tidak akan mengecewakan generasinya.

    “Mohon bantu saya belajar. Saya baru di pemerintahan. Saya minta Komisi X ajari saya jadi pemimpin yang baik. Kalau saya tidak bisa berkarya dan tidak bisa mencapai hal-hal yang dibutuhkan generasi berikutinya, itu jadi demotivasi generasi selanjutnya. Jadi mohon dukungannya,” ucap Nadiem di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

    Sebelum memaparkan programnya, Nadiem mengaku dirinya tidak memiliki visi misi sendiri. Namun, dirinya hanya akan mengikuti arahan dari visi misi dari Jokowi.

    “Tapi saya menginterpretasi visi tersebut melalui bebrapa hemat-hemat. Ini adalah arahan Pak Presiden yang arahannya tentang SDM. Jadinya ada lima grouping dari arahan,” tuturnya.

    Ada lima arahan presiden untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Pertama, kata Nadiem, pendidikan karakter.

    “Kedua, deregulasi dan debirokratisasi. Artinya pemerintah akan memotong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi,” jelasnya.

    Ketiga, lanjut Nadiem, menciptakan lapangan kerja. Semua kegiatan pemerintah berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan mengutamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru juga inovatif.

    Terakhir, kata Nadiem, pemberdayaan teknolog. Di mana teknologi akan diperkuat sebagai alat pemerataan baik daerah terpencil maupun kota besar demi mendapatkan kesempatan dan dukungan yang sama untuk pembelajaran.

  • Perjuangan Pemerintah Hentikan Kebakaran Hutan

    Perjuangan Pemerintah Hentikan Kebakaran Hutan

    JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Pasca karhutla 2015, pemerintah telah mengambil langkah koreksi besar-besaran yang efektif menekan karhutla di 2016-2018. Namun masih tingginya ancaman karhutla seperti di 2019, membuat pemerintah terus melakukan berbagai terobosan.

    ”Memasuki tahun 2020, pemerintah akan melakukan setrategi pencegahan berbasis desa, mengintensifkan upaya pengendalian karhutla dan memperkuat aksi pencegahan di tingkat tapak,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya sebagaimana dilansir media, Rabu (6/11).

    Dalam paparan yang juga disampaikan pada kalangan pengusaha saat Rakornas KADIN 2019 ini, Siti Nurbaya menerangkan bahwa untuk pencegahan berbasis desa, akan ada sinergisitas antara KLHK dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Desa (Kemendes) dan Kementerian Pertanian (Kementan). 

    Diantaranya untuk inventarisasi desa-desa rawan karhutla, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tidak hanya dengan mengandalkan sawit, mengembangkan penerapan teknologi pembukaaan lahan tanpa bakar (PLTB) dan mekanisasi pertanian.

    Selain itu perusahaan bidang kehutanan dan perkebunan diharuskan menjalankan kewajiban-kewajiban dalam pencegahan karhutla yang telah diatur oleh regulasi, dan membantu masyarakat desa sekitar kawasannya untuk mengembangkan alternatif usaha perekonomian. 

    Untuk dukungan anggaran terkait pencegahan karhutla, selain dari dukungan Pemerintah Pusat (APBN), juga akan diperkuat melalui Dana Desa, dan Pemerintah daerah (APBD, DBH-DR).

    Dalam catatan sejarah panjang karhutla, Indonesia pernah mengalami beberapa karhutla hebat di antaranya tahun 1994 (5,9 juta ha), 1997-1998 (11,8 juta ha), 2006 (3,8 juta ha), dan 2015 (2,6 juta ha). 

    Indonesia berhasil menekan karhutla di tahun 2016 (438,3 ribu ha) dan 2017 (165,4 ribu ha), melalui langkah koreksi seperti penguatan sistem pengendalian karhutla, moratorium izin gambut, moratorium izin sawit, tata kelola ekosistem gambut, hingga pada penegakan hukum lingkungan. 

    Namun tantangan karhutla kembali meningkat di 2018 (510,5 ribu ha) dan 2019 (857,7 ribu ha sd September). 

    ”Meski dibandingkan dengan tahun 2015 kebakaran yang terjadi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 67%, kita tetap tidak boleh lengah. Karena 99% kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh manusia,” ungkap Siti Nurbaya. 

    Setrategi penanganan karhutla sebagaimana arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Dalkarhutla 2019, antara lain prioritas pencegahan, penataan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan, pemadaman segera terhadap titik api yang muncul, dan penegakan hukum bagi pelaku Karhutla.

    Untuk pencegahan, dilakukan patroli terpadu pencegahan karhutla di 8 provinsi rawan (Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan). 

    Patroli terpadu diperkuat dengan patroli mandiri dan patroli rutin oleh Manggala Agni, Brigdalkarhut Taman Nasional/Balai KSDA/KPH. Patroli bersinergi dengan Tim Operasi Gabungan (Pemda, Swasta, Masyarakat) di desa rawan kebakaran.

    ”Desa Jangkauan dalam program ini pada tahun 2019 adalah 1.461 desa dengan 415 Pos Komando di tingkat desa. Kita akan terus perkuat patroli terpadu pencegahan karhutla di tingkat tapak,” ungkap Siti Nurbaya.

    Juga dilakukan peningkatan upaya deteksi dini melalui kamera thermal CCTV, penggunaan drone, serta monitoring hotspot melalui Web Sipongi KLHK, LAPAN, BMKG, BNPB (sudah tersedia juga dalam bentuk aplikasi android).

    Selain itu dilakukan pemantauan kerawanan karhutla pada areal gambut, dimana data dapat dimonitor per jam dan memberikan alarm kesiapsiagaan bagi pelaksana lapangan.

    KLHK juga telah mengembangkan SiMATAG-0.4m (Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut). SiMATAG-0.4m dibangun KLHK sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat. 

    ”Database tersebut mengelola data pemantauan dari 10.331 TMAT yang tersebar di seluruh Indonesia dan diupdate secara kontinyu melalui aplikasi gadget (mobile application based),” jelasnya.

    KLHK juga terus melaksanakan upaya sosialisasi alternatif Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) melalui pemanfaatan sisa pembersiahan lahan untuk cuka kayu, kompos dan briket arang.

    Untuk penegakan hukum, hingga Oktober 2019 telah dilakukan proses hukum pada 79 perusahaan pemegang konsesi yang terlibat Karhutla. Sepanjang tahun 2015-2019, KLHK telah memenangkan gugatan hukum lingkungan lebih dari Rp19 triliun, yang sebagian besar diantaranya berasal dari kasus karhutla.

  • Pertamina Genjot Pembangunan Empat Kilang Minyak

    Pertamina Genjot Pembangunan Empat Kilang Minyak

    JAKARTA – PT Pertamina (Persero) akan mempercepat pengembangan kilang minyak guna meningkatkan produksi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Salah satunya dengan pembangunan kilang di Cilacap. 

    “Cilacap proyeknya jalan terus dan kami lakukan percepatan. Saat ini kami sudah menyelesaikan pengadaan lahan,” kata Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero), Ignatius Tallulembang, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

    Ignatius mengatakan, selain di Cilacap terdapat tiga pembangunan kilang minyak yang diprioritaskan oleh Pertamina. Nantinya jika terlaksana kilang-kilang ini dapat memproduksi 1,5 juta barel BBM, sehingga bisa menekan impor. 

    Optimalisasi pembangunan kilang tersebut diantaranya adalah Kilang Balikpapan, Balongan, Bontang dan Kilang Cilacap. Untuk Kilang Cilacap saat ini tengah menghitung valuasi nilai bersama dengan mitranya yakni Saudi Aramco.

    Pembangunan kilang-kilang ini, kata Ignatius, sesuai refinery development master plan (RDMP) yang disusun Pertamina dalam agenda besar dalam rangka membangun kemandirian energi nasional. “Kesepakatan hasil valuasi paling lambat tahun ini. Semuanya diupayakan di akhir Desember.”

    Setelah valuasi selesai, dia bilang, tahapan selanjutnya akan masuk ke engineering yang diharapkan bisa dilakukan di awal 2020. Sembari menunggu valuasi, Pertamina juga telah melakukan pengerjaan awal terhadap proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) tersebut. 

    Ia bilang proses pengadaan lahan untuk Kilang Cilacap hampir selesai, hanya tinggal menunggu satu lahan milik PT Holcim Indonesia yang masih berproses di Mahkamah Agung (MA). “Ada memang pemilik lahan di MA, (masalah itu) terkait dengan harga.”

    Berdasarkan data Pertamina, Kilang Cilacap nantinya akan mulai beroperasi pada 2025. Pada saat itu, kilang tersebut akan meningkatkan kapasitas pengolahan dan memproduksi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 348 ribu barel per hari (bph) menjadi 400 ribu bph. Selain itu meningkatkan kualitas produk dari EURO II ke EURO V.

  • Pertamina Tak Lagi Produksi BBM Jenis Premium di 2026

    Pertamina Tak Lagi Produksi BBM Jenis Premium di 2026

    Jakarta – PT Pertamina (Persero) sedang berupaya meningkatkan kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini standar Euro 2, menjadi Euro 5. Langkah ini akan dilakukan setelah pembangunan enam kilang selesai pada 2026 mendatang.

    “Setelah (kilang) kami jalan semua nggak ada lagi Euro 2, 2026 itu sudah Euro 5. Terahir (beroperasi) Dumai,” kata Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Ignatius Tallulembang di kantor Pertamina, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

    Ignatius menjelaskan, enam proyek tersebut terdiri dari empat proyek pengembangan atau RDMP dan dua proyek baru atau Grass Root Refinery (GRR). Kilang tersebut antara lain Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit (RU) V Balikpapan, RDMP RU II Dumai, RDMP RU IV CIlacap, dan RDMP RU VI Balongan. 

    “Semua sudah on board, sudah jalan, dan tidak ada lagi yang ketinggalan kereta. Ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk mempercepat target kemandirian energi,” paparnya.

    Melalui proyek tersebut, Pertamina akan meningkatkan kapasitas produksi BBM dari saat ini sekitar ‎650 ribu barel per hari menjadi sekitar 1,7 juta barel per hari. Selain itu, dengan teknologi baru BBM yang dihasilkan kilang tersebut akan ‎meningkat kulitasnya dari saat ini Euro 2 menjadi Euro 5.

    Menurutnya, peningkatan kualitas BBM menjadi Euro 5 telah sejalan dengan Peraturan Menteri Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang. “Kan itu sesuai dengan peraturan KLHK,” imbuhnya.

    Waktu pengerjaan proyek tersebut diperkirakan memakan waktu sekitar enam hingga tujuh tahun. Proyek terakhir yang diperkirakan selesai adalah RDMP RU II Dumai yang akan selesai di 2027. Sementara untuk RDMP lainnya akan selesai di pertengahan 2026 mendatang.

  • Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

    JAKARTA – Partai NasDem segera membahas strategi menghadapi Pemilu 2024. Target mereka muluk, menang di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar lima tahun lagi dari sekarang.

    Padahal, Pemilu 2019 baru beberapa selesai dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, Partai NasDem berada di posisi ke lima dengan perolehan 12,6 juta suara atau 9,05 persen dari suara sah nasional. 

    Sementara posisi teratas adalah PDI Perjuangan dengan 27 juta suara atau 19,33 persen. Secara berurutan dari yang teratas, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, baru Partai NasDem.

    Partai NasDem berkoalisi dengan 10 partai untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019. Koalisi ini melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pada Pemilu ini, Jokowi-Ma’ruf jadi juara.

    Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi partainya menghadapi Pemilu 2024 ini akan dibahas di acara kongres, termasuk sistem dan model perekrutan calon presidennya. Kongres tersebut digelar sekaligus perayaan HUT kedelapan partai tersebut, pada 8-11 November di JiExpo Kemayoran. 

    “Mulai dari membangun koalisi, membentuk konvensi, atau model lain yang dipercaya memenuhi tiket pilpres terpenuhi atau syarat threshold terpenuhi.”

    Pada kongres nanti, sejumlah kepala daerah diundang, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

    Untuk Anies, dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kongres dan pembina politik daerah. Apalagi, kata Johnny, Anies merupakan salah satu pendiri organisasi massa NasDem. Sehingga, kesempatan itu adalah hal yang wajar.

    “Itu adalah bagian dari keluarga besar NasDem. Kami tidak akan mengingkari sejarah, riwayat, itu tercatat sebagai sejarah partai NasDem,” ucap Johnny.

    Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menambahkan, sebelum menjalankan strategi Pemilu 2024, partai ini akan fokus pada pertarungan Pemilu Kepala Daerah 2020 yang dilakukan di 19 daerah, terdiri 16 kota dan 3 kabupaten. Mereka menargetkan kemenangan 50 persen. Jumlah ini 10 persen di bawah PDIP.

    “Beberapa pilkada lalu kami mendapatkan hasil yang bagus dan saat ini adalah bagaimana mempertahankan itu dan kalau target sebanyak mungkinlah tapi minimal 50 persen.”

    Selain itu, kongres ini juga membahas tentang jabatan kursi ketua umum. Saat ini, Partai NasDem dipimpin oleh Surya Paloh dan masa jabatannya akan habis.

    Johnny mengatakan, akar rumput partai masih menginginkan Surya Paloh memimpin partai ini. Meski mendapatkan banyak dukungan, pemilihan ketua umum mesti melewati sesuai dengan AD/ART partai.

    Meski akan dipimpin Surya Paloh lagi, Johnny membantah partai ini tak menjalankan regenerasi. Menurut dia, arti regenerasi dalam partai jangan hanya diartikan dengan tetap dipilihnya satu tokoh sebagai ketua umum. Sebab, dalam kongres ini, nantinya juga ada regenerasi dari seluruh pejabat partai.

    “Kami akan menetapkan tidak hanya personel saja. Mekanisme dan tata cara di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif itu juga menjadi regenerasi bagi kami, bukan hanya ketua umum saja,” ujar Johnny.

  • Minions Bersiap Hadapi Duet Jerman di Perempat Final Fuzhou China Open 2019

    Minions Bersiap Hadapi Duet Jerman di Perempat Final Fuzhou China Open 2019

    JAKARTA – Ganda putra Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (Minions) sedang mempersiapkan diri menghadapi babak perempat final turnamen bulu tangkis Fuzhou China Open 2019.

    Dalam laga perempat final turnamen bulu tangkis level Super 750 yang akan dilaksanakan pada Jumat (8/11) besok, pasangan yang dijuluki Minions itu akan berhadapan dengan wakil Jerman Mark Lamsfuss/Marvin Seidel.

    “Untuk pertandingan besok, tentu saja kami harus lebih siap lagi. Tidak boleh seperti pertandingan hari ini yang belum begitu siap. Besok kami harus siap banget,” kata Marcus dikutip melalui laman badmintonindonesia.org, Kamis 7 November.

    Berdasarkan catatan BWF, Marcus/Kevin dan Lamsfuss/Seidel pernah bertemu di empat turnamen sebelumnya. Dari keempat pertemuan tersebut, Minions belum pernah sekalipun kalah dari pasangan Jerman itu.

    “Mudah-mudahan besok kami bisa lebih siap lagi, dari awal sampai akhir gim. Kalau di pertandingan hari ini, kami tidak begitu fokus. Jadi besok kami harus meningkatkan fokus kami di lapangan, fokus ke pertandingan,” tutur Marcus.

    Sementara itu, sebelum melangkah ke perempat final, di babak kedua Minions menumbangkan pasangan asal China China He Ji Ting/Tan Qiang dalam tiga gim yang berlangsung selama 46 menit dengan skor 16-21, 21-11, 21-16.

    “Pertahanan mereka (He/Tan) solid, serangan-serangannya juga cepat dan keras. Di gim pertama, kami banyak melakukan kesalahan sendiri dan tidak fokus. Tapi di gim kedua dan ketiga, kami bisa mengontrol permainan dan kembali fokus,” ungkap Kevin.

    Selain Marcus/Kevin, dua wakil ganda putra Indonesia lainnya yang akan menjalani laga babak kedua pada hari ini, yaitu Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

  • Samsung Usung Konsep Layar Lipat Clamshell

    Samsung Usung Konsep Layar Lipat Clamshell

    JAKARTA – Setelah meluncurkan Samsung Galaxy Fold, sebagai ponsel layar lipat pertamanya ke pasaran. Pabrikan ponsel asal Korea Selatan kembali menggoda publik dengan smartphone konsep layar lipat barunya. 

    Berbeda dengan Galaxy Fold, tampilan smartphone mengikuti desain clamshell atau ponsel lipat lawas. Yaitu layar bagian atasnya akan menempel dengan layar bagian bawah ketika dilipat.

    “Bentuk baru yang sedang kami eksplorasi saat ini tidak hanya bisa dimasukkan ke dalam kantong, tapi juga akan mengubah cara kalian menggunakan smartphone,” kaya Hyesoon Jeong, Head of Samsung Framework R&D Group, seperti dikutip The Verge.

    Ide utama dari konsep ponsel lipat ini adalah membawa teknologi layar lipat dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat ponsel semakin mungil, dan merambah form factor perangkat yang baru.

    Selain video demonstrasi ponsel konsep tersebut, Samsung tak mengungkap banyak informasi lain, seperti kapan Samsung akan mewujudkan ponsel konsep ini. Perusahaan asal Korea Selatan itu pun tak membeberkan apa saja perkembangan dari teknologi layar lipat mereka.

    Dalam acara Developer Conference Day itu, Samsung lebih banyak bahas pembaruan sistem One UI hasil kerja samanya dengan Android. Dengan hadirnya One UI 2, Samsung ingin memberikan pengalaman yang lebih memudahkan sekaligus lebih inovatif, khususnya untuk perangkat ponsel layar lipat.

    Ada kemungkinan konsep smartphone baru ini bakal jadi penerus Galaxy Fold. Mengingat Samsung hingga sekarang masih dipusingkan dengan berbagai masalah yang ada pada layar Galaxy Fold versi pertama.

  • Ketua MPR Saja Akui Intoleransi Masih Jadi Perkara Besar Negeri Ini

    Ketua MPR Saja Akui Intoleransi Masih Jadi Perkara Besar Negeri Ini

    JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebut keberadaan kelompok intoleran di Indonesia bukan isapan jempol semata. Hal ini dia sampaikan, setelah mendengarkan pemaparan dari SETARA Institute terkait kondisi kebebasan berkeyakinan atau beragama di Indonesia saat ini.

    Menurut dia, bukan tak mungkin kelompok intoleran yang mengganggu kebebasan berkeyakinan di Indonesia juga membawa paham radikalisme. Tindakan intoleran tersebut, dianggap Bamsoet juga bisa mengancam kemajemukan yang ada di Indonesia.

    “Hari ini bukan hanya kemajemukan kita yang terancam, tapi juga ancaman ideologis terhadap negara Pancasila menjadi nyata adanya,” kata Bamsoet dalam acara Seminar bertajuk ‘Merawat Kemajemukan, Memperkuat Negara Pancasila’ di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Politikus Partai Golkar ini mengatakan, maraknya aksi intoleransi di Indonesia disebabkan karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan sebagian masyarakat untuk menerima perbedaan. Hal inilah yang lantas menyebabkan gejolak yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan.

    Selain bicara soal intoleransi, Bamsoet juga menyinggung adanya fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme dalam beragama. “Jumlah ASN yang terpapar radikalisme sangat mengkhawatirkan,” ungkapnya.

    “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mensinyalir ASN yang proradikalisme, atau bersikap anti Pancasila jumlahnya lebih dari 10 persen,” tambah Bamsoet.

    Selain ASN, dia juga menyebut adanya pemanfaatan TNI dan Polri untuk menyebarkan paham radikalisme. Sebab sejauh ini, dia menyebut ada empat persen anggota TNI dan Polri yang turut terpapar paham radikal.

    Bamsoet kemudian mengatakan, ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari mereka yang terpapar paham radikal. Selain bersikap intoleran dan tak mau menghargai pendapat serta keyakinan, dia bilang, orang yang terpapar radikalisme biasanya menganggap orang lain salah dan merasa yang paling benar.

    “Ciri ketiga adalah ekslusif membedakan diri dari umat Islam umumnya dan keempat cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan,” tegasnya.

    Sehingga, sebagai salah satu pemimpin lembaga parlemen di Senayan, Bamsoet mengatakan MPR RI secara terus menerus akan mensosialisasikan nilai pancasila.

    Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus meminta masyarakat untuk menjaga toleransi di tengah kehidupan mereka. Selain itu, Bamsoet juga menyinggung akan mengembalikan lagi kurikulum pelajaran dengan menitikberatkan nilai pancasila.

    “Kita sedang mendorong pemerintah untuk menumbuhkan kembali kurikulum mata pelajaran nilai pancasila dari berbagai tingkatan, baik SD, SMP, SMA, bahkan di tingkat kuliah,” jelasnya.

    Tugas pemerintah

    Direktur Riset SETARA Institute, Halili menegaskan isu intoleransi di Indonesia harusnya menjadi persoalan serius bagi pemerintah dan harus ditangani secara komperhensif.

    Dia menilai, harus ada tindakan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi 12 tahun belakangan, angka pelanggaran kebebasan berkeyakinan di Indonesia mencapai 2.400 peristiwa dengan 3.177 tindakan.

    Adapun tindakan yang harus diambil adalah pemerintah harus merancang, mengagendakan, dan melakukan optimalisasi institusi pendidikan dengan membangun sistem pendidikan yang berbhineka, terbuka, toleran, serta berorientasi pada Pancasila dan UUD 1945.

    “Kedua, pemerintah harus memposisikan aparatnya khususnya kepolisian dan pemerintah lokal sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum, perlindungan seluruh warga, dan pembelaan dasar,” ungkap Halili.

    Selain dua hal itu, SETARA menilai pemerintah harus menjamin penegakan hukum yang tegas dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta mengoptimalkan edukasi serta sosialisasi dan literasi terkait toleransi untuk mencegah diskriminasi.

    “Kelima, pemerintah memperkuat dan mengintensifkan inisiatif dan pelaksanaan dialog yang setara antar kelompok serta keyakinan,” tutupnya.

  • Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

    Memilih Pembangunan Trotoar dan Mengabaikan Penanganan Banjir

    JAKARTA – Penggencaran pembangunan trotoar Pemprov Jakarta menuai kritikan oleh DPRD. Anggaran sebesar Rp1,2 triliun yang diajukan Dinas Bina Marga Jakarta dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 dianggap terlalu besar oleh anggota dewan.

    Dalam rapat pembahasan anggaran di Komisi D DPRD DKI, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengefisiensi pagu anggaran pembangunan trotoar. Sebab, anggaran trotoar itu memakan porsi 35 persen dari total rencana kerja Dinas Bina Marga. 

    “Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu anggaran totalnya hanya 3 T sekian. Berarti kalo digabung sama sudin berarti kan luar biasa banyak,” kata Ida di Gedung DPRD Jakarta, Senin, 11 November.

    Ida menambahkan, anggaran ini harus mengacu dengan skala prioritas dalam perencanaan. Menurutnya, Pemprov Jakarta mestinya memprioritaskan perbaikan waduk dan aliran sunga untuk penampungan air hujan agar meminimalisir potensi banjir.

    “Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan. Macet, banjir, ini kan harus segera diselesaikan. Tapi kalau saya melihat konsentrasinya justru di anggaran ini yang lumayan besar, di trotoar, sama di penataan RW,” ucap Ida.

    Ida juga menyayangkan rendahnya anggaran penanganan banjir yang diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air DKI dalam draf KUA-PPAS tahun 2020 ini.  Dari total anggaran untuk Dinas SDA sebesar Rp3,9 triliun, Rp1 triliun dialokasikan untuk penanganan banjir.

    Rp1 triliun anggaran penanggulangan banjir yang dialokasikan tahun depan, Rp 600 miliar di antaranya dialokasikan pembebasan lahan waduk dan kali. Anggaran pembebasan lahan tahun depan ini, kata dia, bakal dimanfaatkan untuk membebaskan lahan yang tahun lalu ditunda karena adanya efisiensi anggaran.

    Belum lagi, anggaran pembebasan lahan waduk dan sungai untuk pengendali banjir tahun 2019 dipangkas sebesar Rp500 miliar menjadi Rp350 miliar. Pemangkasan dilakukan karena adanya defisit anggaran dari Pemprov Jakarta.

    “Tahun ini [anggarannya] terlihat sangat sedikit. kelihatannya Gubernur enggak serius menangani banjir,” katanya. 

    Anies membantah

    Gubernur DKI Anies Baswedan membantah Pemprov Jakarta tak memprioritaskan masalah banjir dan memilih fokus pembangunan trotoar.

    “Ada anggaran yang harus dikerjakan tahun ini [pembangunan trotoar]. Ada yang dikerjakan rutin [penanganan banjir]. Jadi sesungguhnya semuanya kita lakukan,” ucap Anies. 

    Kata dia, sampai saat ini Pemprov Jakarta masih melakukan pengerukan tanah sejumlah waduk untuk menampung air dengan volume yang lebih banyak.

    “Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya,” kata dia. 

    Lagipula, pandangan Anies, pembangunan trotoar secara masif diharapkan mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengganti dengan kendaraan umum, sepeda, hingga berjalan kaki. 

  • Pertahanan Indonesia Banyak yang Kurang

    Pertahanan Indonesia Banyak yang Kurang

    JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto datang ke DPR, Senin, 11 November, untuk melaksanakan rapat kerja bersama Komisi I.

    Sejumlah hal dibahas dalam rapat ini, di antaranya kebijakan Prabowo selama 5 tahun ke depan, khususnya upaya peningkatakan pertahanan dan keamanan nasional. Juga, strategi Prabowo mentransformasikan visi dan misi Presiden untuk modernisasi alutsista.

    Prabowo menginginkan kemampuan pertahanan Indonesia mendapatkan peningkatan. Apalagi, wilayah Indonesia luas dan memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan menjadi incaran bangsa lain.

    “Kita ingin damai, kita tidak mau ganggu orang lain. Tapi kita juga harus kuat untuk menjaga diri kita sendiri. Saya kira itu mindset-nya, pemikirannya. Jadi tentunya saya dengan wamen [wakil menteri], kita sebetulnya tengah belajar masalah, belajar ngumpulin keterangan, ngumpulin data, baru nanti menyusun rencana ke depan,” kata Prabowo di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 11 November.

    Karenanya, untuk meningkatkan pertahanan, Prabowo berencana memperhatikan kesejahteraan prajurit sembari memantau perekonomian bangsa.

    “Iya, begini yah prajurit TNi kan bagian dari rakyat jadi yah kita harus kejar kesejahteraan semuanya, rakyat Indonesia, prajurit. Jadi kesejahteraan prajurit tidak bisa bagus kalau ekonomi bangsa dan negara tidak bagus. Jadi kita harus lihat dari segi keseluruhan, komprehesif ya,” kata dia.

    Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di DPR (Mery/VOI)

    Selain itu, Prabowo juga ingin meningkatkan alat utama sistem senjata (alutsista) negara. Setelah dia mengunjungi PT Pindad beberapa waktu lalu, dia menyadari industri pertahanan Indonesia masih banyak memiliki kekurangan.

    “Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita cari solusi terhadap kekurangan-kekurangan tersebut.”