Xcloud.id

Author: Voi.id

  • Tiga Laporan Polisi untuk Sukmawati Sukarnoputri

    Tiga Laporan Polisi untuk Sukmawati Sukarnoputri

    JAKARTA – Pernyataan Sukmawati Sukarnoputri yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden Soekarno mendapat sorotan negatif di masyarakat. Dia pun dilaporkan ke polisi akibat ucapannya tersebut. 

    Pernyataan itu terlontar ketika dia jadi pembicara forum diskusi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Kala itu, dia membandingkan Soekarno dan Nabi Muhammad pada saat masa kemerdekaan.

    Tercatat, sudah ada tiga laporan polisi terkait dengan pidato putri dari Soekarno tersebut. Pekan lalu, 15 November, Sukmawati dilaporkan simpatisan Koordinator Bela Islam (Korlabi), Ratih Puspa Nusanti. Laporan itu pun terdaftar dengan nomor LP/7393/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum.

    Kemudian, tepat dua hari berselang, giliran Pemuda Muslim Bima (FPMB) yang melaporkan Sukmawati ke Bareskrim Polri. Dalam laporan tersebut, satu compact disk (CD) berisi video rekaman pidato dan empat lembar printout tangkap layar video dijadikan alat bukti.

    Ketiga, pelaporan juga dilakukan Irvan Noviandana terhadap putri dari Proklamator Indonesia tersebut. Laporan itu tertuang dalam nomor LP/7456/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum.

    Dari ketiga laporan tersebut, Sukmawati dijerat Pasal serupa, yakni, Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penistaan agama.

    Sukmawati mengatakan, pernyataannya tak memiliki maksud untuk membandingkan Nabi Muhammad dengan sosok ayah tercintanya. Sebab konteks pada pidatonya, lebih mengarah untuk mengajak para generasi muda lebih memahami nasionalisme dan patriotisme berkembang sejak kepemimpinan Sukarno.

    “Saya berbicara konteks nasionalisme kan tidak bisa dipisahkan dari dari perjalanan sejarah bangsa. Yang mempunyai rasa nasionalisme dan patriotisme itu kan mulai diajarkannya, mulai berkembang sejak dipimpin Bung Karno,” kata dia.

    Menurutnya, pihak-pihak yang melaporkannya tersebut tak mengetahui secara penuh pidatonya. Sehingga, disarankan terlebih dahulu untuk melihat atau menelaah apa yang telah diucapkannya.

    “Lebih baik betul-betul dicari video lengkap ‘Ibu Sukma nih sebenarnya bicaranya bagaimana sih?’,” kata dia.

  • ‘Isengnya’ DPRD DKI yang Minta Tambahan Waktu Bahas APBD

    ‘Isengnya’ DPRD DKI yang Minta Tambahan Waktu Bahas APBD

    JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani merasa tidak yakin bisa mengejar pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020 dan diketok paling lambat tanggal 30 November mendatang. 

    Beberapa hari lalu, DPRD DKI mencoba menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta tambahan waktu untuk mengetok APBD dari batas waktu yang ditentukan. Mengingat, pada tahun ini, tahap awal pembahasan anggaran di seluruh daerah molor dari jadwal karena adanya pergantian anggota dewan periode 2014-2019 dengan 2019-2024. Apalagi jika pengesahan anggaran melewati batas waktu, DPRD terancam tak mendapat gaji hingga 6 bulan. 

    Namun, Zita mengaku tak menyebut jumlah waktu perpanjangan pembahasan anggaran yang diminta DPRD lewat surat tersebut.  

    “Kan enggak apa-apa kita tetap minta, tetap berkomunikasi saja. Kita cuma sebut minta tambahan waktu, karena kita pengen setiap hasil pembahasan itu betul-betul efektif,” ucap Zita kepada wartawan, Senin, 18 November. 

    Zita mengungkapkan alasan perpanjangan waktu pembahasan anggaran. Sampai saat ini, kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di DKI belum disahkan. 

    Sampai saat ini, pimpinan tiap Komisi di DPRD belum menggelar rapat gabungan untuk melaporkan rekapitulasi hasil pembahasan KUA-PPAS bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD). 

    Setelah itu, masih ada proses lanjutan di Badan Anggaran untuk meneruskan KUA-PPAS menjadi Rancangan APBD (RAPBD). Setelah RAPBD ditelisik lagi, barulah pengesahan APBD diketok. 

    Proses pembahasan yang masih panjang, sementara batas waktu sudah menipis inilah yang menjadi alasan DPRD meminta perpanjangan waktu kepada Kemendagri. 

    “Saya ingin uang warga digunakan baik-baik. Jangan nanti kita cepat tapi nanti justru hasilnya enggak efektif. Ini budaya yang positif di DPRD. Semuanya masing-masing komisi bekerja keras secara detil untuk membahas (mata anggaran) satu per satu,” tutur Zita. 

    Lebih lanjut, Zita juga tidak sepenuhnya yakin Kemendagri akan mengizinkan penambahan waktu yang mereka minta. Jika tak dikabulkan, mau tak mau DPRD akan mengebut pembahasan agar ketok anggaran tak lewat dari akhir bulan ini. 

    “(Jika Kemendagri menolak), kita akan kejar, kita akan begadang. Kita pastikan sen uang warga dihitung dan betul-betul di cek di Komisi,” tutup dia. 

  • 19 Tim Lolos ke Putaran Final Euro 2020

    19 Tim Lolos ke Putaran Final Euro 2020

    JAKARTA – Sudah 19 tim yang lolos ke putaran final Euro 2020. Berarti, masih ada lima slot yang tersisa, di mana satu slot akan diperebutkan lewat laga terakhir Grup E antara Wales versus Hungaria sementara empat slot lainnya bakal ditentukan lewat babak play-off.

    Swiss dan Denmark menyusul 17 negara yang sebelumnya dipastikan lolos ke pesta sepak bola empat tahunan Benua Biru setelah dalam laga terakhir yang dihelat, Senin, 18 November malam, mengalahkan lawan-lawannya.

    Swiss menekuk Gibraltar dengan skor telak 6-1 melalui gol yang dicetak Cedric Itten (10′, 84′), Ruben Vargas (50′), Christian Fassnacht (57′), Loris Benito (75′), dan Granit Xhaka (86′). Sementara gol hiburan tuan rumah dilesakan Reece Styche (74′).

    🇨🇭 Congratulations, Switzerland! 🎉#EURO2020 bound ✅ pic.twitter.com/PUBcLUPxNn

    — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 18, 2019

    Sementara itu Denmark, meski hanya bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Irlandia sudah cukup untuk mengamankan tiket ke putaran final Euro 2020. 

    Satu partai terakhir yang belum dimainkan ada di Grup E. Hungaria saat ini berada di urutan kedua setelah Kroasia dengan mengumpulkan 12 poin. Sedangkan Wales ada di posisi ketiga dengan raihan 11 poin. Kedua tim akan saling ‘tikam’ dalam laga menentukan yang digelar malam ini di Cardiff.

    🚨 RESULTS 🚨

    How are you feeling? 🥳 or 😬?

    ✅ Denmark & Switzerland qualify for #EURO2020

    — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 18, 2019

    Berikut 19 tim yang lolos ke Euro 2020:

    1. Belgia 

    2. Italia 

    3. Rusia 

    4. Polandia 

    5. Ukraina 

    6. Spanyol 

    7. Turki 

    8. Prancis 

    9. Inggris 

    10. Rep. Ceko 

    11. Finlandia 

    12. Swedia 

    13. Kroasia 

    14. Austria  

    15. Belanda 

    16. Jerman 

    17. Portugal  

    18. Swiss 

    19. Denmark

    Ada pun untuk babak play-off, formatnya tidak seperti edisi sebelumnya. Peserta babak play-off tidak akan ditentukan berdasarkan hasil dari babak kualifikasi grup. 

    Sebanyak 16 tim yang gagal lolos melalui babak kualifikasi grup akan dipilih berdasarkan penampilan pada Liga Negara UEFA 2018–2019. Ke-16 tim tersebut akan dibagi ke dalam empat jalur play-off yang masing-masing berisi empat tim, dengan setiap jalur play-off memainkan dua pertandingan tunggal pada babak semi-final, dan satu pertandingan tunggal pada babak final. 

    Keempat pemenang jalur play-off akan bergabung bersama 20 tim yang telah lolos ke putaran final Euro 2020. Pertandingan akan berlangsung antara 26 dan 31 Maret 2020.

  • Sikap William PSI yang Berubah Usai Datangi BK DPRD DKI

    Sikap William PSI yang Berubah Usai Datangi BK DPRD DKI

    JAKARTA – Anggota Fraksi PSI William Aditya Sarana datang ke ruangan Badan Kehormatan DPRD DKI untuk mengklarifikasi soal temuan mata anggaran ganjil yang diunggahnya di akun media sosialnya, beberapa waktu lalu. Anggaran yang dimaksud adalah komponen lem aibon sebesar Rp82,2 miliar yang dia dapat di laman web apbd.jakarta.go.id.

    Dia berurusan dengan BK setelah ada laporan dari seorang warga Jakarta bernama Sugianto. Sugianto menganggap William melanggar kode etik dewan mengunggah dokumen KUA-PPAS tahun 2020 yang masih dalam pembahasan antara Pemprov DKI dengan DPRD.

    “Suasana (saat klarifikasi) berlangsung sejuk. Mungkin nanti tinggal tunggu saja (hasilnya) dari Badan Kehormatan,” kata William keluar dari ruangan BK, di Kompleks DPRD Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November.

    William merangkan, alasannya mengunggah temuan anggaran ganjil itu ke media sosial sebelum dibahas di rapat Komisi DPRD, ditujukan agar Pemprov DKI membuka akses rancangan APBD ke publik.

    “Memang ada perbedaan sikap antara fraksi PSI dengan Pemprov. Pemprov menyatakan harusnya anggaran diunggah setelah disahkan dan difinalisasi oleh DPRD. Kami maunya dibuka sejak masa perencanaan, menurut kami enggak tepat sikap Pemprov seperti itu,” ucap dia. 

    Setelah ini, William tinggal menunggu keputusan dari BK DPRD. Namun, pertemuan kali ini akan dijadikannya sebagai bahan evaluasi diri. Dia menyatakan, mulai saat ini, tidak akan membongkar temuan anggaran ganjil lainnya di media sosial secara buru-buru.

    “(Anggaran janggal lain) ada, tapi mungkin kita sampaikan semua di rapat banggar. Kemudian, kami pasti amplifikasi di media sosial. Lagipula, sekarang kan rapat sudah terbuka,” ucapnya. 

    Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan.

    Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya.

    Buat apa? https://t.co/Da9jAuBx5k

    Kalau banyak yang RT besok pagi saya akan buka-bukaan soal anggaran DKI pic.twitter.com/XerdPBAwv0

    — William Aditya Sarana (@willsarana) October 29, 2019

    Sementara itu, Ketua Badan Kehormatan DPRD Achmad Nawawi memandang niat kritis PSI terhadap Anggaran DKI memang sejalan dengan kewajiban sebagai anggota dewan. Hanya saja, Nawawi mengingatkan William untuk memerhatikan aturan bahwa DPRD sejajar dengan Pemprov DKI yang sama-sama unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.

    “Kritis tetap kita jalankan, bukan berarti tidak boleh. Tetapi, kapan dan di mana kita menyampaikannya kan ada mekanisme,” kata Nawawi saat dihubungi VOI. 

    Setelah ini, BK akan mengadakan rapat lanjutan untuk memutuskan rekomendasi sanksi dugaan pelanggaran kode etik William, sebelum diserahkan kepada pimpinan untuk dieksekusi. 

    Sesuai tata tertib DPRD, ada tiga rekomendasi yang bisa dijatuhkan untuk anggota dewan ketika melanggar etika. Jika terbukti melanggar, paling rendah hanya teguran lisan, jika masuk dalam pelanggaran menengah ada teguran tertulis, lalu sanksi paling berat itu adalah usulan pemberhentian jabatan.

    Nawawi belum bisa memastikan soal rekomendasi sanksi untuk William. Tapi, ia punya pandangan pribadi bahwa William kemungkinan tak akan dikenakan pelanggaran berat. 

    “Ini pandangan pribadi saya ya, belum tentu menjadi keputusan BK, menurut saya enggak bakal sampai pelanggaran etik berat, mungkin paling berat pelanggaran tertulis, tapi kan kita juga belum putuskan,” kata dia. 

  • Upaya Door To Door untuk Tarik Pajak Kendaraan di Jakarta

    Upaya Door To Door untuk Tarik Pajak Kendaraan di Jakarta

    JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 89 dan 90 Tahun 2019 untuk menekan angka penunggak pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. 

    Aturan ini memberikan keringanan pokok biaya balik nama kendaraan bermotor sebesar 50 persen, dan pemberian keringanan pokok untuk Pajak Daerah dan keringanan atau penghapusan sanksi terhadap piutang pajak daerah.

    Peraturan itu dikeluarkan karena berdasarkan data pajak per 12 November, perolehan PKB masih dibawa target yaitu Rp8,8 triliun. Sementara, BBNKB tahun ini ditargetkan sekitar Rp Rp 5,6 triliun.

    “Hari ini sudah tercapai kurang lebih rata-rata 84 persen. Jadi kita kurang 16 persen lagi. Kekurangan itu kurang lebih Rp2,1 triliun,” ucap Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

    Jumlah penunggak pajak itu didominasi oleh kendaraan roda dua yang berada di wilayah Jakarta Barat dan Timur. Sedangkan, untuk penyumbang nominal terbanyak berasal dari kendaran roda empat yakni mobil-mobil mewah.

    Untuk mengoptimalkan Pergub tersebut, upaya door to door akan digunakan untuk memenuhi target tersebut. Mereka juga akan berkordinasi kepolisian untuk masalah ini.

    Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Faisal Syafruddin saat berkoordinasi dengan polisi terkait pelaksanaan Pergub nomor 89 dan 90 tahun 2019 (Rizky Adytia Pramana/VOI)

    Pada kesempatan yang sama, Kasie STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kompol Arif Fazlurrahman mengatakan, dalam upaya menekan jumlah penunggak pajak, polisi menggelar Operasi Zebra di beberapa wilayah Jakarta selama dua pekan. Alhasil, ratusan kendaraan telah ditindak terkait penunggakan pajak.

    “Selama 14 hari Operasi Zebra, sekitar 800 pelanggaran STNK yang tidak sah dan tidak diperpanjang kita tindak,” ucap Arif.

    Kenaikan biaya BBNKB

    Belum lama ini, Pemprov DKI mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2019 soal kenaikan tarif BBNKB sebesar 2,5 persen yang sebelumnya hanya 10 persen, sehingga menjadi 12,5 persen.

    Peningkatan tarif itu sebagai langkah penyetaraan tarif pajak kendaraan bermotor di wilayah Jakarta dan Bali agar tak ada kecemburuan antar pemilik kendaraan bermotor.

    “Supaya tidak ada distorsi kecemburuan antara pemilik kendaraan di Jawa dan Bali. Contohnya (Jakarta) masih 10 persen, di Tangerang sudah 12,5 persen, nanti orang-orang Tangerang beli mobilnya di Jakarta,” kata Faisal.

    Alasan lainnya dalam peningkatan tarif pajak yakni, mengurangi kemacetan yang telah menjadi momok di Jakarta. “Salah satu (tujuan kenaikan pajak BBNKB) adalah mengurangi kemacetan di DKI Jakarta,” singkatnya

    Kenaikan tarif BBNKB tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Pemprov DKI Nomor 6 Tahun 2019 merevisi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang BBNKB Ayat (1) Pasal 7, yakni:

    Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan masing-masing sebagai berikut :

    a. Penyerahan pertama sebesar 12,5 persen (dua belas koma lima persen); dan

    b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen (satu persen).

  • Kevin Lee Menanti Tantangan Conor McGregor

    Kevin Lee Menanti Tantangan Conor McGregor

    JAKARTA – Kevin Lee tahu seberapa besar gengsi pertarungannya dengan Conor McGregor. Tapi, jangan berharap dia akan memohon kepada pejabat UFC untuk mendapatkan pertarungan itu.

    Lee telah berjuang keras di dalam Octagon dengan kekalahan dari Al Iaquinta dan Rafael dos Anjos. ‘Motown Phenom’ kini menemukan dirinya kembali. Dia datang dari kemenangan KO yang spektakuler atas Gregor Gillespie. 

    Kepada BJPenn.com Lee mengklaim, Islam Makhachev menghindarinya. Dia mengatakan, pertandingan melawan Conor McGregor atau Paul Felder adalah yang menarik minatnya.

    “Dengar, melawan Islam akan menjadi pertarungan besar di Rusia, tetapi fakta bahwa dia mengatakan tidak, saya sekarang mencari pertarungan lain,” tambah Lee. 

    “Saya tahu Paul Felder mencari pertarungan, mereka mencari seseorang untuk Conor McGregor pada 18 Januari, yang belum ditetapkan. Mereka berbicara tentang ‘Koboi’ tetapi tidak ada kontrak yang ditandatangani. Saya tidak tahu, ada banyak pilihan.”

    Lee nampaknya tidak main-main dengan hasratnya melawan McGregor. Dia terus berusaha untuk berbagi Octagon dengan ‘The Notorious’.

    “Saya bahkan tidak akan meneleponnya. Saya tidak akan menelepon Dana (White) dan meminta untuk memberi saya pertarungan ini karena saya tahu itu dan siapa pun yang mengikuti olahraga tahu saya akan mengalahkannya,” kata Lee.

    “UFC tidak ingin dia menerima kerugian atau kekalahan karena mereka akan kehilangan uang tunai. Mereka telah menaruh banyak uang dan waktu pada McGregor. Tapi, dari sudut pandang pesaing, saya merasa ini adalah sesuatu yang harus suguhkan kepada penonton. Jika dia ingin memperjuangkan gelar, dan melawan Khabib, dia harus bertarung dengan pegulat tangguh. Yang masuk akal, pendapat jujur ​​saya adalah bahwa pertarungan harus terjadi,” tandasnya.

  • Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

    Menginvestigasi Lima ‘Desa Fiktif’ di Sulawesi Tenggara

    JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri bersama Kemenko Polhukam; Kementerian Keuangan; serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; melakukan kajian terhadap sejumlah desa yang disebut fiktif. Di antaranya, desa yang ada di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

    Tim ini berjumlah 13 orang dan bekerja pada 15-17 Oktober. Mereka melakukan kajian ke lima desa yang disebut sebagai desa fiktif. Namun, lima desa itu dirahasiakan namanya.

    Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan menerangkan, kajian tim ini menyatakan, desa yang mereka kunjungi bukanlah fiktif, melainkan desa yang sedang dalam proses penataan adminitrasi. Dia menambahkan, lima desa ini sudah ada sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    UU ini mengatur syarat pembentukan desa. Turunan UU ini, Kemendagri menerbitkan Permendagri tentang penataan desa yang salah satu syaratnya adalah mencantumkan jumlah penduduk.

    Nata menerangkan, tim gabungan ini melakukan investigasi soal aliran dana desa yang masuk ke sana. Namun, dia belum bisa menerangkan hasil kajian tim tersebut sebab masih belum tuntas. Ketika Kemendagri menemukan adanya penyelewangan dana desa, tindakan tegas pun akan dilakukan.

    “Kalau memang persoalan hukum tentu aparat penegak hukum mengambil langkah, tapi memang kalau persoalan administrasinya ada yang keliru ini, kami yakinkan bahwa desa itu kita cabut. Kami yakinkan kalau memang persoalan itu benar,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kemunculan desa baru karena anggaran dana desa. Berdasarkan laporan yang dia terima, banyak desa baru tak berpenduduk yang dibentuk agar dapat kucuran dana desa. 

    “Kami mendengar beberapa masukan karena adanya transfer ajeg dari APBN sehingga sekarang muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya, hanya untuk bisa mendapatkan (dana desa),” ujar Sri Mulyani di depan anggota Komisi XI DPR, Jakarta, Senin 4 November.

  • Rekomendasi Film yang Bisa Ditonton Bersama Ayah

    Rekomendasi Film yang Bisa Ditonton Bersama Ayah

    JAKARTA – Hari Ayah Nasional diperingati setiap tanggal 12 November di Indonesia. Tanggal ini berbeda dengan negara-negara lain yang biasa merayakan Hari Ayah pada minggu ketiga bulan Juni. Hari Ayah muncul karena paguyuban Perkumpulan Putra Ibu Pertiwi (PPIP) di tahun 2014. Awalnya, PPIP mengadakan Sayembara Menulis Surat untuk Ibu di Solo dalam rangka merayakan Hari Ibu. 

    Kemudian, suatu hal mengejutkan panitia ketika beberapa peserta menanyakan “Kapan diadakan Sayembara Menulis Surat untuk Ayah? Kapan Peringatan Hari Ayah? Kami pasti ikut lagi.” Lalu PPIP mencari tahu dan menemukan belum ada yang mendeklarasi Hari Ayah di Indonesia. PPIP pun mendeklarasikan Peringatan Hari Ayah Nasional pada 12 November sekaligus bergabung dengan Hari Kesehatan dengan mengambil semboyan ‘Semoga Bapak Bijak, Ayah Sehat, Papah Jaya’.

    Ada banyak materi mengenai cerita tentang ayah dan anak, termasuk industri perfilman yang banyak mengangkat isu ini. Selama ini, figur ibu selalu dikenal sosok yang menyayangi anak, tapi ada juga figur ayah yang berperan besar dalam perkembangan seorang anak. Tim VOI ingin memberikan rekomendasi film tentang hubungan ayah dan anak yang bisa Anda tonton di Hari Ayah Nasional.

    Like Father, Like Son – 2013

    Hirokazu Koreeda memang populer karena karyanya, Shoplifters menerima Palme d’Or di ajang Festival Film Cannes 2018 lalu. Film Shoplifters juga baru saja diumumkan menerima nominasi dalam Oscar 2019 untuk Foreign Language Film. Film yang mengangkat tentang keluarga miskin di Jepang itu meraih apresiasi sekaligus membawa Koreeda banyak dibicarakan. Tetapi, sebelum memproduksi Shoplifters, ada film Like Father, Like Son yang tidak kalah bagusnya.

    Ryota Nonomiya (Masaharu Fukuyama) adalah seorang pebisnis dengan hidup berkecukupan serta keluarga ideal. Suatu hari, Ryota menemukan fakta bahwa anak semata wayangnya tertukar dengan anak yang lahir di keluarga lain. Menjelang lima tahun, Ryota harus memutuskan apa tetap mengurus anak yang Ia urus atau anak kandungnya.

    Beautiful Boy – 2018

    Film besutan sutradara Felix van Groeningen ini mempertemukan aktor kawakan Steve Carell dengan aktor muda Timothée Chalamet sebagai duet ayah dan anak yang memiliki konflik. Berkat aktingnya yang kuat, Timothée Chalamet meraih banyak penghargaan termasuk Golden Globe dan Critis’ Choice Movie Awards. Film yang diproduseri oleh Brad Pitt ini bisa ditonton di Amazon Prime. 

    Nic Sheff (Timothée Chalamet) adalah seorang laki-laki muda yang kecanduan meth, salah satu jenis narkoba adiktif yang merusak kariernya. Setelah berpisah dengan istri pertamanya, David Sheff (Steve Carell) berusaha menyelamatkan kehidupan anaknya, Nic sebelum jatuh lebih dalam. Cerita nyata ini bergulir dengan hangat dan manis, apalagi cerita dari buku aslinya ditulis David Sheff atas perspektifnya memiliki anak yang kecanduan narkoba.

    Cargo – 2017

    Film yang beredar di Netflix memang wajib masuk rekomendasi film tentang ayah dan anak. Menariknya, film Cargo adalah debut kedua sutradara Ben Howling dan Yolanda Ramke. Masih bercerita soal ayah yang menyelamat anak, Cargo bisa Anda tonton lewat aplikasi streaming Netflix.

    Sebuah virus zombi mengerikan yang terjadi di kawasan pedesaan Australia membuat para penduduk hanya memiliki 48 jam untuk menyelamatkan diri. Andy (Martin Freeman) yang baru memiliki seorang bayi memutuskan mencari cara menemukan rumah baru demi menyelamatkan sang anak sebelum virus zombi menyerbunya.

    Searching – 2018

    Sempat menjadi omongan warganet, Searching juga perlu disebutkan sebagai bagian dari rekomendasi film. Debut Aneesh Chaganty itu patut diberi acungan jempol sebab plot yang berbeda dan proses kreatifnya membuat film Searching menarik untuk diikuti sejak menit pertama ceritanya bergulir.

    Ketika Margot (Michelle La) anak David (John Cho) menghilang secara misterius, David mencoba mencari keberadaan Margot. Margot dan David memiliki hubungan yang tidak dekat, maka itu ini menjadi ujian bagi David dalam mengetahui anaknya. Pencarian Margot membuka mata David tentang kehidupan Margot yang selama ini tidak pernah Ia bayangkan.

    The Wailing – 2016

    Film horor ini memang sepenuhnya memiliki cerita soal ilmu gaib yang terjadi, tetapi jangan lupakan seorang ayah yang menyayangi anaknya. Film buatan Na Hong-Jin ini memberikan sensasi seram dan pusing saat menontonnya. The Wailing berhasil meraih penghargaan di dalam negeri ginseng tersebut semacam Grand Bell Awards dan Blue Dragon Awards.

    Seorang kakek tua tinggal di desa yang ditempati Jong-Goo (Kwak Do-Won) membuat curiga warga desa lantaran sejak kehadiran si kakek membuat penyakit misterius menular. Jong-Goo yang awalnya tidak peduli menjadi penasaran karena anaknya Hyo-Jin (Kim Kwan Hee) bersikap aneh kepadanya. Jong-Goo yang bertugas sebagai polisi mulai mencari tahu penyakit Hyo-Jin demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

    Lovely Man – 2011

    Rasanya kurang afdol jika tidak menyebutkan film produksi Indonesia. Lovely Man mungkin menjadi salah satu film tentang ayah dan anak yang mengharukan. Performa Donny Damara dan Raihaanun perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Menjadi sutradara, Teddy Soeriaatmadja menyulap cerita ini dengan manis.

    Cahaya (Raihaanun), seorang remaja yang tinggal di pesantren mencoba mencari ayahnya, Syaiful (Donny Damara) yang bekerja di kota Jakarta. Sudah lama tidak berjumpa, Cahaya menemukan ayahnya bekerja mencari uang dengan menjadi seorang waria menggunakan nama Ipuy. Kemudian, keduanya berjalan bersama dan mencoba mencari hubungan ayah dan anak yang telah lama hilang.

    Itu dia film-film tentang ayah dan anak dari berbagai mancanegara yang VOI rekomendasikan. Ada yang sudah Anda pernah tonton? Bagikan kepada kami ya!

  • Anggaran Trotoar Jakarta Diturunkan

    Anggaran Trotoar Jakarta Diturunkan

    JAKARTA – DPRD DKI memangkas pengajuan anggaran pembangunan trotoar sebesar Rp204 miliar dari Rp1,2 triliun. Pemangkasan anggaran diputuskan dalam pembahasan kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) antara Komisi D DPRD DKI bersama Dinas Bina Marga DKI.

    “Karena diminta efisiensi, anggaran dikurangi, sehingga pembangunan trotoar menjadi sekitar Rp1 triliun,” kata Ketua Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho usai rapat di ruang Komisi D DPRD DKI, Selasa, 12 November. 

    Pemangkasaan ini berakibat terhadap penundaan pengerjaan pembangunan trotoar di jalan Letjen Suprapto dan jalan Kebon Sirih yang masuk dalam pengerjaan paket satu, serta jalan Balap Sepeda di paket dua. Hari mengatakan, tiga proyek ini dipilih karena tahun depan akan ada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT) yang melewati jalan tersebut. 

    “Karena anggaran kita efisiensi, sehingga paket satu dikurangi sekitar Rp150 miliar. Kemudian kalau paket dua dikurangi Rp50 miliar. Pengerjaan di jalan itu kita hold dulu,” ucap dia sambil menambahkan pemangkasan ini akan membuat pembangunan troatoar berkurang dari 103 kilometer menjadi 95 kilometer.

    Anggaran revitalisasi trotoar usulan Dinas Bina Marga ini dianggap terlalu besar oleh DPRD DKI. Apalagi, anggaran trotoar memakan porsi 35 persen (Rp1,2 triliun) dari total rencana kerja Dinas Bina Marga. Padahal, saat ini pemerintah sedang defisit, sehingga memerlukan efisiensi anggaran.

    “Ini anggaran yang memang lumayan banyak. Sedangkan di dinas itu anggaran totalnya hanya 3 T (Rp3 triliun) sekian. Berarti kalau digabung sama Sudin berarti kan luar biasa banyak,” kata Ketua Komisi D Ida Mahmudah beberapa waktu lalu. 

    Ketimbang trotoar, Ida menyarankan Pemprov DKI memprioritaskan perbaikan waduk dan aliran sungai untuk mengantisipasi musim hujan dan potensi banjir.

    “Yang sifatnya masih bisa beberapa bulan ini harusnya digenjot ke sana. Aliran air ke sungai harus segera diselesaikan. Macet, banjir, ini kan harus segera diselesaikan. Tapi kalau saya melihat konsentrasinya justru di anggaran ini yang lumayan besar, di trotoar, sama di penataan RW,” ucap Ida. 

  • Keberadaan Skuter Listrik di Jakarta yang Mulai Meresahkan

    Keberadaan Skuter Listrik di Jakarta yang Mulai Meresahkan

    JAKARTA – Unggahan foto bergambar sejumlah orang menggunakan skuter listrik yang disewakan jasa transportasi online, Grab, di jembatan penyeberangan orang (JPO) jadi sorotan publik. 

    Foto tersebut diunggah akun instagram Dinas Bina Marga DKI. Dari rangkaian unggahan foto tersebut, di antaranya terdapat gambar rusaknya JPO dengan bekas seperti ban skuter listrik.

    Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo akan membahas masalah ini dengan GrabWheels, selaku penyedia layanan skuter listrik ini. Apalagi, penggunaan skuter listrik ini di JPO berpotensi menimbulkan kerusakan.

     “Kemarin kami sudah membahas hal ini dengan Grab. Mereka akan pasang alat di JPO yang berfungsi menonaktifkan e-scooter saat di JPO,” kata Syafrin, kemarin. 

    Syafrin menambahkan, Dishub juga bakal membatasi penggunaan skuter listrik ini di tempat umum, meski belum ada personel yang mengatur penggunaan skuter. 

    “Kami juga sudah sampaikan bahwa e-scooter dilarang beroperasi di area HBKB, trotoar dan JPO. Jadi, ketika mereka coba masuk ke sana, kita ingatkan,” ucap Syafrin. 

    Skuter listrik ini bisa disewa dengan tarif Rp5 ribu tiap 30 menit. Barang ini bisa diambil di stasiun penitipan terdekat yang ada di aplikasi Grab.

    Koalisi Pejalan Kaki menganggap keberadaan skuter listrik ini meresahkan pejalan kaki. Keresahan ini disampaikan sebelum informasi JPO rusak karena penggunaan skuter listrik.

    “Mereka terganggu dengan manuver statisnya e-scooter, karena kadang mereka melewati trotoar,” kata Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus kepada VOI, Rabu, 13 November. 

    Menurutnya, tidak ada regulasi tegas tentang pelarangan skuter di tempat tertentu. Apalagi, usulan Grab menonaktifkan GrabWheels ketika memasuki JPO, dianggapnya sebagai aturan yang tak akan efektif. Sebab, skuter listrik tak hanya berasal dari penyewaan GrabWheels, tapi sudah banyak masyarakat umum yang memilikinya secara pribadi. 

    “Jadi, sesegera mungkin, Pemprov DKI jika ingin membuat peraturan Gubernur, atau Perda, mesti mencari cantolan aturan di atasnya, seperti Undang-Undang atau peraturan menteri perhubungan. Bukan hanya sekadar larangan penggunaan, tapi kepastian hukum keberadaan skuter listrik,” jelas Alfred.